Membangunkan yang Tertidur

Sektor korporasi tengah menjadi bidikan serius perbankan jika proyek infrastruktur dijalankan konsisten mulai tahun ini. Namun pemerintah harus membereskan sejumlah masalah yang menghambat proyek itu jika ingin ekonomi RI tumbuh lebih tinggi.

Tentu tak ada seorangpun pelaku di industri keuangan yang lupa pada peristiwa ambruknya sektor perbankan Indonesia di tahun 1997/1998 yang akhirnya memicu krisis ekonomi hingga awal 2000-an. Pada kurun waktu itu, pinjaman kepada korporasi –yang sebelumnya menjadi andalan bank, disetop sama sekali sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar yang limbung dan akhirnya kolaps. Situasi itu kemudian memberi tekanan tambahan kepada krisis karena bertambahnya jumlah pekerja yang dipecat akibat perusahaannya tutup.

Sejak itulah perbankan tak mau menyalurkan kredit kepada sektor korporasi. Sebaliknya bank mengandalkan penyaluran dana kepada sektor-sektor ritel yang berjumlah kecil-kecil dan kondisi itu bertahan selama lebih dari lima tahun.

Kini, perbankan RI telah meninggalkan trauma pembiayaannya pada sektor korporasi. Bahkan beberapa tahun belakangan pembiayaan sektor korporasi seperti kembali ‘terbangun dari tidur’ dan mulai menyaingi sektor ritel meski angkanya masih lebih kecil. Namun jika seluruh sektor usaha, baik korporasi maupun usaha menengah dan kecil digabungkan maka angkanya sudah melampaui kredit sektor ritel yang cenderung digunakan untuk konsumsi.

Berdasarkan data hingga Maret 2012, sekitar 69,28 persen dari total kredit perbankan lebih banyak disalurkan kepada sektor usaha. Sementara 30,72 persen sisanya disalurkan untuk konsumsi seperti kredit untuk pemilikan rumah, apartemen, ruko, kendaran bermotor, dan lain-lain.

Malahan jika ditarik hingga lima tahun ke belakang, kecenderungan peningkatan pembiayaan bank pada sektor korporasi sudah terlihat. Sektor usaha yang menerima kredit terbanyak dalam lima tahun terakhir adalah sektor perdagangan, restoran, dan hotel dengan porsi rata-rata 20,02 persen dari total kredit pertahun. Selanjutnya adalah sektor industri pengolahan sebesar 15,84 persen dan sektor jasa sebesar 10,55 persen).

Sektor yang mengalami akselerasi tertinggi sepanjang waktu tersebut adalah sektor listrik, gas, dan air bersih dengan laju pertumbuhan rata-rata 49,82 persen pertahun. Kemudian disusul sektor pertambangan mencapai 45,65 persen, dan sektor jasa sosial sebesar 45,52 persen. Sektor pertambangan batu bara dan gas bumi yang sedang booming disebut-sebut menjadi pendorong kucuran kredit ke sektor-sektor tersebut.

Perkembangan tersebut tentu menjadi bukti bahwa perusahaan-perusahaan mulai berani berekspansi dan perbankan mulai berani membiayai. Di tengah perekonomian global yang masih ‘sakit’ karena efek krisis Eropa, perkembangan tersebut tentu merupakan sinyal yang menggembirakan.

Salah satu yang membuat sektor korporasi tetap bergerak adalah adanya rencana pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur di Tanah Air. Program itu tentu akan memicu pembangunan jalan tol, agribisnis, minyak dan gas (migas), serta konstruksi. Bank-bank yang masuk dalam kelompok 10 terbesar pun menyiapkan dana kredit untuk korporasi hingga puluhan triliun rupiah.

Bank-bank milik negara tentu akan mengandalkan program pemerintah di bidang infrastruktur ini untuk menggenjot kredit korporasinya. Dua bank yang tampaknya berada di depan adalah BNI dan Bank Mandiri. Kedua bank yang memang jagoan dalam segmen korporasi ketika sebelum krisis telah menyiapkan dana kredit korporasi hingga puluhan triliun rupiah yang akan mereka pinjamkan ke berbagai perusahaan. Di antaranya sektor infrastruktur, jalan tol, agribisnis, minyak dan gas (migas), serta konstruksi.

Krishna R. Suprapto, Direktur Business Banking BNI, mengungkapkan plafon kredit korporasi pihaknya sampai akhir tahun mencapai Rp 65 triliun. Sementara, realisasi kredit hingga paro pertama 2012 sekitar Rp 40 triliun. Untuk mencapai target itu, bank yang lahir tahun 1946 itu menjajaki beberapa perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur dan agribisnis. "Akhir Agustus ini atau paling lambat awal September, kami akan memberikan kredit sebesar Rp 200 miliar ke perusahaan sektor agribisnis, khususnya kelapa sawit, untuk pengembangan lahan," kata Krishna.

Bank pelat merah ini juga mengikuti proses penawaran atau bidding kredit infrastruktur ke PT Thiess Contractors Indonesia (TCI) untuk pembangunan jalan tol Solo Ngawi Jaya, Ngawi Kertosono Jaya, dan Cinere Serpong Jaya. BNI dan bank lain berencana memberi kredit sindikasi Rp 1,5 triliun untuk salah satu proyek tol itu. BNI juga menyiapkan dana Rp 500 miliar untuk perusahaan migas yang ingin melakukan pengeboran dan kebutuhan logistik migas.

Seperti tak mau kalah oleh sesama bank pelat merah itu, Bank Mandiri pun menyiapkan langkah yang tak kalah mantap. Bahkan bank beraset paling gemuk di Indonesia ini mematok pertumbuhan kredit korporasi sebesar 18-20 persen tahun ini, atau tembus Rp134 triliun.

“Kalau korporasi, infrastrukturnya kita ya untuk jalan tol, untuk power plant (pembangkit listrik), infrastruktur kan. Semua yang terkait dengan bidang infrastruktur,” tutur Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Fransisca Nelwan Mok.

Bank Mandiri mencatat kucuran kredit di segmen korporasi mencapai Rp125,2 triliun pada semester pertama 2012, meningkat 21,4 persen dalam setahunan dibanding posisi akhir Juni 2011 sebesar Rp103,1 triliun. Segmen korporasi sendiri mengambil porsi 40,8 persen dari total kucuran kredit perseroan sebesar Rp306,9 triliun per Juni 2012. “Kita konsisten sepanjangan tahun growth kita 18-20 persen untuk korporasi,” tandas Fransisca.

Bank Asing dan Syariah

Bahkan, menggeliat sektor korporasi juga membuat bank macam Citbank ikut membidik segmen itu. Apalagi bank asal Amerika Serikat itu tengah dihukum oleh otoritas untuk tidak ekspansi di segmen kartu kredit yang selama ini menjadi andalannya. Oleh karena itulah manajemen Citbank berpikir lebih keras untuk men-trade off potensi yang hilang di segmen konsumer ke segmen korporasi.

"Pertumbuhan kredit dari korporasi kita masih bisa tumbuh 25 persen tahun ini. Namun untuk konsumer stabil, karena nggak ada akuisisi kartu baru. Sementara untuk kredit lain-lain tumbuh lebih dari 25 persen," jelas Tigor M. Siahaan, Citi Country Officer Indonesia Citibank N.A.

Tigor menjelaskan, dari data terakhir Citibank mengakumulasi portofolio kredit total Rp 35 triliun dengan total aset Rp 60 triliun. Kredit korporasi tampak telah menjadi tulang punggung baru perseroan, dengan portofolio mencapai Rp 22,75 triliun atau 65 persen dari total pembiayaan Citibank. Sisanya, konsumer 25 persen, kredit lainnya 10 persen.

Per September kredit korporasi Citibankyang sudah dicairkan mencapai 3 miliar dollar AS. Perusahaan yang banyak memanfaatkan kredit Citibank bergerak pada sektor multinasional, ekspor impor, consumers goods, otomotif dan juga pertambangan.

Tidak cuma itu, sektor korporasi yang didukung oleh program infrastruktur juga sudah menarik minat bank-bank syariah untuk mengalihkan bidikannya kepada pembiayaan itu. Bank syariah pertama di Indonesia, mengincar pembiayaan korporasi sebesar Rp2,3 triliun pada semester kedia 2012. Sementara, realisasi pembiayaan korporasi perseroan pada paro pertama 2012 mencapai Rp 1,4 triliun. “Tahun ini, kami menargetkan pembiayaan korporasi sebesar Rp 3,7 triliun,” jelas Kepala Divisi Korporasi Bank Muamalat Setiabudi.

Setiabudi mengungkapkan, ada beberapa proyek yang akan dibiayai pihaknya pada tahun ini untuk mencapai target pembiayaan perseroan tersebut. Salah satunya yakni proyek sindikasi pembangkit listrik senilai 30 juta dollar AS. Dari nilai tersebut, Bank Muamalat mendapat porsi senilai 14 juta dollar AS. “Kami bekerja sama dengan beberapa bank dalam proyek tersebut, dan proyek ini akan direalisasikan sebelum akhir 2012,” tutur Setiabudi.

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia telah mendorong industri tersebut masuk ke sektor kredit korporasi. Padahal sebelumnya bank yang tidak menggunakan sistem bunga dalam operasinya itu lebih banyak membiayai sektor konsumtif dan ritel. Namun kini seiring meningkatnya aset dan permodalan bank syariah mulai memberanikan dirinya membidik sektor korporasi meski risikonya akan lebih besar.

Bank Indonesia menilai perbankan syariah siap menyalurkan kredit korporasi di sektor infrastruktur. "Mungkin 30 persen dari bank syariah yang ada saat ini sudah sanggup untuk masuk ke korporasi," kata Direktur Eksekutif Perbankan Syariah BI, Edy Setiadi.

Menurut dia, kesiapan bank syariah ini karena beberapa bank besar memiliki induk korporasi yang cukup kuat, seperti PT Bank Syariah Mandiri yang dimiliki PT Bank Mandiri Tbk.  "Kalau dilihat, apalagi yang bermitra dengan asing atau ada kepemilikan asing di dalamnya, itu kan otomatis sasarannya. Dan kami harapkan arahnya ke infrastruktur, korporasi," ujarnya.

Edy menuturkan, ke depan, induk usaha tersebut akan memberikan suntikan modal, agar anak usahanya mampu berkembang ke kredit korporasi, khususnya infrastruktur. Bank syariah bisa meminta induk usaha untuk keperluan modal, sehingga memiliki pembiayaan korporasi cukup besar.

Akselerasi Infrastruktur

Program pembangunan sarana-saran infrastruktur tak dipungkiri telah menjadi motor pendorong kebangkitan pembiayaan korporasi di Indonesia. Sejatinya program ini telah dimulai sejak lebih dari lima tahun lalu. Namun karena banyaknya hambatan yang mendera, program tersebut berjalan sangat lamban jika tak mau dibilang tak berjalan sama sekali. Padahal pemerintah telah menggelar beberapa kali ‘Infrastructure Summit’ untuk menggaet investor.

Salah satu yang menjadi batu sandungan adalah masalah pembebasan tanah. Proyek infrastruktur yang paling banyak digarap adalah pembangunan jalan tol. Dalam proyek tersebut tentu mengharuskan para pemilik proyek untuk membeli tanah milik masyarakat. Nah, masalah mulai muncul ketika mafia-mafia tanah menaikkan harga tanah menjadi berkali-kali lipat sehingga mendongkrak biaya. Hal itu tentu membuat pemimpin proyek menghitung ulang pembiayaan yang akhirnya membuat proyek tertunda.

Seperti yang terjadi pada pembangunan ruas tol Surabaya-Mojokerto yang tertunda proses pembebasan lahan. Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga, Abdul Hadi mengatakan bahwa masalah utama dari pembebasan lahan ini ialah adanya kehadiran mafia-mafia tanah. “Di Sumo (Surabaya-Mojokerto) ini ada 2 broker, ini harus diberantas," ungkap Hadi.

Dia mengatakan, dengan adanya kasus seperti ini, ruas tol Surabaya Mojokerto molor hingga 3 tahun dari jadwal semula.

Selain masalah lahan, anggaran pemerintah yang minim juga menjadi ganjalan tersendiri pada kecepatan proyek-proyek infrastruktur. Faktanya faktor inilah yang membuat infrastruktur Indonesia tertinggal jauh dibanding Singapura Malaysia dan Thailand. Menurut Eric Alexander Sugandi, ekonom Standard Chartered Bank, konsolidasi fiskal yang dilakukan pemerintah tak dipungkiri telah membuat tingkat belanja negara menjadi sulit. Dalam program pembangunan infrastruktur pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai 1.429 triliun dollar AS. Namun begitu anggaran negara hanya sanggup menyediakan 35 persen. “Sebanyak  65 persen sisanya diharapkan datang dari sektor swasta, meskipun sejauh ini dana mengalir lebih lambat daripada yang diharapkan,” kata Eric.

Akan tetapi pembebasan lahan dan pembiayaan bukanlah masalah yang memperlambat proses pembangunan infrastruktur. Menurut Eric ada beberapa lagi masalah yang kerap membuat proyek-proyek itu mandeg. Di antaranya adalah kurangnya manajer proyek yang terampil, ketidakpastian hukum (termasuk seringnya ketidaksesuaian peraturan antara pemerintah pusat dan daerah), pungutan liar dan pemerasan oleh birokrat. Dan yang tidak kalh penting adalah keengganan pejabat pemerintah untuk menjadi manajer proyek atau lelang proyek-proyek infrastruktur karena dari khawatir akan berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jika masalah-masalah itu cepat teratasi Eric yakin bahwa pertumbuhan ekonomi RI akan mencapai 5-7 persen sepanjang 2010-2014. Bahkan pertumbuhan akan konsisten mencapai 7 persen per tahun sepanjang 2014 hingga 2030 yang akan membawa Indonesia menjadi negara terbesar keenam dalam bidang ekonomi pada 2030.

Tabel : Perbandingan Kualitas Infrastruktur Negara-Negara Asia

_
Contry
Singapore	Malaysia	Thailand	China	India	Indonesia	Philippines
Jalan
6.5	5.4	5.0	4.4	3.5	3.4	3.4
Rel kereta
5.7	4.9	2.6	4.6	4.4	3.2	1.9
Transportasi lau
6.8	5.5	4.6	4.4	4.0	3.6	3.3
Transportasi udara
6.8	5.9	5.7	4.5	4.7	4.2	3.6
Listrik
6.7	5.9	5.5	5.2	3.2	3.9	3.7
Skor (dari 7)
6.5	5.4	4.9	4.3	3.8	3.7	3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Drama Reputasi Apple vs Samsung

Pengadilan Amerika Serikat memenangkan Apple dalam kasus sengketa paten  melawan Samsung. Tapi di Jepang dan Inggris, justru Samsung yang dimenangkan oleh Pengadilan. Akankah perang paten ini berlanjut?

            Pada 25 Agustus lalu, jam menunjukkan pukul 02.35 waktu California, Amerika Serikat (AS), pada 25 Agustus lalu. Pada saat itu, sembilan juri baru saja menuntaskan perundingan yang sudah berlangsung selama 21 jam. Para juri akhirnya membuat sebuah keputusan yang menyatakan bahwa Samsung bersalah dalam sengketa paten antara Samsung Electronics Co. dan Apple Inc. di Pengadilan Federal San Jose, California, AS. Keputusan ini ini dibacakan di depan hakim distrik Lucy H. Koh.

            Ada beberapa poin yang menjadi landasan dari keputusan pengadilan California itu, di antaranya adalah desain produk Samsung Galaxy yang dianggap menyontek iPhone milik Apple. Juri menemukan setidaknya ada lima dari enam paten milik Apple yang dilanggar Samsung. Karena kesalahan ini, juri menyatakan Samsung wajib memberikan ganti rugi ke Apple sebesar 1,05 miliar dollar AS. Jumlah ini tak sebesar tuntutan Apple yang menginginkan Samsung dikenai denda 2,5 miliar dollar AS.

            Sementara dalam tuntutan Samsung yang mengatakan bahwa Apple melanggar paten nirkabel milik Samsung, juri menyatakan Apple tidak tidak bersalah.

            Namun demikian, keputusan juri tersebut belum bisa dijadikan acuan bahwa “perang paten” ini telah selesai karena masih menunggu hakim Lucy Koh belum mengetuk palu tanda keputusan sudah final. Akan tetapi jika hakim memenangkan Apple maka hal itu akan sangat menyakitkan Samsung. Karena terbuka kemungkinan hakim Lucy Koh nantinya melarang ponsel Samsul dijual di Negeri Paman Sam, dan itu berarti Samsung akan menderita lebih dalam lagi.

             Samsung sendiri diberitakan akan siap mengajukan banding di pengadilan ini.     Untuk meningkatkan dukungan, Samsung menyatakan agar publik melihat kemenangan Apple ini sebagai kerugian bagi konsumen karena berpotensi mendorong harga smartphone dan tablet PC menjadi lebih mahal karena variasi produk yang semakin sedikit. “Ini akan menyebabkan sedikit pilihan, kurangnya inovasi dan potensi harga produk yang lebih tinggi,” kata juru bicara Samsung seperti dikutip CNET.

            Seperti diketahui, Apple menuduh Samsung menyontek desain dan beberapa fitur dari iPad dan iPhone milik Apple, dan meminta larangan penjualan perangkat permanen termasuk Galaxy tab 10,1 keluaran Samsung, selain meminta ganti kerugian. Sedangkan Samsung, yang berusaha untuk memperluas pasar di AS mengatakan, Apple melanggar hak paten, termasuk untuk beberapa teknologi nirkabel (wireless) milik Samsung.

            Aksi saling gugat dua perusahaan raksasa elektronik ini memang mencuri perhatian dunia sejak April 2011. Drama perseteruan keduannya kian menarik setelah keduanya saling mengajukan gugatan di sejumlah negara, seperti Jerman, Korea Selatan, Belanda, Jepang, Italia, Inggris, Perancis, Australia dan Amerika Serikat.

            Bila di pengadilan federal AS dan Jerman, Apple bisa memetik kemenangan, tidak demikian di Inggris dan Jepang. Di Pengadilan distrik London dan Tokyo, hakim memutuskan Samsung Galaxy tak terbukti melanggar hak paten produk iPhone dan iPad milik Apple. Sedangkan di pengadilan Seoul, Korea Selatan, hakim memutuskan Apple dan Samsung sama-sama melanggar hak cipta. Kedua perusahaan pembuat komputer tablet ini pun dilarang menjual sejumlah produk di Korea Selatan. Pengadilan juga mewajibkan Samsung membayar ganti rugi kepada Apple sebesar KRW 25 juta atau setara 22.000 dollar AS dan Apple harus membayar Samsung sebesar KRW 40 juta atau 32.500 dollar AS.

            Kendati begitu, pengadilan Korea Selatan masih memberikan kelonggaran dan mempersilakan dua produk saja yang boleh dipasarkan, yaitu Apple iPhone 45 dan Samsung Galaxy S III. Pengadilan juga mengatakan, Samsung tidak meniru desain dan konten menu di dalam iPhone. Samsung, kata pengadilan, sudah membuat perangkat dengan layar serta bentuk bentuk yang besar jauh sebelum iPhone dan iPad muncul.

            Seorang pengacara hak paten Korea Selatan, Jeong Woo-sung mengomentari putusan pengadilan ini sebagai kemenangan pertama bagi Samsung terkait soal paten yang diajukan mereka, khususnya soal hak paten teknologi nirkabel. “Pada dasarnya ini adalah kemenangan Samsung di negara asalnya. Dari sembilan negara, Samsung mendapat putusan yang mereka inginkan untuk pertama kalinya di Korea Selatan,” kata dia seperti dikutip The Associated Press.

            Sedangkan juru bicara Samsung, Nam Ki-yung mengatakan, perusahaan menyambut baik putusan tersebut. “Putusan ini juga menegaskan posisi menegaskan posisi kami bahwa salah satu perusahaan tunggal tidak bisa memonopoli desain yang umum,” katanya.

Tak Patah Semangat

            Bagi Samsung, putusan beberapa pengadilan yang merugikan pihaknya, tak mengecilkan hati perusahaan yang berbasis di Korea Selatan ini. Menurut juru bicara Samsung, pihaknya berjanji akan membalas Apple. Bukan di persidangan, tapi dengan cara membuat produk Samsung yang lebih baik dan inovatif dibanding Apple, ke depannya.

            Perusahaan yang berbasis di Kota Suwon ini mungkin menunda peluncuran ponsel baru karena harus mengubah rancangan produk ponsel smarphone-nya untuk tetap menguasai pasar. “Samsung harus mengubah beberapa produk yang saat ini berada dalam proses. Mungkin ada penundaan dalam pengembangan dan peluncuran model baru saat ini ketika produk keluar tiap enam bulan,” kata Chang In-whan, Presiden KTB Asset Management Co yang berbasis di Seoul, seperti dikutip Bloomberg.

            Salah satu produk Samsung yang akan diuncurkan pada sisa tahun ini yakni versi terbaru dari Galaxy Note. Galaxy Note terjual lebih dari 10 juta unit kurang dari satu tahun. Perusahaan mulai menjual edisi tablet dari Note bulan Agustus 2012 lalu, setelah Galaxy S III meluncur pada Mei lalu. Galaxy S II merupakan versi terbaru dalam seri smartphone terlaris.

            Samsung berencana menggelontorkan belanja modal 25 triliun won atau setara 22 miliar dollar AS tahun ini, untuk meningkatkan kapasitas produksi. Belanja modal itu mencakup 15 triliun won untuk chip dan 6,6 triliun won untuk panel layar datar yang digunakan pada ponsel pintar, tablet, dan televisi.

            Bloomberg Industries mencatat, Samsung melompat ke puncak pasar ponsel pintar dunia dengan nilai hingga 219 miliar dollar AS. Produsen ponsel Negeri Ginseng ini memperkenalkan varian Galaxy yang bersistem operasi Android dan memperoleh pangsa pasar di atas Apple. “Samsung memiliki kantung tebal dan mereka akan mengubah beberapa rancangan. Putusan bahwa mereka tidak boleh menyalin rancangan, dapat membuat mereka melakukan hal yang lebih baik dari Apple,” tutur Michael Risch, profesor hukum paten di Villanova University di Pennsylvania, AS.

            “Perang Paten dan Perang Produk” antara Samsung versus Apple mungkin belum berakhir. Namun demikian hal itu berdampak bagi kedua perusahaan multinasional ini, terutama soal pencitraan. Sebuah penelitian yang dilakukan Media Measurement menunjukkan bahwa reputasi Apple kian menurun pasca memenangkan gugatan melawan Samsung. Tak hanya itu, di mata fans Apple sendiri, perusahaan ini mulai dinilai buruk. Hal ini terlihat dari topik pembicaraan halaman Facebook Apple maupun Samsung. Kedua perusahaan ini mendapat respons negatif dari masing-masing fans. Tak pelak, ini menunjukkan penurunan citra perusahaan.

            Kemenangan Apple atas Samsung di beberapa pengadilan, kata para fans, menunjukkan perusahaan ini ingin memonopoli pasar. Apple juga semakin terlihat sebagai perusahaan yang suka bikin gara-gara masalah hak paten. Tak hanya Samsung yang menajdi lawannya, tapi juga HTC dan mungkin kelak akan berhadapan dengan Google masalah paten Android.

            Seperti dilansir CNET, sebenarnya tak sepenuhnya Apple salah. Namun, segala tindakan hukum yang dilakukan Apple terhadap Samsung, justru menurunkan citra Apple di mata konsumen, bahkan fans perusahaan yang didirikan Steve Jobs ini sendiri.

           

Jualan Baru Negara Maju

Negara-negara berkembang tengah menjadi sasaran dari isu green economy yang didesakkan oleh negara-negara maju. Pengamat mencurigai bahwa hal tersebut adalah akal-akalan negara-negara kaya untuk mencari keuntungan ekonomi. Dengan cara apa?

Pada sekitar tahun 70-an, negara-negara maju kerapkali menggunakan istilah-istilah keterbukaan, investasi asing, efisiensi ekonomi, dan lalu globalisasi ketika mereka berhubungan dengan negara-negara miskin. Negara-negara miskin yang kebanyakan baru lahir itu dicekoki tentang bagaimana meningkatkan produktivitas, pembangunan, keterbukaan dan lainnya.

Memang ada sebagian kemudian yang berhasil, namun tidak sedikit yang gagal. Namun berhasil atau gagal, negara-negara maju selalu menuai untung. Itulah kurang lebih cerita yang disebut orang sebagai imperialisme ekonomi, dengan tambahan banyak bumbu seru sebagaimana dalam bukunya John Perkins (2004) bertajuk “Confession of an Economic Hitman” yang terkenal itu.

Kini pada pertemuan 20 negara-negara dunia yang dikenal dengan G20, negara-negara maju mencoba memperkenalkan mantra baru: green economy (ekonomi hijau). Topik itu memang menjadi salah satu agenda penting pada pertemuan G-20 yang diselenggarakan 17-19 Juni 2012 di Los Cabos, Meksiko. Bahkan agenda itu juga mendapat pembahasan khusus pada pertemuan 100 kepala negara yang dihelat oleh PBB di Rio de Janeiro, Brazil dua hari berikutnya. KTT Rio+20 membahas tujuh sektor utama yang menjadi perhatian bersama, yaitu lapangan pekerjaan yang layak, energi, ketahanan pangan, pertanian, air bersih, sumber daya laut dan manajemen bencana.

Isu lingkungan hidup dalam pembangunan ekonomi sejatinya sudah muncul lebih dari satu dekade lalu. Namun belakangan hal itu makin santer didesakkan oleh negara-negara maju kepada negara berkembang. Bahkan pemilihan Meksiko dan Brazil sebagai tempat diselenggarakannya pertemuan besar itu bukanlah tanpa alasan. Kedua negara di Amerika Latin itu tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat.

“Kami melihatnya, dua pertemuan tersebut diselenggarakan hampir bersamaan dan di tempat yang berdekatan untuk mendorong agenda tersebut,” kata aktivis International Lembaga Forum on Indonesian Development (INFID), Siti Khoirun Nikmah.

Menurut dia, negara-negara maju sangat berkepentingan dengan agenda ekonomi hijau karena mereka tahu persis negara berkembang belum mengembangkan industri yang ramah lingkungan. Dan bila isu ini berhasil terangkat dan bisa dipaksakan maka negara berkembang mau tidak mau harus ‘membeli’ teknologi yang diproduksi negara maju.

Oleh sebab itulah Siti mengingatkan agar pemerintah negara berkembang terutama Indonesia untuk berhati-hati dalam merespons isu green economy (ekonomi hijau) atau green growth (pertumbuhan hijau). “Isu ini sangat kental nuansa bisnisnya. Mereka mungkin tidak sungguh-sungguh memperhatikan soal lingkungan. Karena problem lingkungan juga terjadi di negara maju. Negara maju tahu, negara berkembang belum punya kapabilitas dalam industri hijau,” jelas Siti.

Teknologi untuk menerapkan industri yang ramah lingkungan tentu tidak murah dan lagi pula hingga saat ini baru negara-negara maju yang dinilai mampu memproduksinya. Oleh karena itu, Siti mencurigai, negara-negara maju ingin meraih komitmen terlebih dahulu dari 20 negara anggota G20. Jika komitmen tersebut sudah disepakati oleh 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu maka agenda ekonomi hijau akan lebih mudah untuk dipromosikan di pertemuan-pertemuan yang lebih luas lagi.

Menurut, Siti lagi, selain motif bisnis, ada juga motif lain yaitu agar laju pertumbuhan ekonomi beberapa negara berkembang seperti China, India, dan Brazil sedikit terhambat. Ketiga negara itu dianggap ancaman serius buat negara maju dalam pengaruhnya kepada ekonomi dunia. “Green economy  pada akhirnya hanya akan dijadikan isu oleh negara-negara maju untuk menekan negara-miskin atau berkembang, dan yang tidak ikutan malah dituduh atau dianggap merusak lingkungan,” ujar Siti.

Manut dan Patuh

Indonesia sendiri, tampaknya akan mengikuti apa yang disimpulkan dalam dua pertemuan akbar yang mendorong konsep green economy itu. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir dalam dua pertemuan, agenda itu sangat penting bagi manusia guna memelihara bumi sekaligus mengentaskan kemiskinan yang saat ini melanda dunia.“Pembangunan konsensus terutama di tingkat global, membutuhkan waktu. Kita harus beraksi sekarang," kata Presiden.

Menurut dia, dibutuhkan komitmen politik untuk melaksanakan agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berkeadilan. "Komitmen politik sangat krusial. Tidak selalu mudah untuk mengembangkan kebijakan berbasis lingkungan. Tapi itu dibutuhkan dan merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Jadi kita harus mendorong dengan keras meskipun terdapat beberapa penolakan," kata Presiden.

Dalam laporan Program Lingkungan PBB (UNEP) yang berjudul "Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers", ekonomi hijau diartikan sebagai rezim ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial. Serta sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau juga berarti perekonomian yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, serta berkeadilan sosial.

Meski demikian, pemerintah tidak mentah-mentah menerapkan apa yang disodorkan oleh negara-negara maju. Pemerintah mengaku akan memilah mana konsep yang bisa dilaksanakan mana yang tidak. Staf Khusus Presiden bidang Lingkungan Agus Purnomo berpendapat Indonesia tidak perlu dipaksa-paksa menggunakan teknologi berbasis green economy. Indonesia, kata dia, sudah melakukan green economy dan green growth sebatas kemampuan yang dimiliki. “Kita memang harus selalu waspada terhadap upaya negara maju memasarkan produk dan teknologi mereka melalui berbagai cara. Kepentingan nasional harus selalu diutamakan, termasuk menerapkan green economy,” kata Agus.

Biar begitu lanjut Agus, Indonesia tidak pernah alergi dengan teknologi yang diproduksi negara-negara maju sepanjang teknologi yang ditawarkan tersebut bagus dan murah dan memang dibutuhkan. Jika teknologi itu dibutuhkan maka pemerintah akan menggunakannya namun tetap mempertimbangkan nilai keekonomiannya. “Jika nilai teknologinya mahal, kemudian tidak ekonomis, malah menciptakan ketergantungan, kita mesti hindari,” tegas Agus. “Apalagi jika harus mengeluarkan biaya untuk membeli teknologi dari negara maju.”

Kembali ke buku Economic Hitman karya John Perkins. Diceritakan di sana bahwa pada tahun 90-an, banyak negara berkembang menjadi lebih makmur dengan resep dari negara maju dan “bantuan” investasi asing. Tapi tentu ada juga yang tidak berhasil dan terlilit utang kepada investor. Namun di penghujung 90-an, negara berkembang terkena krisis ekonomi karena eksposur beban utangnya. Lalu negara-negara maju memberi kuliah mengenai pengelolaan ekonomi yang lebih pruden sambil terus meminjami uang.

Walaupun berdarah-darah, beberapa negara berkembang kembali pada jalur pertumbuhan. Namun tetap saja yang mendapat keuntungan adalah negara-negara kaya. Kini, banyak dari negara-negara maju tengah dililit krisis dan mereka tampaknya mulai mendesakkan apa yang dinamakan green economy dan green growth. 

Permainan Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan sepertinya sangat sulit ditekan di Indonesia. Oleh karena itu beberapa pengamat menyarankan pemerintah untuk mengubah program pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan.

Tak sulit untuk menemui kemiskinan di Indonesia. Di kota-kota besar macam Jakarta kita bisa berpapasan dengan kemiskinan setiap saat. Potret kemiskinan bisa terlihat jelas di perempatan jalan, di dalam bis-bis kota dan di kawasan perumahan padat penduduk. Sekitar 15 tahun lalu, kita mungkin tak pernah melihat anak-anak kecil menjadi pengamen turun-naik bis kota atau berkumpul di perempatan jalan, bahkan jarang sekali ada kondektur perempuan. Akan tetapi kini pemandangan itu telah menghiasi kota-kota besar, terutama Jakarta sehari-hari.

Sebaliknya, tak sulit pula bagi kita menemukan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekitar satu setengah dekade lalu, kita mungkin masih jarang melihat mobil mewah berharga miliaran berseliweran di jalan-jalan kota besar, seperti Jakarta. Namun kini, jika kita melintas di jalan-jalan protokol ataupun kawasan-kawasan elit di Jakarta, mobil-mobil mewah seperti itu mudah sekali ditemui. Keadaan itu tidak bisa dipisahkan dengan catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengesankan. Setelah periode suram pasca krisis moneter 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat. Bahkan sejak 2008 di saat beberapa negara lain mengalami stagnasi akibat krisis global 2008, ekonomi Indonesia tetap positif

Kondisi itulah yang barangkali oleh Said Zainal Abidin, ekonom di bidang pembangunan daerah disebut sebagai sebagai growth with poverty. Pertumbuhan terus meningkat namun kemiskinan pun sepertinya tidak berkurang.

Namun hal itu tampaknya bukanlah fakta yang diyakini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pertemuan PBB untuk pembangunan berkelanjutan (Forum Rio+20) di Riocentro Convention Center, Rio De Janeiro Brazil Juni lalu, Presiden menegaskan bahwa kemiskinan di Indonesia tinggal 12,5 persen dari 24 persen pada 1998.

Dalam catatan lembaga statistik pemerintah, jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2012 juga menurun menjadi 29,13 juta orang atau 11,96 persen dari total penduduk Indonesia. Setahun sebelumnya, pada akhir Maret 2011 penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan berjumlah 30,02 juta orang atau setara 12,49 persen dari total penduduk.

Meski begitu, Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa penduduk yang berhasil melompati garis kemiskinan pada periode itu hanya berkisar 890 ribu orang atau 2,96 persen. Angka itu lebih rendah dibanding penurunan jumlah penduduk miskin dari Maret 2010 ke Maret 2011 yang mencapai 3,22 persen. Jumlah penduduk miskin pada akhir Maret 2010 ialah 31,02 juta orang.

Penyebab melambatnya penurunan penduduk miskin menurut Bank Dunia adalah karena lebih dari 50 persen penduduk yang pendapatannya melompati garis kemiskinan kembali berada di bawah garis itu pada tahun berikutnya. Ekonom Bank Dunia Vivi Alatas mengatakan kecenderungan tersebut menyebabkan laju penurunan angka kemiskinan di Indonesia semakin lambat setiap tahun. Data BPS menyatakan laju penurunan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk year on year bulan Maret turun secara bertahap dari 1,16 persen pada 2008 menjadi 0,53 persen pada 2012.

Menurut Vivi, laju yang melambat karena pendapatan yang dibutuhkan penduduk sangat miskin untuk melompati garis kemiskinan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. “Kalau dilihat, setiap tahun orang yang naik turun sama, bisa lebih dari 50 persen. Kalau sekarang sudah tidak miskin bukan berarti tahun depan tidak lagi,” lanjut Vivi.

Saat ini pemerintah menggunakan standar garis kemiskinan adalah penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp211.726 atau sekitar Rp7.000 per hari.

Sementara Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan bahwa kondisi kemiskinan di Indonesia pada kenyataannya memang bertambah buruk. Hal itu ditunjukkan oleh meningkatnya koefisien gini dari 0,38 pada Maret 2011 menjadi 0,41. Koefisien ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Angka makin mendekati 0 berarti pendapatan suatu negara makin merata, sebaliknya jika makin mendekati 1 maka pendapatannya makin timpang.

Dengan melihat angka untuk Indonesia maka bisa diartikan bahwa 20 persen dari penduduk Indonesia menguasai 48 persen pendapatan domestik bruto, sedangkan mayoritas 80 persen menguasai 52 persen pendapatan domestik bruto. Padahal, presentase penduduk miskin seharusnya turun 0,8 persen tiap ekonomi tumbuh satu persen untuk mencapai pembangunan ekonomi yang optimal. “Anggaran pemerintah untuk kemiskinan naik terus, tetapi program kemiskinan pemerintah tidak tepat sasaran,” kata Enny.

Enny berkesimpulan bahwa data kemiskinan BPS harus diragukan karena menggunakan komponen survei yang tidak realistis. Dia menjelaskan garis kemiskinan Rp267.408 untuk daerah perkotaan dan Rp229.226 untuk daerah pedesaan tidak sesuai dengan biaya hidup masyarakat sehari-hari.

Ubah Program

Vivi dari Word Bank pun menimpali bahwa angka turnover demografi yang tinggi di sekitar garis kemiskinan dibarengi oleh peningkatan koefisien gini menandakan pemerintah harus merancang program pengentasan kemiskinan yang lebih komperhensif.

Pemerintah diminta untuk merancang kebijakan yang meliputi program penanggulangan kemiskinan berbasis promosi penduduk miskin menjadi penduduk tidak miskin dan proteksi penduduk tidak miskin yang berpendapatan sedikit di atas garis kemiskinan. “Jangan terus-terusan yang sudah keluar (dari kemiskinan) masuk lagi. Pemerintah harus membuat definisi penduduk miskin yang lebih detil, bukan hanya siapa saja yang di bawah garis kemiskinan tapi siapa saja yang rentan,” kata Vivi.

Di sisi lain, pemerintah dinilai salah alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini menyebabkan tingkat penurunan angka kemiskinan tahun 2012 sebesar 0,59 persen jauh dibawah target sebesar 1 persen.

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan sesuai target yakni 1 persen tiap tahunnya, Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik dan Konsumen dari Universitas Indonesia mengatakan, ada dua faktor yang harus dipenuhi. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi nasional harus minimal 7 persen agar ketersediaan lapangan kerja akan sepadan dengan target penurunan kemiskinan. “Nyatanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di bawah itu,” tegas Agus.

Kedua adalah keseriusan pemerintah dalam pembenahan infrastruktur sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi terutama pada daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Pembangunan infrastruktur meliputi, irigasi, pembangkit listrik, jalan tol, dan lainnya. Akan tetapi yang terjadi, kata Agus justru alokasi anggaran pada perbaikan infrastruktur sangat minim.

Agus menyebutkan, untuk pembenahan infrastruktur diperkirakan butuh Rp40 triliun. “Kita punya dana tersebut. Sayangnya, dana tersebut justru lebih dialokasikan pada subsidi premium yang justru tidak dinikmati penduduk miskin," ujar Agus.

Akan tetapi apakah usulan dari para pengamat itu akan dilaksanakan pemerintah, memang sulit untuk memastikannya. Akan tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa jumlah kemiskinan di jalan-jalan kota besar seperti di Jakarta makin meningkat belakangan ini.

PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA 2004-2012:

Tahun                         Jumlah                 persen/Total Penduduk

Februari 2004          36,1 juta                     (16,66 persen)

Februari 2005          35,1 juta                     (15,97 persen)

Maret 2006               39,3 juta                     (17,75 persen)

Maret 2007               37,17 juta                  (16,58 persen)

Maret 2008               34,96 juta                  (15,42 persen)

Maret 2009               32,53 juta                  (14,15 persen)

Maret 2010               31,02 juta                  (13,33 persen)

Maret 2011               30,02 juta                  (12,49 persen)

Maret 2012               29,13 juta                  (11,96 persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berakhirnya Masa Indah

Perekonomian Indonesia diprediksi akan melemah hingga akhir tahun. BI pun menyiapkan langkah antisipasi agar pertumbuhan tetap berada bisa mencapai target.

Setiap menyebut krisis dunia yang sedang berlangsung, Indonesia selalu disebut sebagai negara yang masih kebal terhadap dampaknya. Dengan pertumbuhan yang selalu berada di atas 6 persen, Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang ekonominya selalu bisa tumbuh positif.

Namun masa-masa indah itu tampaknya akan terhenti. Situasi perekonomian zona eura dan Amerika Serikat yang tak kunjung membaik lama kelamaan juga membuat goyang ekonomi Indonesia. Padahal pada awal tahun Indonesia baru saja menerima kabar yang menggembirakan. Selain mendapatkan rating investment grade dari beberapa lembaga pemeringkat dunia, pertumbuhan ekonomi juga menyentuh level tertinggi dalam 15 tahun. Seharusnya dengan dua prakondisi itu, diperkirakan makin banyak dana-dana asing yang masuk dan memperkuat posisi rupiah.

Bank Indonesia awalnya juga optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini akan meneruskan tren gemilangnya ke level 63-6,7 persen atas dasar modal rating bagus dan juga ekspansi ekonomi yang menggembirakan tahun lalu. Namun begitu, memasuki akhir semester satu situasi mulai membuat otoritas khawatir meskipun tidak sampai membuatnya panik.

Pada triwulan pertama tahun ini, defisit transaksi berjalan mencapai 2,894 miliar dollar AS meningkat dari angka di periode sebelumnya yang menyentuh 1,577 miliar dollar AS. Malahan BI memprediksi angkanya akan makin membesar di triwulan-triwulan selanjutnya. “Defisit transaksi berjalan di triwulan kedua dan ketiga akan makin membesar. Rasio transaksi berjalan terhadap PDB akan memburuk,” kata Direktur Grup Kebijakan Moneter BI, Juda Agung.

Menurunnya angka ekspor menjadi biang keladi meningkatnya defisit transaksi berjalan itu ketika di saat yang sama impor terus meningkat. Sepanjang April-Mei, berdasarkan data BI, pertumbuhan ekspor tahunan ke beberapa negara tumbuh negatif, kecuali ekspor ke China yang melambat. Bahkan pertumbuhan negatif itu terjadi di seluruh komoditas ekspor, kecuali batubara dan makanan olahan.

Di sisi lain, angka impor terus menunjukkan kenaikan. “Angkanya masih tinggi karena konsumsi di dukung oleh kelas menengah yang semakin kuat,” kata Juda. Peningkatan impor terutama terlihat pada barang modal untuk penunjang pembangunan infrastruktur, sektor telekomunikasi dan transportasi, disamping juga barang konsumsi khususnya kendaraan bermotor.

Menurut data BI, selama April-Mei total impor naik 30 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Impor barang modal naik 46,2 persen, sedangkan impor bahan baku naik 23,2 persen. Ada pun barang konsumsi naik 30 persen.

Impor kendaraan bermotor untuk penumpang yang dikategorikan sebagai barang konsumsi naik 66 persen sedangkan kendaraan bermotor untuk barang yang dikategorikan sebagai barang modal, naik 150,4 persen.

Tanda-tanda itu sejatinya sudah terlihat, terutama pada nilai tukar rupiah. Sejak awal Februari, nilai tukar rupiah mulai meninggalkan level terkuatnya di kisaran Rp8.800-8.900 per dollar AS dan hinggap di level Rp9.440 per dollar AS pada pekan terakhir Juli. Itu artinya rupiah sudah melemah lebih dari 5 persen. Pelemahan itu merupakan yang tertinggi di antara dollar Singapura dan ringgit Malaysia.

Malahan kabarnya investor mancanegara sudah mulai khawatir bahwa perekonomian Indonesia akan masuk pada fase pelemahan. Apalagi beberapa kebijakan pemerintah dan bank sentral dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi investor yang membuat pemilik modal itu enggan bertahan.

Bank Indonesia menerapkan kebijakan repatriasi ekspor yang memaksa dana-dana dollar AS yang selama ini “nyangkut” di Singapura balik ke rumah. Kebijakan ini buat Indonesia sangat jitu untuk menarik dollar AS ke dalam negeri dan memperkuat cadangan devisa. Namun bagi investor, hal itu dibaca sebagai pertandan Indonesia akan menghapus kemudahan dalam memindahkan dana-dana dari Indonesia jika terjadi krisis.

Beberapa pengelola modal-modal kakap internasional mengaku telah menarik dananya dari pasar obligasi karena menganggap lingkungan investasi di Indonesia tidak lagi dinilai baik. Lembaga pemeringkat Moody’s mempertahankan peringkat investment grade Indonesia pada bulan lalu terutama karena pertumbuhan yang kuat dan utang pemerintah yang rendah. Meski begitu, pengumuman yang dikutip dari kantor berita asing itu mengatakan bahan kegagalan mengurangi subsidi bahan bakar bisa menimbulkan risiko untuk neraca fiskal dan perdagangan.

Revisi Pertumbuhan

Bank Indonesia tampaknya sadar betul bahwa keadaan yang dihadapi perekonomian Indonesia ke depan tidaklah bertambah baik. Oleh sebab itulah regulator memutuskan untuk merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 6,1-6,5 persen dibandingkan target sebelumnya yang ditetapkan 6,3-6,7 persen.

Darmin Nasution, Gubernur BI, mengatakan melemahnya perekonomian dunia akhirnya mulai berdampak pada kinerja sisi eksternal perekonomian Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya.“Dengan menurunnya kinerja ekspor, pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga diprakirakan tumbuh lebih rendah yaitu sebesar 6,3 persen dan berada pada kisaran 6,1–6,5 persen pada 2012 dan 6,3–6,7 persen 2013,” kata dia.

Sebelumnya Bank Dunia sudah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2012 dari 6,2 persen menjadi 6,1 persen akibat berlanjutnya perlambatan ekonomi global dan dampak buruk lonjakan harga minyak dunia terhadap anggaran negara.

Kondisi perekonomian China menjadi penyebab terbesar pelemahan ekonomi nasional. Ekonomi negara Tirai Bambu itu pada kuartal kedua tahun ini melesu dibandingkan kuartal sebelumnya. Penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal kedua disebut sebagai yang terburuk dalam tiga tahun terakhir. 

Data yang dikeluarkan biro statistik China bulan lalu, menunjukkan perkembangan ekonomi China pada April-Juni tahun ini hanya tumbuh sebesar 7,6 persen. Padahal, kuartal sebelumnya mencapai 8,1 persen dan kuartal keempat 2011 menembus 8,9 persen.

Berdasarkan catatan BI, lebih dari 80 persen komoditas yang diekspor ke China berupa produk primer, seperti batu bara dan CPO, yang dalam lima bulan pertama tahun ini tumbuh melambat akibat perlambatan permintaan riil dan penurunan harga.

“Dampak tidak langsung dari ekonomi China memang perlu diwaspadai,” kata Juda Agung dari BI. Menurut dia, perekonomian Indonesia makin tergantung dengan China. Selama ini ekspor Indonesia ke China banyak digunakan untuk kebutuhan domestik terutama untuk konsumsi. Oleh karena itu kata dia, jika perekonomian membaik maka ekspor Indonesia akan ikut membaik.

Namun begitu, BI tidak tinggal diam. Juda mengatakan bahwa regulator menyiapkan beberapa kebijakan untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi. Dari sisi nilai tukar, BI akan menjaga pergerakannya agar tidak terlalu terapresiasi. Sementara untuk pengelolaan cadangan devisa BI juga menyiapkan penempatan yang lebih aman. “Harus hati-hati dalam menggunakan cadangan devisa yang ada, kalau tidak maka defisit akan makin membesar,” tambah dia.

BI berencana menginvestasikan sebagian cadangan devisa dalam bentuk yuan, agar saat dollar AS dan euro melemah pasokan dollar AS miliknya tidak ikut-ikutan menyusut. Perjanjiannya sendiri sudah diteken dua bulan lalu.

“Dengan pasar uang antar bank di China mencapai rata-rata 21,36 triliun yuan, untuk long term hal ini bisa mengurangi tekanan defisit neraca pembayaran karena volume perdagangan kita dengan China adalah yang terbesar,” kata M Syukran, analis dari Bank Danamon.