Tut Wuri Handayani

Bisa jadi rakyat memang sejenis makhluk yang bisanya mengeluh. Bisa jadi dari sananya dia hanya diberi sifat pengeluh. Apalagi jika berhadapan dengan yang namanya pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah kemudian menjadi tempat mereka meluapkan keluhan.

Pemerintahan sekarang –seperti yang lalu-lalu–juga  tidak steril dari keluhan, kritikan bahkan caci maki. Jadi jangan terlalu percaya diri menganggap bahwa segala keluhan dan kritikan baru marak terjadi kali ini.

Memang harus diakui, jika melihat berjalannya pemerintah sekarang, tidak sulit menemukan para pengeluh, atau pengkritik. Apalagi setelah pengalaman perlombaan menjadi orang nomor satu di pemerintahan yang berlangsung tahun lalu.

Tetapi munculnya keluhan dan kritik dari rakyat, jika mau disimak masak-masak, selalu berdasarkan fakta, meski besar kecilnya masalah bisa diperdebatkan. Karena rakyat terbiasa bersabar dan berdiam, kecuali jika memang benar-benar terpaksa.

Nah, situasi terpaksa itu kemudian muncul ketika di sebagian wilayah Indonesia terutama di Sumatra dan Kalimantan terjadi bencana asap selama berbulan-bulan. dan seketika itu juga muncul banyak pengeluh dan pengkritik pemerintah.

Namun, jika saja, pemerintah segera memenuhi permintaan tersebut, niscaya kritik yang keluar dari mulut dan hati rakyat akan lenyap dengan sendirinya. Jika saja pemerintah segera hadir dan mengenyahkan asap yang terbang dari pembukaan lahan kebun-kebun sawit, niscaya tidak ada ledekan, nyinyiran bahkan ancaman kepada pemerintah.

Malahan, sepantasnya, tanpa adanya kritikan atau keluhan pun, negara semestinya hadir di sana melindungi rakyatnya. Tetapi butuh waktu beberapa bulan rakyat di sana menunggu kehadiran pemerintah. Pemerintah lebih sibuk membalas kritikan dengan balik bertanya, “lalu apa yang bisa dan sudah kamu lakukan?”

Tanpa diminta atau ditanya, sejatinya rakyat sudah cukup melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan untuk bertahan hidup. Mereka sudah menjalani hidup yang bertambah sulit seperti sekarang ini, dan seringkali tanpa memikirkan kehadiran negara. Sudah berapa lama rakyat terutama di Riau, bertahan dari paparan asap tanpa pernah tahu kapan bencana itu berakhir.

Rakyat yang mengkritik pemerintah seharusnya dianggap sebagai bagian dari Tut Wuri Handayani sebagaimana semboyan yang dikumandangkan Ki Hajar Dewantara sekitar 93 tahun yang lalu. Arti dari kalimat di atas adalah di belakang memberikan semangat. Jadi, jika seseorang berada di belakang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja. Dorongan yang dimaksud adalah motivasi dan semangat. Dan keluhan serta kritikan dari rakyat, harus ditempatkan seperti itu.

Dalam trilogi semboyan Ki Hajar (ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani), rakyat adalah yang dibelakang, yang mendorong dan memotivasi, sekaligus juga yang sering mengeluh dan mengeluh. Sementara Presiden, pemimpin puncak pemerintahan, adalah yang di depan memberi teladan, memberi inspirasi, dan mendengar aspirasi. Dan juga seharusnya tidak hanya mendengar, tetapi juga segera merespons dan menyelesaikan masalah.

Di Bawah Lindungan Pemerintah

Pemerintah sudah meluncurkan dua paket kebijakan –dan rencananya akan menyusul satu lagi bulan ini sebagai respons dari pelambatan yang mendera ekonomi Indonesia. Untuk mendukung deretan deregulasi itu, BUMN siap berperan karena pemerintah juga sudah menerbitkan beberapa diskresi.

Bisa jadi pemerintahan sekarang adalah pemerintahan yang tidak beruntung. Meskipun bermodalkan ekspektasi tinggi sejak terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden, namun belum genap setengah tahun berkuasa, pemerintahannya dihadapkan dengan tantangan ekonomi yang berat akibat kebijakan negara lain.

Akibat yang bisa dirasakan hingga saat ini adalah, ekonomi yang melemah yang ditandai dengan pertumbuhan yang melambat, pengangguran yang cenderung meningkat, daya beli yang melorot dan kinerja bisnis yang melempem. Sebagai pelaku ekonomi, badan usaha milik negara (BUMN) tentu juga merasakan imbas dari pelambatan ekonomi itu.

Akan tetapi, posisinya sebagai perusahaan yang dimiliki pemerintah, BUMN memiliki keuntungan tersendiri yaitu memiliki bantalan yang cukup aman dari sisi pendanaan dan peluang bisnis. Sebaliknya, karena posisinya juga, BUMN kerap menjadi alat bagi pemerintah untuk melempangkan tujuan pemerintah.

Maka dari itu ketika Presiden Jokowi mengumumkan paket kebijakan sejak yang pertama hingga yang kedua, tentu harapan pertama agar kebijakan itu berjalan tuntas ada di pundak BUMN. Pada 9 September pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid pertama yang menyasar tiga hal. Pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan peningkatan kepastian usaha.

Kedua, mempercepat implementasi proyek strategis nasional dengan menghilangkan aneka hambatan, menyederhanakan izin, mempercepat pengadaan barang serta memperkuat peran kepala daerah untuk mendukung program strategis itu. Dan ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti, misalnya dengan mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi di sektor ini sebesar-besarnya.

Sayangnya, kebijakan tersebut dinilai tak menyentuh pada persoalan jangka pendek, seperti ambruknya rupiah yang hingga akhir September bertengger di level 14.600 per dollar AS, terkurasnya cadangan devisa, dan harga saham yang berguguran dengan indeks harga saham gabungan hari kemarin di posisi 4.178.

Pada akhir September, paket jilid kedua diluncurkan dengan kebijakan yang relatif lebih menukik. Salah satunya adalah pemangkasan hingga separonya pajak bunga deposito bagi eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor dalam valuta asing selama sebulan di bank nasional. Pemotongan akan lebih tinggi lagi, tinggal 7,5 persen, jika ditanam tiga bulan, 2,5 persen untuk periode enam bulan, dan nol persen untuk jangka waktu sembilan bulan atau lebih.

Bahkan eksportir mendapat pemangkasan yang lebih besar lagi jika valasnya dikonversikan ke rupiah. Secara berturut dalam periode yang sama, pajak bunga depositonya menjadi 7,5 persen, 5 persen, dan nol persen untuk jangka waktu enam bulan atau lebih. Kebijakan ini diharapkan efektif pada dua minggu ke depan dan membuat rupiah menguat seiring suplai valas yang meningkat.

Kebijakan yang satu ini sudah barang tentu ditujukan untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan sedang mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang terkait. Langkah ini juga sebagai upaya membantu Bank Indonesia menstabilkan nilai tukar rupiah. “Dengan koridor yang ada, kami dukung BI untuk jaga stabilitas nilai tukar maka kami beri fasilitas pengurangan pajak bunga deposito,” ujar dia.

Selain fokus pada suplai valas, pemerintah juga mempercepat izin investasi di daerah industri. Rencananya, investor dapat mengantongi izin hanya dalam tiga jam, sangat cepat dari sebelumnya yang perlu sembilan hari. Syaratnya, nilai investasi mesti di atas Rp100 miliar dan menyerap tenaga kerja minimal 1.000 pekerja rumah tangga.

Peluang dan Diskresi

Sejatinya, dari paket-paket kebijakan yang diluncurkan pemerintah, BUMN sebagai perusahaan milik negara tentu bisa memanfaatkan semua itu untuk menyelamatkan kinerjanya. Contoh paling kelihatan adalah ketika pemerintah ingin mendorong sektor infrastruktur dan banyak menggandeng investor dan pemerintah China, maka bank-bank milik negara pun kecipratan ‘rezeki’.

Tiga bank pelat merah yang bulan lalu meneken pinjaman senilai 3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 43,4 triliun dari China Development Bank (CDB). Pinjaman itu akan digunakan perbankan untuk pendanaan dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur. Di tengah terbatasnya dana kelolaan perbankan dan suntikan modal dari pemerintah, pinjaman dari China ini tentu bisa menjadi solusi pendanaan proyek-proyek infrastruktur dari bank, apalagi hingga sekarang belum ada bank yang khusus didirikan untuk membiayai infrastruktur.

Bahkan pinjaman dari China juga disiapkan untuk BUMN lainnya. Saat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika pada April lalu, China juga berkomitmen memberikan utang senilai 50 miliar dollar AS atau mencapai Rp 646,9 triliun. Pinjaman ini berasal dari dua bank besar Cina, yakni CDB dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Selain kepada bank, pinjaman sekitar 10 miliar dollar AS dari pinjaman infrastruktur ini akan diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). PLN akan menggunakannya membangun transmisi dan beberapa pembangkit listrik.

Sementara sisanya, akan diberikan kepada sejumlah BUMN, di antaranya PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Untuk membangun smelter. Selain itu kepada BUMN konstruksi untuk pembangunan tol trans-Sumatera, terutama ruas Bakauheni–Terbanggi Besar.

Untuk mendukung peran BUMN, kementerian yang membawahinya juga memberikan diskresi. Tahun ini Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno sudah pesimistis bahwa perusahaan-perusahaan negara akan memenuhi target laba yang ditetapkan pemerintah. "Tidak tercapai karena ada beberapa perusahaan yang memiliki pinjaman dalam dolar dan tidak ada lindung nilainya. Contohnya, PT Pertamina di mana harus menghadapi harga minyak dunia yang turun, lalu ada pinjaman dalam dolar sehingga otomatis pendapatannya turun," kata dia.

Pada tahun ini, target laba BUMN dicanangkan sekitar Rp165,405 triliun. Target tersebut menjadi dasar perhitungan dividen dalam APBNP 2015, yakni Rp36,957 triliun. Akan tetapi tampaknya target tersebut tidak akan terpenuhi karena kondisi ekonomi yang melemah. "Laba kemungkinan tidak tecapai dari target (Rp165 triliun) dan besaran yang kemungkinan akan dicapai Rp140 triliun," papar Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro.

Sementara dalam hal setoran dividen, tahun ini, akan melampaui target target. Dalam APBN-P, BUMN diminta menyetor dividen Rp36,957 triliun, dan kata Imam, angkanya di akhir tahun akan mencapai Rp37,323 triliun, dividen bank 8,8 triliun dan non bank 28,43 triliun.

Sementara itu, Tahun depan target setoran dividen dari BUMN akan diturunkan. Target yang semula dipatok Rp 34,164 triliun, diturunkan menjadi Rp31,164 triliun. Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno menuturkan untuk menggenjot penerimaan dividen, pemerintah akan mematok dividen senilai Rp3 triliun dari BUMN yang sudah berstatus emiten, dan memiliki rasio utang terhadap ekuitas kecil. "Soal dividen, Rp3 triliun akan difokuskan dari BUMN yang Tbk seperti Telkom," kata Rini di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan, penurunan target dividen pada 2016 juga dilakukan karena pemerintah pesimistis target setoran itu dapat dipenuhi. Dari usulan dividen total Rp 31,164 triliun, Rp 6,944 triliun diantaranya berasal dari BUMN perbankan, dan sisanya Rp 24,219 triliun berasal dari BUMN non perbankan.

Pemerintah juga berencana menyuntikkan dana puluhan triliun kepada 23 BUMN untuk mendukung program pemerintah dalam bidang infrastruktur, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMKM.

Sementara itu, menurut ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latief Adam pemerintah harus menggairahkan kembali sektor riil dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Untuk menggairahkan sektor riilkata dia, pemerintah harus mampu mendorong realisasi penyerapan anggaran. Hal ini bukan hanya bisa menciptakan multiplier effect, namun juga akan memberikan sinyal bagi swasta untuk bergerak sehingga bisa menjadi leading pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah harus mempertahanakan daya beli masyarakat, terutama daya beli atas produk-produk di luar pangan.

Babak Tambahan Ketidakpastian

Setelah The Fed membiarkan suku bunga acuannya tidak berubah maka tekanan kepada rupiah diprediksi belum akan usai. Sebaliknya ketidakpastian dan spekulasi akan berlanjut setidaknya sampai akhir tahun ini.

Keputusan bank sentral Amerika Serikat untuk kembali mempertahankan suku bunga acuannya membuat ketidakpastian yang telah mengiringi perekonomian dunia yang terus bergejolak, terus berlangsung. Itu artinya otoritas kembali harus berhadapan dengan spekulasi untuk waktu yang lebih lama lagi.

Pada akhir pekan ketiga bulan lalu, The Federal Reserve membiarkan tingkat suku bunga acuan di level nol yang sudah bertahan hampir 10 tahun. Keputusan itu diambil karena The Fed khawatir perlambatan yang terjadi di China belakangan ini akan memukul perekonomian Amerika Serikat jika suku bunga dinaikkan.

Perekonomian AS dua tahun belakangan telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang memunculkan perkiraan bahwa The Fed akan mengakhir rezim suku bunga 0-0,25 persen yang sudah berlak sejak krisis subprime mortgage 2008 lalu.

Apalagi saat ini perekonomian global juga masih gamang setelah krisis Eropa tidak kunjung usai dan China mendevaluasi mata uangnya.

Dalam laporan AFP, yang dikutip kantor berita Antara, pada referensi yang jelas untuk gejolak baru-baru ini yang dipicu oleh pelemahan dalam perekonomian China, The Fed mencatat "sedang memantau perkembangan di luar negeri," sekalipun bank itu mengatakan bahwa risiko yang dihadapi ekonomi AS masih "hampir seimbang."

Sebelumnya, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) menghabiskan waktu dua hari untuk membahas apakah akan menaikkan suku bunga acuan federal fund kali pertama dalam lebih dari sembilan tahun, melepaskan diri dari sikap kebijakan moneter yang sangat longgar sejak krisis keuangan 2008.

Gubernur The Fed, Janet Yellen, mengatakan bahwa keputusan bank sentral China terkiat devaluasi dan juga krisis pasar saham China menjadi pertimbangan serius mengapa penundaan kenaikan suku bunga dilakukan. Imbas (spillover) dari permasalahan di China tersebut akan terus mengancam perekonomian AS.

"Banyak fokus kami pada risiko-risiko seputar China. Tetapi tidak hanya China, negara-negara berkembang secara lebih umum dan bagaimana mereka mungkin berimbas pada Amerika Serikat," ujar Yellen dalam konferensi pers setelah pengumuman suku bunga.

"Kami melihat arus keluar modal yang signifikan dari negara-negara berkembang, tekanan pada nilai tukar mereka dan kekhawatiran tentang kinerja mereka ke depan. "Pertanyaannya adalah, apakah ada atau tidak kemungkinan risiko-risiko perlambatan yang lebih tiba-tiba daripada perkiraan banyak analis."

Kekhawatiran tersebutlah yang akhirnya mencegah penentu kebijakan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) membuat keputusan yang lama diperkirakan yakni mulai menaikkan suku bunga acuan federal fund dari tingkat nol, di mana tingkat itu telah berjalan sejak krisis keuangan 2008.

Dalam konferensi pers itu, Yellen juga menekankan bahwa salah satu dari dua poros (pivot) penting untuk kebijakan –pasar tenaga kerja– telah  menguat, dan lainnya yaitu inflasi, masih terlalu rendah.

Pernyataan FOMC mengatakan bahwa pengeluaran rumah tangga dan investasi bisnis telah meningkat pada kecepatan moderat, dan pembangunan perumahan sedang meningkat, namun ekspor cenderung melemah.

Walau demikian, FOMC mengatakan bahwa ekonomi AS sedang bergerak mantap pada kecepatan moderat, dengan belanja rumah tangga dan investasi bisnis mengalami peningkatan, serta konstruksi perumahan tumbuh lebih cepat, tetapi ekspor masih "lemah".

Salah satu panduan penting untuk kebijakan tersebut, kekuatan pasar tenaga kerja, menguat sejak pertemuan Juli, kata FOMC, dengan berkurangnya pengenduran sejak awal tahun ini.

Namun inflasi, masukan utama lain dalam keputusan kebijakan, telah melemah, meskipun pihaknya menyalahkan itu sebagian kepada "pengaruh sementara dari penurunan harga energi dan harga impor."

FOMC mengatakan mereka memperkirakan ekonomi AS akan tumbuh sebesar 2,1 persen pada tahun ini, tetapi menurunkan proyeksi 2016 menjadi 2,3 persen, dari perkiraan 2,5 persen yang dirilis Juni lalu.

Komite juga sedikit menurunkan proyeksi inflasi untuk dua tahun mendatang, memperkirakan 1,7 persen tahun depan dan 1,9 persen untuk 2017, masih di bawah target kebijakan Fed sebesar 2,0 persen.

Dalam pertemuan FOMC tersebut, dari 17 pejabat The Fed, 13 mengindikasikan mereka mengharapkan kenaikan suku bunga pada akhir tahun ini, sebagian besar dari mereka menunjuk ke kisaran 0,25 hingga 0,50 persen. Keputusan kali ini untuk mempertahankan suku bunga pada tingkat nol itu tidak mengherankan bagi sebagian besar analis.

Memperpanjang Spekulasi

Akan tetapi, bagi Indonesia, penundaan kenaikan suku bunga The Fed itu bagai sakit yang pengobatannya selalu ditunda. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menilai penundaan ini sama saja dengan menunda masalah. Karena masih timbul spekulasi di pasar keuangan dunia, The Fed akan menaikkan bunga acuan pada Desember nanti.

Gejolak akan muncul lagi menjelang rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang akan berlangsung akhir tahun ini.

"Dia (The Fed) tidak naikkan, tidak ada gejolak, tetapi spekulasi akan datang lagi nanti, menjelang ada lagi rapat dari FOMC," jelas Darmin. "Positifnya ya, tidak ada gejolak. Nah, aneh kalau ada gejolak. Tetapi ini menunda persoalan. Seandainya naik, ada gejolak tapi ada solusi," imbuh Darmin.

Pasca keputusan The Fed itu, nilai tukar bergeming dari pelemahannya yang sudah berlangsung enam bulan belakangan. Pada akhir pekan ketiga bulan lalu, nilai tukar rupiah nyaris menyentuh Rp14.500 per dollar AS, sementara pada kurs tengah Bank Indonesia rupiah berada di level Rp14.470.

Darmin, meski demikian, mengatakan bahwa keputusan mengubah atau mempertahankan suku bunga merupakan hal yang dilematis bagi perekonomian AS. Apapun keputusan yang dihasilkan FOMC tetap akan memberikan dampak negatif dan positif. Tetapi, sambung dia, jika saja diputuskan kenaikan suku bunga niscaya memang akan timbul gejolak namun akan diserap oleh pasar dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena pasar keuangan sudah menyiapkan diri terhadap kenaikan suku bunga yang diperkirakan akan terjadi bulan September lalu.

"Sebenarnya, The Fed itu dia mau naikkan bunga atau tidak naikkan bunga itu dilematis saja buat dia, termasuk Indonesia. Dia naikkan, akan ada gejolak sebentar, mungkin gejolak agak besar, habis itu agak reda, dan sesuaikan diri," ujar Darmin.

Sebaliknya, keputusan mempertahankan suku bunga malah akan memperpanjang ketidakpastian buat perekonomian dunia dan Indonesia sehingga akan memperpanjang praktik spekulasi yang sudah merontokkan rupiah setahun belakangan ini.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro juga sepakat dengan penilaian atasannya itu. dia mengatakan bahwa keputusan penundaan kenaikan suku bunga The Fed akan memperpanjang ketidakpastian bagi investor. Sehinga memungkinkan gejolak masih akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan.

"Terlihat memang data AS belum menunjang atau belum mendukung keputusan mereka untuk menaikkan tingkat bunga, salah satunya laju inflasi yang dirasa bersifat rentan di AS. Di samping pertumbuhan yang belum juga menjanjikan," ujar Bambang.

"Dengan itu tetunya kita harus tetap menjaga kondisi perekonomian kita, karena dengan belum adanya kepastian tingkat bunga tersebut yang terjadi adalah akan terus terjadi spekulasi antara mata uang dolar dengan semua mata uang negara dunia khusus mata uang negara emerging market, termasuk indonesia," kata Bambang.              

Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap akan berupaya untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Ini sudah dimulai dengan berbagai kebijakan yang diluncurkan beberapa waktu lalu.

"Karena itu pemerintah dan BI serta OJK akan selalu menjaga stabilitas ekonomi stabilitas sektor keuangan agar bisa melewati masa-masa yang tidak mudah ini, terutama masa-masa yang penuh ketidapkastian, sambil melihat arah nantinya AS menentukan kebijakan tingkat bunga," kata Bambang.

Sementara itu, pengamat mengatakan bahwa nilai tukar rupiah diprediksi masih meneruskan tren pelemahan karena belum ada sentimen positif baik dari global maupun lokal, setelah BI dan The Fed membiarkan suku bunganya masing-masing tidak berubah.

“Belum adanya sentimen positif dari dalam negeri yang dapat dijadikan pegangan, membuat para pelaku pasar cenderung melakukan aksi jual," kata Kepala Riset dari PT NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada.

Reza melanjutkan bahwa pelemahan rupiah masih disebabkan oleh tekanan kondisi makro ekonomi. Keputusan BI yang menahan suku bunga acuan juga dirasa tidak bisa memberikan sentimen positif untuk pergerakan Rupiah.

"Karena pasar sudah memprediksi suku bunga BI tetap. Kita perkirakan BI rate tidak akan berubah sampai akhir tahun. Karena BI sudah berkurang amunisinya. Kalau BI mau intervensi cadangan devisa kita bisa berkurang," kata dia.

Obat Kuat Nilai Tukar

Penguatan nilai tukar rupiah atas dollar AS yang terjadi sepekan pertama Oktober setelah diluncurkan paket kebijakan pemerintah. Seiring dengan penguatan itu, cadangan devisa yang dikelola Bank Indonesia harus tergerus lebih dari 9 miliar dollar AS.

Sejak pekan pertama Oktober, nilai tukar rupiah mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan setelah sebelumnya pemerintah meluncurkan dua paket kebijakan dari tiga yang dijanjikan untuk menangkal pelemahan ekonomi. Pada 9 Oktober rupiah berada di kisaran Rp13.400 an, padahal pada awal Oktober nilainya masih berada di level Rp14.600 per dollar AS.

Tiga paket kebijakan yang dirilis memang memiliki tujuan berbeda-beda. Namun boleh dibilang, baru pada dua kebijakan terakhirlah nilai tukar rupiah baru mau beranjak dari posisi terlemahnya sejak krisis ’98.

Lalu apakah memang penguatan nilai tukar rupiah merupakan imbas dari diluncurkannya paket-paket kebijakan itu? Jika dilihat dari runutan waktunya, jawaban dari pertanyaan di atas adalah iya. Karena begitu paket kebijakan September II dirilis, rupiah mulai menguat.

Akan tetapi jika melihat data cadangan devisa yang dikelola Bank Indonesia, publik bisa melihat penyebab yang lain. Nilai dollar AS yang dikelola bank sentral sebagai cadangan itu pada 9 Oktober berada di posisi 101,7 miliar dollar AS. Padahal nilainya pada akhir Agustus adalah 105,3 miliar dollar AS. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2015 yang sebesar 107,6 miliar dollar AS.

Bahkan kalau ditarik lagi ke belakang setahun lalu, cadangan devisa (cadev) pada akhir September 2014 mencapai 111,2 miliar dollar AS. Itu berarti, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mewariskan cadangan devisa dengan nilai yang cukup besar yang bisa membiayai impor dan utang luar negeri lebih dari delapan bulan.

Namun demikian pada akhir September tahun ini, nilainya sudah merosot ke angka 101,7 miliar dollar AS. Artinya selama setahun, dana dollar AS kelolaan BI minus 9,5 miliar dollar AS. Bank sentral sendiri mengakui bahwa saat ini cadev sudah terkuras hingga 3,6 miliar dollar AS, di antaranya untuk koreksi nilai rupiah selama Agustus dan September 2015.

Tirta Segara, Direktur Eksekutif BI menjelaskan perkembangan tersebut disebabkan oleh penggunaan cadangan devisa dalam rangka pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah.

“Hal tersebut sejalan dengan komitmen Bank Indonesia yang telah dan akan terus berada di pasar untuk melakukan upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya guna mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” kata dia melalui keterangan pers BI.

Dengan perkembangan tersebut, lanjut Tirta, posisi cadangan devisa per akhir September 2015 masih cukup untuk membiayai 7 bulan impor atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. “Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan,” tutur dia.

Menurut data BI, pada akhir April cadangan devisa 110,867 miliar dolar AS dan pada Mei  senilai 110,771 miliar dolar AS. Sebulan kemudian, angkanya juga anjlok menjadi 108,030 miliar dolar AS. Pada akhir Juli, juga melorot hanya senilai 107,553 miliar dolar AS.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara membenarkan penurunan cadangan devisa untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. “Tugas BI kan menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga penggunaan cadev adalah untuk stabilisasi kurs rupiah.''

Mirza menambahkan, selain itu BI juga melakukan langkah stabilisasi di pasar pasar surat berharga negara (SBN). Menurutnya, upaya ini sangat penting karena pasar SBN selama ini merupakan instrumen penting bagi pemerintah mendanai APBN.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Rakyat Indonesia (BRI) Anggito Abimanyu menilai upaya Bank Indonesia mengendalikan nilai tukar rupiah dengan menguras cadangan devisa belum optimal. Meski demikian, langkah bank sentral itu dianggap berisiko mengingat jumlah dollar AS di kas BI semakin menipis, apalagi aliran dollar AS ke luar negeri juga masih berlangsung.

"Cadangan devisa memang digunakan untuk menstabilisasi, saya tidak melihat hal itu keliru. Namun saatnya cadangan devisa itu dimanfaatkan secara optimal. Namun efektifnya intervensi itu tidak bisa terukur,” kata Anggito. “Jumlah cadangan devisa Indonesia cukup mengkhawatirkan karena hampir menyentuh batas psikologis 100 miliar dollar AS.”

Diperkuat Dana pinjaman?

Pada Agustus tiga bank pelat merah telah menandatangani kesepakatan untuk meminjam dana sebesar 3 miliar dollar AS dari China Development Bank (CDB). Menurut Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, perolehan dana itu berarti ada dana masuk 3 miliar dollar ke Indonesia yang akan meningkatkan posisi cadangan devisa Indonesia yang saat ini turun. “Jadi dana masuk 3 miliar dollar AS ke Indonesia menjadi sinyal positif bagi pemerintah supaya menambah cadev," terang dia saat rapat dengar pendapat dengan DPR akhir September.

Di tengah kinerja ekspor yang terus melemah sejak awal tahun ini, pembentukan cadangan devisa lebih banyak berasal dari penerbitan obligasi global pemerintah dan penarikan pinjaman siaga (standby loan) dari lembaga keuangan internasional, bukan karena hasil ekspor.

Sebelumnya, akibat gencarnya intervensi bank sentral pada pasar keuangan untuk memperkuat rupiah, muncul rencana DPR agar BI diaudit secara menyeluruh oleh audit negara. Hal itu kemudian memunculkan polemik di antara otoritas.

Bank Indonesia dicurigai mengambil untung atas pelemahan rupiah. BI pun disinyalir sengaja membiarkan rupiah terdepresiasi. Karena itulah muncul keinginan dari DPR untuk mengaudit khusus terkait kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia.

Ketua BPK Harry Azhar Aziz menduga ada kesalahan kebijakan moneter yang membuat rupiah terus terdepresiasi terhadap dolar sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Audit kebijakan moneter yang dimaksud Harry mencakup keseluruhan kebijakan, termasuk kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam pengendalian nilai tukar rupiah. “Apapun yang diminta Komisi XI DPR terkait kebijakan moneter," ujarnya di Gedung BPK, Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI diatur bahwa BPK tidak bisa melakukan audit terhadap kebijakan bank sentral tanpa ada permintaan resmi dari DPR. Menurutnya, selama ini BPK hanya diperkenankan memeriksa anggaran operasional BI.

"Kalau berkaitan dengan policy moneter, UU BI menyatakan itu harus dengan permintaan Komisi XI DPR," ujar Harry.

Dalam ketentuan UU, jelas Harry, BI merupakan lembaga yang bersifat independen sehingga kebijakannya tidak bisa diaudit. Namun, jika sudah ada permintaan resmi dari rakyat yang diwakili oleh DPR, maka BPK diperbolehkan untuk melakukannya. "Sampai sekarang belum ada surat dari DPR. Kami tetap tunggu, apakah DPR serius atau apakah ini keinginan satu-satu," tuturnya.

Dukung Deregulasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja merilis kebijakan untuk mendukung paket deregulasi pemerintah. Salah satu paket kebijakan tersebut adalah relaksasi dalam pengelolaan dan penitipan (trustee) bank dari dana hasil ekspor.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Mulya Siregar mengatakan, relaksasi baru bagi bank penyelenggara jasa trustee ini, akan membuat dana eksportir yang selama ini disimpan di bank-bank luar negeri bisa disimpan di perbankan dalam negeri.

"Sekarang kan baru 3 bank dalam negeri yang sudah melakukan kegiatan trustee. Dari tiga bank ini saja sudah ada estimasi lebih kurang 11 miliar dollar AS (Rp 162 triliun) terserap dari valuta asing," kata Mulya dalam konferensi pers di kantor OJK, Jakarta.

Menurutnya, paket relaksasi otomatis akan menambah jumlah bank nasional penyelenggara jasa trustee, yang selama ini baru 3 bank umum, menjadi 20 bank umum serta 3 bank Kantor Cabang Bank Asing (KCBA).

Dengan penambahan jumlah bank umum dan KCBA tersebut, pihaknya optimistis dana eksportir yang selama ini diendapkan di bank-bank luar negeri, khususnya di Singapura bisa di simpan di dalam negeri. "Dengan diberikan relaksasi, maka akan tambah bank-bank yang aktif dalam kegiatan trustee ini. Selama ini ekspor tapi dananya di simpan di Singapura, potensi dana masuk sangat besar," ujarnya.

Mulya menyebutkan, ada 4 ketentuan yang diubah dalam paket stimulus tersebut. Pertama adalah persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dari sebelumnya minimal 13% selama 18 bulan berturut-turut, menjadi minimal KPMM sesuai profil risiko selama 6 bulan berturut-turut.

Kedua, tingkat kesehatan (risk based bank rating) dari minimal PK 2 pada periode 12 bulan terakhir berturut-turut, dan minimal PK 3 pada periode 6 bulan, diubah menjadi peringkat tingkat kesehatan minimal PK 2 pada periode penilaian terakhir.

Ketiga, adalah penghapusan persyaratan KCBA yang harus berbadan hukum di Indonesia. Saat ini, dengan aturan anyar dari OJK tersebut, baru 3 KCBA yang memenuhi syarat kegiatan trustee.

Naik Turun Cadangan devisa

2000    29,394                                     

2001    28,016                                                     

2002    32,039                                     

2003    36,296                                                     

2004    36,32   

2005    34,724   

2006    42,586   

2007    56,92   

2008    51,639   

2009    66,105   

2010    96,207   

2011    110,123

2012*    110,297

2013*     96,996

2014*    111,973

2015*    101,720

Sumber BI

*Data sampai oktober

Kapal Layar

Seorang ekonom menganalogikan ekonomi Indonesia –terkait pelemahan kurs yang saat ini terjadi, sebagai kapal besar yang terombang-ambing di tengah laut dan hanya mengandalkan layar. Ekonomi RI, bergerak sesuai mata angin kebijakan moneter global yang dihembuskan negara lain. Untuk membeli mesin pendorong kapal, di saat nilai tukar anjlok, tentu membutuhkan duit yang besar.

Sejatinya pada saat nilai tukar rupiah menguat di level Rp9.000 per dollar beberapa tahun lalu, pemerintah bisa membeli mesin pendorong kapal, namun tidak dilakukan. Ketika rupiah melorot ke level 14.000-an per dollar AS belakangan semua pihak mengeluh karena harga mesinnya bisa dua kali lebih mahal dibanding sebelumnya. Dan kini, ekonomi kita tetap saja mengandalkan layar yang anginnya berasal dari kebijakan moneter negara lain.

Sejak 2013, angin dari barat selalu menggoyang-goyangkan layar ketika The Federal Rerserve berniat untuk menaikkan suku bunganya sebagai tanda berakhirnya masa krisis AS yang sudah berlangsung sejak 2008. Tahun ini, angin dari timur tiba-tiba datang menghempas ketika bank sentral China mendevaluasikan nilai tukarnya untuk mendongkrak ekspornya. Dan kapal RI kembali hanya pasrah mengikuti arah angin.

Amerika Serikat yang mengaku sebagai negara penganut pasar bebas, pemerintahnya berupaya mendorong perekonomian dengan kebijakan-kebijakannya. Di saat krisis, dan untuk menyelamatkan ekonominya, mereka memompa dana besar-besaran ke pasar keuangan agar aliran darah ke perekonomian tidak terputus.

Jadi jika mereka mendesak pemerintah dan otoritas negara-negara lain di dunia untuk ‘membiarkan’ ekonomi berjalan sesuai gerakan pasar, kita seharusnya tidak benar-benar harus menelannya mentah-mentah.

Kembali ke Indonesia. Mulai dari pemerintahan lalu, muncul ungkapan-ungkapan bahwa pemerintahan dijalankan pakai mode auto pilot. Jika pasar bebas berarti makin sedikit campur tangan negara pada ekonomi makin baik, maka seharusnya Indonesia menjadi negara yang paling mendekati sistem pasar bebas. Dan jika seperti Adam Smith bilang pada 1776, bahwa pasar bebas adalah sarana terbaik mencapai kesejahteraan, seharusnya Indonesia sudah sejahtera, minimal mendekati sejahtera.

Seharusnya kini, pelemahan nilai tukar yang merupakan imbas dari dibebaskannya kurs sesuai dengan kekuatan pasar, dibebaskannya harga bahan bakar minyak sesuai harga pasar, dan lainnya sesuai harga pasar, Indonesia selangkah lebih dekat kepada hidup yang lebih baik.

Kenyataannya, penurunan nilai tukar rupiah akan membuat indikator kesejahteraan masyarakat juga melorot. Karena dengan semakin terdepresiasinya nilai tukar rupiah, maka tingkat daya beli masyarakat juga semakin tertekan. Kenyataannya, setelah harga BBM dilepaskan sesuai mekanisme pasar, rakyat belum tambah sejahtera.

Urusan mendorong pertumbuhan dan menciptakan sejatinya memang bukan urusan pemerintah semata. Akan tetapi alih-alih mengupayakan solusi atas masalah –seperti pelemahan ekonomi dan depresiasi rupiah, pemerintah lebih memilih mencari kambing hitam. Dan yang kerap kali menjadi tumpuan kesalahan pemerintah adalah kondisi eksternal dan juga pemerintahan sebelumnya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan perlambatan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini sudah dimulai sejak tahun 2012. Pada tahun itu, kendali pemerintahan masih di tangan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan saat ini katanya, bukan rupiah yang melemah, tapi dolar yang menguat.

Mudah-mudahan dia tidak sedang mencari angin agar perekonomian RI yang mengandalkan layar itu bisa bergerak maju. Atau dia sedang mencicil membeli mesin pendorong?

Serangan dari Segala Arah

Pelemahan rupiah yang berlarut-larut karena kebijakan moneter China bisa membawa Indonesia kembali kepada krisis moneter. Namun otoritas moneter dalam negeri yang tak mau mimpi buruk itu terulang menggelar sederet kebijakan.

Tidak bisa dipungkiri, kini banyak orang yang memperkirakan bahwa krisis moneter seperti 18 tahun lalu tampaknya bukan hal yang muskil terjadi dan jauh dari kenyataan untuk Indonesia saat ini. terutama ketika otoritas moneter China tiba-tiba mendevaluasi mata uangnya bulan lalu, yang membuat dunia tersentak, negara maju terkaget-kaget dan emerging market terhenyak.

China telah menurunkan kurs referensi yuan, tiga kali berturut-turut sampai bulan lalu, menjadikan mata uang itu lebih rendah hampir 2 persen di hadapan dollar AS. Para analis menilai langkah tersebut sebagai upaya China mendongkrak ekspor dengan membuat harga barangnya lebih murah di luar negeri dan mendorong reformasi ekonomi untuk menjadi salah satu cadangan mata uang di kelompok Dana Moneter Internasional (IMF).

Berdasarkan data pemerintah China, pada Juli, ekspor negara itu telah menurun 8,3 persen, yang merupakan penurunan terbesar dalam empat bulan terakhir dan jauh lebih buruk dari perkiraan semula. Sementara itu, sejak 2005, China terus berupaya untuk menjadikan yuan sebagai

salah satu mata uang dalam keranjang mata uang cadangan ‘special drawing rights’ (SDR) IMF. Dan devaluasi bulan lalu akan membuat peluang itu lebih terbuka.

Dalam kebijakan reformasi 2005, Tiongkok mengincar untuk menjadikan Yuan masuk dalam mata uang cadangan Dana Moneter Internasional (IMF). Namun kendali atas Yuan menjadi penghalang mata uang itu masuk dalam kelompok yang sekarang dihuni dolar AS, Euro, Poundsterling dan Yen. Langkah Bank Sentral untuk memperbanyak informasi ketika menetapkan nilai harian bisa dianggap sebagai pelonggaran kendali mereka, sehingga bisa lebih memenuhi syarat IMF.

“Penyesuaian yang wajar atas nilai RMB (renminbi/ yuan) bagus untuk ekspor Tiongkok dan juga bagus bagi RMB untuk bisa menjadi bagian SDR. Namun yang paling penting, langkah ini merupakan kemajuan utama dalam nilai tukar RMB sejak 2005 dan merupakan langkah besar bagi nilai jual RMB,” kata Liu Dongmin, Direktur riset keuangan inetrnasional di Chinese Academy of Social Sciences.       

Kebijakan dari China jelas membuat rupiah makin menderita, setelah berbulan-bulan selalu dibuat ketar-ketir oleh ketidakjelasan rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (Fed Fund Rate/ FFR). Setelah terperosok di bawah level Rp13.000 per dollar AS sepanjang tahun ini, rupiah akhirnya nyemplung ke level Rp14.000 per dollar AS, pada pekan ketiga Agustus lalu.

Bank Indonesia tampaknya mengikuti alur logika pemerintah dengan tetap ‘menyalahkan’ faktor eksternal atas terdepresiasinya nilai tukar dalam beberapa waktu ke depan. Dalam pengumuman resminya setelah menetapkan suku bunga acuan tak bergerak di level 7,5 persen –mempertahankan posisi selama enam bulan berturut-turut, bank sentral mengatakan pasar keuangan global masih menghadapi risiko tinggi terkait dengan ketidakpastian kenaikan suku bunga acuan AS dan kebijakan penyesuaian nilai tukar yuan.

“Depresiasi nilai tukar rupiah, terutama dipengaruhi oleh sentimen eksternal,” begitu bunyi siaran pers BI. Pada triwulan II 2015, rupiah secara rata-rata melemah sebesar 2,47 persen (dari triwulan ke triwulan) ke level Rp13.131 per dolar AS. Tekanan terhadap rupiah pada triwulan kedua, kata BI, dipengaruhi antisipasi investor atas rencana kenaikkan suku bunga AS (FFR), dan quantitative easing Bank Sentral Eropa (ECB), serta dinamika negosiasi fiskal Yunani.

Sementara itu, dari sisi domestik, tekanan rupiah disebabkan adanya peningkatan permintaan valas untuk pembayaran utang dan dividen sesuai pola musiman pada triwulan kedua. Namun, kata BI tekanan tersebut sempat tertahan oleh sentimen positif terkait kenaikan outlook rating Indonesia oleh S&P dari stable menjadi positif dan meningkatnya surplus neraca perdagangan. “Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa, sejalan dengan reaksi pasar global terhadap keputusan Tiongkok yang melakukan depresiasi mata uang yuan, hampir seluruh mata uang dunia, termasuk rupiah, mengalami tekanan depresiasi,” kata siaran tersebut.“Bank Indonesia telah dan akan terus berada di pasar untuk melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya.”

Dampak Depresiasi

Secara umum, melemahnya nilai tukar suatu negara sejatinya akan menjadi motor penggerak ekspor, karena barang produksi negara itu akan terhitung lebih murah dibanding negara yang mata uangnya menguat. Seperti China yang melemahkan dengan sengaja mata uangnya, depresiasi rupiah, oleh karena itu seharusnya membuat ekspor Indonesia makin kompetitif.

Akan tetapi harga komoditas yang sedang terjerembap sekarang tampaknya menjadi penghalang besar untuk mencapai keuntungan itu. Sejak 2009, harga-harga komoditas tidak mampu mendongkrak pendapat Indonesia dari ekspor.

Sementara itu, pelemahan nilai tukar juga akan memacu inflasi karena makin mahalnya barang-barang impor. Hal ini tentu menambah tekanan pada mata uang rupiah yang memang selalu gemetar setiap kali ada berita mengenai peningkatan suku bunga dari The Fed.

Di sisi lain, kondisi neraca transaksi berjalan yang masih defisit dan surat utang berdenominasi dollar yang besar akan membuat ekonomi Indonesia makin rentan terhadap pelemahan nilai tukar ini. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, saat ini banyak juga korporasi yang memiliki utang dollar AS, yang berarti seiring pelemahan rupiah beban utang mereka naik. Kondisi inilah yang menjadi penyebab ambruknya ekonomi Indonesia pada 1998.

Pemerintah juga tak kalah ekspansifnya berutang dengan mengedepankan strategi front loading.

Realisasi penarikan utang dari pasar obligasi negara selama kuartal pertama 2015 sebesar Rp 144,39 triliun atau 48,5 persen dari yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Sebagai perbandingan realisasi belanja pemerintah selama kurun waktu yang sama tidak sampai 30 persen.

Sepanjang triwulan kedua 2015, defisit transaksi defisit transaksi berjalan tercatat sebesar 4,5 miliar dolar AS (2,1 persen dari PDB), lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,6 miliar dolar AS (4,3 persen). Meski begitu, penurunan defisit lebih disebabkan oleh menurunnya impor nonmigas, bukan dari meningkatnya ekspor.

Kebijakan Moneter

BI tentu tidak tinggal diam melihat pelemahan rupiah yang makin dalam. Otoritas moneter pun sudah menggelar setidaknya sederet kebijakan untuk meredam pelemahan nilai tukar. Selain melakukan intervensi di pasar valas untuk mengendalikan volatilitas nilai tukar rupiah dengan menggunakan cadangan devisa, BI juga membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Kami juga memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) guna mengalihkan likuiditas harian tenor yang lebih panjang," kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Monoter BI, Juda Agung.

Dalam operasi pasar terbuka, BI akan menyerap likuiditas perbankan yang berlebih dan menempatnya pada instrumen yang bersifat jangka panjang. Setidaknya ada 3 langkah yang diambil dalam Operasi Pasar Terbuka. BI akan mengubah mekanisme lelang Reverse Repo (RR) SBN dari variable rate tender menjadi fixed rate tender, kemudian menyesuaikan pricing RR SBN dan memperpanjang tenor dengan menerbitkan RR SBN 3 bulan.

Masih dalam Operasi Pasar Terbuka, BI akan mengubah skema lelang Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dari variable rate tender menjadi fixed rate tender dan menyesuaikan pricing serta menerbitkan SDBI tenor 6 bulan. "BI kembali menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 9 bulan dan 12 bulan dengan mekanisme lelang fixed rate tender dan menyesuaikan pricing," ujarnya.

BI jugamenurunkan batas pembelian valas tanpa pembuktian dokumen underlying transaction, dari yang berlaku saat ini 100 ribu dollar AS menjadi 25 ribu dollar AS per nasabah per bulan.

Juda menilai bahwa nilai tukar rupiah atas dolar AS sudah di luar batas kewajaran, melihat pelemahannya saat ini, menggaungkan lagi pernyataan BI bahwa rupiah saat ini di bawah nilai sebenarnya.

Kembali ke Jalur Lambat

Kebijakan devaluasi dari bank sentral China benar-benar menghantam ekonomi RI setelah didera ketidakpastian dari kebijakan bank sentral AS. Tak pelak hal itu membuat ekonomi RI kembali masuk jalur lambat.

Menteri Koordinator Perekonomian pemerintahan sebelumnya, Chairul Tanjung di masa-masa akhir jabatannya yang singkat mengatakan bahwa Indonesia memiliki siklus ekonomi tujuh tahunan. Artinya dalam perputaran waktu tersebut Indonesia diprediksi mengalami krisis ekonomi. "Terakhir krisis tahun 2008. Jadi yang akan datang antara 2015 atau 2016,” kata dia. Pertumbuhan ekonomi pada 2009 merosot menjadi 4,4 persen, dari 6 persen tahun sebelumnya.

Chairul adalah seorang pengusaha bukanlah seorang peramal. Akan tetapi kata-katanya yang diucapkan setahun lalu ketika berbicara pada Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa di Surabaya, tidak bisa dinafikan begitu saja ketika melihat situasi ekonomi saat ini.

Kebijakan otoritas China mendevaluasikan mata uangnya seperti sebuah gong penanda dimulainya tekanan ekonomi yang lebih berat bagi pertumbuhan Indonesia melanjutkan tekanan sebelumnya yang berasal dari ketidakpastian kenaikan bunga acuan di AS.

Sejak triwulan pertama tahun ini tekanan dari eksternal memang menjadi kambing hitam atas melemahnya pertumbuhan. Ekonomi yang tadinya ditargetkan tumbuh 5,7 persen, karena melihat pertumbuhan di triwulan pertama yang melempem di angka 4,71 persen, diturunkan menjadi 5,4 persen. Dan kejutan dari otoritas China akan kembali menekan pertumbuhan, meski hingga kini angka resminya belum dikeluarkan pemerintah.

Kondisi ekonomi global yang tetap kelabu terutama disebabkan kekisruhan ekonomi Yunani dan ketidakpastian kebijakan suku bunga AS, menambah beban Indonesia yang tengah tertekan oleh kejatuhan harga komoditas.

Nilai tukar sejak awal tahun tidak pernah beranjak dari level Rp13.000 per dollar, bahkan rupiah diperdagangkan mendekati Rp14.000 memasuki pertengahan kedua Agustus. Jika dirata-rata sejak awal tahun sampai 18 Agustus, kurs rupiah masih bertengger di level Rp13.152, masih jauh di atas target pemerintah pada APBN tahun ini yang dipatok Rp12.500 per dollar AS. (Indonesia pernah mencapai pelemahan nilai tukar terbesar pada Juni 1998 ketika dollar AS saat itu menyentuh Rp16.650).

Di kawasan Asia Tenggara, kurs rupiah mengalami pelemahan terparah bersama ringgit Malaysia. Hingga pekan kedua Agustus, rupiah melemah lebih dari 10 persen dari posisi awal tahun dan ringgit lebih besar lagi. Kedua negara memang tertampar melorotnya harga komoditas yang merupakan andalan ekspor selama ini.

Malaysia sepanjang tahun lalu, sudah berupaya mengurangi ketergantungannya pada minyak yang menguasai 30 persen dari pendapatan. Sementara Indonesia, meski sudah menjadi menjadi importer bersih minyak, masih mengandalkan 60 persen pendapatannya dari komoditas. Menurut indeks komoditas yang dibuat oleh majalah ekonomi ternama, The Economist, harga komoditas tidak termasuk minyak, telah menurun hampir 20 persen sepanjang tahun lalu.

Sementara itu, di sisi neraca perdagangan, situasi tak kalah mengkhawatirkan ketika pada Juli menurut pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS), angkanya surplus sebesar 1,3 miliar dollar AS. Persoalannya surplus tersebut tidak berasal dari kinerja ekspor dan impor yang meningkat. Sebaliknya, baik ekspor maupun impor justru mencatatkan kinerja terendah dalam tiga tahun terakhir.

Nilai ekspor pada Juli sebesar 11,4 miliar dollar AS atau turun 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini merupakan kinerja terburuk sejak Agustus 2012. Di sisi lain, impor mencatatkan angka 10,1 miliar dollar AS, turun 28,4 persen dibandingkan tahun lalu. 

Tekanan berlanjut ketika Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan kedua justru semakin melemah dengan hanya mencatatkan pertumbuhan 4,67 persen dibanding setahun lalu atau 3,78 persen secara triwulanan. Triwulan sebelumnya tanda-tanda pelemahan sudah terlihat dengan ekonomi hanya tumbuh 4,71 persen. dengan capaian itu, target pertumbuhan di atas 5 persen tampaknya akan seperti pungguk merindukan bulan saja.

Birokrasi Tidur

Ada beberapa hal yang menjadi catatan, kenapa ekonomi makin lamban berjalan. Namun alih-alih disebabkan faktor eksternal seperti yang sering diutarakan pemerintah, ekonom Indef, Enny Sri Hartati melihatnya dari sisi internal. Pertama, adalah peran pemerintah yang sepertinya terus berkurang.

Hingga akhir Juni, realisasi penyerapan anggaran pemerintah masih di bawah 30 persen. Akibatnya, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 2,28 persen dengan porsi yang berkurang menjadi 7,9 persen. Padahal, secara historis, rata-rata pertumbuhan konsumsi pemerintah selalu di atas 5 persen dengan porsi 8-9 persen. “Hal ini menunjukkan tidak hanya terjadi keterlambatan penyerapan anggaran, tetapi aparat birokrasi benar-benar tidur. Belanja yang digelontorkan tidak memiliki efektivitas sebagai stimulus perekonomian,” kata Enny dalam sebuah tulisan yang dipublikasikan sebuah harian nasional.

Kedua, tekanan harga kebutuhan pokok. Inflasi sepanjang April-Juni memang cukup rendah yang membuat pemerintah terbuai, seolah-olah stabilitas perekonomian terkendali. Padahal, inflasi bahan makanan pada Juni 2015 sebesar 1,6 persen. Pemerintah lupa, tingginya inflasi kebutuhan pokok pasti berimplikasi menggerus daya beli masyarakat. “Pendapatan masyarakat akan terkuras untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga tidak tersisa dana untuk mengonsumsi produk-produk industri,” ujar Enny.

Hal itu kemudian menyebabkan hal yang ketiga, yaitu terkurasnya daya beli masyarakat. Sekalipun pertengahan Juli memasuki hari raya Lebaran, sebagian besar masyarakat sudah tidak terpikir lagi untuk membeli baju, apalagi produk industri lain di luar kebutuhan pokok. “Karena pendapatan mereka sudah menyusut,” kata dia.

Keempat, sektor riil macet. Sinyal lampu kuning dan alarm tanda peringatan sebenarnya mulai menyala sejak triwulan pertama 2015, dengan sektor industri manufaktur yang hanya tumbuh 3,8 persen, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, pertumbuhan kredit pembiayaan perbankan juga terus turun. Artinya, secara keseluruhan investasi mandek. Proses produksi sektor riil tidak mampu lagi berlangsung, sebagai dampak rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini akan mengantarkan ekonomi ke jalur lambat mengingat selama ini pertumbuhan selalu didorong oleh konsumsi.

Sikap Pemerintah

Melihat kondisi itu, mau tidak mau pemerintah akan mengeluarkan jurus andalan yaitu menggelontorkan anggaran yang bisa mendongkrak pertumbuhan. Sejauh ini sektor infrastruktur terus menjadi Kartu As pemerintah ketika ditanya soal menggerakkan ekonomi.

Akan tetapi, belum apa-apa strategi itu dipandang pesimist oleh Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut pengusaha dan itu, rencana pemerintah untuk menggenjot belanja kementerian dan penyertaan modal negara (PMN) yang dititipkan melalui badan usaha milik negara (BUMN) di sisa tahun ini tidak akan cukup mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. pasalnya saat ini, pelaku ekonomi juga terdesak oleh pelemahan kurs.

"Kami sedang mendorong agar uang itu keluar dari APBN untuk proyek-proyek besar segera ditandatangani. Idealnya Agustus itu harus sudah mulai keluar semua. Tetapi untuk menjaga dollar AS, pengusaha juga harus memangkas pos pengeluaran yang tidak bersinggungan langsung dengan produksi,” ujar Sofjan.

Untuk itu, dia mendesak menteri-menteri ekonomi baru hasil reshuffle benar-benar melakukan tugasnya untuk mengendalikan nilai tukar. Hal tersebut akan mengoptimalkan belanja yang akan digenjot pemerintah. “Sebab, masih banyak barang-barang impor yang dibutuhkan para kontraktor untuk mengerjakan proyek infrastruktur pemerintah. Semakin rendah nilai dollar AS, maka akan tercipta optimalisasi anggaran,” kata Sofjan.

Hingga akhir Juli, realisasi belanja anggaran pemerintah baru mencapai Rp913,5 triliun, atau berkisar 46 persen dari total anggaran belanja yang mencapai Rp 1.984 triliun.

Menteri-menteri hasil reshuffle Agustus lalu, secara khusus ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk menstabilkan rupiah agar bisa memberi ruang bagi perekonomian untuk bergerak.

"(Tugas menteri-menteri ekonomi baru hasil perombakan) yang paling utama sekarang persoalan currency," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, sesaat setelah dilantik. Pramono adalah salah satu pejabat yang baru ditunjuk Presiden di lingkungan sekretariat negara.

Secara khusus pula, dia meminta agar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution segera melakukan koordinasi dengan menteri-menteri lainnya. Hal itu untuk menyusun langkah cepat untuk menstabilkan rupiah. Sebab, jika tidak segera diatasi, pemerintah khawatir hal itu dapat mengganggu perekonomian dalam negeri. “Itulah yang menjadi beban utama pemerintahan saat ini," kata Pramono.

Sementara itu, Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian yang baru, hasil reshuffle bulan lalu, mengatakan agar pemerintah melupakan dahulu soal pertumbuhan ekonomi. Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menegaskan, saat ini kestabilan ekonomi Indonesia jauh lebih penting ketimbang mengejar statistik pertumbuhan.

Darmin tentu bukan peramal, tetapi dia tahu bahwa target pertumbuhan tidak mungkin lagi dapat dicapai.

 ----------------------------------------

 Pertumbuhan ekonomi RI

2005       5,5

2006       5,6

2007       6,3

2008       6,0

2009       4,4

2010       6,1

2011       6,5

2012      6,23

2013       5,58

2014       5,02

2015       5,4*          

*target APBN hasil revisi