Memilih A la Investor

Ekonomi pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidup. Bicara soal pilihan, tahun ini kita dihadapkan pada dua situasi di mana pilihan kita akan menentukan kehidupan bernegara lima tahun ke depan: pemilihan anggota legislatif yang baru saja kita lewati dan pemilihan presiden.

Sebelum menentukan pilihan, lazimnya kita selalu melakukan analisis, bisa seadanya atau analisis yang lebih mendalam. Dan bagi yang terbiasa berhubungan dengan dunia saham, sebagaimana menentukan pilihan investasi, secara intuisi mereka akan menggunakan analisis teknikal dan fundamental.

Jika analisis fundamental dalam pembelian saham lebih banyak menggunakan indikator-indikator perusahaan untuk melakukan analisa harga saham sebuah perusahaan, maka analisis fundamental dalam menentukan presiden pilihan, tak jauh berbeda.

Analisis fundamental saham dapat dilakukan dengan melihat nilai buku saham dari perusahaan yang kita incar atau nilai buku ekuitasnya. Begitu juga dalam memilih presiden. Kita bisa melihat lebih dalam indikator kualitas dari sang calon. Misalnya saja, latar belakang pendidikan, keluarga, karier dan hal-hal yang menunjang kehidupan mereka.

Sementara itu, jika seorang investor menggunakan analisis teknikal dalam investasi saham maka dia akan lebih banyak menggunakan data-data pasar yang berbentuk grafik yang cukup rumit. Investor akan memeloti grafik harian yang ada yang disajikan oleh stakeholder bursa.

Dengan menggunakan data-data mengenai harga, pasokan serta permintaan di masa lalu, analisis teknikal saham bertujuan memprediksi bagaimana permintaan dan pasokan di masa mendatang, serta menganalisis harga saham yang mungkin akan terbentuk karenanya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan suatu tren atau pola yang berulang dari pergerakan harga saham dan kemudian dieksploitasi agar bisa sejalan dengan tujuan investor.

Para analis teknikal juga percaya bahwa proses perubahan harga saham yang disebabkan oleh adanya suatu informasi yang baru di pasar akan cenderung mengikuti suatu tren tertentu. Dengan menyimpulkan hal-hal tersebut, analisis teknikal dipakai untuk mendasari keputusan kapan harus mengambil untung (profit taking), mengurangi kerugian (cut loss), mulai melakukan akumulasi saham atau mulai menahan posisi (wait and see).

Dalam menentukan calon presiden pilihan, kita juga bisa melakukannya dengan analisis teknikal. Kita juga bisa memeloti track record mereka dalam setiap aktivitas atau kebijakan (jika mereka pejabat) yang pernah dilakukannya. Caranya pun tak terlampau sulit. Kita bisa bertanya kepada ‘mbah google’ terkait apa yang pernah dikatakan, dilakukan atau tidak dilakukan oleh sang calon.

Internet pada satu sisi memang cukup kejam. Ia tak akan melupakan kesalahan seseorang yang dilakukan bahkan jauh sebelum seseorang tampil di muka publik, asal pernah di-posting ke Internet. Bahkan saking kejamnya muncul pameo bahwa “Tuhan bisa melupakan dan mengampuni kesalahan seseorang seseorang, tapi tidak dengan Internet.”

Maka dari itu sejatinya mudah saja kita melihat sosok calon yang bisa memenuhi dahaga keinginan kita mengenai seorang pemimpin. Jika kita ingin presiden yang memerhatikan rakyat kecil, cari saja calon yang tidak pernah merendahkan rakyat dalam setiap kata-katanya. Kalau kita ingin presiden yang bisa mengelola anggaran untuk kepentingan rakyat, cari saja calon yang tak pernah menggunakan duit negara untuk kepentingan pribadi. Kalau kita cari presiden yang bisa melindungi negara dan juga bisa mengangkat citra Indonesia sebagai negara besar, cari saja calon yang tak pernah menyakiti rakyat dan merendahkan diri di depan negara-begara lain di dunia. Jika kita ingin presiden yang bisa memegang janji, cari saja calon yang tak pernah ingkar janji. Dan sebagainya.

Akan tetapi berbeda dengan analisis teknikal pada investasi saham, dalam memilih calon presiden, kita sebagai pemilih tidak bisa melakukan profit taking atau cut loss di tengah jalan. Yang bisa kita lakukan cuma wait and see. Ya, wait and see sampai lima tahun terlewati.

BANGKIT UNTUK TERPURUK?

Penguatan rupiah yang didongkrak oleh spekulan diprediksi akan kembali kikis pada Juni, di saat bank sentral AS mengeluarkan kebijakan pengurangan stimulus ekonomi. Pasar keuangan yang masih dangkal menjadi penyebab utama.

Orang yang memegang dollar AS sejak Desember tahun lalu hingga sekarang tentu sudah berhitung rugi penurunan nilai kurs. Sejak awal tahun lalu hingga pertengahan Maret, rupiah sudah menguat sekitar 7 persen, merupakan yang tertinggi di Asia. Penguatan tersebut mengagetkan banyak pihak termasuk otoritas sendiri.

Keberhasilan pemerintah dan bank sentral melewati fase kritis dalam perlambatan pertumbuhan tahun lalu disebut-sebut adalah penyebab munculnya optimisme terhadap perekonomian. Otoritas moneter bahkan mulai bersiap-siap untuk menaikkan proyeksi ekonomi tahun ini ke tingkat yang lebih tinggi.

Beberapa data yang dipublikasikan oleh bank sentral maupun biro statistik memperlihatkan adanya perbaikan, yang membuat dana-dana asing mulai berdatangan. Defisit transaksi berjalan yang awal tahun sudah di level 3,2 persen, memasuki triwulan pertama kondisinya terus membaik, malahan bank sentral memproyeksikan bisa sampai di angka 2,5 persen dari PDB.

Yield surat utang negara, di sisi lain, yang terus menanjak terus mengundang green-back untuk masuk. Sejak awal 2013 hingga 26 Desember lalu terjadi kenaikan 320 basis poin (bps) pada Surat Utang Negara (SUN) bertenor 10 tahun. Tahun ini sentimen positif terhadap pasar obligasi negara berlanjut setelah diprediksi akan terus memberikan return yang menarik.

Modal masuk pun makin deras setelah pemerintah melepas obligasi berdenominasi dollar AS yang listing di pasar modal New York, Januari lalu. Kondisi itu jelas makin membuat investor asing membanjiri dollar AS di pasar dalam negeri.

Pada Januari, Kementerian Keuangan telah menjual dua seri SUN dengan denominasi valuta asing atau yang kerap disebut global bond, yakni seri RI0124 dengan tenor 10 tahun, dan seri RI0144 dengan tenor 30 tahun. “Strategi itu memang cost-nya tinggi yakni bunga yang diberikan tinggi, namun cukup menyerap dan membuat dollar banjir di dalam negeri,” kata Yanuar Rizki, seorang pengamat pasar keuangan.

Selain itu, tingkat inflasi yang terus melandai dan ketiadaan rencana menaikkan administered price –setidaknya oleh pemerintah saat ini –juga membuat sentimen positif itu makin berkembang. Inflasi tahun ini diperkirakan di kisaran 5,03 persen, lebih rendah daripada inflasi 2013 yang mencapai 8,38 persen. Di sisi lain, defisit neraca transaksi berjalan akan semakin menyempit dengan kebijakan pembatasan impor. Di luar inflasi, besaran BI Rate juga akan mendukung minat asing terhadap obligasi di saat Bank Indonesia diperkirakan akan terus mempertahankan level 7,5 persen dalam beberapa bulan ke depan.

Menurut prediksi Assistant Vice President Head of Debt Research Danareksa Sekuritas, Yudistira Slamet nilai tukar rupiah terhadap dollar AS akan menguat, menjadi di kisaran Rp10.500 per dollar AS. Dengan estimasi tersebut, yield SUN seri acuan bertenor 10 tahun diperkirakan berada di kisaran 7,73 persen.

Indonesia, sepanjang Januari-Maret memang tengah diliputi ‘suasana pagi yang cerah’, apalagi setelah bulan lalu nama Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta resmi  dicalonkan menjadi presiden pada pemilihan umum tahun ini. Mantan walikota Solo yang kariernya meroket setelah menjadi orang nomor satu di Jakarta itu memang tengah menikmati euforia dukungan dari sebagian besar media massa. Tak pelak pencalonannya itu mengangkat kurs rupiah dan indeks.

Sesaat setelah pengumuman Gubernur Jakarta yang akrab disapa Jokowi itu, perdagangan saham dan valas menggeliat. Pada akhir pekan kedua Maret, indeks saham ditutup meningkat 3,23 persen ke level 4.878,643, sementara nilai tukar rupiah menguat dari Rp11.400 menjadi Rp 11.255 per dollar AS.

Penguatan tersebut meneruskan sentimen positif pada mata uang RI itu awal tahun. Pada pertengahan tahun lalu, rupiah sempat dihajar capital outflow yang tiba-tiba saja terjadi dan membuat kurs saat itu terus merosot dari level Rp9.500 menjadi Rp12.500 per dollar AS.

Menurut data riset Stabilitas, kinerja rupiah dalam sebulan terakhir terbilang cukup fantastis. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS telah menguat 6,33 persen. Kinerja tersebut jelas melegakan banyak pihak mengingat sejak menembus level psikologis Rp12.000 pada 27 November 2013, pertama kali sejak Maret 2009, nilai rupiah terus terdepresiasi. Struktur transaksi berjalan yang sangat bergantung pada modal asing dinilai telah menggerogoti kapasitas kontrol moneter dalam mengelola rupiah.

Risiko Melemah Mendadak

Namun demikian, hampir bisa dipastikan hal itu tidak akan menjadikan tahun ini menjadi tahunnya rupiah. Kolam sektor keuangan yang masih dangkal membuat penguatan itu dianggap penuh kerapuhan. Pasar uang Indonesia sangat rentan berfluktuasi di saat dana-dana asing jangka pendek masih dibolehkan untuk keluar-masuk seenaknya. Penguatan yang terjadi sepanjang triwulan pertama ini dalam sekejap bisa luruh ketika dana-dana di pasar uang hengkang.

Keadaan di pasar saham setali tiga uang. Saham-saham perbankan nasional kini lebih banyak dikuasai oleh pemodal asing. Bahkan saham bank-bank milik pemerintah yang beredar di publik lebih dari 80 persennya dimiliki asing.

Kondisi ini sangat rentan ketika muncul isu negatif mengenai perekonomian Indonesia, maupun kebijakan makro dari ekonomi utama dunia. Dengan kalimat lain, ekonomi Indonesia menghadapi risiko kurs yang bersumber dari kebijakan negara lain. Risiko itu muncul karena kerugian pada saat terjadinya apresiasi atau depresiasi mata uang asing.

Salah satu isu yang akan dihadapi adalah kebijakan makroekonomi AS terkait tapering off pasca terpilihnya Ketua The Fed yang baru Janet Yellen menggantikan Ben Bernanke. Pada paparan pertama Janet di hadapan parlemen AS, Guru Besar dan ekonom Emeritus di University of California, Berkeley's Haas School of Business itu mengungkapkan bahwa dalam jangka pendek kebijakan AS akan menggugurkan dana-dana asing yang ada di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Menurut laporan dari Dewan Gubernur Kebijakan Moneter The Fed, bahwa emerging market akan makin volatile sebagai dampak dari kebijakan penghentian pelonggaran moneter (quantitative easing) dan juga karena kejadian-kejadian domestik. Dewan The Fed mengatakan bahwa ada tanda-tanda bahwa investor telah memilah-milah di antara ekonomi-ekonomi di emerging market.

“Investor tampak sudah memilah-milah, berdasarkan kerapuhan ekonomi negara-negara itu,” demikian Laporan Kebijakan Moneter yang disampaikan The Fed ke Parlemen.

Laporan The Fed yang juga menyertakan indek kerapuhan ekonomi menyatakan, “Brazil, India, Afrika Selatan dan Turki adalah di antara beberapa negara yang tampaknya akan sangat terimbas (kebijakan tapering off).”

Kebijakan atau rencana itu jelas menjadi peringatan dini buat otoritas Indonesia untuk segera bersiap-siap menghadapi kemungkinan pelarian modal dalam beberapa bulan ke depan. Yanuar Rizki, analis pasar keuangan mengatakan peringatan dari The Fed itu memberikan kesempatan kepada kelima negara tersebut agar bisa menyiapkan mitigasi dan kebijakan jangka pendek.

Menurut dia, yang terjadi saat ini, investor pasar uang, yang kebanyakan adalah spekulan jangka pendek, tengah mencoba mengerek rupiah terus ke posisi yang paling tinggi. Tujuannya tentu ketika rupiah ambruk jika kebijakan The Fed jadi dilaksanakan, mereka akan mengeruk keuntungan dari margin yang lebar.

“Investor yang banyak di Indonesia merupakan spekulan dengan berbagai aksi spekulasinya. Ketika dollar AS melemah terhadap rupiah yang dilakukan spekulan ini adalah belanja sebanyak mungkin, dan terus mencoba menekan dollar AS ke level bawah,” kata Yanuar.

Bank Indonesia, meski demikian, tentu sudah menyadari risiko tersebut. Kendati uang panas yang masuk ke pasar keuangan dalam negeri jumlahnya besar dan semestinya cukup untuk membawa rupiah ke posisi yang lebih kuat dari sekarang, namun BI selalu mengawalnya sehingga penguatan rupiah berlangsung secara bertahap.

BI tentu mafhum  bahwa dalam beberapa bulan terakhir, pasar terus diramaikan dengan kekhawatiran pembalikan modal akibat kebijakan tapering-off dari The Fed. Di sisi lain,bank sentral juga was-was terkait kinerja neraca perdagangan dengan spread yang terus menyempit sejak akhir tahun 2011.

Oleh sebab itulah, BI terus memantau perkembangan menit per menit pasar uang dan segera turun ketika dibutuhkan. Sepanjang Desember tahun lalu hingga Februari kemarin kegiatan operasi moneter pun terlihat ada sedikit lonjakan. Dalam periode tersebut BI mengintervensi pasar uang rata-rata sebesar 24,28 miliar dollar AS, sedikit lebih tinggi dibanding periode September-November 2013 yang mencapai 22,85 miliar dollar AS.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara, bank sentral saat ini terus konsentrasi pada inflasi dan defisit transaksi berjalan. “Kami akan tetap menjaga kondisi ekonomi kita tetap stabil, jadi kan investor itu konsentrasi dengan inflasi, pemerintah konsentrasi dengan CAD (current account defisit),” kata Tirta.

Sepanjang tahun lalu, defisit transaksi berjalan terus membesar dan mencapai 4,4 persen di akhir tahun. Total defisit pada tahun 2013 sebesar 28,45 miliar dollar AS, naik 16,51 persen dari tahun 2012. Pada tahun ini BI menyatakan defisit neraca transaksi berjalan akan mencapai 2 persen.

Data Januari 2014 menunjukan neraca perdagangan membukukan defisit 431 juta dollar AS, jauh lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 75 juta dollar AS. Ekspor turun 5,79 persen (year-on-year) menjadi 14,48 miliar dollar AS sementara impor turun 3,46 persen menjadi 14,92 miliar dollar AS.

Sementara itu, aset portofolio pasar modal asing bertambah cukup signifikan pada Januari-Februari 2014. Aset dalam bentuk saham bertambah Rp110,78 triliun atau setara 9,23 miliar dollar AS. Aset obligasi (obligasi korporasi dan pemerintah) turun 986 ribu dollar AS pada Januari, namun naik 10,48 juta dollar AS pada Februari. Aset surat berharga negara (termasuk Repo SUN) bertambah Rp5,32 triliun (437 juta dollar AS) pada Januari dan Rp16,17 triliun (1,37 miliar dollar AS). Sementara pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) jumlahnya mencapai 241 juta dollar AS.

Lalu pertanyaannya sampai kapan apresiasi rupiah ini terus berlangsung? Menurut Yanuar, kondisi itu bisa berlangsung hingga Juni 2014 di saat bank sentral AS menggelar rapat moneter dewan gubernur, dan memutuskan suatu kebijakan. “Kita lihat apakah on track untuk tapering dan menaikkan suku bunga. Jika benar terjadi maka outlflow dalam tempo singkat akan terjadi di rupiah," kata dia.

Jadi, sementara ini silakan dulu nikmati penguatan rupiah terhadap dollar AS minimal hingga Juni.

Tumbuh Anorganik di Tahun Politik

Bank-bank mulai bersiap menjalankan strategi pertumbuhan anorganik ketika melihat ekspansi bisnis secara internal berhadapan dengan kondisi ekonomi politik yang cukup berat.

Bisnis –apapun industrinya, kerapkali menghadapi jalan berbatu dan menanjak. Pada saat itulah perusahaan harus mencari rute baru untuk ekspansi bisnisnya agar pertumbuhan tetap bisa berlanjut. Bank pun tak berbeda dengan itu.

Tahun ini, perbankan harus menghadapi tembok tebal nan terjal dan dibutuhkan jalan alternatif untuk menembusnya demi menjaga pertumbuhan bisnis. Dampak getaran pasar modal tahun lalu terhadap ekonomi yang masih terasa hingga sekarang ditambah dengan situasi politik yang mulai menghangat menjelang pemilihan umum baik legistlatif maupun presiden, membuat banyak bank menunda ekspansi bisnisnya. 

Akan tetapi pengelola bank tetap mendapatkan tuntutan dari pemegang saham untuk meningkatkan apa yang telah dicapai tahun lalu. Karena menganggap strategi pertumbuhan yang mengandalkan ekspansi bisnis internal yang harus menunggu hasilnya secara bertahap tidak bisa efektif tahun ini, maka bank memutuskan untuk menerapkan strategi pertumbuhan anorganik. Selain itu strategi anorganik juga digunakan untuk mengamankan sayap-sayap bisnis yang bisa makin melengkapi layanan bank. Metode pertumbuhan alternatif tersebut bersumber pada strategi merger dan akuisisi serta join venture.

Beberapa bank bermodal raksasa sudah terang-terangan akan melakukan strategi pertumbuhan anorganik tahun ini. Sebut saja Bank Mandiri. Tahun ini, bank berlogo pita emas ini berambisi mengakuisisi sebuah bank dan asuransi yang beraset lebih dari Rp1 triliun. Salah satu bank yang ditenggarai masuk dalam pipeline untuk diakuisisi oleh Bank Mandiri adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero). Sementara target perusahaan asuransi telah terpenuhi awal tahun ini dengan mengakusisi PT Asuransi Jiwa Inhealth, anak usaha PT Askes (yang menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan).

Petinggi bank beraset tergemuk itu mengakui bahwa aksi mengincar perusahaan lain bertujuan mempercepat pertumbuhan sekaligus melengkapi jaringan perusahaan. Pahala N. Mansury, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri, mengatakan pertumbuhan anorganik ini sebenarnya telah dimasukkan dalam rencana bisnis bank tahun lalu.

Namun karena sejumlah dana untuk tumbuh secara anorganik itu baru terealisasi penuh tahun ini maka baru dilakukan saat ini. Kabar yang beredar, bank hasil merger empat bank 15 tahun lalu mengincar Bank BTN, penguasa kredit perumahan.

Disebutkan setidaknya dana sebesar Rp10 triliun dianggarkan Bank Mandiri untuk menyiapkan dua aksi akuisisi tersebut. “Pertumbuhan anorganik merupakan strategi perseroan untuk mempercepat pertumbuhan dan memperkuat jaringan sebagai sebuah lembaga keuangan terbesar,” kata Pahala. Bank Mandiri saat ini telah memiliki sejumlah anak usaha yang bergerak di berbagai industri seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Sinar Harapan Bali, Mandiri Sekuritas, Mandiri Tunas Finance, dan AXA Mandiri.

Selain Mandiri, bank kelas kakap lainnya yang juga bersiap mengakuisisi perusahaan lain adalah BRI. Bank yang dalam lima tahun terakhir selalu memimpin perolehan laba industri juga tengah mengincar bank lain yang memiliki fokus bisnis sama. Isu yang santer beredar, BRI juga mengincar BTN, selain juga desas-desus akan mengakuisisi Bank Bukopin.

Saat ini, BRI memiliki dua anak usaha anak bank, yakni PT Bank BRI Syariah dan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Rencananya, kata Achmad Baiquni, Direktur Keuangan BRI, BRI Agro akan dimerger dengan bank yang kini menjadi incaran perseroan agar skala anak usaha menjadi lebih besar.

Ada pula Bank Jawa Barat & Banten (BJB). Bank daerah yang serius pindah kelas menjadi bank nasional itu juga berencana mengakuisisi perusahaan asuransi umum dan multifinance pada tahun ini. Bien Subiantoro, Direktur Utama Bank BJB, mengatakan perseroan telah menganggarkan dana sebesar Rp 200 miliar untuk akuisisi kedua perusahaan tersebut. “Kami sudah close to deal, namun belum bisa kami sebutkan namanya," kata Bien .

Sementara itu, Bank BTN, yang tengah menjadi incaran bank lain untuk diakuisisi justru telah bersepakat dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) untuk mendirikan perusahaan joint venture asuransi jiwa. Modal Awal Kedua perusahaan itu menyiapkan dana sekitar Rp 300 miliar untuk modal awal perusahaan asuransi jiwa. Direktur Utama BTN Maryono mengungkapkan, BTN tetap ingin menjadi yang mayoritas.

Ambisi juga datang dari Bank Central Asia (BCA). Bank swasta terbesar ini menargetkan, anak usaha yang bergerak di bidang asuransi jiwa bisa segera beroperasi di semester pertama tahun ini. BCA juga telah memiliki anak usaha yang bergerak di bidang asuransi umum, yaitu PT Central Sejahtera Insurance.

BCA terlihat lebih ingin mendirikan perusahaan sendiri ketimbang mengakuisisi perusahaan asuransi jiwa yang telah ada. Pasalnya, BCA berniat mengembangkan business model calon anak usahanya tersebut sejak mula berdiri nanti. “Banyak perusahaan asuransi jiwa yang menawarkan diri kepada kami untuk joint venture (patungan), tapi kami tidak mau,” imbuh Henry Koenaifi , Direktur Konsumer BCA. Untuk itu, BCA menyiapkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk modal minimum sesuai ketentuan.

Ambisi untuk tumbuh secara anorganik juga datang dari Bank Permata. Bank anak usaha Astra International ini berharap bisa merampungkan transaksi penyertaan saham di Astra Sedaya Finance (ASF), yang merupakan sister company-nya.

Herwidayatmo, Wakil Presiden Direktur Permata, berharap bisa menyuntikkan penambahan modal di ASF pada tahun ini juga. Dana dari rights issue dan obligasi yang sudah diterbitkan akan digunakan untuk menambahkan kepemilikan di ASF. Catatan saja, belum lama ini Bank Permata menerbitkan obligasi subordinasi berkelanjutan senilai Rp 1 triliun. Dana obligasi sebanyak Rp 800 miliar disuntikan ke ASF.

Keefektifan Anorganik

Dalam sebuah publikasi triwulanan dari McKinsey, disebutkan bahwa pertumbuhan sebuah perusahaan dibedakan menjadi tiga komponen utama yang mengukur pertumbuhan negatif dan positif.

Pertama adalah momentum portofolio. Istilah tersebut berarti pertumbuhan pendapatan organik yang dicapai perusahaan melalui pertumbuhan segmen pasar, yang mana hal itu terlihat pada portofolionya. Perusahaan dapat mempengaruhi momentum portofolio dalam beberapa cara. Salah satunya adalah memilih akuisisi dan divestasi, yang mempengaruhi eksposur perusahaan untuk menjaga pertumbuhan pasar. Lainnya adalah menciptakan pertumbuhan untuk pasar misalnya, dengan memperkenalkan sebuah kategori produk baru. Momentum portofolio (termasuk efek mata uang) juga berarti sebuah ukuran kinerja strategis.

Kedua, merger dan akuisisi (M&A), yaitu pertumbuhan anorganik yang dicapai perusahaan ketika membeli dan menjual revenue-nya lewat akuisisi atau divestasi.

Ketiga, kinerja pangsa pasar, yaitu pertumbuhan organik yang dicatat perusahaan dengan memperoleh atau kehilangan pangsa pasar. “Kami mendefinisikan pangsa pasar dengan rata-rata tertimbang saham perusahaan dari segmen di mana ia bersaing,” kata publikasi McKinsey.

Banyak pihak yang sepakat bahwa pertumbuhan dalam operasi bisnis yang muncul dari merger atau akuisisi bisa lebih cepat daripada peningkatan kegiatan usaha perusahaan sendiri. Perusahaan yang memilih untuk tumbuh anorganik dapat memperoleh akses ke pasar baru dan ide-ide segar yang akan tersedia jika merger dan akuisisi sukses dilaksanakan.

Karena itu pulalah, bankir-bankir di Indonesia cenderung lebih memilih startegi itu . Berdasarkan hasil survei PwC Indonesia tahun lalu, sebanyak 46 persen dari responden mengatakan strategi anorganik telah masuk dalam rencana bisnis bank. Survei ini ditujukan kepada 82 bankir senior dari berbagai bank, termasuk bank asing. Tingkat representasi responden mencapai 74 persen dari total aset perbankan nasional.

Keuntungan menjalankan strategi anorganik, bank akan memiliki garis kredit yang lebih kuat dan luas karena nilai gabungan dari kedua usaha. Perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan dari keahlian tambahan dari personil pada bisnis baru. Bahkan perusahaan dapat menghemat banyak uang untuk memasuki bisnis baru dibandingkan jika harus mendirikan perusahaan sendiri dari nol.

Meskipun metode ini jauh lebih cepat daripada metode pertumbuhan organik, pertumbuhan anorganik membawa risiko yang lebih besar. Hal ini sering sangat mahal untuk membeli sebuah bisnis, bahkan jika bisnis yang diakuisisi dalam kesulitan keuangan. Karena itu, akuisisi harus direncanakan hati-hati untuk memastikan bahwa sebuah usaha itu layak dibeli.

Selain itu, ketika menganalisis akuisisi, adalah penting untuk menyadari bahwa bisnis tidak hanya membeli barang-barang berwujud seperti karyawan, saham dan bangunan, tetapi juga materi intangible seperti reputasi, kekayaan intelektual, kewajiban dan goodwill. Setelah proses akuisisi selesai, proses selanjutnya yaitu integrasi harus hati-hati dikelola sehingga kelancaran transisi berlangsung tanpa kehilangan nilai dalam perusahaan yang diakuisisi.

Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ignatius Soepomo mengatakan bahwa keberhasilan strategi akuisisi tergantung pada dua pihak, baik yang mengakuisisi atau yang diakuisisi. Dalam jangka pendek, kata dia, strategi anorganik bisa meningkatkan aset, namun peningkatan earning merupakan sesuatu yang lain. “Dalam jangka panjang keduanya bisa terjadi (kenaikan aset dan earning). Tetapi tergantung kesehatan perusahaan yang diakuisi. Kalau sama-sama bagus, bisa memberikan  kontribusi untuk earning,” kata Soepomo.

Jadi, apakah itu strategi ‘membangun dari dalam’ maupun ‘membeli lembaga dari luar’, keduanya bisa sama-sama efektif. Meski begitu, keduanya memiliki risiko-risiko tersendiri yang harus secara hati-hati diperhatikan dengan cermat agar bisa berdampak positif kepada perusahaan.

Euforia Uang Virtual

Bitcoin mendadak ramai diperbincangkan setelah nilainya melonjak dan membuat pemiliknya menjadi miliarder baru. Namun cara kerjanya yang rumit dinilai justru menjadi pangkal redupnya mata uang yang menjadi alat investasi ini.

  

Indonesia sudah sering mengalami euforia di sektor keuangan dan investasi. Masih ingat ingar bingar fenomena investasi berantai, atau ramai-ramai investasi pohon Anthurium, atau yang paling dekat adalah bisnis ikan lohan. Pada masa jayanya, banyak orang tertarik masuk atau menggeluti bisnis tersebut karena hasil investasi yang sangat menjanjikan. Namun lambat laun bisnis-bisnis tersebut redup dengan sendirinya, bahkan ada yang sampai berurusan dengan penegak hukum. 

Kini ingar bingar itu muncul kembali dalam bentuk investasi uang digital yang disebut bitcoin. Mata uang virtual yang dikenal di kalangan peselancar dunia maya atau para kutu internet itu, tiba-tiba ramai diperbincangan berbarengan dengan terpuruknya mata uang rupiah terpuruk akibat hantaman krisis mini medio tahun lalu. Pangkal penyebab naiknya pamor bitcoin tak lain karena meroketnya nilai mata uang itu terhadap mata uang utama seperti dollar AS. 

Tak pelak, mata uang yang dikembangkan pertama kali oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto pada 2009, mulai banyak diburu orang di seantero dunia –terutama yang biasa bergelut di dunia maya dan sektor keuangan. Pernah satu waktu di tahun lalu, nilai tukar bitcoin melonjak menyentuh harga 1.000 dollar AS atau mencapai Rp11 juta per satu keping. Padahal di awal Nakamoto mengembangkannya, harga satu bitcoin hanya bernilai 6 sen dollar AS. 

Lalu apa itu bitcoin sesungguhnya? Siapa itu Satoshi Nakamoto. Dua nama itu memang tak bisa dipisahkan. Nakamoto, yang diyakini bukanlah nama sesungguhnya, adalah yang pertama kali memperkenalkan nama bitcoin melalui penelitian yang dipublikasikan lima tahun lalu dengan judul: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 

Setelah publikasi itu, pseudoname Satoshi Nakamoto aktif memperkenalkannya kepada kalangan publik terutama mereka yang selalu bersinggungan dengan dunia Internet dan pelaku di sektor keuangan. Pada awalnya tidak banyak yang menaruh perhatian pada publikasi Satoshi. Namun, rupanya Satoshi sangat serius ingin membuat bitcoin mendunia dengan mendirikan sebuah forum dan lantas memulai proses ‘menambang’ blok bitcoin pertamanya pada 2009. Sepanjang tahun itu, Satoshi disebut-sebut sukses me-mining 1,6 juta bitcoin. Angka tersebut jika dikurskan pada nilai sekarang setara dengan Rp14 triliun. 

Sama seperti kedatangannya yang misterius, kepergiannya juga demikian. Tiba-tiba, setelah cukup intents menyosialisasikan bitcoin sepanjang dua tahun, Satoshi menghilang begitu saja pada tahun 2011. Hingga kini, tak ada lagi yang pernah membaca atau mendengar kabar dari sang penemu bitcoin ini meski namanya kembali disebut-sebut bersamaan dengan melonjaknya kurs mata uang digital tersebut.

Meski demikian uang ciptaannya yang menggunakan makin berkibar dan membuat pihak lain mencoba membuat hal serupa dengan memperkenalkan uang yang didapatkan dengan metode kriptografi. Sampai akhir tahun lalu, demam cryptocurrency telah melahirkan lebih dari 80 mata uang, dari peercoin dan namecoin, hingga worldcoin dan hobonickels. Selain itu muncul pula gridcoin, fireflycoin, dan zeuscoin. Bbqcoin pun bangkit kembali setelah pada 2012 terpuruk setelah lahir. Bahkan muncul nama litecoin, yang dirilis pada 2012, yang kini menjadi alternatif terkuat setelah bitcoin.

Seperti bitcoin, cara mendapatkan semua mata uang digital tersebut relatif sama. Dengan menggunakan komputer canggih dan memecahkan kode atas formula matematika yang rumit yang terbentuk secara otomatis di jaringan Internet, orang dapat memperoleh koin-koin tersebut. Kegiatan itulah yang disebut ‘menambang’ (mining). 

Para miner (sebutan untuk pencari bitcoin) harus menguraikan kode matematika yang kompleks untuk menemukan blok baru bitcoin, sebagai hadiahnya si penemu akan dihadiahi sejumlah bitcoin. Untuk mereka yang tak biasa dan tak mau berhubungan dengan kerumitan kode itu bisa membeli dan menjual koin melalui bursa online yang kini sudah marak, hingga di Indonesia. 

Bagi para pegiat bitcoin, mata uang ini dianggap bisa menjadi currency baru yang dapat menggantikan mata uang utama yang selama ini kita kenal. Menurut mereka cryptocurrency seperti bitcoin bisa menghindari masalah-masalah yang biasa ada pada transaksi biasa. 

Salah satunya adalah double spending. Ketika kita bertransaksi lewat kartu prabayar atau e money ada risiko pengeluaran ganda jika ada gangguan pada sistem. Misalnya saat kartu digesek di kasir dan transaksi sudah dikonfirmasi akan tetapi kemudian sistem gagal. Saat itu muncul kegagalan perpindahan saldo. 

Lalu bagaimana bitcoin mencegah double spending? Dalam konsepnya, bitcoin menggunakan public ledger yang mencatat seluruh transaksi yang pernah ada dan disebar luaskan secara publik secara terdistribusi. Artinya, ketika Anda melakukan transaksi dengan seseorang let say sebesar Rp50 ribu, maka publik akan tahu bahwa saldo Anda telah berkurang Rp50 ribu, dan artinya juga publik tahu total kekayaan Anda saat ini. Dengan begitu kelebihan bitcoin yang lain, menurut para pendukungnya, adalah transparansi.

Risiko di Balik Keunggulan 

Apa yang diungkapkan oleh pihak yang pro bitcoin itu sejatinya tidaklah berlebihan, bank sentral sendiri bahkan mengakuinya. Menurut Bank Indonesia, mata uang yang kini masih diburu investor dan mulai diterima untuk beberapa transaksi di masyarakat itu memiliki daya pikat yang cukup besar. 

Berdasarkan hasil riset BI, penyebabnya adalah pertama, mata uang ini bersifat independen karena tidak ada otoritas yang mengatur dan mengawasinya. Kedua, transaksi sangat fleksibel karena dapat dilakukan setiap saat oleh siapa saja secara langsung ke tujuan dalam waktu yang sangat cepat dengan biaya yang sangat murah (beban biaya hanya dari biaya koneksi internet) dan tanpa nilai minimum transfer. 

Ketiga, transaksi sangat aman karena sulit diretas dan tidak terlacak. Semakin banyak pemakai yang jujur maka semakin sulit untuk meretas sistem ini. Keempat, bagi merchant risiko transaksi dengan Bitcoin lebih rendah karena transaksi bersifat final. Kelima, dengan keberadaan agen dan bursa maka Bitcoin dapat dikonversikan ke berbagai mata uang resmi. 

Namun keunggulan itu tidak lantas membuat regulator memberi lampu hijau pada peredaran uang digital itu, seperti yang dilakukan pada uang keluaran bank-bank nasional. Menurut riset yang sama faktor tidak adanya otoritas yang mengendalikannya membuat nilai bitcoin cenderung berfluktuasi tinggi. “Tidak ada yang menjamin jika nilai bitcoin jatuh,” kata BI. 

Selanjutnya, sifat transaksi yang anonymous sehingga sulit dilacak menyebabkan bitcoin berpotensi tinggi untuk digunakan pada transaksi ilegal, seperti yang terjadi pada situs perdagangan Silk Road. Risiko lainnya terkait sifat sistem yang open source dan dalam tahap pengembangan sehingga kerentanan keamanannya masih cukup tinggi. 

Untuk yang satu itu, risiko yang paling laten adalah menjadikan bitcoin sebagai alat pencucian uang dan juga menyembunyikan kekayaan untuk menghindari pajak. Beberapa kasus yang terjadi tampaknya sudah mengarah ke sana. Bulan lalu, sebuah situs bernama Sheep Marketplace dikabarkan kehilangan ratusan dollar AS dalam bitcoin akibat diretas oleh para hacker sistem komputer. Situs itu diketahui dimiliki oleh sebuah usaha ilegal jual beli obat terlarang di AS. 

Kemudian yang baru saja terjadi adalah kasus pencucian uang di awal tahun ini.

Wakil Presiden Bitcoin Foundation, Charlie Shrem, didakwa telah melakukan konspirasi pencucian uang karena menyalurkan uang tunai secara online dengan mata uang Bitcoin. Bitcoin Foundation adalah kelompok perdagangan yang mengadopsi mata uang digital. 

Seperti dilansir Kantor Berita Reuters, pengusaha muda berusia 24 tahun ini hidup dan tinggal di sebuah bar di Manhattan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Shrem dulunya merupakan CEO BitInstan, sebuah perusahaan penukaran bitcoin yang tutup musim panas lalu.

Oleh karena itu sejak awal mencuat, Bank Indonesia sangat concern mencermati perkembangan mata uang virtual itu dan menilainya penuh dengan risiko. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi A Johansyah, mengatakan bahwa penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi, rawan menjadi sarana pencucian uang (money laundering). “Itu rawan untuk money laundering,” ujar Difi. 

Jadi, untuk kasus di Indonesia tampaknya ingar bingar bitcoin hanya terbatas dalam lingkaran komunitas-komunitas tertentu saja. gaungnya diperkirakan tidak akan melewati batas antara mereka yang paham IT serta keuangan dengan yang tidak. Apalagi BI sampai saat ini tak pernah memberikan izink penggunaan bitcoin untuk transaksi, meski tak pernah secara tegas melarangnya. 

Dan eforia itu akan seperti yang sebelum-sebelumnya, hilang begitu saja.

Istilah-istilah yang digunakan dalam Bitcoin

1.         Address

Acuan untuk seorang pengguna bitcoin. Layaknya nomor kartu kredit atau alamat surel pada pengguna Paypal. 

2.         Block Chain

Rekaman semua kegiatan transaksi yang ada pada bitcoin yang terbuka untuk publik sehingga bisa dilihat oleh siapapun. 

3.         Block

Bagian dari block chain yang mencatat transaksi yang terjadi untuk periode waktu tertentu. Saat ini rata-rata satu block baru dibuat setiap kurun waktu 10 menit. 

4.         BTC

Singkatan mata uang bitcoin, seperti USD untuk US dollar dan IDR untuk rupiah Indonesia. 

5.         Confirmation

Verifikasi transaksi oleh jaringan. Pada umumnya satu verifikasi cukup, akan tetapi untuk transaksi yang melibatkan uang yang besar disarankan untuk menunggu hingga ada minimal 6 verifikasi transaksi dari jaringan. 

6.         Cryptography

Merupakan cabang matematika dan ilmu komputer yang mendasari aspek-aspek keamanan bitcoin. 

7.         Double Spend

Menggunakan satu uang berulang kali. Merupakan salah satu masalah utama yang diselesaikan oleh bitcoin.

 8. Hash Rate

Satuan kekuatan pemrosesan transaksi oleh jaringan bitcoin. Jaringan bitcoin menggunakan banyak resource untuk melakukan operasi kriptografi. 10 TH/s berarti jaringan mampu melakukan 10 triliun hitungan per detik. 

9.         Mining

Proses yang dilakukan oleh komputer khusus pada jaringan bitcoin (bitcoin miner) untuk melakukan komputasi yang berguna untuk keberjalanan bictoin seperti konfirmasi transaksi dan menjaga keamanan bitcoin. Bitcoin miner berhak mendapatkan biaya transaksi serta bitcoin baru sebagai jasa untuk resource yang sudah digunakan untuk keberjalanan jaringan bitcoin. 

10.       P2P

Peer-to-peer adalah sistem yang bekerja secara kolektif dimana setiap pengguna dapat langsung berinteraksi dengan pengguna lain. Tidak menggunakan pihak ketiga seperti bank seperti transaksi yang terjadi pada dunia nyata. 

11.       Private Key

Merupakan kunci kriptografi yang digunakan untuk melakukan signature. Setiap bitcoin address memiliki private key nya sendiri. 

12.       Signature

Salah satu istilah dalam kriptografi yang terkadang juga disebut digital signature. Berguna untuk membuktikan kepemilikian kita akan sejumlah bitcoin. Setiap transaksi dalam bitcoin pengguna akan memberikan signature nya. 

13.       Wallet

Seperti dompet di dunia nyata. Wallet dalam bitcoin mengandung private key yang memungkinkan seseorang membelanjakan bitcoin yang dialokasikan pada bitcoin address pada block chain. Wallet dapat berupa software desktop yang dibangun oleh komunitas bitcoin, atau berupa web wallet yang berupa pihak ketiga yang menawarkan jasa wallet online bitcoin.

(sumber: Bank Indonesia)

Merangkul Lebih Banyak

Inklusi keuangan dianggap bisa jadi solusi untuk makin mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Meski begitu, dalam menjalankannya dibutuhkan upaya ekstra baik dari otoritas maupun pelaku sektor keuangan.

Semua ini awalnya hanya soal akses. Dengan penduduk yang mencapai 240 juta rupiah dan menempati posisi keempat dunia, lebih dari separo dari jumlah itu belum mampu menjangkau industri keuangan. Walhasil, banyak penduduk yang mengandalkan lembaga ‘seolah-olah’ bank untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang terkait dengan kegiatan hidupnya.

Bank Indonesia sudah sejak 2010 gusar melihat kenyataan itu. Apalagi survei yang dilakukan bank sentral pada tahun yang sama menunjukkan bahwa lebih 62 persen rumah tangga di Indonesia tidak memiliki tabungan sama sekali. Oleh karenanya, mulai saat itu, bank sentral sudah mulai menyusun rencana untuk setidaknya mengurangi angka itu.

BI berkeyakinan bahwa makin banyak masyarakat yang bisa mengakses lembaga keuangan maka akan makin terbuka kemungkinan terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Dengan keyakinan itu pula setahun setelahnya otoritas Kebun Sirih mulai mengkampanyekan pentingnya inklusi keuangan.

Menurut laman Wikipedia, inklusi keuangan atau financial inclusion, memiliki arti kegiatan menyeluruh yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan, baik bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Secara umum, inklusi keuangan dimaksudkan mendukung pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan serta menjaga stabilitas keuangan.

Kegiatan inklusi keuangan bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap beberapa jenis layanan jasa keuangan yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat, seperti kredit mikro, kiriman uang, simpanan mikro, asuransi mikro dan dana pensiun mikro.

Menurut laman itu pula, dimensi inklusi keuangan meliputi meliputi empat hal: akses (access), penggunaan (usage), kualitas (quality), dan dampak (impact).

BI, sebelum pengawasan mikroprudensial berpindah tangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) awal tahun ini dan hanya bertugas mengurusi makroprudensial, terus berupaya mendorong agar makin banyak orang yang bisa ‘berhubungan’ dengan lembaga keuangan.

Salah satu kebijakannya adalah branchless banking. Dalam program bank tanpa kantor cabang ini, bank bisa menerima transaksi dari nasabah tanpa harus datang ke bank melainkan melalui pihak perantara dan juga teknologi telepon selular. Oleh karena itu, program ini juga disebut mobile payment system (MPS).

Model ini diharapkan mampu menjangkau daerah terdalam Indonesia dan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat atas layanan sistem pembayaran. “Jangkauan infrastruktur telekomunikasi Indonesia sudah mencapai 95 persen," kata Deputi Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Yura A Djalins.

BI mencatat pengguna telepon seluler mencapai 240 juta pengguna. Inilah yang dimanfaatkan oleh BI dalam menyukseskan inklusi keuangan. Kesiapan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia dinilai jauh lebih baik dibandingkan perbankan. Sehingga infrastruktur telekomunikasi menjadi hal penting dalam pengembangan MPS.

Tahun ini merupakan waktu penerapan model sistem pembayaran bergerak itu, setelah sepanjang Mei hingga November lalu diujicobakan pada beberapa bank. Peserta uji coba yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, dan PT Bank Sinar Harapan Bali.

Sementara itu, untuk perusahaan telekomunikasi yang ikut serta adalah PT Indosat Tbk dan PT XL Axiata Tbk. Program MPS, di sisi perbankan juga sebagai upaya memperluas jaringan penggunaan layanan perbankan tanpa kantor cabang, yang bertujuan untuk menciptakan layanan perbankan yang efektif dan efisien dari sisi pembiayaan.

Adapun tujuan akhir dari MPS adalah untuk membuka akses atau jangkauan jasa dan layanan keuangan bisa mencapai masyarakat di pelosok daerah, yang selama ini tak terlayani karena kendala jarak dan infrastruktur.

Dalam proyek uji coba ini, bank atau perusahaan telekomunikasi bisa memilih delapan wilayah yang telah ditetapkan menjadi basis uji coba branchless banking. Kedelapan provinsi ini antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Dalam uji coba ini, bank sentral mengizinkan baik bank maupun perusahaan telekomunikasi menggunakan jasa Unit Perantara Layanan Keuangan (UPLK) atau Unit Perantara Layanan Sistem Pembayaran (UPLSP) sebagai perpanjangan tangan untuk menjangkau masyarakat.

Tahun ini, meski pengawasan bank secara mikroprudensial berpindah ke tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai Januari, tampaknya kebijakan MPS akan tetap berada dalam pengelolaan BI. Agus DW Martowardojo, Gubernur BI yang lama di berkarier perbankan dinilai akan membuat program inklusi keuangan dari BI itu bisa lebih tepat guna.

Strategi OJK

Sementara itu, OJK yang mengambil fungsi pengawasan perbankan dari BI, sudah sejak tahun lalu sibuk menyosialisasikan kepada masyarakat melalui kegiatan titian muhibah ke sejumlah daerah di Indonesia, tentang pentingnya lembaga keuangan.

Bahkan OJK akan terus memperbesar upaya perluasan akses keuangan melalui apa yang disebut sebagai Strategi Nasional Literasi Keuangan. “Di dalam strategi ini kami canangkan tiga pilar utama untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad dalam siaran persnya.

Ketiga pilar itu yakni program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, penguatan infrastruktur literasi keuangan, dan pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau.    

Muliaman menuturkan, penerapan ketiga pilar tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan mereka.    

“Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan merupakan bagian dari program strategis OJK untuk membentuk sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi serta melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara masif dan komprehensif," kata Muliaman.

Setelah resmi berdiri sejak tahun lalu pula, OJK tak henti-hentinya mendorong lembaga keuangan bukan bank untuk membuka akses lebih luas lagi kepada masyarakat. Dalam industri asuransi misalnya, lembaga itu mendorong pelaku bisnis untuk menerbitkan asuransi mikro dengan premi murah agar bisa diserap oleh sebagian besar masyarakat terutama yang berpendapatan rendah.

Sementara itu pada industri pasar modal, untuk meningkatkan jumlah investor lokal yang ritel, otoritas meluncurkan sebuah gerakan agar masyarakat lebih banyak berinvestasi di pasar modal. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan pasar modal di Indonesia dan mampu memperkenalkan pasar modal lebih mendalam lagi kepada masyarakat. Di sisi lain, OJK juga akan mendorong makin banyak perusahaan yang masuk bursa, sementara emiten yang ada diharapkan untuk memperbanyak produk dan layanan yang makin inklusif terutama untuk investor lokal dan ritel.

Pelaku industri perbankan juga sepaham dengan keinginan otoritas mengenai pentingnya sektor keuangan yang lebih terbuka dan merangkul semua pihak. Meski demikian, menurut Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono, inklusi keuangan bukanlah semata diartikan kepada kenaikan penetrasi kredit melainkan juga kepada akses penyemarataan yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan.

“Financial Inclusion bukan penetrasi kredit semata tetapi perbaikan kesejahteraan di antara penduduk agar jurang kemiskinan tidak semakin jauh," kata Sigit, dalam sebuah diskusi tahun lalu.

Menurut Komisaris BCA itu, inklusi keuangan harus diwujudkan dengan kualitas pendanaan  yang baik. Serta didukung dengan akses pendidikan serta pengurangan jurang kemiskinan di antara orang kaya dan miskin. “Saya rasa memang harus dibenahi dengan memberikan kebijakan secara menyeluruh artinya jangan melihat dari penetrasi kredit saja tetapi dilihat dari kualitas pendidikan serta efeknya terhadap kesejahteraan masyarakat serta bagaimana penetrasi keuangan itu mampu memberikan efek yang positif," katanya.

Sementara itu, menurut ekonom Center for Information and Development Studies (Cides) Umar Juoro, jika sektor keuangan Indonesia makin inklusif maka akan berdampak pada perkembangan ekonomi dan pemerataan pendapatan. “Dengan terbukanya akses masyarakat pada pelayanan jasa keuangan, maka masyarakat akan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraannya," kata dia.

Jadi meskipun hanya masalah akses masyarakat ke lembaga keuangan, namun hal itu bukanlah perkara yang mudah untuk diselesaikan. Membuka akses dan merangkul lebih banyak penduduk agar menggunakan institusi keuangan dalam mempermudah kegiatan hidupnya tidak hanya membutuhkan kebijakan otoritas namun kesediaan dari lembaga keuangan.

---------------------------------------------

Branchless Banking, Pilar Keuangan Inklusif

Keuangan Inklusif merupakan suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh berbagai infrastruktur yang ada. Dari sisi ekonomi makro, program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang makin inklusif dan berkelanjutan, serta dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Urgensi memperluas layanan keuangan kepada masyarakat didasari oleh hasil Survey

Neraca Rumah Tangga yang dilakukan Bank Indonesia pada 2010 yang menyebutkan bahwa

62 persen rumah tangga tidak memiliki tabungan sama sekali.

Fakta ini sejalan dengan hasil studi World Bank tahun 2010 yang menyatakan bahwa hanya separuh dari penduduk Indonesia yang memiliki akses ke sistem keuangan formal. Artinya ada lebih dari setengah penduduk yang tidak punya akses ke lembaga keuangan formal sehingga membatasi kemampuan masyarakat untuk terhubung dengan kegiatan produktif lainnya.

Terdapat dua kendala dalam memperluas inklusi keuangan yakni kendala yang dihadapi masyarakat dan kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan.

Dalam hal menabung, kendala yang dihadapi masyarakat yakni tingkat pemahaman terhadap pengelolaan keuangan yang masih kurang dan biaya pembukaan rekening serta biaya administrasi yang bagi sebagian masyarakat dinilai cukup memberatkan. Sementara dalam hal meminjam hambatan yang dihadapi masyarakat diantaranya adalah pemenuhan persyaratan aspek legal formal usaha yang dimiliki, kurangnya informasi tentang produk perbankan, atau produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Adapun kendala dari sisi lembaga keuangan di antaranya adalah keterbatasan cakupan

wilayah dan memperluas jaringan kantor, kurangnya informasi mengenai nasabah potensial,

dan terbatasnya informasi mengenai keuangan konsumen.

Di sisi lain untuk menambah jaringan kantor di daerah terpencil, bank dihadapkan pada persoalan biaya pendirian yang relatif mahal.

Branchless banking diharapkan dapat menjembatani kendala tersebut untuk mendekatkan

layanan perbankan kepada masyarakat khususnya yang jauh dari kantor bank.

Dalam upaya mewujudkan keuangan inklusif Bank Indonesia telah menetapkan enam

pilar strategi yang meliputi edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi

keuangan, kebijakan, fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi serta perlindungan konsumen.

Di dunia internasional, khususnya di emerging market, praktek branchless banking

bukanlah hal baru. Dari berbagai studi literatur tercatat lebih dari 100 (seratus) negara, seperti

Malaysia, India, Filipina, Kenya, Pakistan, dan Mexico, yang mengimplementasikan branchless

banking.

(dari berbagai sumber)

Transisi, Turbulensi dan Transmisi

Bank sentral kembali melewati tahun yang kurang menyenangkan meski gejolak “krisis mini” pertengahan tahun lalu bisa dilewati. Tahun depan, kurang lebih, tantangan yang dihadapi masih sama: gejolak eksternal.

Bank Indonesia sejatinya menginginkan tahun ini menjadi tahun transisi yang mulus. Sejak awal, BI sudah bersiap melewati  isu utama yang akan dihadapinya tahun ini yaitu berpindahnya pengawasan sektor perbankan dari tangannya ke Otoritas Jasa Keuangan. Dan hal itu tampaknya sudah bisa dikendalikan oleh bank sentral.

Meski demikian, otoritas Kebon Sirih juga tengah menghadapi situasi yang tak kalah mengancam ketika neraca transaksi berjalan mulai defisit. Neraca yang mencatat penerimaan dan pengeluaran dari transaksi barang dan jasa sudah tekor sejak triwulan awal tahun 2012. Menurunnya angka ekspor yang berbarengan dengan melonjaknya impor menjadi biang keladi atas kondisi itu.

Ancaman itu kemudian mencapai puncaknya ketika pada Mei perekonomian global mulai guncang, yang diawali munculnya isu penghentian secara bertahap kebijakan stimulus perekonomian AS. Jadilah bank sentral seperti terkena setrum menghadapi turbulensi itu. Ibarat sedang berkendara, mobil yang ditunggangi bank sentral tidak lagi melaju di jalan mulus nan sepi. Jalanan yang diperkirakan akan ramai lancar tiba-tiba berubah menjadi jalan berbatu, berlubang dan ramai oleh kendaraan lain, bahkan dengan cuaca mendung yang ditambah kencangnya tiupan angin.

BI pun secepatnya merespons dan mengendalikan situasi tersebut dengan melakukan manuver menyesuaikan transmisi dan pedal gas-rem pada instrumen-instrumen kebijakan yang dimilikinya. Akhirnya kendaraan pun melambat. Namun yang jauh lebih penting kendaraan masih bisa melaju dengan selamat.

Kembali ke isu transisi, diakui atau tidak, beralihnya otoritas pengawasan perbankan sejujurnya bukanlah hal yang diinginkan oleh Bank Indonesia. Akan tetapi karena undang-undang mengharuskan demikian, BI tentu tak bisa mengelak. Dan mulai bulan depan, satu direktorat yang ada di BI harus dialihkan dan menjadi milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Masalahnya, proses pengalihan itu tidak semudah seperti memindahkan barang-barang dari sebuah rumah ke tempat lain. Salah satu problem yang muncul adalah siapa yang akan menggaji pegawai-pegawai pindahan itu. Ketika pegawai BI yang sebagian merupakan pengawas bank pindah ke ‘rumah baru’ OJK, mereka masih berstatus pegawai BI setidaknya hingga dua tahun ke depan. Setelah itu, pengawas bank akan diberi opsi untuk tetap di OJK atau kembali ke rumah lamanya.

Karena itulah maka anggaran gaji dan fasilitas untuk para pengawas, masih harus disiapkan oleh BI, setidaknya begitulah menurut OJK. Apalagi, anggaran OJK tahun depan yang telah disepakati oleh Komisi Keuangan DPR yang sebesar Rp2,4 triliun, ternyata belum mencakup gaji dan fasilitas para pengawas bank. OJK beralasan, anggaran tersebut belum dimasukkan karena para pengawas bank masih berstatus sebagai pegawai BI.

Sementara BI di sisi lain, sudah tidak mau lagi memasukkan anggaran gaji dan fasilitas para pengawas banknya itu karena mereka bekerja melakukan pengawasan perbankan untuk OJK, bukan untuk BI.

Sebetulnya kalau mau dikembalikan ke Pasal 64 Undang-Undang OJK persoalan tidaklah serumit itu. 

Aturan di atas menyatakan bahwa para pengawas bank itu masih berstatus pegawai BI yang diperbantukan kepada OJK. Jadi para pengawas bank itu masih akan berstatus pegawai BI yang ditugaskan di OJK hingga akhir 2015 -saat itu mereka harus memilih menjadi pegawai OJK atau kembali ke BI. Artinya memang seharusnya BI adalah pihak yang semestinya mengeluarkan anggaran buat para pengawas itu.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah masalah peraturan. Beberapa bulan jelang peralihan itu, BI tampaknya masih getol mengeluarkan aturan perbankan. Hal ini tentu akan sedikit memberikan pekerjaan ekstra buat OJK. Pasalnya setelah tahun ini berakhir, BI bukan lagi pihak yang akan mengawasi perbankan. Jika aturan itu tidak dimaksudkan untuk diterapkan dalam jangka waktu yang relatif lama maka hal itu tentu akan merepotkan untuk pelaku industri.

Namun, bos OJK, Muliaman D Hadad menanggapi santai hal itu. Menurut mantan Deputi Gubernur BI itu, hal tersebut tidak menjadi masalah karena nanti pihaknya akan mereview kembali aturan-aturan itu. “Jika memang harus diubah akan kita ubah, tanpa konsultasi lagi, karena itu sudah menjadi wewenang kita. BI kan tidak melakukan pengawasan lagi. Itu ada di OJK. Kalau itu baik, tentu kita teruskan, kalau perlu diperbaiki ya kita sempurnakan,” kata dia.

Hingga Oktober BI masih berencana mengeluarkan aturan soal perbankan terutama beberapa aturan terkait bank syariah dan uang muka kredit. Sementara sepanjang paro kedua tahun ini bank sentral telah menerbitkan satu Peraturan (PBI) dan 12 Surat Edaran (SEBI).

Meski begitu hal yang patut dicatat adalah bahwa kedua lembaga itu tetap terbuka untuk membahas masalah transisi ini agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Bulan lalu Kedua lembaga itu memang sudah bertukar nota kesepahaman demi memuluskan tugas mengawal stabilitas sektor keuangan Tanah Air. Setidaknya ada empat area yang menjadi perhatian utama. Pertama, tugas dan tanggung jawab menjalankan fungsi di BI dan OJK. Kedua, pertukaran informasi dan bagaimana menangani masalah pelaporan, serta bagaimana agar pelaporannya taat akan asas governance. Ketiga, kesepakatan terkait dokumen, logistik baik di pusat dan daerah. Dan keempat, masalah sumber daya manusia.

Transmisi BI Rate

Dalam urusan pengelolaan bank sentral khususnya soal suku bunga acuan, Darmin Nasution adalah sebuah kutub, sementara Agus Martowardojo adalah kutub yang lain. Saat pertama kali menjejakkan kaki di dalam ruang rapat dewan gubernur bank sentral, pada Mei 2009, mantan dirjen pajak itu sudah ikut menurunkan BI Rate.

Bahkan selama empat tahun masa jabatannya di Thamrin, tampak sekali bahwa Darmin berupaya mengarahkan BI Rate ke level terendah. Dan saat dia pensiun dari BI, bunga acuan dibawanya ke level terendahnya sepanjang masa di angka 5,75 persen, dari level saat dia masuk di angka 6,50 persen.

Beberapa kali, dalam merespons gejolak pasar hingga perkembangan perekonomian, orang yang lama menjabat posisi-posisi penting di pemerintahan ini memilih tidak menggunakan instrumen BI Rate. Baginya, dampak kenaikan suku bunga acuan akan lebih cepat menghantam sektor riil setelah bertransmisi di sektor perbankan. Sebaliknya jika menggunakan kebijakan yang agak memutar, dampaknya hanya akan berhenti di perbankan, jikalau berlanjut ke masyarakat maka kekuatannya sudah berkurang.

Seperti yang bisa dilihat pada 2012, ketika pasar global masih labil karena krisis di Eropa dan membuat ekspor kita melemah yang akhirnya menekan neraca transaksi berjalan. Ketika itu Darmin lebih banyak mengutak-atik instrumen Instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI), disusul kemudian, time deposit, Fasbi, dan Giro Wajib Minimum (GWM).

Pada pertengahan tahun lalu Darmin menelurkan keputusan untuk memperlebar rentang batas bawah bunga Fasilitas Simpanan BI (Fasbi) karena melihat masih berlimpahnya ekses likuiditas yang dimiliki bank. BI juga menerapkan aturan loan to value yang mewajibkan konsumen menyediakan uang muka di saat akan membeli rumah atau  kendaraan bermotor.

Sementara Agus DW Martowardojo tampak kebalikannya. Sesaat setelah dipilih jadi Gubernur BI dan memimpin rapat dewan gubernur pada Juni, mantan menkeu itu langsung menaikkan BI Rate dari level rendah yang sudah dipertahankan Darmin. Bahkan sepanjang lima bulan Agus menjadi orang nomor satu di bank sentral, mantan Dirut Bank Mandiri sudah mendongkrak BI Rate hingga 150 basis poin.

Agus yang lebih banyak menghabiskan kariernya sebagai bankir, dinilai mendasarkan keputusan-keputusannya itu dari kacamata pelaku pasar, alih-alih pada kepentingan sektor riil secara langsung. 

“Orientasi kebijakan yang diambilnya berdasarkan yang selama ini dia temui. Khan dia ngertinya ya selama ini sektor perbankan. Sektor riil bukan dunianya,” kata Enny Sri Hartati, ekonom Indef saat mengomentari keputusan-keputusan Gubernur Bank Indonesia.

Meski demikian, Enny seperti halnya pengamat ekonomi lainnya memaklumi keputusan yang diambil Agus menaikkan suku bunga acuan secara agresif. Sekarang ini, menurut Enny, tidak ada faktor positif dari dalam negeri yang bisa menahan dana asing untuk tidak hengkang. Maka menaikkan BI Rate menjadi satu-satunya pilihan yang diambil BI untuk menahan agar dollar AS tidak kabur dari pasar keuangan dalam negeri.

BI, tambah Enny, selama ini terkesan bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari regulator fiskal untuk mempertahankan perekonomian dari keterpurukan yang lebih dalam. “Kita tidak bisa menyalahkan BI karena sisi fiskalnya memang tidak berbuat apa-apa padahal sumber penyakitnya ada di fiskal. Ibarat kanker, BI hanya berupaya untuk memperlambat meluasnya penyakit, tidak mengobati,” jelas dia.

Apa yang diungkapkan Enny, bernada sama dengan yang diutarakan oleh ekonom Universitas Katolik Atmajaya Agustinus Prasetyantoko. Menurut dia kebijakan ekonomi Indonesia saat ini terlalu bertumpu pada kebijakan moneter. Padahal persoalan yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini sangat beragam dan tidak hanya melulu soal moneter. Misalnya di sektor ketenagakerjaan, infrastruktur, ekspor, impor, daya saing industri dan lainnya. “Kebijakan di sektor-sektor ini yang tidak terlihat,” kata dia.  

Hingga November, BI Rate bertengger di level 7,5 persen. Selain menjadi level tertinggi sejak 2009, BI Rate juga menjadi suku bunga acuan tertinggi di regional Asia Tenggara. Bank Negara Malaysia tetap mempertahankan rate-nya di level 3 persen sejak Mei 2011. Demikian pula dengan bank sentral Filipina yang tidak mengubah bunga acuannya di angka 3 persen sejak Oktober tahun lalu. Sementara Bank of Thailand pada 16 Oktober lalu mempertahankan suku bunga sebesar 2,5 persen. Bahkan dibandingkan posisi pada awal tahun, suku bunga Thailand lebih rendah 0,25 basis poin.   Adapun suku bunga acuan di Singapura sedikit dinaikkan dari dari 0,03 pada Januari menjadi 0,05 pada Oktober.

Langkah BI menaikkan bunga acuan, tak pelak disambut oleh investor luar negeri dan dianggap sebagai langkah yang tepat serta berani. Kenaikan BI Rate merupakan pesan yang sangat jelas bahwa Indonesia akan melakukan langkah apa pun yang diperlukan untuk mendongkrak kinerja mata uang rupiah.

Robert Prior-Wandesforde, ekonom dari Credit Suisse mengatakan bahwa sebelum ini BI sering dituduh melakukan hal di luar kurva. Namun, cukup jelas bahwa langkah BI menaikkan suku bunganya merupakan langkah yang berani. “Dalam pandangan kami, hal ini merupakan hal yang tepat untuk dilakukan,” kata dia.

Kita memang tidak boleh dengan mudah memvonis bahwa kebijakan BI di bawah pilot Agus Martowardojo, lebih berpihak ke investor asing. Karena setiap kebijakan yang dikeluarkan bank sentral memang sesuai masa dan kebutuhannya. Setiap kebijakan bank sentral juga memiliki limitnya masing-masing.

Akan tetapi, yang pasti kini BI Rate pun bersiap untuk terus menanjak karena tahun depan kondisi perekonomian global tetap dalam ketidakpastian. Rencana pemerintah AS yang akan menghentikan secara bertahap program stimulusnya kembali menjadi ancaman bagi perekonomian global yang masih sempoyongan. Belum lagi problem debt ceiling pemerintah AS yang tak kunjung usai dan diramalkan akan mencapai puncaknya tahun depan.

Darmin Nasution, mantan gubernur BI menyarankan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan harus memiliki determinasi dan jangan muncul kesan hit and run. “Walaupun harus tahu diri dengan limit kebijakan, otoritas harus punya determinasi. Apa artinya? Pada saat gejolak terburuk sudah terlampaui, harus ada rancangan untuk mengendalikan. Jangan dibiarkan ke sana ke mari, sehingga tidak bis dikendalikan," kata Darmin yang kini aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

Setelah Pilihan Pahit Diambil

Pemerintah telah mengambil pilihan menurunkan proyeksi pertumbuhan akibat guncangan ‘krisis kecil’ Agustus lalu. Perbankan tak pelak mendapatkan imbas yang lebih pahit dari sektor keuangan lainnya terutama dari sisi laba yang diprediksi akan melemah.

Guncangan di pasar keuangan Agustus lalu memang telah usai, dan bursa saham serta pasar uang sudah mulai menyusuri jalan sebelumnya untuk sampai pada posisi yang sama saat sebelum anjlok akibat guncangan itu. Namun tidak bagi sektor perbankan.

Turbulensi itu memang telah membuka tirai dan menunjukkan pada kita masalah utama dari perekonomian Indonesia yaitu tingginya angka impor yang membuat neraca transaksi berjalan menderita. Saat badai pasar uang tengah berkecamuk, pemerintah memiliki dua opsi yang sama-sama pahit: membiarkan nilai tukar terus melemah atau menurunkan target pertumbuhan ekonomi. Pilihan yang satu akan meniadakan opsi lainnya.

Pilihan pertama dengan terus mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan membiayai impor dengan rupiah yang makin melemah, sekilas tampaknya aman. Namun dengan besarnya kebergantungan kita pada impor baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk memproduksi barang-barang ekspor, membuat opsi itu hanya akan membikin cadangan devisa kedodoran sampai akhir tahun.

Pilihan kedua, lebih pahit, namun dalam jangka panjang membuat ekonomi lebih stabil. Dengan menurunkan target pertumbuhan, pemerintah bisa menekan impor agar tekanan kepada rupiah berkurang, karena memang ekspor juga sedang melemah. Karena itu dengan menurunkan target pertumbuhan, otomatis impor juga berkurang dan akhirnya tekanan rupiah juga sedikit berkurang.

Walhasil pilihan kedua pun diambil. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia dipangkas. Pemerintah awalnya mematok sangat tinggi pertumbuhan tahun 2013, yaitu 6,8 persen. Lalu pemerintah dan DPR mengoreksi menjadi 6,3 persen sebagaimana tercantum di APBN-P 2013. Koreksi itu dilakukan menjelang kenaikan harga BBM Juli lalu. Setelah terjadi guncangan pasar modal, pertumbuhan kembali direvisi menjadi 5,5-5,9 persen.

Revisi itu tampaknya lebih optimistis dibandingkan yang dilakukan oleh lembaga dunia. Dalam laporan World Economic Outlook terbaru, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 turun tajam 100 basis poin, dari 6,3 persen menjadi 5,3 persen.

Akan tetapi, inilah yang membuat sektor perbankan lebih menderita dibanding jasa keuangan lainnya. Dua bulan setelah guncangan itu mereda, pasar modal dan pasar uang mulai stabil. Indeksi saham mulai kembali ke posisi semula dan hingga pekan ketiga Oktober berada di level 4.560-an. Nilai tukar rupiah juga sudah memasuki level Rp10.000 per dollar AS.

Sementara itu perbankan diperkirakan akan mengalami pelemahan kinerja sampai akhir tahun. Dengan dipangkasnya proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, perbankan tentu akan menjadi sektor yang langsung terimbas dengan langsung memperlambat laju pemberian kredit. Tekanan ini bertambah lagi dengan dikereknya suku bunga acuan yang saat ini berada di level 7,25 persen.

Karenanya, di samping penyaluran kredit yang turun, bank juga harus berhadapan dengan risiko meningkatnya risiko kredit karena ancaman non performing loan (NPL) yang memaksa bank menyisihkan dana lebih banyak sebagai provisi. Kekhawatiran ini tentu akan membuat bankir-bankir kian memperlambat kinerja bisnis yang akhirnya akan berpengaruh pada pendapatan bank. Ujung-ujungnya laba perbankan akan melandai.

Sepanjang delapan bulan pertama tahun ini, perbankan memang masih bisa membukukan laba tinggi. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, industri perbankan mampu meraup laba bersih sebesar Rp 70,73 triliun sepanjang waktu itu. Angka ini meningkat sebesar 18,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan laba bersih ini ditopang oleh ekspansi kredit yang mencapai 22,2 persen.

Meski begitu, jika dibandingkan dengan kinerja bank-bank umum sepanjang Januari-Agustus 2012, ekspansi laba tersebut telah mengalami pelambatan. Pada periode tersebut laba bersih meningkat 24 persen menjadi Rp59,72 triliun. Sedangkan ekspansi kredit selama delapan bulan tahun 20103 itu juga sudah melambat dibandingkan dengan posisi akhir 2012 yang tercatat masih tumbuh 23,1 persen.

Menurut pernyataan resmi Bank Indonesia, pertumbuhan kredit September mulai menunjukkan perlambatan, meski pada Agustus 2013 masih cukup tinggi sebesar 22,2 persen (yoy). Pertumbuhan kredit lebih banyak didorong penarikan kredit dari komitmen sebelumnya, disamping pengaruh perhitungan nilai tukar. “Sementara komitmen kredit baru terus menurun,” kata laporan itu.

Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit akan melambat seiring dengan kenaikan suku bunga, perlambatan permintaan domestik dan kebijakan makroprudensial yang ditempuh oleh Bank Indonesia.

Dengan berbagai tantangan itu tak pelak pertumbuhan laba bank sepanjang 2013 ini diprediksi akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Banyak pihak yang melihat bahwa hal itu merupakan pertanda bahwa masa-masa di mana bank-bank bisa mengeruk keuntungan tanpa usaha yang terlalu keras sudah usai.

Bank Indonesia sudah mengerek suku bunga acuan hingga 150 basis poin sejak Mei. Suku bunga kredit pun sudah mulai merangkak naik merespons dengan cepat kenaikan itu. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah karena pemerintah memilih menekan impor tentu akan membuat kesulitan tersendiri bagi bank untuk melempar dana ke sektor usaha. Itu belum ditambah kebijakan moneter lainnya yang lebih ketat dan akan membuat keleluasan bank dalam berbisnis akan sedikit tertekan.

Belum lagi kondisi masih tertekannya konsumsi dalam negeri dan investasi sebagai dampak dari melorotnya daya beli akibat tingginya tekanan harga pasca kenaikan harga bensin bersubsidi. Bahkan situasi ini menurut Bank Indonesia akan berlangsung hingga akhir tahun.

Salah satu bank yang sudah memastikan akan sedikit mengerem ekspansi adalah Bank Mandiri. Bank beraset tergemuk ini menurunkan target pertumbuhan kreditnya hingga akhir 2013 menjadi 19-21 persen dari target sebelumnya sebesar 20-22 persen. Hal itu untuk menjaga kualitas pertumbuhan kredit dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang tetap baik di tengah perekonomian yang melambat.

Bank Danamon bahkan telah mengajukan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) kepada Bank Indonesia untuk menurunkan target kredit dari 18 persen tahun ini menjadi 17 persen sejak Juli sehingga diperkirakan angkanya pada akhir tahun bisa lebih rendah lagi.

Akan tetapi menurut pengamat, kinerja perbankan, meski melemah, namun tidak seburuk yang dibayangkan. “Perbankan akan tetap bisa mengeruk laba tinggi namun marginnya berkurang,” kata Eric Alexander Sugandi dari Standard Chartered Bank.

Margin di industri perbankan RI memang termasuk yang tertinggi di dunia. Hingga akhir Agustus, margin bunga bersih (NIM) industri perbankan masih berada di level 5,5 persen, relatif sama dibandingkan dengan setahun lalu. Pada akhir tahun ini diperkirakan angkanya akan mengecil dan memberikan pengaruh kepada pendapatan bank.

Menurut Eric, pengetatan yang dilakukan Bank Indonesia akan memaksa bank menurunkan margin demi menyeimbangkan neracanya. Sebelumnya bank sentral juga sudah ancang-ancang akan melakukan pengetatan untuk menyelamatkan neraca transaksi berjalan.

Neraca yang menggambarkan ekspor impor itu memang terus mengalama defisit sejak awal tahun ini. Dan bank sentral memang menjadi aktor utama dalam upaya memperbaiki current account defisit itu dengan memberikan peluang lebih besar pada kegiatan ekspor dan menekan transaksi impor.

Transaksi Berjalan

Bulan lalu, otoritas moneter telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 7,25 persen. Langkah pengetatan itu dilakukan untuk menekan defisit transaksi berjalan. “Masalah kita sekarang ini adalah defisit current account yang besar. Itu harus turun. Impor harus turun, karena kita tidak bisa mendorong ekspor," kata Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Neraca transaksi berjalan Indonesia pada kuartal II-2013 mengalami defisit 9,9 miliar dollar AS atau sekitar 4,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Jumlah ini mengalami peningkatan 69 persen dari kuartal sebelumnya yang besarnya 5,8 miliar dollar AS. Defisit tersebut sekaligus melanjutkan defisit transaksi berjalan selama tujuh kuartal terakhir sejak kuartal IV-2011.

Menurut Perry, keputusan yang ditempuh BI dengan menaikkan BI Rate merupakan langkah yang wajar dalam menyikapi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. "Oleh karena itu, wajar kalau kami tidak bisa berlari terlalu kencang, sementara yang lain melambat," kata dia.

Apabila BI tidak menaikkan suku bunga acuan menjadi 7,25 persen, lanjut Perry, maka defisit transaksi berjalan akan semakin membesar. “Berbagai indikator pun menunjukkan perlambatan. Maka kebijakan itu yang kami lakukan," tegas Perry.

Meski demikian dari hasil uji tekanan (stress testing) yang dilakukan BI baik dari sisi likuiditas, kredit maupun permodalan menunjukkan ketahanan industri perbankan yang kuat terhadap berbagai risiko seperti perlambatan ekonomi, kenaikan suku bunga dan depresiasi nilai tukar rupiah. 

Setelah krisis, sektor perbankan RI memang diakui lebih kuat karena pengetatan aturan dari otoritas. Rasio kecukupan modal selalu berada di atas 14 persen dalam lima tahun terakhir, jauh di atas yang digariskan BI sebesar 8 persen. Sementara itu rasio kredit bermasalah juga berada di bawah level 2 persen.

Kendati demikian, akhir tahun bukanlah akhir dari penderitaan sektor perbankan. Karena tahun depan masalah lainnya akan kembali menghadang. Menurut Eric dari Standard Chartered Bank tahun depan perekonomian Indonesia kembali akan mengalam guncangan karena persoalan death ceiling dan isu tapering dari pemerintahan AS.

Perekonomian AS akan kembali menjadi sorotan karena belum tuntasnya masalah batas utang yang sampai saat ini masih jadi perdebatan. Selain itu isu rencana penghentian program stimulus (tapering) yang mereda pada September akan muncul lagi ketika ada perbaikan ekonomi dari AS.  

Persoalan debt ceiling ini tentu menimbukan pressure ke rupiah. Kalau hal itu tidak mendapatkan persetujuan dari pengambil kebijakan, kata Eric  maka ini akan mengganggu ekonomi AS dan tentu tapering akan ditunda. Sementara itu, jika ekonomi AS tahun depan pulih maka program quantitative easing akan dihentikan. Hal  ini juga akan berdampak ke pelemahan rupiah dengan banyaknya flight to quality dana-dana asing seperti yang terjadi Agustus lalu.

“Jadi mulai Januari ancaman yang berasal dari ekonomi AS akan berlanjut dan bahkan mungkin dengan magnitude yang lebih besar,” kata Eric.