Ketua Komisioner OJK akan terpilih pada akhir bulan ini. Dua nama yang bakal bertarung adalah pejabat BI dan mantan pejabat BI.
Saat kecenderungan negara-negara di dunia memperkuat posisi bank sentralnya setelah pengalaman dua krisis sejak 1997, Indonesia malah mempreteli kewenangannya dengan mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika tak ada aral melintang, lembaga itu akan lahir dalam hitungan bulan dengan setelah terpilihnya jajaran pimpinan pada akhir bulan ini.
OJK adalah lembaga yang akan menjadi pengawas seluruh lembaga keuangan di Indonesia yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Lembaga itu berwenang untuk menutup lembaga keuangan jika dinilai akan berisiko merusak sistem keuangan.
Bayangkan saja, begitu berdiri, OJK sudah mengelola dan mengawasi perputaran uang sekitar Rp7 ribu triliun yang terdiri dari omzet perbankan Rp3.000 triliun, omzet pasar modal Rp 3.000 triliun dan asuransi serta lain lain mencapai Rp 1.000 triliun. Karena besarnya wewenang lembaga itu, maka wajar jika semua pihak berharap yang memimpin nantinya adalah orang yang mampu, berpengalaman dan memiliki sense of crisis.
Saat ini nama yang kemungkinan menduduki posisi Ketua Dewan Komisioner OJK ada dua orang, yaitu Muliaman Darmansyah Hadad dan Achjar Iljas. Nama pertama adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia yang masih menjabat dan nama selanjutnya Deputi Gubernur yang sudah tak menjabat lagi.
Muliaman merupakan Deputi Gubernur Bank Indonesia termuda saat diangkat pertama kali pada 22 Desember 2006. Jebolan Master of Business dari Harvard University, John F Kennedy School of Goverment, AS ini kembali dipercaya menjabat untuk periode kedua pada 21 Desember 2011.
Kariernya di otoritas moneter terbilang lancar. Muliaman mengawali kariernya sebagai staf umum di Kantor Bank Indonesia Mataram tahun 1986. Senior Sri Mulyani di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini merupakan penerima beasiswa ikatan dinas BI.
Cukup lama berada di lapisan tengah struktur BI, pada 2004 ia dipercaya menduduki jabatan Kepala Biro Sistem Stabilitas Keuangan BI. Pada tahun itulah BI merilis lansekap perbankan Indonesia yang dikenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Perannya dalam penyusunan API terbilang signifikan.
Setelah itu, kariernya melesat lebih cepat. Dia diangkat menjadi Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI pada 2005 dan setahun kemudian menjadi Deputi Gubernur BI hingga sekarang . Di sela-sela kesibukannya, dia masih menyempatkan diri mengajar di beberapa perguruan tinggi, termasuk UI dan STIE Indonesia Banking School.
Sementara itu Achjar yang merupakan senior Muliaman di BI merupakan kandidat yang tertua setelah I Wayan Agus Mertayasa, mantan bankir yang dicalonkan menjadi wakil ketua di lembaga itu. Achjar bergabung pertama kali bergabung dengan BI pada tahun 1975 sebagai staf. Masa kerja 27 tahun di BI berakhir pada tahun 2002 dengan jabatan terakhirnya sebagai Deputi Gubernur bidang moneter, hukum, dan kredit. Sebelum bergabung dengan BI, Pria kelahiran Maninjau, Sumatera Barat ini sempat bekerja di Bank BNI selama 7 tahun dan Citibank Jakarta selama setahun.
Sejarah mencatatnya sebagai salah satu dari dua Deputi Gubernur BI yang tak mengundurkan diri pada November 2000. Saat 5 Deputi Gubernur lainnya mengumumkan pengunduran diri sesuai pertemuan dengan komisi IX DPR terkait pengucuran Bantuan Likuiditas BI (BLBI) terhadap bank-bank yang kolaps akibat Krisis Moneter 1997, Achjar tetap bertahan pada posisinya. Saat itu, Achjar menjabat Direktur II Bidang Kredit BI, posisi yang dianggap cukup menentukan dalam pengucuran bantuan tersebut.
Muda vs Pengalaman
Hitung-hitungan terpilihnya salah satu dari dua kandidat jelas tidak bergantung semata pada kemampuan teknis dan pengalaman. Karena keduanya akan melewati penilaian dari DPR maka hitung-hitungan politik tak bisa diabaikan begitu saja.
Baik Muliaman maupun Achjar memang tidak terlibat aktif di partai politik. Meski demikian kedekatan mereka dengan partai politik bisa terlihat dari beberapa indikator. Semasa kuliah di Universitas Indonesia, Muliaman merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Islam dan sempat menjadi Ketua Koordinator Komisariat (Korkom) HMI UI.
Meski tidak bisa jadi patokan namun, alumni HMI saat ini banyak bernaung di bawah Partai Golkar yang tidak terlepas dari adanya Akbar Tandjung, yang bekas Ketua HMI, di partai itu. Saat kematian ayahnya pada November 2011 lalu, beberapa politis Golkar ikut datang berbela sungkawa, di antaranya adalah Ade Komaruddin.
Kemampuan politik Muliaman juga terbukti dengan sedikitnya serangan terhadap dirinya terkait bailout Bank Century pada tahun 2008. Padahal Muliaman adalah Deputi Gubernur Bidang Penelitian dan Pengaturan Perbankan yang melakukan perubahan atas PBI mengenai bank yang berhak menerima fasilitas pinjaman jangka pendek dengan ketentuan rasio modal minimum (CAR) positif dari semula minimum 8 persen. Dan Bank Century merupakan satu-satunya bank yang menggunakan PBI tersebut.
Sementara itu, Achjar juga bukannya tak punya kekuatan. Bahkan posisinya terbilang kokoh dalam permainan intrik politik nasional. Namanya dua kali disebut kasus restrukturisasi perbankan Indonesia, yakni keterlibatannya pada pengucuran BLBI 1998 dan proses akuisisi Chinkara di Bank Century yang dituduh melarikan aset pada kasus bailout Bank Century 2008. Posisinya di Muhammadiyah membuatnya dekat dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Dia juga didukung kalangan bankir senior dalam pemilihan Dewan Komisioner OJK. Kekurangannya hanyalah usianya yang sudah terlalu tua dan harus berhadapan dengan Muliaman.
Meski demikian, banyak pihak yang mengatakan bahwa Muliaman lebih berpeluang terpilih.
Mungkin benar kata Koordinator Indonesian Corruption Watch, Danang W Mudiarto, bahwa lembaga yang akan menjadi super body itu seharusnya diisi oleh orang-orang muda. "Jangan sampai OJK menjadi panti jompo atau diisi oleh para pensiunan. Yang sebaiknya akan pensiun, lebih baik pensiun saja. Kan negara juga pasti memberi uang pensiun. Harusnya diisi orang-orang muda yang bersemangat tinggi," kata Danang.
Presiden telah mengirimkan 14 nama untuk mengisi jabatan di OJK kepada DPR. Mereka berasal dari BI sebanyak 4 orang dan dari Bapepam-LK 2 orang, Kementrian Keuangan, 1 orang dan bankir Bank Mandiri 3 orang. Sisanya berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia
Karena lembaga ini pertama kali berdiri, tentunya ada harapan yang sangat besar dari publik agar orang-orang yang mengisi jabatan merupakan calon terbaik. Sekali salah maka selamanya akan diingat orang. Maka dari itu kita berharap semoga yang terbaik dan yang muda yang menang.
