Permainan Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan sepertinya sangat sulit ditekan di Indonesia. Oleh karena itu beberapa pengamat menyarankan pemerintah untuk mengubah program pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan.

Tak sulit untuk menemui kemiskinan di Indonesia. Di kota-kota besar macam Jakarta kita bisa berpapasan dengan kemiskinan setiap saat. Potret kemiskinan bisa terlihat jelas di perempatan jalan, di dalam bis-bis kota dan di kawasan perumahan padat penduduk. Sekitar 15 tahun lalu, kita mungkin tak pernah melihat anak-anak kecil menjadi pengamen turun-naik bis kota atau berkumpul di perempatan jalan, bahkan jarang sekali ada kondektur perempuan. Akan tetapi kini pemandangan itu telah menghiasi kota-kota besar, terutama Jakarta sehari-hari.

Sebaliknya, tak sulit pula bagi kita menemukan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekitar satu setengah dekade lalu, kita mungkin masih jarang melihat mobil mewah berharga miliaran berseliweran di jalan-jalan kota besar, seperti Jakarta. Namun kini, jika kita melintas di jalan-jalan protokol ataupun kawasan-kawasan elit di Jakarta, mobil-mobil mewah seperti itu mudah sekali ditemui. Keadaan itu tidak bisa dipisahkan dengan catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengesankan. Setelah periode suram pasca krisis moneter 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat. Bahkan sejak 2008 di saat beberapa negara lain mengalami stagnasi akibat krisis global 2008, ekonomi Indonesia tetap positif

Kondisi itulah yang barangkali oleh Said Zainal Abidin, ekonom di bidang pembangunan daerah disebut sebagai sebagai growth with poverty. Pertumbuhan terus meningkat namun kemiskinan pun sepertinya tidak berkurang.

Namun hal itu tampaknya bukanlah fakta yang diyakini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pertemuan PBB untuk pembangunan berkelanjutan (Forum Rio+20) di Riocentro Convention Center, Rio De Janeiro Brazil Juni lalu, Presiden menegaskan bahwa kemiskinan di Indonesia tinggal 12,5 persen dari 24 persen pada 1998.

Dalam catatan lembaga statistik pemerintah, jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2012 juga menurun menjadi 29,13 juta orang atau 11,96 persen dari total penduduk Indonesia. Setahun sebelumnya, pada akhir Maret 2011 penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan berjumlah 30,02 juta orang atau setara 12,49 persen dari total penduduk.

Meski begitu, Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa penduduk yang berhasil melompati garis kemiskinan pada periode itu hanya berkisar 890 ribu orang atau 2,96 persen. Angka itu lebih rendah dibanding penurunan jumlah penduduk miskin dari Maret 2010 ke Maret 2011 yang mencapai 3,22 persen. Jumlah penduduk miskin pada akhir Maret 2010 ialah 31,02 juta orang.

Penyebab melambatnya penurunan penduduk miskin menurut Bank Dunia adalah karena lebih dari 50 persen penduduk yang pendapatannya melompati garis kemiskinan kembali berada di bawah garis itu pada tahun berikutnya. Ekonom Bank Dunia Vivi Alatas mengatakan kecenderungan tersebut menyebabkan laju penurunan angka kemiskinan di Indonesia semakin lambat setiap tahun. Data BPS menyatakan laju penurunan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk year on year bulan Maret turun secara bertahap dari 1,16 persen pada 2008 menjadi 0,53 persen pada 2012.

Menurut Vivi, laju yang melambat karena pendapatan yang dibutuhkan penduduk sangat miskin untuk melompati garis kemiskinan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. “Kalau dilihat, setiap tahun orang yang naik turun sama, bisa lebih dari 50 persen. Kalau sekarang sudah tidak miskin bukan berarti tahun depan tidak lagi,” lanjut Vivi.

Saat ini pemerintah menggunakan standar garis kemiskinan adalah penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp211.726 atau sekitar Rp7.000 per hari.

Sementara Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan bahwa kondisi kemiskinan di Indonesia pada kenyataannya memang bertambah buruk. Hal itu ditunjukkan oleh meningkatnya koefisien gini dari 0,38 pada Maret 2011 menjadi 0,41. Koefisien ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Angka makin mendekati 0 berarti pendapatan suatu negara makin merata, sebaliknya jika makin mendekati 1 maka pendapatannya makin timpang.

Dengan melihat angka untuk Indonesia maka bisa diartikan bahwa 20 persen dari penduduk Indonesia menguasai 48 persen pendapatan domestik bruto, sedangkan mayoritas 80 persen menguasai 52 persen pendapatan domestik bruto. Padahal, presentase penduduk miskin seharusnya turun 0,8 persen tiap ekonomi tumbuh satu persen untuk mencapai pembangunan ekonomi yang optimal. “Anggaran pemerintah untuk kemiskinan naik terus, tetapi program kemiskinan pemerintah tidak tepat sasaran,” kata Enny.

Enny berkesimpulan bahwa data kemiskinan BPS harus diragukan karena menggunakan komponen survei yang tidak realistis. Dia menjelaskan garis kemiskinan Rp267.408 untuk daerah perkotaan dan Rp229.226 untuk daerah pedesaan tidak sesuai dengan biaya hidup masyarakat sehari-hari.

Ubah Program

Vivi dari Word Bank pun menimpali bahwa angka turnover demografi yang tinggi di sekitar garis kemiskinan dibarengi oleh peningkatan koefisien gini menandakan pemerintah harus merancang program pengentasan kemiskinan yang lebih komperhensif.

Pemerintah diminta untuk merancang kebijakan yang meliputi program penanggulangan kemiskinan berbasis promosi penduduk miskin menjadi penduduk tidak miskin dan proteksi penduduk tidak miskin yang berpendapatan sedikit di atas garis kemiskinan. “Jangan terus-terusan yang sudah keluar (dari kemiskinan) masuk lagi. Pemerintah harus membuat definisi penduduk miskin yang lebih detil, bukan hanya siapa saja yang di bawah garis kemiskinan tapi siapa saja yang rentan,” kata Vivi.

Di sisi lain, pemerintah dinilai salah alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini menyebabkan tingkat penurunan angka kemiskinan tahun 2012 sebesar 0,59 persen jauh dibawah target sebesar 1 persen.

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan sesuai target yakni 1 persen tiap tahunnya, Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik dan Konsumen dari Universitas Indonesia mengatakan, ada dua faktor yang harus dipenuhi. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi nasional harus minimal 7 persen agar ketersediaan lapangan kerja akan sepadan dengan target penurunan kemiskinan. “Nyatanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di bawah itu,” tegas Agus.

Kedua adalah keseriusan pemerintah dalam pembenahan infrastruktur sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi terutama pada daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Pembangunan infrastruktur meliputi, irigasi, pembangkit listrik, jalan tol, dan lainnya. Akan tetapi yang terjadi, kata Agus justru alokasi anggaran pada perbaikan infrastruktur sangat minim.

Agus menyebutkan, untuk pembenahan infrastruktur diperkirakan butuh Rp40 triliun. “Kita punya dana tersebut. Sayangnya, dana tersebut justru lebih dialokasikan pada subsidi premium yang justru tidak dinikmati penduduk miskin," ujar Agus.

Akan tetapi apakah usulan dari para pengamat itu akan dilaksanakan pemerintah, memang sulit untuk memastikannya. Akan tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa jumlah kemiskinan di jalan-jalan kota besar seperti di Jakarta makin meningkat belakangan ini.

PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA 2004-2012:

Tahun                         Jumlah                 persen/Total Penduduk

Februari 2004          36,1 juta                     (16,66 persen)

Februari 2005          35,1 juta                     (15,97 persen)

Maret 2006               39,3 juta                     (17,75 persen)

Maret 2007               37,17 juta                  (16,58 persen)

Maret 2008               34,96 juta                  (15,42 persen)

Maret 2009               32,53 juta                  (14,15 persen)

Maret 2010               31,02 juta                  (13,33 persen)

Maret 2011               30,02 juta                  (12,49 persen)

Maret 2012               29,13 juta                  (11,96 persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berakhirnya Masa Indah

Perekonomian Indonesia diprediksi akan melemah hingga akhir tahun. BI pun menyiapkan langkah antisipasi agar pertumbuhan tetap berada bisa mencapai target.

Setiap menyebut krisis dunia yang sedang berlangsung, Indonesia selalu disebut sebagai negara yang masih kebal terhadap dampaknya. Dengan pertumbuhan yang selalu berada di atas 6 persen, Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang ekonominya selalu bisa tumbuh positif.

Namun masa-masa indah itu tampaknya akan terhenti. Situasi perekonomian zona eura dan Amerika Serikat yang tak kunjung membaik lama kelamaan juga membuat goyang ekonomi Indonesia. Padahal pada awal tahun Indonesia baru saja menerima kabar yang menggembirakan. Selain mendapatkan rating investment grade dari beberapa lembaga pemeringkat dunia, pertumbuhan ekonomi juga menyentuh level tertinggi dalam 15 tahun. Seharusnya dengan dua prakondisi itu, diperkirakan makin banyak dana-dana asing yang masuk dan memperkuat posisi rupiah.

Bank Indonesia awalnya juga optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini akan meneruskan tren gemilangnya ke level 63-6,7 persen atas dasar modal rating bagus dan juga ekspansi ekonomi yang menggembirakan tahun lalu. Namun begitu, memasuki akhir semester satu situasi mulai membuat otoritas khawatir meskipun tidak sampai membuatnya panik.

Pada triwulan pertama tahun ini, defisit transaksi berjalan mencapai 2,894 miliar dollar AS meningkat dari angka di periode sebelumnya yang menyentuh 1,577 miliar dollar AS. Malahan BI memprediksi angkanya akan makin membesar di triwulan-triwulan selanjutnya. “Defisit transaksi berjalan di triwulan kedua dan ketiga akan makin membesar. Rasio transaksi berjalan terhadap PDB akan memburuk,” kata Direktur Grup Kebijakan Moneter BI, Juda Agung.

Menurunnya angka ekspor menjadi biang keladi meningkatnya defisit transaksi berjalan itu ketika di saat yang sama impor terus meningkat. Sepanjang April-Mei, berdasarkan data BI, pertumbuhan ekspor tahunan ke beberapa negara tumbuh negatif, kecuali ekspor ke China yang melambat. Bahkan pertumbuhan negatif itu terjadi di seluruh komoditas ekspor, kecuali batubara dan makanan olahan.

Di sisi lain, angka impor terus menunjukkan kenaikan. “Angkanya masih tinggi karena konsumsi di dukung oleh kelas menengah yang semakin kuat,” kata Juda. Peningkatan impor terutama terlihat pada barang modal untuk penunjang pembangunan infrastruktur, sektor telekomunikasi dan transportasi, disamping juga barang konsumsi khususnya kendaraan bermotor.

Menurut data BI, selama April-Mei total impor naik 30 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Impor barang modal naik 46,2 persen, sedangkan impor bahan baku naik 23,2 persen. Ada pun barang konsumsi naik 30 persen.

Impor kendaraan bermotor untuk penumpang yang dikategorikan sebagai barang konsumsi naik 66 persen sedangkan kendaraan bermotor untuk barang yang dikategorikan sebagai barang modal, naik 150,4 persen.

Tanda-tanda itu sejatinya sudah terlihat, terutama pada nilai tukar rupiah. Sejak awal Februari, nilai tukar rupiah mulai meninggalkan level terkuatnya di kisaran Rp8.800-8.900 per dollar AS dan hinggap di level Rp9.440 per dollar AS pada pekan terakhir Juli. Itu artinya rupiah sudah melemah lebih dari 5 persen. Pelemahan itu merupakan yang tertinggi di antara dollar Singapura dan ringgit Malaysia.

Malahan kabarnya investor mancanegara sudah mulai khawatir bahwa perekonomian Indonesia akan masuk pada fase pelemahan. Apalagi beberapa kebijakan pemerintah dan bank sentral dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi investor yang membuat pemilik modal itu enggan bertahan.

Bank Indonesia menerapkan kebijakan repatriasi ekspor yang memaksa dana-dana dollar AS yang selama ini “nyangkut” di Singapura balik ke rumah. Kebijakan ini buat Indonesia sangat jitu untuk menarik dollar AS ke dalam negeri dan memperkuat cadangan devisa. Namun bagi investor, hal itu dibaca sebagai pertandan Indonesia akan menghapus kemudahan dalam memindahkan dana-dana dari Indonesia jika terjadi krisis.

Beberapa pengelola modal-modal kakap internasional mengaku telah menarik dananya dari pasar obligasi karena menganggap lingkungan investasi di Indonesia tidak lagi dinilai baik. Lembaga pemeringkat Moody’s mempertahankan peringkat investment grade Indonesia pada bulan lalu terutama karena pertumbuhan yang kuat dan utang pemerintah yang rendah. Meski begitu, pengumuman yang dikutip dari kantor berita asing itu mengatakan bahan kegagalan mengurangi subsidi bahan bakar bisa menimbulkan risiko untuk neraca fiskal dan perdagangan.

Revisi Pertumbuhan

Bank Indonesia tampaknya sadar betul bahwa keadaan yang dihadapi perekonomian Indonesia ke depan tidaklah bertambah baik. Oleh sebab itulah regulator memutuskan untuk merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 6,1-6,5 persen dibandingkan target sebelumnya yang ditetapkan 6,3-6,7 persen.

Darmin Nasution, Gubernur BI, mengatakan melemahnya perekonomian dunia akhirnya mulai berdampak pada kinerja sisi eksternal perekonomian Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya.“Dengan menurunnya kinerja ekspor, pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga diprakirakan tumbuh lebih rendah yaitu sebesar 6,3 persen dan berada pada kisaran 6,1–6,5 persen pada 2012 dan 6,3–6,7 persen 2013,” kata dia.

Sebelumnya Bank Dunia sudah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2012 dari 6,2 persen menjadi 6,1 persen akibat berlanjutnya perlambatan ekonomi global dan dampak buruk lonjakan harga minyak dunia terhadap anggaran negara.

Kondisi perekonomian China menjadi penyebab terbesar pelemahan ekonomi nasional. Ekonomi negara Tirai Bambu itu pada kuartal kedua tahun ini melesu dibandingkan kuartal sebelumnya. Penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal kedua disebut sebagai yang terburuk dalam tiga tahun terakhir. 

Data yang dikeluarkan biro statistik China bulan lalu, menunjukkan perkembangan ekonomi China pada April-Juni tahun ini hanya tumbuh sebesar 7,6 persen. Padahal, kuartal sebelumnya mencapai 8,1 persen dan kuartal keempat 2011 menembus 8,9 persen.

Berdasarkan catatan BI, lebih dari 80 persen komoditas yang diekspor ke China berupa produk primer, seperti batu bara dan CPO, yang dalam lima bulan pertama tahun ini tumbuh melambat akibat perlambatan permintaan riil dan penurunan harga.

“Dampak tidak langsung dari ekonomi China memang perlu diwaspadai,” kata Juda Agung dari BI. Menurut dia, perekonomian Indonesia makin tergantung dengan China. Selama ini ekspor Indonesia ke China banyak digunakan untuk kebutuhan domestik terutama untuk konsumsi. Oleh karena itu kata dia, jika perekonomian membaik maka ekspor Indonesia akan ikut membaik.

Namun begitu, BI tidak tinggal diam. Juda mengatakan bahwa regulator menyiapkan beberapa kebijakan untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi. Dari sisi nilai tukar, BI akan menjaga pergerakannya agar tidak terlalu terapresiasi. Sementara untuk pengelolaan cadangan devisa BI juga menyiapkan penempatan yang lebih aman. “Harus hati-hati dalam menggunakan cadangan devisa yang ada, kalau tidak maka defisit akan makin membesar,” tambah dia.

BI berencana menginvestasikan sebagian cadangan devisa dalam bentuk yuan, agar saat dollar AS dan euro melemah pasokan dollar AS miliknya tidak ikut-ikutan menyusut. Perjanjiannya sendiri sudah diteken dua bulan lalu.

“Dengan pasar uang antar bank di China mencapai rata-rata 21,36 triliun yuan, untuk long term hal ini bisa mengurangi tekanan defisit neraca pembayaran karena volume perdagangan kita dengan China adalah yang terbesar,” kata M Syukran, analis dari Bank Danamon.

Pertarungan Junior Melawan Senior

Ketua Komisioner OJK akan terpilih pada akhir bulan ini. Dua nama yang bakal bertarung adalah pejabat BI dan mantan pejabat BI.

Saat kecenderungan negara-negara di dunia memperkuat posisi bank sentralnya setelah pengalaman dua krisis sejak 1997, Indonesia malah mempreteli kewenangannya dengan mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika tak ada aral melintang, lembaga itu akan lahir dalam hitungan bulan dengan setelah terpilihnya jajaran pimpinan pada akhir bulan ini. OJK adalah lembaga yang akan menjadi pengawas seluruh lembaga keuangan di Indonesia yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Lembaga itu berwenang untuk menutup lembaga keuangan jika dinilai akan berisiko merusak sistem keuangan. Bayangkan saja, begitu berdiri, OJK sudah mengelola dan mengawasi perputaran uang sekitar Rp7 ribu triliun yang terdiri dari omzet perbankan Rp3.000 triliun, omzet pasar modal Rp 3.000 triliun dan asuransi serta lain lain mencapai Rp 1.000 triliun. Karena besarnya wewenang lembaga itu, maka wajar jika semua pihak berharap yang memimpin nantinya adalah orang yang mampu, berpengalaman dan memiliki sense of crisis. Saat ini nama yang kemungkinan menduduki posisi Ketua Dewan Komisioner OJK ada dua orang, yaitu Muliaman Darmansyah Hadad dan Achjar Iljas. Nama pertama adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia yang masih menjabat dan nama selanjutnya Deputi Gubernur yang sudah tak menjabat lagi. Muliaman merupakan Deputi Gubernur Bank Indonesia termuda saat diangkat pertama kali pada 22 Desember 2006. Jebolan Master of Business dari Harvard University, John F Kennedy School of Goverment, AS ini kembali dipercaya menjabat untuk periode kedua pada 21 Desember 2011. Kariernya di otoritas moneter terbilang lancar. Muliaman mengawali kariernya sebagai staf umum di Kantor Bank Indonesia Mataram tahun 1986. Senior Sri Mulyani di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini merupakan penerima beasiswa ikatan dinas BI. Cukup lama berada di lapisan tengah struktur BI, pada 2004 ia dipercaya menduduki jabatan Kepala Biro Sistem Stabilitas Keuangan BI. Pada tahun itulah BI merilis lansekap perbankan Indonesia yang dikenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Perannya dalam penyusunan API terbilang signifikan. Setelah itu, kariernya melesat lebih cepat. Dia diangkat menjadi Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI pada 2005 dan setahun kemudian menjadi Deputi Gubernur BI hingga sekarang . Di sela-sela kesibukannya, dia masih menyempatkan diri mengajar di beberapa perguruan tinggi, termasuk UI dan STIE Indonesia Banking School. Sementara itu Achjar yang merupakan senior Muliaman di BI merupakan kandidat yang tertua setelah I Wayan Agus Mertayasa, mantan bankir yang dicalonkan menjadi wakil ketua di lembaga itu. Achjar bergabung pertama kali bergabung dengan BI pada tahun 1975 sebagai staf. Masa kerja 27 tahun di BI berakhir pada tahun 2002 dengan jabatan terakhirnya sebagai Deputi Gubernur bidang moneter, hukum, dan kredit. Sebelum bergabung dengan BI, Pria kelahiran Maninjau, Sumatera Barat ini sempat bekerja di Bank BNI selama 7 tahun dan Citibank Jakarta selama setahun. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu dari dua Deputi Gubernur BI yang tak mengundurkan diri pada November 2000. Saat 5 Deputi Gubernur lainnya mengumumkan pengunduran diri sesuai pertemuan dengan komisi IX DPR terkait pengucuran Bantuan Likuiditas BI (BLBI) terhadap bank-bank yang kolaps akibat Krisis Moneter 1997, Achjar tetap bertahan pada posisinya. Saat itu, Achjar menjabat Direktur II Bidang Kredit BI, posisi yang dianggap cukup menentukan dalam pengucuran bantuan tersebut.


Muda vs Pengalaman
Hitung-hitungan terpilihnya salah satu dari dua kandidat jelas tidak bergantung semata pada kemampuan teknis dan pengalaman. Karena keduanya akan melewati penilaian dari DPR maka hitung-hitungan politik tak bisa diabaikan begitu saja. Baik Muliaman maupun Achjar memang tidak terlibat aktif di partai politik. Meski demikian kedekatan mereka dengan partai politik bisa terlihat dari beberapa indikator. Semasa kuliah di Universitas Indonesia, Muliaman merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Islam dan sempat menjadi Ketua Koordinator Komisariat (Korkom) HMI UI. Meski tidak bisa jadi patokan namun, alumni HMI saat ini banyak bernaung di bawah Partai Golkar yang tidak terlepas dari adanya Akbar Tandjung, yang bekas Ketua HMI, di partai itu. Saat kematian ayahnya pada November 2011 lalu, beberapa politis Golkar ikut datang berbela sungkawa, di antaranya adalah Ade Komaruddin. Kemampuan politik Muliaman juga terbukti dengan sedikitnya serangan terhadap dirinya terkait bailout Bank Century pada tahun 2008. Padahal Muliaman adalah Deputi Gubernur Bidang Penelitian dan Pengaturan Perbankan yang melakukan perubahan atas PBI mengenai bank yang berhak menerima fasilitas pinjaman jangka pendek dengan ketentuan rasio modal minimum (CAR) positif dari semula minimum 8 persen. Dan Bank Century merupakan satu-satunya bank yang menggunakan PBI tersebut. Sementara itu, Achjar juga bukannya tak punya kekuatan. Bahkan posisinya terbilang kokoh dalam permainan intrik politik nasional. Namanya dua kali disebut kasus restrukturisasi perbankan Indonesia, yakni keterlibatannya pada pengucuran BLBI 1998 dan proses akuisisi Chinkara di Bank Century yang dituduh melarikan aset pada kasus bailout Bank Century 2008. Posisinya di Muhammadiyah membuatnya dekat dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Dia juga didukung kalangan bankir senior dalam pemilihan Dewan Komisioner OJK. Kekurangannya hanyalah usianya yang sudah terlalu tua dan harus berhadapan dengan Muliaman. Meski demikian, banyak pihak yang mengatakan bahwa Muliaman lebih berpeluang terpilih. Mungkin benar kata Koordinator Indonesian Corruption Watch, Danang W Mudiarto, bahwa lembaga yang akan menjadi super body itu seharusnya diisi oleh orang-orang muda. "Jangan sampai OJK menjadi panti jompo atau diisi oleh para pensiunan. Yang sebaiknya akan pensiun, lebih baik pensiun saja. Kan negara juga pasti memberi uang pensiun. Harusnya diisi orang-orang muda yang bersemangat tinggi," kata Danang. Presiden telah mengirimkan 14 nama untuk mengisi jabatan di OJK kepada DPR. Mereka berasal dari BI sebanyak 4 orang dan dari Bapepam-LK 2 orang, Kementrian Keuangan, 1 orang dan bankir Bank Mandiri 3 orang. Sisanya berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Karena lembaga ini pertama kali berdiri, tentunya ada harapan yang sangat besar dari publik agar orang-orang yang mengisi jabatan merupakan calon terbaik. Sekali salah maka selamanya akan diingat orang. Maka dari itu kita berharap semoga yang terbaik dan yang muda yang menang.

BI dan April Mop

Bank sentral tampaknya harap-harap cemas menunggu bulan April. Maklum, pada bulan itu kebijakan yang akan mendorong tingkat inflasi ke atas ini akan digulirkan pemerintah. Nilai tukar rupiah juga memberi ancaman tersendiri.



April Mop, atau dikenal dengan April Fools' Day, diperingati setiap tanggal 1 April setiap tahun. Pada hari itu, tipu-menipu serta aksi menjahili orang lain dianggap sesuatu yang dibolehkan sebagai sebuah lelucon semata. Kebiasaan membohongi teman dan anggota keluarga ini dengan tujuan mempermalukan mereka, diduga menyebar dari Prancis lalu ke Inggris dan Skotlandia, kemudian akhirnya ke Amerika setelah banyak orang Eropa beremigrasi ke sana.
Akibat dari kebiasaan ini, tak jarang kejadian yang justru nyata, tapi karena terjadi pada 1 April, dianggap sebagai berita bohong.
Nah, sepertinya Bank Indonesia sedang menyiapkan diri supaya tidak menjadi korban April Mop. Pada bulan April yang juga menjadi pembuka periode kuartal kedua, memang ada beberapa hal yang tampaknya bisa membuat adrenalin bank sentral bergolak.
Pertama adalah rencana pemerintah untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hanya untuk masyarakat berpendapatan rendah mulai April. Caranya dengan melarang kendaraan pribadi untuk mengonsumsi bensin jenis premium.
Rencana itu tak pelak akan menggandakan pengeluaran masyarakat karena jika sebelumnya para pemilik kendaraan bisa membeli bensin seharga Rp4.500 per liter, maka setelah April bensin yang boleh dikonsumsi harganya Rp8.350 per liter. Bahkan harganya bisa naik lagi jika harga minyak internasional bergolak.
Kebijakan itu tentu akan mengangkat inflasi karena akan memicu harga-harga barang lain untuk naik. Kondisi inilah yang tidak diinginkan Bank Indonesia. Maka dari itu, bank sentral memutuskan untuk tidak mengubah suku bunga acuan di level 6,00 persen. Langkah ini adalah yang pertama kali setelah dua bulan berturut-turut otoritas menurunkan BI Rate dengan total 75 basis poin.
Bank sentral tentunya sudah mempertimbangkan segala aspek dari kebijakan harga pemerintah (administered price) itu, bahkan jika kebijakan itu tidak diambil sekalipun. BI menetapkan pencapaian inflasi tahun ini dengan asumsi tanpa pembatasan BBM mencapai 4,5 persen dengan ruang kenaikan maksimal hingga 5,5 persen. Gubernur BI Darmin Nasution pun mengakui, dengan angka itu, pantasnya policy rate memang turun.
Namun demikian dewan gubernur memiliki analisis lain. Jika bulan lalu BI Rate diturunkan menjadi 5,5 persen misalnya, kemudian inflasi setelah kebijakan pembatasan BBM itu lebih besar dari yang diperkirakan maka tentunya BI harus merespons dengan kembali menaikkan BI Rate.
Penetapan bunga acuan yang terlalu cepat turun-naik seperti roller coaster itu bukanlah kebijakan yang diharapkan untuk diterapkan oleh bank sentral. “Dengan pembatasan subsidi pun kita masih ada cukup ruang sehingga tidak perlu naik atau turun. Kalau (BI rate) turun sekarang dan kemudian inflasi karena kebijakan pembatasan BBM subsidi naik 5,4-5,6 persen sementara BI Rate sudah di 5,5 persen, masa beberapa bulan lagi naik lagi, ya tidak benar itu,” jelas Darmin.
Regulator hingga kini masih yakin bahwa inflasi tidak akan menyentuh level yang dianggap membahayakan. Berdasarkan hitung-hitungan BI, kebijakan pembatasan BBM pada April nanti hanya akan berdampak pada inflasi sebesar 0,7 persen atau paling tinggi sebesar 0,94 persen.
Sehingga kalau ditambah dengan proyeksi inflasi tahun ini di level 4,5 persen maka angka inflasi akan menyentuh kisaran sebesar 5,22 persen atau paling parah hanya akan berada di level 5,44 persen. Sepanjang tahun lalu, inflasi berada di tingkat 3,79 persen karena terjaganya inflasi bahan pangan dan minimnya kenaikan harga dari administered price. Padahal tahun 2010, angka inflasi masih 6,96 persen.
Biarpun begitu, bank sentral tentunya tidak ingin bertindak ceroboh dan menganggap enteng kemungkinan naiknya inflasi lebih besar dari perkiraan. Peluang naiknya melampaui ekspektasi BI memang cukup terbuka mengingat minimnya persiapan pemerintah dalam menerapkan kebijakan pembatasan BBM.
Sebagaimana diketahui, seiring dengan pembatasan itu pemerintah juga mendorong masyarakat untuk menggunakan bahan bakar gas (BBG) yang harganya lebih murah. Namun hampir semua kendaraan yang beredar di Indonesia tidak memiliki penampung bahan bakar yang cocok dengan BBG, sehingga dibutuhkan sebuah alat yang bernama converter kit. Saat ini harga alat itu masih sangat mahal berkisar antara Rp9 juta hingga 15 juta.
Di sisi lain, minimnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Indonesia juga akan membuat rencana itu makin sulit direalisasikan dalam jangka pendek. Saat ini baru terdapat 10 SPB di wilayah Jabodetabek, dengan sembilan stasiun lagi yang tengah dibangun.
Ancaman Nilai Tukar
Oleh karena itu wajar kiranya jika BI terus menjaga kewaspadaannya dalam mengawasi situasi jika tak mau inflasi bergerak di luar kendali. Di samping inflasi karena kebijakan pembatasan BBM, yang tidak kalah menakutkan bagi BI adalah kemungkinan naiknya nilai tukar sepanjang triwulan pertama tahun ini.
Penyebabnya apalagi selain hiruk pikuk kondisi Eropa yang hingga awal tahun ini belum juga tenang. Beberapa negara Eropa malahan kembali bergejolak terkait rencana pengetatan anggaran lanjutan.
Ketidakpastian yang masih menghantui negara-negara zona mata uang euro itu akan membuat nilai tukar rupiah tertekan. Bahkan pejabat bank sentral memprediksi tekanan itu akan terjadi hingga Maret. Akan tetapi memasuki April, kondisi pasar uang diperkirakan akan lebih tenang.
“Uncertainty yang ada terutama di triwulan pertama 2012. Di triwulan kedua sudah mulai mereda dengan tekanan tak seberat triwulan pertama. Karena pasar meyakini kondisi Eropa membaik,” kata Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo.
Selama Desember 2011, nilai tukar rupiah memang mengalami tekanan pelemahan yang dipicu oleh tingginya permintaan valuta asing di akhir tahun. Untuk keseluruhan tahun 2011, rata-rata nilai tukar rupiah mengalami apresiasi meski penguatannya tertahan oleh tekanan depresiatif pada semester kedua.
Tertahannya tren penguatan rupiah tersebut terkait dengan kebutuhan valas di pasar domestik dan imbas meningkatnya faktor risiko global yang diakumulasi oleh berlarutnya krisis utang Eropa dan perekonomian AS yang masih lemah.
Rata-rata, rupiah menguat sebesar 3,56 persen (year on year) ke level Rp 8.768 per dollar AS dari posisi Rp9.080 per dollar AS pada tahun 2010. Namun secara point to point, rupiah melemah 0,64 persen (yoy) dan ditutup pada level Rp 9.068 per dollar AS di akhir tahun 2011.
Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tahun ini diperkirakan masih bergantung dari seberapa cepatnya resolusi yang terjadi di Eropa. Namun pada akhir tahun ini, nilai tukar rupiah rata-rata diyakini akan tetap bisa menguat.
Menurunnya peringkat utang beberapa negara di Eropa akan membuat investor kembali akan mengalihkan dana-dananya ke negara yang aman seperti Indonesia. Awal tahun ini lembaga pemeringkat seperti Standard & Poor's (S&P) menurunkan rating utang sembilan negara uni Eropa (UE) yaitu Prancis, Austria, Spanyol, Italia, Portugal, Siprus, Malta, Slowakia dan Slovenia.
Fitch Ratings, lembaga lainnya diperkirakan akan mengambil langkah yang sama. “Mata uang domestik akan kembali menguat terhadap dolar AS ditengah sentimen negatif pemangkasan peringkat negara Eropa,” ujar analis Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih.
Di lain sisi, meningkatnya arus modal masuk itu akan menambah cadangan devisa sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah. Hingga Januari cadangan devisa RI mencapai 110 miliar dollar AS dan dinilai masih cukup untuk jaga stabilitas rupiah.
Kendati demikian, hal itu tidak menghapus kewaspadaan bank sentral atas rupiah seperti juga kewaspadaannya atas tingkat inflasi. Namun jika inflasi tetap melonjak dan nilai tukar tetap tertekan maka harapannya kedua hal itu hanya April Mop belaka.

Deja Vu 2008

Keputusan BI menurunkan suku bunga acuan ke level yang sama saat mengelola dampak krisis 2008 bisa dianggap sia-sia jika suku bunga kredit enggan menciut. Padahal BI membutuhkan bank untuk menurunkan suku bunga kredit demi menjaga target pertumbuhan ekonomi.

Pengalaman memang selalu menjadi guru yang paling bermanfaat dan Bank Indonesia benar-benar memahami hal itu. Setidaknya bank sentral ingin menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pedoman untuk mengantisipasi kondisi saat ini.
Di saat sebagian besar pengamat memprediksi bahwa suku bunga acuan akan bertahan setidaknya hingga Oktober ini, Bank Indonesia ternyata memangkasnya lebih cepat. Keputusan memangkas suku bunga 25 basis poin bulan lalu mengakhiri delapan bulan berturut-turut dipertahankannya BI Rate sekaligus membawanya ke level yang sama pada Agustus 2009.
Situasi ekonomi global menjadi landasan utama otoritas mengambil langkah pemangkasan BI Rate. Ekonomi kawasan Eropa dan AS yang masih limbung dan belum menampakkan perbaikan signifikan membuat BI khawatir hal itu akan menurunkan kinerja perekonomian Indonesia.
Selama September lalu, pasar keuangan Indonesia goncang yang ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Hal itu kemudian diikuti oleh volatilitas yang cukup tinggi di pasar modal Indonesia dalam kurun waktu sebulan terakhir akibat kekhawatiran akan terjadinya krisis utang yang menimpa beberapa negara Eropa dan AS.
“Dewan Gubernur terus mewaspadai tingginya risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global serta kecenderungan menurunnya kinerja perekonomian global akibat permasalahan utang dan fiskal di Eropa dan AS,” tulis BI dalam siaran pers.
Penurunan kinerja ekonomi global dinilai akan menurunkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Indonesia. Tahun ini pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan dapat mencapai 6,6 persen. Selain itu, pergerakan harga-harga yang dinilai cukup jinak juga memberikan optimisme tersendiri bagi BI saat memutuskan untuk menurukan bunga acuan. Inflasi tahun ini diyakini tak akan melebihi 5 persen.
Keadaan saat ini memang mirip –meskipun tidak bisa dikatakan persis sama– dengan yang dihadapi BI pada 2008. BI saat itu masih berada di dalam bayang-bayang dampak krisis subprime mortgage yang episentrumnya berada di AS. Tak pelak BI saat itu menghadapi risiko pelemahan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pada 2009, ekonomi nasional tumbuh di angka 4,3 persen. Uniknya lagi, realisasi inflasi 2009 juga mirip dengan yang diyakini oleh otoritas yaitu tak akan lewat dari 5 persen.
Sekadar catatan, sejak Februari 2011, BI mempertahankan BI Rate di level 6,75 persen dan memangkas 0,25 persen bulan lalu menjadi 6,5 persen. Sebelumnya, selama 18 bulan sejak Agustus 2009, BI telah menahan suku bunga acuan di level 6,5 persen. Sementara, sepanjang 2009 itu, BI Rate telah diturunkan sebesar 300 basis poin sebelum akhirnya bertahan di level 6,5 persen.
Sayangnya, langkah dramatis bank sentral sepanjang 2009 lalu itu belum bisa membuat bank ikut menurunkan suku bunga kreditnya. Bank masih ogah-ogahan mengikuti langkah BI sehingga bunga kreditnya masih berkisar antara 13,5 hingga 16 persen.
Hal itu tentunya tidak diinginkan BI saat mengambil langkah menurunkan suku bunga acuan kali ini. Apalagi bank mulai April tahun ini sudah diwajibkan mencantumkan besaran suku bunga dasar kredit (SBDK) sehingga nasabah bisa mengetahui secara langsung.
Namun tetap saja kekhawatiran jikalau bank masih tetap keukeuh dengan kemauannya sendiri tetap muncul. Dan kemungkinan itu tentu tidak diinginkan karena akan membuat yang ditakutkan bank sentral mengenai risiko pelemahan pertumbuhan menjadi nyata.
Ekonom dari Universitas Atma Jaya A Prasetyantoko mengatakan, keputusan bank sentral yang cukup diluar dugaan tersebut memang bisa diterima mengingat rendahnya tingkat inflasi serta fundamental ekonomi domestik yang kuat. Meski demikian, langkah tersebut perlu segera diikuti dengan adanya penurunan suku bunga kredit pinjaman oleh kalangan perbankan demi makin menggeliatkan sektor riil.
"Keputusan BI turunkan suku bunga bisa diterima. Sekarang tinggal bagaimana bank-bank menyikapi penurunan BI Rate ini. Seharusnya mereka merespons dengan menurunkan suku bunga kredit untuk menggenjot sektor riil," kata Prasetyantoko.
Keberanian perbankan menurunkan tingkat bunga pinjaman kredit di samping akan membantu bergeraknya sektor riil, juga akan memperingan para pengusaha dan mengurangi risiko kredit macet. Pasalnya, bunga kredit yang diterima para pengusaha tahun ini masih berkisar di double digit dengan rata-rata 13 persen-16 persen per tahun. “Tingkat suku bunga tersebut tergolong mahal mengingat biaya dana (cost of fund) perbankan yang hanya sekitar 6 persen,” tambah Prasetyantoko.
Respons Perbankan
Akan tetapi kalau melihat tanggapan pengelola perbankan soal penurunan BI Rate seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini. Dalam hitung-hitungannya, kebijakan otoritas perbankan itu akan mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan.
Selanjutnya penurunan bunga pinjaman itu akan menekan biaya suku bunga bagi pelaku usaha yang bisa memicu berjalannya perekonomian lebih cepat. "Efek baik bagi indonesia. Saya melihat positif saja, dengan penurunan BI Rate ini. Mudah-mudahan ekonomi lebih bergairah, fungsi intermediasi lebih bergairah, maka perkembangan ekonomi indonesia lebih baik," ujar Zulkifli.
Dan menurut dia lagi, BI dan sekaligus sektor keuangan Indonesia akan bisa melewati ancaman krisis dari Eropa tahun ini sebagaimana juga dibuktikan pada krisis 2008.
“Ekonomi Indonesia lebih kuat karena 60 persen berbasis domestik, jadi kalau ada impact dari perkembangan di Eropa, AS, dan perlambatan ekonomi di China, tidak terlalu besar. Krisis ekonomi makro kali ini lebih kecil dibanding 2008 lalu," jelas Zulkifli.
Tidak berbeda jauh dengan bank beraset terbesar itu, BCA juga menyatakan bahwa langkah BI akan mendorong bank menurunkan suku bunga. Kebijakan memangkas bunga kredit mengikuti keputusan BI itu akan berdampak langsung pada kinerja pembiayaan dan meningkatkan fungsi intermediasi bank. Meski demikian, skenario itu sangat tergantung dari kualitas pendanaan yang dimiliki masing-masing bank.
"Kita (BCA) lihat dulu. Kita banyak di tabungan dan giro jadi tidak terlampau banyak dari deposito. Bunga turun itu positif. Seperti KPR (kredit pemilikan rumah) saja kita sudah tawarkan bunga 7,5 persen. hasilnya, permintaan langsung per regional naik 38-60 persen. Bunga murah, masyarakat yang mampu mencicil semakin banyak, semakin banyak rakyat sejahtera memiliki rumah, jadi secara umum positif bunga turun," kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiatmadja.
Survei yang dilakukan BI memang menunjukkan bahwa kalangan perbankan optimistis permintaan kredit baru pada kuartal ketiga 2011 meningkat dibandingkan kuartal kedua 2011. Meskipun dari segi laju pertumbuhan, lebih lambat dibandingkan kuartal kedua 2011. Pertumbuhan kredit (outstanding) pada 2011 diperkirakan sebesar 20,5-22,3 persen.
Akan tetapi, ekonom Indef Aviliani tidak terlalu yakin bahwa pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh BI akan menurunkan suku bunga kredit semua bank. "Dari sektor perbankan, aliran dana tidak akan merata, bank-bank kecil akan tetap memberikan bunga tinggi," kata dia.
Perebutan dana dinilai Aviliani masih akan terjadi dan akan menahan bank untuk menunjukkan keberaniannya mengurangi keuntungan dari suku bunga yang tinggi. Faktor inilah yang akan menghambat transisi kebijakan BI terhadap sektor riil dan pertumbuhan ekonomi. Jika ini yang kemudian terjadi maka tidak ada pelajaran penting yang bisa dipetik dari pengalaman 2008.

Buruk Citi, Perbankan Dibelah

Langkah BI menghentikan layanan private banking dari semua bank dianggap sebagai kebijakan yang gebyah uyah. Meski begitu, dengan kebijakan itu BI menemukan bahwa semua bank ternyata tidak siap meluncurkan layanan tersebut baik dari dilihat dari sistem maupun SDM.


Kejadian yang menimpa Citibank benar-benar menampar muka industri dan otoritas perbankan. Sampai-sampai organisasi bank swasta terbesar di Indonesia harus meminta maaf kepada masyarakat dan nasabah. Bahkan kejadian itu memaksa otoritas perbankan memperketat aturan, bukan hanya untuk Citibank tapi untuk seluruh perbankan.
Tiga bulan setelah kasus pembobolan Citibank oleh pegawai private banking-nya–yang tentunya sekarang sudah diberhentikan– terkuak , Bank Indonesia memrintahkan seluruh bank untuk memoratorium sementara layanan khusus itu.
Seluruh layanan khusus bank untuk nasabah premium yang saat ini berjumlah 23, tidak boleh menjaring nasabah baru selama sebulan terhitung awal bulan lalu. Bank boleh menarik nasabah baru yang masuk kategori high networth individual, namun tidak menggunakan layanan premium tersebut.
Bankjuga harus menyempurnakan dan memperbaiki sistem, prosedur dan sarana yang menunjang layanan wealth management itu seperti ketersediaan kamera CCTV, voice recorder, dan kamera SDI (serial digital interface) dalam waktu 1 bulan.
Industri perbankan terbengong-bengong karena menganggap keputusan itu akan menahan potensi pendapatannya. Saat ini hampir seluruh bank-bank besar memiliki layanan private banking yang menggaet nasabah berkantong tebal dengan setoran awal minimal Rp500 juta-Rp 1 miliar. Perbankan tentu tidak ingin kehilangan potensi fee-based income besar dan juga sumber dana berbiaya murah. Dan survey dari HSBC pada 2010 mengatakan hampir 95 persen dana nasabah kaya Indonesia diinvestasikan pada deposito. Sementara berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jumlah rekening dengan kisaran nilai simpanan lebih dari Rp500 juta-Rp1 miliar mencapai 291 ribu rekening.
Ambil contoh layanan private banking di bank beraset terbesar, Bank Mandiri. Jumlah nasabah prioritas dari bank tersebut ada sekitar 50 ribu pada 2010. Layanan yang di bank tersebut dinamakan Mandiri Prioritas mensyaratkan minimal simpanan nasabah Rp500 juta. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan nasabah Mandiri Prioritas mencapai 66,67 persen. Potensi pasar tentu kian besar jika memasukan rekening dengan nilai simpanan di atas Rp1 miliar yang mencapai 245 ribu rekening.
Maka itu tidak mengherankan jika kalangan perbankan menggerutu atas keputusan BI menghentikan layanan private banking meski hanya sebulan. "Ada satu kasus jangan dihukum seluruh industrinya 23 bank, karena ini tidak adil, relatif tidak adil," begitu kata Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono.
Kegusaran Sigit memang beralasan karena layanan priority banking tengah diminati oleh banyak nasabah di Indonesia yang jumlah orang kayanya selalu meningkat dan ditandai naiknya pendapatan per kapita menembus 3.000 dollar AS per tahun. Nasabah-nasabah ini biasanya ingin dilayani lebih baik, lebih private, seperti tidak perlu mengantri, mengambil uang tanpa melalui ATM, pokoknya diurusi semua masalah keuangannya.
Oleh karena itu seperti dikatakan Komisaris Bank BCA itu, janganlah ketika terjadi pembobolan di satu bank yakni Citibank, BI menggeneralisir kalau perbankan di Indonesia tidak aman, sehingga 23 bank lainnya terkena getahnya.
Kehilangan Momentum
Seperti yang diputuskan BI, masa moratorium weallth management akan berakhir pada 2 Juni. Akan tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa kebijakan itu akan selesai atau diperpanjang. Yang jelas akibat moratorium layanan private banking itu, bisnis perbankan pada divisi itu praktis terhenti dan potensi tambahan pendapatan dari fee-based income tersendat. Padahal kesempatan bank-bank nasional mengambil celah pasar dan perpindahan nasabah setelah terjadi pembobolan di Citibank yang notabene adalah bank asing sangat terbuka. Selama ini diakui atau tidak, wealth management dari bank asing–khususnya Singapura–memang lebih maju karena lebih terbukanya channel kepada instrumen-instrumen keuangan global yang dimiliki bank tersebut.
Nasabah kakap pemilik dana besar tentunya membutuhkan produk khusus yang membawa inovasi varian dan layanan berkelas serta menguntungkan. Tak mengherankan jika pada akhirnya nasabah memilih bank asing.
Lembaga riset AC Nielsen pernah mengumumkan hasil penelitiannya bahwa nasabah kaya Indonesia cenderung untuk menempatkan dananya di Singapura. Atas alasan itulah bank-bank dari negeri jiran itu berbondong-bondong membuka cabang di Jakarta. Buktinya, lihat saja UBS, DBS dan beberapa bank lain yang sudah mengakuisi bank lokal mempunyai layanan private banking.
Kini peluang itu tertutup karena BI memukul rata hukuman meski pembobolan dana terjadi pada layanan Citigold milik bank asal AS, Citibank.
Alwas K Yarman dari Jakarta Private Bankers Club, mengatakan bahwa semestinya hanya bank yang berbuat salah yang dihukum. Alwas yang juga pengelola layanan wealth management di salah satu bank di Jakarta mengungkapkan bahwa saat ini semua bank yang memiliki layanan tersebut harus selalu memberikan laporan ke BI terkait private banking.
Sementara itu, dengan memanggil para pengelola layanan tersebut BI selain melakukan pemeriksaan tampaknya ingin mendapatkan masukan dari pelaku terkait aturan wealth management yang tengah disiapkan. Kabarnya aturan tersebut akan diluncurkan pada bulan ini dan akan menekankan pada prinsip prudensial. Dengan kata lain, regulasi yang akan terbit akan memastikan prinsip-prinsip kehati-hatian terutama dalam layanan private banking diterapkan oleh bank.
Selama ini dalam pelaksaan wealth management BI menilai bank kurang mengimplementasikan prinsip kehati-hatian yang bisa dilihat dari tidak dijalankannya standard operation procedure (SOP) yang baik oleh bagian operasional sebagai first of line of defense.
BI memang tengah intensif memanggil para bank-bank yang memiliki layanan prioritas tersebut. Berdasarkan pemanggilan itu, BI telah melakukan evaluasi terhadap 23 bank penyedia layanan wealth management dan menyimpulkan bahwa tidak ada satupun bank yang siap 100 persen dalam melakukan pelayanan priority banking.
Dengan kesimpulan itu, BI sekaligus menolak anggapan bahwa keputusannya untuk melarang bank-bank mencari dan menerima nasabah baru wealth management sebagai keputusan yang gebyah uyah, atau menyamaratakan kasus."Dari pemeriksaan kami melihat semua bank memiliki kelemahan bervariasi. Wealth management belum dilakukan secara konsisten dan review yang berkala," ujar Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah
Selain itu, SOP dalam layanan itu juga belum dilaksanakan secara konsisten perbankan. Halim mencontohkan di kasus Citibank, diperbolehkannya penandatanganan blanko kosong meski nasabah tidak datang ke bank. "Juga kelemahan implementasi kebijakan know your employee, kelemahan dalam sistem informasi," sambung Halim.
Kelemahan dalam sistem informasi ini, lanjut Halim, adalah belum ada database yang mengintegrasikan bagaimana profil nasabah dengan perilaku portofolionya. Padahal database itu berguna untuk cegah tindakan pencucian uang atau money laundering.
Database ini juga bisa menjadi early warning jika nasabah memiliki dana Rp 200 miliar, dengan profil yang dikaitkan dengan perilaku sehari-hari dalam penggunaan dana. "Ketika nasabah melakukan transaksi diluar kebiasaanya, ada early warning, lalu akan dikonfirmasi dengan pihak bank," kata dia.

Ketika Tenaga BI Mulai Terkuras

Nilai tukar rupiah cenderung untuk menempati keseimbangan baru dalam level yang menguat. Situasi itu dinilai sebagai cerminan dari bank sentral yang tampaknya mulai kewalahan menghadapi serbuan dana-dana asing jangka pendek. BI terkesan memberi peluang penguatan rupiah lebih lanjut.


Tiada tahun yang ringan bagi bank sentral di Indonesia yang masih mengendalikan perbankan dan moneter sekaligus. Dan dua tahun belakangan mungkin bisa dibilang merupakan tahun yang menantang terutama dalam pengelolaan moneter.
Sejak krisis global meledak pada 2008, Indonesia memperoleh banyak dana asing yang menambah cadangan devisa. Karenanya itu pula Bank Indonesia dituntut untuk memiliki banyak imajinasi untuk mengelolanya.
Sejak tahun lalu hingga awal tahun ini, BI terlihat masih mampu meladeni serbuan dana asing yang berpotensi mengangkat nilai tukar rupiah ke level tertinggi dalam lima tahun terakhir. Akan tetapi karena kondisi ini akan membuat keunggulan komparatif eksportir mulai tergerus, BI selalu mencoba mengarahkan nilai tukar ke level yang bisa diterima semua pelaku ekonomi. Maka dari itu harga rupiah atas dollar AS masih bergerak dalam selang Rp8.900 hingga Rp9.100 per dollar AS.
Namun kondisi itu tidak lagi terlihat bulan lalu. Mata uang rupiah sepertinya tengah mencari keseimbangan baru dalam kecenderungan yang lebih kuat. Bahkan levelnya sudah mulai mendekati level Rp8.600 per dollar AS pada perdagangan 25 April.
Pengamat pasar uang Viviet S Putri mengatakan, sejak awal tahun hingga kini, pergerakan rupiah terhadap dollar AS cenderung menguat. “Selain karena arus modal masuk (capital inflow), penguatan rupiah juga disebabkan tingkat suku bunga The Fed di AS masih dipertahankan rendah,” kata dia. Hingga perdagangan 25 April 2011, rupiah terus menguat hingga ke level Rp8.605, bandingkan dengan posisi 3 Januari 2011 yang masih di level Rp9.021 per dolar AS.
BI sejatinya tidak pernah tinggal diam untuk membendung dana asing agar tidak memberi dampak buruk terhadap sektor keuangan dalam negeri terutama jika modal panas itu berbalik tiba-tiba (sudden reversal).
Dana-dana yang kebanyakan mampir di instrumen keuangan jangka pendek seperti saham dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) itu tentu akan mengganggu stabilitas keuangan nasional jika hengkang secara bersamaan.
Untuk menghindari dampak terburuk, sejak tahun lalu BI sudah menhapus lelang mingguan yang diubah menjadi tiap bulan. Otoritas bahkan menghentikan lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor tiga bulan. Bahkan tahun ini BI memperpanjang waktu edar SBI tiga bulan menjadi enam bulan lewat kebijakan six months holding period.
Aturan itu bermaksud agar portofolio dana-dana asing segera pindah dari yang berjangka pendek ke jangka panjang sekaligus menjaga adanya aksi spekulatif dari pemegang SBI.
Belum lagi dengan kebijakan yang mewajibkan bank untuk menambah giro wajib minimum berdenominasi dollar AS dari 1 persen menjadi 5 persen.
Akan tetapi langkah-langkah yang diambil BI tampaknya tidak menyurutkan minat investor asing untuk terus menyerbu pasar keuangan Indonesia. Apalagi jika dikaitkan dengan naiknya peringkat surat utang Indonesia, satu tingkat lebih dekat pada level investasi (investment grade).
Dikutip dari catatan BI, selama Februari 2011 aliran dana asing di instrumen SBI dan Surat Utang Negara (SUN) mengalami peningkatan yang cukup besar. Dana asing di SBI pada 3 Maret 2011 mencapai Rp 66,9 triliun atau meningkat Rp 21,9 triliun dibandingkan pada akhir Januari 2011 yang sebesar Rp 45,0 triliun.
Sedangkan dari instrumen SUN, bank sentral mencatat dan asing mencapai Rp200,1 triliun atau meningkat Rp5,1 triliun dibandingkan pada akhir Januari 2011 yang sebesar Rp195 triliun. Sehingga total dana asing yang masuk ke instrumen SBI dan SUN sebesar Rp27 triliun selama sebulan.
Hingga akhir Maret modal asing di SBI mencapai Rp77 triliun, atau menguasai 30 persen dari total dana di SBI yang mencapai Rp 230 triliun. Menambah total dana investor yang dikelola BI di instrumen moneter menjadi Rp503 triliun.
"Dari awal inflow ini berjalan, itu kebijakan yang ditempuh itu selalu ada dalam 3 area. 1 area bagaimana menyusun kebijakan agar tidak ada dana yang sangat pendek dan spekulatif. (yang penting dana) itu tidak tertarik masuk sajalah. Nah area yang kedua adalah bagaimana mendorong pendalaman pasar agar bisa dimanfaatkan dan area ketiga adalah insurance mechanism dalam kemungkinan reversal yang tiba-tiba," kata Gubernur BI Darmin Nasution.
Intervensi BI
Meski demikian, banyak pengamat menilai, tren penguatan rupiah ini belum terlalu mengkhawatirkan sehingga tidak mempengaruhi daya saing Indonesia. Pasalnya, apresiasi nilai tukar sejauh ini dialami juga oleh negara-negara di kawasan bahkan dengan tingkat yang lebih besar. Titik keseimbangan baru saat ini bagi pengamat, bukan disebabkan aktivitas ekspor-impor, namun lebih dipicu inflasi yang dipengaruhi tingginya konsumsi dalam negeri “Sebenarnya menurut saya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih di bawah sebelum krisis, jadi peluang rupiah terhadap dollar AS ada di kisaran Rp7.500-Rp9.000, terlepas dari intervensi BI,” kata analis PT Anugerah Indah Securindo Viviet S Putri.
Pada penutupan perdagangan tahun 2010 lalu, nilai tukar rupiah di level Rp8.996 per dollar AS (kurs tengah Bloomberg). Dengan demikian selama tahun 2010 lalu, rupiah mengalami apresiasi 4,3 persen. Sementara berdasarkan kurs tengah BI, pada perdagangan akhir tahun 2010 lalu, nilai tukar rupiah menguat di level Rp8.978 per dollar AS.
Tahun lalu, saat BI masih kuat menjaga nilai tukar di kisaran Rp9.000 per dollar AS, penjualan barang ke luar negeri masih mengagumkan. Sepanjang 2010, ekspor tercatat sebesar 157,7 miliar dollar AS, jauh melampaui ekspor 2009 yang mencapai 116,5 miliar dollar AS, atau meningkat sekitar 35 persen.
Kendati demikian, pada 2009 ekspor memang tengah tertekan menyusul krisis global yang terjadi setahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan nilai ekspor 2008 yang mencapai 137 miliar dollar AS, prestasi ekspor 2010 tetap lebih tinggi.
Kini rupiah mulai menguat. Apakah ini memang rencana BI membiarkan nilai tukar menguat untuk mengurangi kekhawatiran eksportir yang takut barang-barangnya kurang pembeli karena lebih mahal di luar negeri? Bisa jadi.
Akan tetapi beberapa pengamat menilai bahwa kecenderungan menguatnya nilai rupiah di pasar uang lebih banyak disebabkan oleh mulai terkurasnya “tenaga” otoritas moneter dalam meladeni investor asing yang bertindak spekulatif.
Semua orang tahu bahwa BI selalu berada di pasar untuk mengintervensi mata uang agar selalu berada di level yang dinilai paling optimum bagi seluruh pelaku ekonomi. Dan level itu sebelumnya berada di kisaran Rp9.000 per dollar AS.
“BI mulai kerepotan menghadapi derasnya aliran mdal asing yang mengucur sejak tahun lalu. Alhasil tidak mengherankan kalau sekarang nilai tukar mulai menembus Rp8.700, kemudian Rp8.600 dan bahkan mungkin ke Rp8.500 per dollar AS,” kata analis PaninBank Didik Kristanto.
Perkiraan itu mungkin tidak berlebihan mengingat BI sudah mengakui bahwa biaya pengendalian moneter meningkat signifikan dan membuat neraca bank sentral menjadi defisit. "Di 2010 defisit anggaran BI diperkirakan akan mencapai Rp 29 triliun. Saat ini masih diolah di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Direktur Direktorat Keuangan Intern Bank Indonesia Harti Haryani
Dikatakan Harti defisit ini yang paling besar memang dalam beban operasi moneter atau Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang mencakup beban pengelolaan devisa untuk menstabilkan nilai rupiah melalui sterilisasi alias intervensi. "Beban OPT di 2010 sendiri diperkirakan mencapai Rp 25 triliun," tambah Harti.
Jumlah tersebut merupakan yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. BI mencatat selama 2009 dan 2008, beban operasi pasar terbuka masing-masing mencapai Rp 22 triliun dan Rp 20,8 triliun.
Meski modal terkuras, BI tetap dituntut untuk selalu panjang akal dalam mengelola moneter nasional agar biaya operasi pasar bisa lebih terkendali.