Oligopoli, Kartel atau Inefisiensi?

Sulit turunnya suku bunga kredit memunculkan dugaan terjadinya kartel suku bunga oleh komisi pengawas bisnis. Namun kalangan perbankan menyangkal dan mengatakan hal itu sebagai buntut dari biaya tinggi.

Suku bunga kredit perbankan yang tak kunjung turun memang hal yang cukup aneh bagi masyarakat umum. Padahal suku bunga bank sentral yang menjadi acuan bank sudah terlalu sering diturunkan, bahkan kini menyentuh level terendah sepanjang sejarah. Mungkin itulah yang membuat lembaga pengawas persaingan usaha curiga ada kartel dalam penetapan suku bunga di perbankan nasional. Yang menjadi landasan kecurigaan itu, selain bunga bank yang tak mengikuti bunga acuan, juga tingginya margin bunga serta tingginya biaya operasional. “Ini menjadi kecurigaan utama. BI Rate sudah menurun, tapi suku bunga pinjaman tidak turun signifikan,” kata pejabat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf. Tingginya selisih bunga antara pinjaman dan simpanan juga menjadi dasar perkiraan dari KPPU ditambah lagi ada sejumlah bank yang menguasai pangsa pasar yang besar. Saat ini net interest margin (NIM) perbankan masih bertengger di kisaran 5 persen. “Ini bisa jadi indikator adanya permainan suku bunga di perbankan,” kata Syarkawi. Untuk mendukung kesimpulan itu, Tim Kajian dan Tim Monitoring KPPU telah mengumpulkan informasi awal tentang struktur pasar suku bunga perbankan. Laporan itu menjadi dasar bagi KPPU untuk menyelidiki dugaan kartel atas tingginya suku bunga. “Kami akan menyelidiki, apakah benar tingginya suku bunga perbankan ini karena tingginya overhead cost atau karena kartel,” kata Syarkawi. KPPU akan menyoroti dua hal untuk mendeteksi adanya kartel suku bunga yakni regulasi, dan koordinasi atau kebijakan. Jika beberapa bank terutama yang menguasai pasar terindikasi berkoordinasi dalam menentukan suku bunga maka hal itu bisa dinyatakan sebagai kartel. Kongkalikong semacam itu menutup terjadinya persaingan dan peluang penurunan penurunan bunga pada titik yang logis. Setelah ditemukan bukti-bukti kuat, baru kemudian KPPU akan menentukan apakah dugaan kartel ini masuk sebagai perkara atau tidak. “Kartel adalah perilaku persaingan tidak sehat. Selain dilarang UU Nomor 5/1999 juga jelas bisa menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi,” tutur Syarkawi. Sebelum tahun berakhir, KPPU menjanjikan akan sudah mengeluarkan keputusan apakah industri perbankan melakukan praktik oligopoil atau tidak. Tuduhan adanya kartel dalam perbankan disangkal oleh empat institusi dalam industri. Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan dan Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) kompak mengatakan tidak ada praktik kartel ataupun oligopoli di perbankan. “Kami tegaskan, di perbankan Indonesia tidak ada kartel suku bunga kredit. Semua bank berkompetisi memberikan penawaran bunga kredit terbaiknya karena mereka juga wajib mencantumkan suku bunga kreditnya,” kata Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran BI, Boedi Armanto. Tingginya suku bunga kredit disebabkan karena struktur biaya di perbankan nasional masih tinggi, khususnya biaya over head dan biaya lain-lain yang harus dikeluarkan perbankan. Selain itu, ekspansi yang terus dilakukan juga menambah besar pengeluaran perbankan. Biaya penambahan jumlah kantor, membangun infrastruktur, IT, hingga biaya sumber daya manusia (SDM) merupakan beberapa pengeluaran terbesar bank. “Suku bunga kita masih tinggi disebabkan karena struktur biaya kredit tersebut juga masih tinggi. Ini sebabnya konsumen menanggung bunga tinggi,” kata Boedi. Luasnya wilayah Indonesia dan banyak yang terpisah oleh laut, membuat bank harus berinvestasi dengan dana yang tidak sedikit. Meski begitu, jika dibandingkan dengan di negara-negara lain, Boedi menilai Indonesia suku bunga kredit Indonesia cukup bersaing. “Tapi kalau perbankan Indonesia dibandingkan dengan perbankan di Malaysia dan Singapura, rasanya tidak seimbang,” katanya. Suku bunga kredit di perbankan Malaysia dan Singapura cenderung lebih rendah karena kedua negara tersebut tidak masif dalam membuka kantor cabang. Tingginya bunga karena biaya yang ditanggung perbankan tanah air juga tinggi. “Biaya untuk membangun kantor cabang di Jawa, Kalimantan dan Papua pun berbeda. Sehingga hitungan cost ini nanti akan membesar karena hal tersebut merupakan overhead cost-nya,” kata Boedi. Namun demikian bukan berarti, regulator tidak berupaya untuk terus menurunkan suku bunga saat ini. Salah satu strategi yang saat ini tengah dijajaki adalah dengan mendorong bank mengembangkan layanan branchless banking. Layanan tanpa harus mendirikan kantor cabang ini bisa memperkecil cost perbankan. Sementara untuk daerah terpencil (remote), akses perbankan masih bisa dilakukan dengan cara menemui nasabah secara langsung yang dilakukan oleh agen perbankan. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad menilai, perlu penelitian lebih lanjut terkait pernyataan KPPU atas dugaan adanya kartel suku bunga bank. “Itu perlu diteliti, apa benar ada praktik yang bersifat oligopoli,” ujarnya. Selama ini, Muliaman melihat persaingan antarbank di dalam negeri masih cukup sehat. Namun, dia meminta lembaga yang berwenang dalam hal ini, Bank Indonesia, bisa berkoordinasi dengan KPPU agar dugaan kartel bank itu bisa diluruskan. “Kalau sudah termasuk wewenang kami, pasti akan jadi perhatian kami,” ujar Muliaman. Sebenarnya, kata Muliaman, beberapa bank sudah menurunkan suku bunga mereka hingga ke level single digit. “Tapi kalau ada yang minta diturunkan lagi, saya juga setuju.”

Sulit Dibuktikan
Indikasi praktik kartel sejatinya tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang sistem perbankannya sudah maju juga diindikasikan terjadi praktik yang sama. Meski demikian, sebagaimana di kedua negara itu, kartel atau praktik oligopoli sulit dibuktikan. “Pembuktian kartel itu lebih rumit dari membongkar kasus korupsi. Dibutuhkan bukti yang cukup mendalam,” tukas Syarkawi dari KPPU. Untuk membuktikan adanya kartel suku bunga, salah satunya dengan melihat fenomena pasar perbankan yang dikuasai atau didominasi beberapa bank saja. Hal ini bisa juga disebut oligopoli. “Oligopoli akan berpengaruh kepada perilaku perbankan. Di mana bank-bank melakukan kolusi yang akan mengakibatkan adanya kesepakatan bersama untuk menentukan suku bunga kredit perbankan,” tandas Syarkawi. Apa yang diupayakan oleh KPPU didukung oleh kalangan politisi. Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis meminta lembaga itu segera membuktikan adanya dugaan kartel suku bunga kredit, supaya industri perbankan nasional menjadi lebih sehat. Menurut Harry langkah KPPU mencari data sudah tepat, terutama untuk menelusuri apakah ada praktik kartel pada perbankan. “Kami setuju dengan langkah itu. DPR masih memantau perkembangannya terlebih dahulu, sehingga belum memutuskan akan menggelar rapat dengar pendapat mengenai permasalahan dugaan kartel,” ungkap Harry. Penelusuran itu, nantinya akan menjawab pertanyaan apakah dugaan kartel hanya terjadi pada sektor kredit yang memiliki banyak permintaan. “Bank selalu beralasan bunga kredit dipatok berdasarkan perhitungan biaya dana. Sebenarnya, perlu dipecah lagi, apakah biaya dana itu dihitung sendiri-sendiri per sektor atau secara keseluruhan,” kata Harry. Struktur perbankan nasional saat ini diakui masih didominasi oleh perbankan besar saat ini. Berdasarkan data, 16 bank besar bisa menguasai hampir 60 persen terhadap total aset industri perbankan. Jika diperas lagi, empat bank milik negara menguasai 35 persen pasar industri perbankan. Harry mengatakan apabila benar ada praktek kartel suku bunga, berarti perbankan tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. “Misalnya, bank BUMN melakukan praktik itu, maka bank pelat merah hanya diarahkan untuk mencetak laba, menghasilkan dividen, dan membayar pajak saja,” ujar dia. Sementara itu menurut pengamat perbankan Lana Soelistyaningsih, ada banyak rumusan untuk mengindikasikan adanya praktik kartel atau tidak. Di antaranya dengan menggunakan Concentration Ratio 4 (CR4) dan Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Dalam rumus CR4, dihitung dengan cara menjumlahkan total seluruh aset yang dimiliki 4 bank besar dibagi total aset seluruh bank yang ada kemudian dikalikan 100 persen. “Jika hasilnya antara 85 persen lebih, berarti ada indikasi kartel,” jelas dia. Lana menambahkan bahwa hasil tersebut harus dikomparasikan dengan rumus lain, namun hasilnya pasti mendekati. Concentration ratio sejatinya tidak harus empat perusahaan, bisa tiga (CR3), atau lima (CR5). HHI juga tidak terlalu sulit, tapi jumlah seluruh perusahaan di sebuah industri harus diketahui. Skor HHI didapat dengan cara menjumlahkan hasil kuadrat pangsa pasar tiap perusahaan. Kalau suatu industri tidak terkonsentrasi, HHI akan mendekati nol, sebaliknya kalau sangat terkonsentrasi akan mendekati 10.000. Atau jika ingin dinyatakan dalam persentase, tinggal dibagi 100 saja. Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, A Prasetyantoko, dalam sebuah tulisan, asset 10 bank terbesar menguasai sekitar 61 persen total aset perbankan. sementara lima bank terbesar setara dengan 51,6 persen dan 3 bank terbesar menguasai 38,4 persen aset perbankan. Dilihat dari struktur seperti ini, jelas bahwa sistem perbankan di Indonesia bias pada bank besar. “Artinya, makin besar bank, makin besar pula tingkat akumulasi asetnya sehingga cenderung makin besar menguasai pasar,” tulisnya.

Secercah Harap Penurunan Bunga

Suku bunga bank yang tinggi dinilai menghambat potensi pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi lagi. Suku bunga tinggi juga membuka peluang berulangnya krisis ekonomi seperti yang terjadi pada lima belas tahun lalu. 

Pada saat bank sentral menurunkan suku bunga acuan, itu adalah sinyal bahwa lembaga itu menginginkan lebih banyak peminjam ketimbang penyimpan dana. Langkah itu juga bisa dilihat sebagai cara untuk meningkatkan pasar saham dan dengan demikian sebagai menciptakan efek kekayaan bagi individu. Dan ujung yang ingin dicapai tentunya adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, hal itu sudah menjadi norma di Amerika, Jepang dan negara-negara di Eropa di saat bank sentralnya terus mempertahankan suku bunga rendah bahkan mendekati nol persen. Kebijakan bunga rendah dilakukan dalam upaya mereka mencari-cari cara menumbuhkan perekonomian dan lepas dari krisis yang membelit mereka sejak 2008. Ketika pada tahun itu, mereka memangkas suku bunga jangka pendek mendekati nol dan mulai membeli obligasi, semua orang menganggap langkah-langkah yang luar biasa akan segera dibatalkan ketika ekonomi pulih. Namun hingga kini tanda-tanda pemulihan ekonomi tidak jua muncul. Yang terjadi di Indonesia bisa dibilang kebalikannya. Bank Indonesia terus menerus menurunkan suku bunga induk (BI Rate) sejak akhir 2008, persis ketika bank sentral negara lain juga melakukannya. Sampai kini, BI Rate sudah dipangkas sebesar 375 basis poin dari posisinya saat itu 9,50 persen. Akan tetapi ketika melihat suku bunga kredit, maka penurunannya tidak sebesar yang terjadi pada bunga acuan. Pada akhir 2008, suku bunga kredit berkisar 11 persen hingga 24 persen, berdasarkan data BI. Empat tahun kemudian bunga pinjaman masih berkisar 8 persen hingga 19,5 persen. Ajaibnya, dengan tingkat bunga yang tinggi –terutama pada pinjaman konsumtif –perekonomian masih bisa mencatatkan pertumbuhan positif. Sepanjang 2008, ekonomi RI tumbuh 6,1 persen dan pada 2012 mencapai 6,23 persen. Lalu apa yang bakal terjadi jika saja perbankan memberi bunga yang lebih rendah lagi sejak tahun 2008, untuk para peminjam yang menjalankan usahanya di sektor riil? Bisa jadi pertumbuhan ekonomi nasional saat ini lebih dahsyat dari yang dicapai sekarang. "Kalau suku bunga bisa turun, maka perekonomian kita bisa lebih cepat dan pemerataan bisa lebih terjamin," kata pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa. "Suku bunga tinggi menyebabkan keuntungan perbankan menjadi besar. Untuk perbankan, bagus, tapi buat perekonomian tidak bagus.” Menurut dia, ada hubungan perbandingan terbalik antara suku bunga yang rendah dengan pertumbuhan ekonomi. Bila suku bunga rendah, maka akan ada stimulus positif untuk ekonomi Indonesia merangkak naik karena ada kegairahan dari industri untuk bertumbuh. Hal ini yang nantinya akan membuat laju pertumbuhan ekonomi terus melaju kencang. China adalah contoh konkrit bagaimana suku bunga rendah telah memacu industri di negara itu dalam dua dekade terakhir. Meski bukan satu-satunya faktor –karena biaya tenaga kerja juga yang murah– suku bunga rendah telah mendorong ekonomi negara Tirai Bambu itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru sekarang ini. Jika Indonesia mulai menerapkan suku bunga rendah bukan tidak mungkin cita-cita untuk menjadi negara maju pada tahun 2030 bisa tercapai lebih cepat. Pemerintah memang gencar menggembar-gemborkan bahwa ekonomi Indonesia akan berdiri sejajar dengan negara-negara maju saat ini jika pertumbuhan bisa diakselerasi atau minimal dipertahankan di kisaran 6 persen seperti sekarang. Dengan pertumbuhan selalu di kisaran 6 – 6,5 persen dalam lima tahun terakhir, tingkat ekonomi Indonesia dinilai paling stabil di dunia. Selain itu besarnya potensi ekonomi di luar Jawa yang belum tergarap menjadi senjata ampuh untuk mendorong perekonomian dalam beberapa tahun mendatang. Meski begitu, pekerjaan rumah yang harus dibenahi sekarang ini adalah menurunkan suku bunga ke level yang lebih rendah lagi terutama bagi usaha mikro dan kecil agar perekonomian bisa terdongkrak. Utang Swasta Suku bunga tinggi memang telah menahan para pengusaha untuk meminjam uang di bank dalam negeri dan jika mendesak mereka melakukannya kepada bank negara-negara yang suku bunganya super-murah. Jepang, Amerika dan negara-negara Eropa menjadi tujuannya. Kecenderungan itu lambat laun terasa dampaknya akhir-akhir ini, di saat utang luar negeri swasta meningkat lebih agresif dari utang pemerintah. Hingga 31 Desember 2012, utang swasta sudah mencapai 125 miliar dollar AS, dan di saat yang sama utang pemerintah tercatat 126 miliar dollar AS. Namun pada Januari 2013 jumlahnya menjadi setara karena pemerintah berhasil mengurangi utang menjadi 125,48 miliar dollar AS sedangkan swasta relatif tak berubah menjadi 125,05 dollar AS. Jumlah tersebut didominasi sektor keuangan, jasa perusahaan dengan nominal 33,45 miliar dollar AS atau mencapai 26,8 persen. “Utang luar negeri swasta meningkat karena suku bunga bank luar negeri lebih murah dibandingkan dengan utang dari perbankan didalam negeri,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi. Dengan kondisi itu tidak mengherankan jika perusahaan swasta lebih memilih utang luar negeri, bukan karena teknologi perbankannya lebih canggih atau pelayanannya lebih baik. Tetapi karena suku bunga pinjaman di luar negeri lebih rendah perbankan di dalam negeri. “Di Indonesia bunganya bisa mencapai 10 persen, sedangkan di luar negeri bisa 1 persen,” kata Sofjan. Pada akhirnya, hal itu berdampak secara langsung pada keuangan negara. Pada 2012, baik transaksi berjalan pemerintah maupun swasta mengalami defisit. Kinerja transaksi berjalan pada tahun 2012 mengalami defisit 24,18 miliar dollar AS atau sekitar 2,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kondisi ini jelas menjadi peringatan serius bagi pemerintah karena pada tahun-tahun sebelumnya, transaksi berjalan swasta yang surplus selalu cukup untuk menutupi defisit pemerintah sehingga neracanya bertahan positif. Selain itu, defisit juga diprediksi akan menghantam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ekonom Iman Sugema berani memprediksi APBN tahun ini akan sebesar 1,7 persen dari PDB, sedikit lebih tinggi ketimbang defisit APBN yang ditetapkan Pemerintah sebesar 1,6 persen dari PDB. Jika dua defisit itu terjadi maka ekonomi RI secara resmi mengalami defisit kembar (twin deficit). Dan jika ini berlangsung maka risiko krisis seperti yang dialami tahun 1997-1998 bukan mustahil akan terjadi lagi. “Pengalaman krisis tahun 1997-1998 di antaranya karena defisit kembar yang dibiayai dengan porsi utang swasta yang besar,” kata ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Lana Soelistianingsih. Krisis lima belas tahun lalu itu memang memberikan trauma tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Di masa itu, kondisinya hampir mirip yaitu utang luar negeri swasta meningkat karena didorong oleh disparitas suku bunga kredit antara Indonesia dan luar negeri (negara-negara kreditor). Dengan pengalaman pahit yang membuat parut pada ekonomi itu tentu tida semestinya otoritas perbankan bermain-main dengan upaya menurunkan suku bunga. Beberapa kalangan meminta otoritas otoritas moneter segera menciptakan kondisi perbankan yang baik, sehingga memberikan efek efisiensi di dalam perbankan yang nantinya akan berdampak pada penurunan bunga kredit. “Mestinya utang luar negeri bisa mulai ditekan. Sementara itu, upaya menekan suku bunga kredit lebih lanjut harus terus dilanjutkan,” kata ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Toni Prasentiantono.

Belum Efisien
Sementara itu Bank Indonesia mengakui, enggannya perbankan dalam menurunkan bunga disebabkan karena persoalan inefisiensi. Oleh karena itu, BI akan terus mendorong bank untuk meningkatkan efisiensi agar bisa menekan suku bunga perbankan. Menurut data BI dalam beberapa tahun terakhir memang ada penurunan rata-rata suku bunga kredit yang besarnya mencapai 3,33 persen. Namun, bank sentral mengaku belum puas, dan akan mendorong tingkat efisiensi perbankan sehingga suku bunga menjadi lebih baik. “Sudah ada perbaikan, tapi belum puas. Data-data yang sudah dicapai dibanding dengan negara-negara lain masih belum cukup terkait kinerja suku bunga,” ujar Perry Warjiyo Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru terpilih. Bank sentral mencatat rata-rata suku bunga kredit membaik dalam lima tahun terakhir, sebesar 15,39 persen pada posisi akhir 2008, 14,37 persen pada akhir 2009, 13,24 persen pada akhir 2010, 12,74 persen pada akhir 2011, dan 12,06 persen pada akhir 2012. Menurut Perry, dalam setahunan suku bunga kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi menurun masing-masing sebesar 76 basis poin (bps), 66 bps dan 57 bps. Sementara rata-rata suku bunga deposito rupiah satu bulan dalam setahunan turun sebesar 76 bps menjadi 5,59 persen. Dia menambahkan, selisih bunga kredit dibandingkan suku bunga deposito satu bulan, mencapai 6,47 persen pada Desember 2012, sedikit lebih tinggi dibanding pada Desember 2011 sebesar 6,39 persen. Untuk itu, saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di depan anggota DPR bulan lalu, Perry menyatakan bahwa mengarahkan suku bunga perbankan ke level yang lebih rendah lagi merupakan fokus utamanya jika menjadi Deputi Gubernur. Selain itu terpilihnya Agus DW Martowardojo menjadi Gubernur BI juga memberikan harapan besar bagi penurunan suku bunga bank. Agus adalah seorang bankir yang diakui kehebatannya saat menjadi Direktur Utama di Bank Mandiri dan Bank Permata, sebelum ditunjuk menjadi Menteri Keuangan pada 2010. Dengan pengalamannya sebagai bankir Agus diharapkan bisa menekan bank-bank untuk menurunkan bunga kredit.

Menguji Ikhtiar BI

Bank Indonesia akan memberlakukan benchmark margin bunga bersih perbankan. Meski dilakukan untuk menurunkan bunga kredit yang dinilai masih tinggi, kalangan perbankan masih menentangnya.

Boleh dibilang sejak akhir 2008 lalu, perbankan tidak lagi mengikuti apa yang diinginkan Bank Indonesia, terutama soal suku bunga. Saat itu, BI yang mulai rajin menurunkan suku bunga acuan tidak direspons oleh bank meski tenggang waktu yang biasanya dibutuhkan bank untuk menurunkan bunga kredit terlampaui.

Saat itu BI Rate yang berada pada posisi tertingginya di 9,50 persen mulai diturunkan. Namun bank yang seharusnya sudah mulai mengikuti kebijakan itu setelah tiga sampai enam bulan, tidak juga menurunkan bunga kredit.

Meski begitu, BI memakluminya karena di saat bersamaan perekonomian tengan menghadapi kisruh subprime mortgage. Saat itu dunia mulai mengobral kebijakan yang bertujuan untuk melindungi perekonomian dalam negerinya masing-masing agar tidak terhempas dampak kolapsnya kredit perumahaan AS. Apalagi masih di akhir 2008, perekonomian nasional juga terhenyak oleh kasus bailout Bank Century. BI menerima alasan bahwa saat itu bank terancam kekeringan likuiditas.  

Kemudian di saat perekonomian mulai memasuki tahap recovery pada 2010, ekonomi global diganggu instabilitas politik di Jazirah Arab yang menekan harga minyak dunia. Tak cukup sampai di situ, persoalan fiskal yang membelit kawasan Portugal, Italia, Irlandia Greece, dan Spanyol (PIIGS)  bergerak menjadi krisis dan memicu ekonomi Eropa memanas. Meski tak terlalu besar, krisis Eropa itu berpotensi mengganggu ekonomi Indonesia.

Potensi gangguan krisis Eropa direspons BI dengan memangkas BI Rate 25 basis poin ke level 6,50 persen untuk pertama kalinya pada 11 Oktober 2011 setelah bertahan selama sembilan bulan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan mempertimbangkan kemungkinan inflasi yang tetap berada di bawah 5 persen. Akan tetapi sekali lagi bank tidak memberikan respons seperti yang seharusnya.

Bank sentral tentu tidak tinggal diam. BI lalu melansir aturan yang mewajibkan seluruh bank mengumumkan suku bunga utamanya atau prime lending rate kepada masyarakat melalui media massa. Kebijakan itu bertujuan agar masyarakat bisa melihat bank mana yang memberikan suku bunga kompetitif sehingga kemudian pengusaha bisa memilih bank yang menawarkan tingkat suku bunga kredit paling rendah.

Dengan begitu meningkatnya permintaan kredit pada bank yang memberikan bunga kompetitif akan diikuti oleh bank lain jika tidak ingin ditinggal nasabah. “Kewajiban mengumumkan prime lending rate akan mendorong kompetisi yang sehat di antara bank. Ke depan, hal ini akan meningkatkan efisiensi bank-bank di Indonesia yang selanjutnya akan dapat bersaing dengan perbankan di kawasan Asia,” kata Gubernur BI Darmin Nasution saat itu.

Benchmark NIM

Dengan langkah itu, suku bunga kredit memang agak menurun mengikuti arahan bank sentral. Kendati begitu, angkanya masih dua digit padahal BI Rate saat ini sudah berada di level 5,75 persen terendah sepanjang sejarah. Untuk menekan bunga kredit ke level yang lebih rendah, otoritas kemudian meluncurkan regulasi baru yaitu menetapkan acuan (benchmark) bagi penentuan margin bunga bersih (net interest margin/ NIM) perbankan.

NIM adalah selisih antara bunga yang diterima setelah diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak dengan biaya bunga.

Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Irwan Lubis mengatakan BI mengeluarkan aturan benchmark NIM untuk menurunkan bunga kredit perbankan yang masih tinggi. Benchmark ditetapkan berdasarkan rata-rata industri sesuai bank umum kelompok usaha (BUKU).

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/2012 tentang izin berjenjang atau multiple lisence, BI mengatur kegiatan usaha dan jaringan kantor bank berdasarkan modal inti bank. Berdasarkan modal inti tersebut, bank dikelompokkan dalam empat kelompok usaha yakni Buku 1 bermodal inti kurang dari Rp1 triliun, BUKU 2 dengan modal inti Rp1-5 triliun, BUKU 3 sebesar Rp5-30 triliun, dan BUKU 4 diatas Rp30 triliun.

Bank wajib menyampaikan rencana tindak penyesuaian kegiatan usaha, margin bunga bersih, dan pemenuhan kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan produktif, paling lambat akhir Maret 2013. BI akan melihat rencana tindak (action plan) itu dengan pertimbangan NIM. "Bank yang NIM masih di atas rata-rata, harus punya action plan menurunkannya dan ada insentif dan disinsentif," tegas Irwan.

Menurut Irwan, benchmark NIM ini tidak akan dipublikasikan karena hanya digunakan sebagai pedoman pengawasan intrenal BI dalam bentuk surat edaran internal.

Menanggapi rencana BI tersebut, Persatuan Bank Umum Nasional (Perbanas) meminta bank sentral memikirkan ulang hal tersebut. Sebabnya, penerapan benchmark NIM ini dikhawatirkan akan menekan pertumbuhan perbankan.

Menurut Ketua bidang Pengkajian Perbanas Raden Pardede, BI harus mempertimbangkan tingkat risiko penyaluran kredit perbankan karena aturan tersebut. “Misalnya bank BRI memiliki NIM tinggi karena risiko kreditnya tinggi yakni kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Demikian juga dengan tingkat risiko kredit bank BTPN dan Bank Danamon yang NIM-nya masih tinggi. Artinya karakteristik setiap bank berbeda-beda,” jelas dia.

Bahkan, pelaku perbankan menilai penawaran bunga kredit di pasar sudah cukup kompetitif sampai saat ini, sehingga memungkinkan penurunan biaya dana yang mendukung penurunan NIM. BRI mengaku menargetkan tahun ini memangkas NIM 10 basis poin, kemudian Bank Danamon yang mengupayakan penurunan NIM ke level 9,7 persen.

Hingga akhir 2012, Bank Danamon mencatat posisi NIM di level 10,2 persen, meningkat dibanding 9,6 persen pada akhir 2011. Menurut Chief Financial Officer Bank Danamon Vera Eve Lim, kenaikan NIM terjadi seiring dengan penurunan biaya dana khususnya di deposito yang turun 6 persen dari Rp51,62 triliun menjadi Rp48,55 triliun. Sementara suku bunga kredit tercatat mengalami penurunan 20 basis poin dari 15 persen menjadi 14,8 persen. Sementara biaya dana turun 1,2 persen dari 5,7 persen menjadi 4,5 persen.

Oleh sebab itu, dengan melihat data Danamon, Raden menyarankan agar otoritas juga melihat upaya bank dalam meningkatkan efisiensinya. "Bank juga menggunakan profitnya untuk peningkatan modal. Tujuannya adalah ekspansi usaha," ungkap dia.

Ekspansi usaha perbankan, kata Raden, sangat penting untuk meningkatkan kapitalisasinya sehingga siap bersaing di kawasan. Saat ini, kendati produk domestik bruto (PDB) Indonesia terbesar, mencapai sekitar 40 persen di ASEAN, tidak ada bank lokal yang menjadi terbesar di kawasan itu. Singapura yang merupakan negara terkecil di ASEAN yang menempatkan banknya sebagai terbesar di kawasan ini, yakni DBS Group.

Pada Desember 2012, DBS mempunyai total aset sekitar Rp 2.784,44 triliun. Jumlah itu sekitar 4,4 kali lipat dari aset Bank Mandiri yang sebesar Rp 635,62 triliun. Mandiri merupakan badan usaha milik negara (BUMN) dan memiliki aset terbesar di industri perbankan Indonesia.

DBS mampu menarik dana masyarakat Rp 1.902,12 triliun dan menyalurkan kredit Rp 1.677,64 triliun. Jumlah simpanan itu sekitar 3,9 kali lipat dari DPK Bank Mandiri sebesar Rp 482,92 triliun. Namun, kredit yang disalurkan DBS mencapai 4,3 kali lipat dari kredit Mandiri sebesar Rp 388,83 triliun akhir tahun lalu.

Tingginya NIM di Indonesia juga membuat keuntungan bank makin besar. Bank Mandiri misalnya yang mampu meraup laba bersih Rp 15,5 triliun tahun lalu. NIM Mandiri sepanjang tahun 2012 mencapai 5,58 persen.

Tingginya kemampuan mencetak laba inilah yang membuat saham-saham perbankan di Indonesia menjadi favorit, diburu investor asing maupun lokal.

Angsa Emas

Maka dari itu, pejabat Perbanas Raden Pardede mewanti-wanti agar BI berhati-hati dalam menerapkan acuan NIM bagi perbankan. Hal tersebut akan berisiko mengikis keunggulan yang selama ini dimiliki perbankan di Indonesia. “Ini akan menjadi tragedi seperti memotong angsa bertelur emas,” kata dia.

Menurut Raden, biarkan saja keunggulan itu membantu peningkatan modal maupun kapitalisasi pasar emiten perbankan Indonesia. Hal itu juga akan menambah amunisi untuk bersaing dan bank nasional bisa tumbuh menjadi terbesar di ASEAN.

Sesuai data statistik perbankan Bank Indonesia (BI), NIM bank-bank umum di Tanah Air masih berada di atas 5 persen. NIM tertinggi terdapat pada kategori bank-bank umum swasta nasional non devisa sebesar 8,84 persen. Sedangkan secara masing-masing bank, ada bank yang masih mematok NIM diatas 10 persen misalnya Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) dengan NIM 13 persen.

Lantas apa yang menyebabkan NIM perbankan masih tinggi? Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mirza Adityaswara mengatakan terdapat dua hal yang memungkinkan NIM menjadi tinggi. Pertama, kata Mirza, adalah biaya dana (cost of fund) yang rendah dan kedua adalah suku bunga kredit yang tinggi.

Bagi sektor yang kurang kompettif, kata dia, bank akan memberikan bunga kredit yang tinggi. Termasuk di dalamnya adalah sektor kredit mikro, yang bunganya masih di kisara 20 persen - 30 persen. “Namun, jika semakin banyak orang berkompetisi masuk di kredit mikro dengan sendirinya membuat bunga kredit mikro merendah,” kata Mirza,

Hanya saja, Mirza berpendapat, kurang tepat apabila kinerja perbankan hanya dinilai dari tingginya NIM. Menurut Mirza, fungsi intermediasi perbankan harusnya menjadi acuan penilaian dari kinerja sektor perbankan. “Kalau bank itu tidak menyalurkan kredit, hanya beli SBI, nah itu bisa disalahkan. Misalnya, NIM nya tinggi tapi hanya beli SBI," tegas Mirza.

Sementara itu, Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti menegaskan, NIM sebaiknya tidak dilihat dari nilai absolutnya atau angka yang tertera, tetapi cost of fund. Dia menguraikan, dengan level cost of fund 5,5 persen untuk suku bunga sekitar 11 persen, berarti NIM-nya sekira 5,5 persen. “Nah NIM 5,5 persen itu berapa kalinya cost of fund? Kan cuma satu kalinya," papar Destry.

Dia membandingkan dengan NIM perbankan di Singapura. Rata-rata biaya dana perbankan di Singapura sekitar 0,3 persen dengan besaran bunga kredit 3 persen. Dengan demikian NIM perbankan di Singapura berkiar sekira 2,5 persen. Artinya, posisi NIM 2,5 persen itu lebih tinggi 8 kali dibanding cost of fund yang sebesar 0,3 persen.

Bagi Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Zulkifli Zaini menilai NIM yang tinggi merupakan hal bagus bagi perbankan dalam negeri. Alasannya, ini menjadi gimik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

Dia juga menampik anggapan yang menyebutkan bahwa NIM yang tinggi disebabkan oleh tingkat suku bunga kredit yang sangat tinggi. Menurutnya, yang menjadi kunci adalah biaya dana atau cost of fund. Jika cost of fund turun namun NIM tidak berubah, maka bunga kreditnya turun. “Jadi yang penting itu menurunkan cost of fund," jelas Zulkifli.

Namun demikian, Direktur Riset Ekonomi Grup Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Endy Dwi Tjahjono berpendapat berbeda. Menurut dia, tingginya NIM kurang menarik investor masuk ke Indonesia. Sebabnya, NIM yang tinggi membuat biaya investasi lebih mahal oleh karena tingginya suku bunga kredit.

 Tabel NIM, Pendapatan Bunga dan Aset

                                                            2012                                                                            2013

            Jan       Feb      Mar     Apr      Mei      Jun       Jul        Ags      Sep      Okt      Nov      Des

NIM (%)6,06    5,40     5,15     5,31     5,33     5,38     5,41     5,43     5,45     5,48     5,48     5,49     5,53

- Pendapatan bunga bersih 183.471   169.889           176.666           183.510           185.970 189.115         191.240             192.862           195.023           196.860           198.231 200.338         218.105

- Rata-rata total aset produktif 3.028.268     3.143.660        3.429.746        3.454.767        3.486.112        3.516.358             3.534.925        3.551.432        3.575.594        3.595.175        3.618.565        3.648.741        3.944.435

Berkah Inflasi yang Tersembunyi

Angka inflasi diprediksi akan lebih tinggi dari yang ditetapkan otoritas karena banyaknya kejadian yang membuat harga-harga terdongkrak. Meski demikian hal tersebut juga memberi dampak positif: mendorong pertumbuhan.

Banyak yang terjadi pada bulan lalu. Setidaknya jika dilihat dari kaca mata pengelolaan inflasi. Namun hal itu seharusnya sudah bisa dimitigasi oleh Bank Indonesia, karena tugasnyalah untuk mengarahkan kebijakan moneter pada kondisi atau perkiraan yang bakal terjadi pada 12 bulan ke depan.

Sepanjang tahun ini BI dipastikan akan berpapasan dengan banyaknya kejadian yang kemungkinan akan meningkatkan inflasi. Sebut saja kenaikan tarif listrik, kenaikan upah minimum regional, dan naiknya pengeluaran masyarakat dan pemerintah menjelang pemilihan umum tahun depan.

Bahkan BI juga harus berhadapan dengan kejadian di luar skenario. Kenaikan harga daging sapi akhir tahun lalu dan harga bawang merah dan putih bulan lalu jelas merupakan kejadian di luar prediksi yang bisa mendongkrak inflasi.

Belum lagi, perkembangan-perkembangan non ekonomi yang seringkali meningkatkan ekspektasi inflasi publik seperti isu adanya kudeta dan demonstrasi besar-besarn yang membuat masyarakat khawatir. Hal-hal seperti ini tak bisa dipungkiri mengancam roda bisnis yang ujung-ujungnya menghampat perekonomian.

Pada Februari lalu, Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi sebesar 0,75 persen yang merupakan angka bulanan tertinggi selama 10 tahun terakhir. Sementara inflasi tahunan pada waktu yang sama mencapai 5,31 persen.

Kondisi itu jelas peringatan serius bagi otoritas moneter yang hingga bulan lalu masih tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 persen, tak bergerak selama setahun terakhir. Tingkat BI Rate tersebut dinilai masih konsisten dengan sasaran inflasi tahun 2013 dan 2014, sebesar sebesar 3,5 hingga 5,5 persen.

Agar angka inflasi pada akhir tahun tidak menembus sasaran yang ditetapkan, Bank Indonesia akan meningkatkan pengawasannya pada perkembangan harga-harga terutama pada harga pangan (volatile foods). Hal itu dikatakan BI dalam pernyataan resmi pasca mengumumkan BI Rate bulan lalu. BI juga mengharapkan dukungan kebijakan pemerintah seperti yang disepakati dalam bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, agar sasaran inflasi bisa tercapai.

BI dan pemerintah memiliki forum koordinasi yang memiliki concern menjaga perkembangan haraga-harga melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mengamankan pasokan dan distribusi barang.

Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, pihaknya dan pengelola fiskal untuk menangani kenaikan harga bawang yang sampai pekan terakhir bulan lalu harganya mulai melandai. BI akan juga bekerja sama dengan kementerian terkait untuk menangani kenaikan harga bawang ini, agar pengaruhnya pada inflasi bisa ditekan. “Sejauh ini, tekanan (dari kenaikan bawang) masih ada. Tapi nanti tergantung komunikasi dengan pemerintah, bagaimana cara mengatasinya, baik dari pedagang dan sebagainya,” kata Perry.

Pengaruh kenaikan bawang ke inflasi ini, kata Deputi yang baru saja terpilih bulan lalu, akan sangat ditentukan oleh bagaimana kecepatan pemerintah dalam menangani kasus ini. Sampai artikel ini ditulis, BI menurut dia, masih menghitung berapa besar pengaruh kenaikan itu ke inflasi. “Inflasi dari bawang merah dan bawang putih, memang dari Januari lalu yang merupakan dampak dari penerapan hortikultura ini memang berpengaruh kepada inflasi. Tapi kami akan melihat lagi pengaruhnya ke inflasi," kata Perry.

Meski begitu, BI tetap yakin bahwa inflasi yang bulan ini didorong sektor pangan karena dampak gangguan cuaca dan terbatasnya pasokan komoditas hortikultura yang berasal dari impor, tidak akan mengganggu target inflasi tahun ini. Tekanan inflasi karena faktor pangan akan segera mereda seiring dengan siklus panen yang akan terjadi bulan ini.

Keyakinan tersebut didukung pernyataan dari pemerintah yang mengatakan bahwa sekarang ini masuk waktu panen. Namun demikian, pemerintah tetap mewaspadai tekanan inflasi dari sektor lainnya.  “Maret-April inflasi diperkirakan rendah, karena ada panen raya. Nah, nanti masuk ke siklus lain lagi, bukan volatile food, tapi jadual sekolah,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana.

Setelah itu, siklus inflasi terus meningkat karena memasuki bulan Ramadhan dan Lebaran yang seperti biasa akan mendongkrak harga-harga di masyarakat. “Kalau puasa itu bulan Juli, Lebaran pada Agustus. Berarti Juli ada tantangan lagi," ujar Armida.

Untuk itu, pemerintah kata dia, akan mulai mewaspadai gejolak yang terjadi pada komponen-komponen pemicu inflasi sejak dini agar inflasi tidak berlanjut, dan bisa segera tertangani. Pemerintah menargetkan angka inflasi tahun 4,9 persen yang mana sudah sudah memperhitungkan tarif listrik,  dan dampak kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kenaikan upah dapat menjadi salah satu faktor pemicu melesatnya inflasi pada 2013. "Kami malah lebih concern inflasi itu pengaruh dari upah minimum provinsi," ujarnya.

Menurut Bambang, dengan kenaikan upah buruh sekitar 40 persen sampai 50 persen, maka diprediksi faktor upah dapat menyumbang inflasi sekitar 0,2 persen-0,3 persen. “Itu kira-kira pengaruh inflasinya 0,2 persen-0,3 persen, tapi pertumbuhan ekonomi juga bisa bertambah karena daya beli naik," kata Bambang.

BI Rate dan Rupiah

Sementara itu, penetapan BI Rate sebesar 5,75 persen juga digunakan BI untuk mengabsorpsi tekanan yang selama ini menimpa nilai tukar rupiah atas dollar AS. Pada Februari lalu, tekanan depresiasi terhadap rupiah cenderung mereda sehingga mencapai rata-rata Rp.9.680 per dolar AS.

Menurut data BI, dibandingkan dengan posisi awal tahun, nilai tukar menguat sebesar 0,31 persen. Kebijakan stabilisasi nilai tukar yang ditempuh otoritas, termasuk penguatan mekanisme intervensi valuta asing dan pembentukan referensi nilai tukar rupiah di pasar domestik, mampu meningkatkan kepercayaan pasar. Selain itu, stabilitas nilai tukar juga didukung dengan masuknya aliran dana nonresiden ke instrumen rupiah yang mencapai Rp27,6 triliun. “Ke depan, BI terus menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan kondisi fundamental perekonomian,” kata pernyataan BI.

Bulan lalu, BI memang tengah membangun skema pertahanan yang lebih kuat bagi rupiah melalui kuotasi kurs. Istilah itu mengacu pada suatu pernyataan kesediaan bank melakukan transaksi, jual­beli valas pada suatu kurs yang diumumkan.

Bank-bank yang menjual valas itu diminta BI membuat kuotasi kurs harian untuk setiap mata uang yang dilayaninya. Kemudian, BI akan melihat apakah kuotasi itu ditetapkan sesuai pertimbangan yang tepat sebelum disetujui. Terakhir, BI akan memantau perdagangannya di pasar valas. “Harga kurs sebenarnya di tentukan spot. Kuotasi ini menjadi acuan. Skemanya sama persis dengan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR),” kata Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI, Februari lalu.

Pada Januari, rupiah secara rata-rata melemah sebesar 0,22 persen dibanding  bulan sebelumnya ke level Rp9.654 per dollar AS, berdasarkan data BI, melanjutkan pelemahannya di sepanjang tahun 2012, yang terdepresiasi sebesar 6,9 persen. Pada saat yang sama, regulator menemukan ‘kambing hitam’ yang melemahkan rupiah yaitu transaksi non delivery forward (NDF) yang dilakukan di Singapura.

Meski begitu langkah BI, lewat penetapan suku bunga acuan mesti didukung oleh otoritas fiskal dalam bentuk respons kebijakan. Pengamat ekonomi dari Uiversitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika, mengatakan, pemerintah harus mendukung kebijakan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga patokan (BI Rate) 5,75 persen. "Karena sampai akhir tahun diperkirakan masih ada tekanan pada nilai tukar rupiah," kata dia.

Langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah, dengan menjaga momentum investasi, mempertahankan konsumsi rumah tangga dan meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai target yang dipatok pemerintah sebelumnya di kisaran 6,6 persen hingga 6,8 persen.

Inflasi vs Pertumbuhan

Sementara itu, ekonom Standard Chartered, Erick Sugandi, memperkirakan, ekonomi bisa tumbuh 6,5 persen hingga akhir tahun karena terdongkrak konsumsi pemilihan umum. "Ada belanja tambahan dari kebutuhan Pemilu pada kuartal 4 tahun 2013 dan kuartal 1 tahun 2014," ujarnya.

Menurut prediksi Standard Chartered yang dipublikasikan pertengahan Maret, angkan inflasi kemungkinan akan lebih tinggi pada tahun ini karena berbagai alasan. Di antaranya adalah kenaikan tarif dasar listrik 15 persen tahun ini, kenaikan awal sebesar 4,3 persen sudah dilaksanakan pada Januari, yang akan diikuti oleh kenaikan lebih lanjut pada bulan April, Juli, dan Oktober.

Upah minimum juga sudah dinaikkan pada Januari berbarengan dengan kenaikan signifikan pada beberapa harga pangan. Selanjutnya, tekanan dari konsumsi rumah tangga yang akan meningkat selama Ramadhan yangberlangsung pada kuartal ketiga dan pengeluaran terkait pemilihan umum pada kuartal keempat akan mendorong inflasi lebih tinggi.

“Dengan asumsi pemerintah tidak menaikkan harga bensin bersubsidi, kita inflasi proyek sebesar 5,5 persen year on year pada akhir 2013, pada batas atas dari kisaran target BI 3,5 persen -5,5 persen, dan naik dari 4,3 persen pada akhir 2012,” kata Eric pada publikasi itu. “Artinya inflasi rata-rata sebesar 5,2 persen  pada 2013, naik dari 4,3 persen pada 2012.”

Meskipun inflasi lebih cepat, Standard Charterd memproyeksi bahwa pertumbuhan PDB riil akan meningkat dari 6,2 persen pada 2012 menjadi 6,5 persen pada 2013 dan 6,8 persen pada tahun 2014. Hal itu didorong oleh konsumsi rumah tangga (sekitar 55 persen dari PDB) dan investasi. “Kenaikan inflasi kemungkinan akan memiliki dampak minimal terhadap daya beli rumah tangga, di saat pendapatan rumah tangga juga meningkat, dibantu oleh kenaikan upah minimum dan kenaikan gaji tahunan bagi pegawai negeri sipil,” kata Eric.

Bank Indonesia tentu tak kalah optimisnya dengan Eric. Selain yakin bahwa inflasi akan terkendali, bank sentral juga memperkirakan perekonomian bisa bertumbuh 6,2 persen pada kuartal pertama tahun ini. “Dengan didukung oleh konsumsi domestik,” kata juru bicara Bank Indonesia, Difi Ahmad Johansyah, dalam siaran pers.

Menurut BI, konsumsi tumbuh cukup kuat sejalan dengan keyakinan konsumen dan daya beli masyarakat yang membaik. Sementara itu, berbagai indikator menunjukkan moderasi pertumbuhan investasi khususnya pada investasi nonbangunan di tengah investasi sektor bangunan yang masih cukup kuat.

Indikasi moderasi tersebut juga terlihat pada melandainya pertumbuhan impor, khususnya impor barang modal. Di sisi lain, kinerja ekspor ke berbagai negara mitra dagang utama, khususnya China, America Serikat (AS) dan India, diprakirakan membaik. Untuk keseluruhan tahun 2013, setelah memperhitungkan aktivitas ekonomi pada triwulan-triwulan selanjutnya, termasuk pengeluaran untuk persiapan Pemilu 2014, pertumbuhan ekonomi diprakirakan akan cenderung mengarah ke batas bawah kisaran 6,3 persen-6,8 persen.

Memang banyak yang terjadi sepanjang bulan lalu, dan bakal lebih banyak yang terjadi pada bulan-bulan setelahnya. Meski mendorong inflasi, namun semua itu juga menjadi penolong bagi pertumbuhan ekonomi.

Figure 1: Perkiraan Makroekonomi Indonesia

         2012       2013F    2014F

GDP (riil % y/y)                                  6.2          6.5          6.8

CPI (% rerata th)                               4.3          5.2          5.1

Policy rate (%)*                                 5.75        5.75        6.25

USD-IDR*                                        9.793     9.500     8.900

Transaksi Berjalan (% GDP)              -2.8        -1.5        -0.6

Neraca Fiskal  (% GDP)                   -1.8        -1.6        -1.7

* akhir periode;

Sumber: Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Standard Chartered Research

Asuransi di Tengah Beragam Tantangan

Industri asuransi masih menghadapi tantangan yang cukup berat tahun ini, meski diyakin tetap akan mencatatkan pertumbuhan. Potensi pasar yang besar akan berhadapan dengan ketatnya aturan dan bertambahnya pesaing.

Dalam setiap diskusi mengenai potensi ekonomi di dunia, Indonesia selalu menjadi topik pembahasan. Tak terkecuali potensi asuransi. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan masih banyak yang belum memiliki asuransi, Indonesia jelas menjadi pasar menggiurkan.

Bahkan di saat industri asuransi negara-negara Barat terluka akibat krisis global dalam lima tahun terakhir, bisnis di Indonesia tetap melaju kencang. Dalam 10 tahun terakhir pertumbuhannya selalu mencapai dua digit. Malahan pertumbuhan premi asuransi jiwa rata-rata (CAGR–compounded average growth rate) selama lima tahun pada periode tahun 2006–2010—angkanya mencapai 30 persen.

Meski begitu, masyarakat Indonesia tetap termasuk dalam kategori un-insured. Menurut penelitian dari periset yang dikutip dari majalah The Economist, penetrasi asuransi Indonesia masih sangat minim yaitu sebesar 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu paling kecil dibanding dengan negara jiran seperti Malaysia (3,3 persen), Thailand (2,9 persen), Singapura (5,7 persen).

Tahun ini, pelaku industri pun masih tetap optimistis bahwa bisnis akan tetap tumbuh dua digit, meski dibayangi beberapa tantangan. Lembaga pemeringkatan global Fitch Ratings pun berani menilai bahwa prospek asuransi baik sektor jiwa maupun kerugian di Indonesia pada 2013 akan stabil dengan pertumbuhan pendapatan premi yang berkelanjutan.

Fitch, seperti dikutip Asia Insurance Review, mengatakan prospek stabil untuk industri asuransi tahun ini didorong oleh meningkatnya pendapatan nasional dan bertambahnya jumlah orang kaya di Indonesia. Hal itu akan berhadapan dengan penetrasi pasar dalam negeri yang sangat kurang, dan meningkatnya kesadaran risiko katastropik.

Apa yang dikatakan lembaga rating global itu tidaklah berlebihan. Pasalnya pada saat krisis global 2008 yang paling menghantam industri asuransi saja, Indonesia masih mengalami pertumbuhan dua digit. Meski setelah itu sempat melemah, namun pertumbuhannya tetap bertahan di level dua digit.

Menurut Hendrisman Rahim, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), fakta tersebut memang meningkatkan optimisme di kalangan pelaku industri. Untuk mempertahankan kecepatan pertumbuhan tersebut asosiasi akan meningkatkan sosialisasi asuransi kepada masyarakat. “Pendorong pertumbuhan yang tinggi itu adalah membaiknya kondisi ekonomi dan naiknya daya beli masyarakat. Termasuk semakin meleknya masyarakat akan pentingnya asuransi,” kata dia.

Tahun ini bisnis asuransi jiwa diprediksi akan mencatatkan pertumbuhan premi sebesar 25-30 persen.

Sementara itu, asuransi kerugian juga tidak kalah optimistis. Julian Noor, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), mengatakan bahwa pertumbuhan premi asuransi umum akan berada di angka 22-23 persen. Stabilnya  perekonomian nasional, sehingga mengerek porsi belanja negara akan mendorong kinerja bisnis asuransi.

Tahun ini, anggaran belanja negara direncanakan sebesar Rp 1.657,9 triliun, naik 7,1 persen dibandingkan 2012. Hal itu berarti proyek yang membutuhkan jaminan risiko akan bertambah.

Selain anggaran negara, pelaku asuransi umum juga membidik peningkatan anggaran daerah (APBD). Menurut Julian, kesadaran pemerintah daerah (pemda) mengasuransikan aset-aset mereka terus meningkat.  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi pelopor, yakni melelang penjaminan aset tahun depan, pemda lain diperkirakan akan mengikuti.

Dorongan pertumbuhan asuransi umum juga berasal dari langkah  Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang membuat tarif referensi asuransi properti dan kebakaran. "Tarif referensi akan membuat lini asuransi properti dan kebakaran kembali berkontribusi maksimal dengan persaingan sehat," kata Julian.

Di sisi lain, perusahaan asuransi juga sudah bisa menyesuaikan diri dengan aturan uang muka pada pembelian kendaraan secara kredit yang diberlakukan tahun lalu.

Bagaimana dengan asuransi syariah? Meskipun pangsanya baru 4 persen dari total industri asuransi, pertumbuhan asuransi syariah cukup pesat. Jenis asuransi yang mulai dikenal sejak bank syariah naik pamor pada awal 2000-an itu meningkat hingga 10 kali lipatnya dengan peningkatan premi rata-rata di atas 30 persen pada periode 2006-2012.

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) berani memperkirakan pertumbuhan industri asuransi syariah pada 2013 mencapai 30-40 persen. Dan tahun depan diperkirakan akan menjadi puncak pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia.

Pertumbuhan ini didorong oleh bertambahnya satu perusahaan asuransi syariah akibat dua aturan baru di industri. Kedua aturan tersebut adalah modal minimal perusahaan dan spin off unit usaha syariah perusahaan asuransi.

Tahun ini, beberapa perusahaan sedang gencar-gencarnya melakukan persiapan spin off. Salah satunya adalah unit usaha syariah Asuransi Manulife. Manulife berencana akan melakukan spin off pada 2014 dengan persiapan sepanjang 2013.

Berbeda dengan Manulife, Adira Insurance baru akan melakukan spin off bila perusahaan sudah membukukan premi Rp 250 miliar. Hal ini bertujuan agar perusahaan bisa membiayai operasionalnya sendiri.

Tantangan Industri

Akan tetapi, bukan berarti industri asuransi akan melenggang mulus mencapai target yang diinginkan pelaku. Setidaknya ada beberapa hal yang berpotensi mengganjal skenario optimistis industri.

Pertama adalah aturan modal minimum yang harus dipenuhi perusahaan sebesar Rp70 miliar pada 2012 dan menjadi Rp100 miliar pada 2014. Regulasi tak pelak akan mengerem ekspansi perusahaan dan mendorong konsolidasi pasar lebih ketat.

Menurut lembaga Fitch, dampak dari kebijakan itu, jumlah pemain industri diprediksi akan menyusut karena asuransi yang lebih kecil dan lebih lemah akan bergabung dengan perusahaan lain untuk memenuhi persyaratan modal baru atau dipaksa untuk keluar dari pasar. Meski demikian dalam jangka panjang, aturan itu akan membantu perusahaan mengembangkan kesadaran risiko yang lebih besar dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola sumber permodalan.

Ketentuan itu juga ibarat panggilan kepada investor asing untuk memasuki pasar Indonesia. Selain karena daya tarik itu, ada juga faktor pendorong yang berasal dari lesunya pertumbuhan pasar asuransi di negara macam Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan. Apalagi dengan batas kepemilikan asing yang mencapai di atas 90 persen, jauh lebih tinggi daripada di negara-negara Asia lainnya, tentu investor akan memilih Indonesia.

Kedua, tantangan yang mungkin menghambat pertumbuhan asuransi adalah penerapan standar akutansi internasional atau International Financial Result Standard (IFRS) untuk laporan keuangan tahun 2012.

Simulasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), menunjukkan penerapan aturan ini akan mengakibatkan liabilitas atau kewajiban perusahaan meningkat sehingga memperlemah ekuitas atau struktur permodalan. Hal itu tentu saja bakal membuat industri asuransi harus menambah modal lagi.

Ketiga, adalah risiko-risiko yang menempel pada perusahaan asuransi saat ini. seperti halnya bank asuransi juga menghadapi beberapa risiko utama seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko stratejik, risiko regulasi dan risiko operasional. “Di samping itu juga ada risiko inheren yang khas yang disebut risiko aktuarial, yaitu kerugian yang terjadi ketika polis asuransi yang diterbitkan mengakibatkan klaim yang lebih besar dari yang diperkirakan,” ujar Gayatri Rawit Angreni, pakar manajemen risiko.

Meniti Langkah Keluar dari Kotak

Bank perlu memiliki lingkungan kerja yang mendukung berkembangnya budaya inovasi. Kondisi tersebut akan menciptakan sebuah bank yang selalu berpikir out of the box demi memenangkan persaingan bisnis.

Tiada yang tak berubah di dunia itu, kecuali perubahan itu sendiri. Penggalan kalimat yang dipercaya dikutip dari Heraclitus, seorang filsuf Yunani yang hidup antara 540-480 SM, sering digunakan untuk memberikan penekanan pada pentingnya perubahan. Dalam kehidupan di muka bumi ini perubahan memang merupakan faktor yang berada di luar kendali manusia. Dalam bisnis pun demikian. Perusahaan yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan akan tergilas dengan perubahan.

Oleh karena itu, lembaga bernama bank yang kita lihat sekarang sudah jauh berbeda dengan ketika pertama kali muncul pada abad ke-17. Dahulu, bank hanya memiliki fungsi sebagai tempat masyarakat menyimpan uang, kini tidak ada bank hanya menjalankan fungsi itu. Industri perbankan disebut-sebut sebagai salah satu institusi yang selalu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan tren.

Lebih dari itu bank juga dituntut untuk bisa memprediksi masa depan karena mengetahu apa yang bakal terjadi di masa yang akan datang tentu sangat berguna bagi bank. Itulah yang diungkapkan dalam sebuah tulisan Axel Liebetrau, seorang konsultan yang terafiliasi dengan Zukunftsinstitut, sebuah lembaga pemberdayaan konsumen di Jerman.

Menurut Axel, masa depan jelas tidak bisa diketahui, namun bank dapat membuat asumsi. Dan lembaga keuangan itu dapat mendapatkannya melalui penelitian dari sebuah tren dan bagaimana hal itu berimplikasi bagi bank.

Pengelola bank tentu tidak bisa mematikan sebelumnya, bahwa pemberian kredit akan menjadi fungsi lain yang tidak bisa dipisahkan dari fungsi menyimpan dana. Namun karena melihat kecenderungan di masyarakat yang juga menginginkan pinjaman dana untuk berbagai kebutuhannya maka bank pun menyediakannya.

Kebiasaan memprediksi apa yang dibutuhkan nasabah dari kebiasaan nasabah terus berlanjut hingga sekarang di saat bank berupaya untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabahnya dari A sampai Z sehingga muncullah istilah one stop financial services. Bank tak lagi hanya lembaga intermediasi (perantara antara pemiliki dana dan peminjam), namun juga menyediakan produk asuransi, sekuritas, bahkan bisa menjadi konsultan keuangan bagi nasabahnya. Fenomena priority banking bisa menjelaskan hal itu.

Kini bank dinilai memiliki alat dan metodologi untuk mendukung prediksi bisnis di masa depan. Meski demikian menurut Axel, hal itu tidak mudah diterapkan karena itu tugas jangka menengah dan panjang manajemen yang mempengaruhi beberapa aspek utama dari bank. “(Namun begitu) sebuah budaya inovasi dan terbukanya pendekatan lateral untuk berpikir adalah hal penting untuk menerapkannya,” kata Axel.

Apa yang diungkapkan Axel tak pelak merupakan prasyarat mutlak untuk bertahan dalam bisnis perbankan. Artinya jika ingin memenangkan persaingan maka bank harus memastikan bahwa  mereka memiliki budaya inovasi yang kental dan kebiasaan berpikir out of the box yang tentunya tercermin dari pegawai-pegawainya. Berpikir keluar dari kotak adalah cara berpikir yang berani menerobos liar, keluar dari apa yang umumnya dipikirkan kebanyakan orang. Namun output yang dihasilkannya harus memiliki keunikan, one of a kind.

Kita tentu masih ingat sekitar 10 tahun lalu saat Bank Danamon mulai membidik segmen mikro dengan meluncurkan layanan Danamon Simpan Pinjam (DSP). Saat itu tidak banyak bank besar yang berani memberikan kredit kepada pedagang pasar a la tukang kredit. Tukang kredit adalah kreditur perseorangan yang meminjamkan dana kepada masyarakat kecil dengan cara menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari mereka. Cara penagihannya adalah dengan mendatangi peminjam satu demi satu setiap hari untuk mengumpulkan cicilan yang kadang hanya beberapa ribu rupiah saja.

Bank Danamon berani terjun ke segmen itu, yang biasanya digarap oleh bank perkreditan rakyat. Namun bank yang sahamnya dikuasai investor Singapura itu menyiapkan sistem yang lebih canggih yaitu dengan menggunakan sebuah mesin semacam EDC (electronic data capture). Mesin yang biasanya digunakan untuk memproses transaksi kartu kredit itu dimodifikasi untuk mencatat cicilan harian dari nasabah.

Walhasil, dengan terobosan itu Bank Danamon berhasil men-generate bisnis usaha mikro bahkan mulai bisa mengganggu kemapanan BRI yang selama ini terkenal memimpin pasar kredit mikro.

Ada juga inovasi yang dilakukan BII sewaktu meluncurkan produk tabungan khusus perempuan. Tabungan pertama di Indonesia yang diperuntukkan khusus bagi perempuan ini memang cukup ‘berbeda’ dengan produk tabungan lainnya karena hanya perempuan baik wanita muda, profesional, maupun ibu rumah tangga yang boleh menikmatinya.

Atau produk KPR Smart Saving dari CIMB Niaga. Bank yang mayoritas sahamnya dikuasai investor Malaysia menawarkan produk yangg mengkombinasikan produk KPR dan tabungan. Lewat produk ini nantinya nasabah dapat menggunakan bunga tabungannya untuk mengurangi bunga pinjaman KPR-nya hingga nol persen.

Yang paling mutakhir adalah terobosan yang dilakukan Citibank. Bank asal AS itu sebelumnya dilarang Bank Indonesia menerbitkan kartu kredit selama dua tahun ke depan, sebagai sanksi dari kematian nasabahnya setelah bertemu debt collector. Namun Citibank bisa “keluar dari kotak” dan secara cerdas berinovasi dengan mengeluarkan Citibank Ready Credit (CRC) pada April lalu.

Produk CRC tergolong unik karena merupakan perpaduan kartu kredit dan kredit tanpa angunan (KTA). Mirip kartu kredit karena penghitungan bunga, pembayaran minimal dari total tagihan (minimum payment), pengiriman rincian transaksi (billing statement) ke nasabah setiap bulan, hingga adanya batasan plafon pinjaman adalah sistem yang dipakai dalam kartu kredit.

Namun berbeda dengan kartu kredit, CRC tidak bisa langsung digunakan untuk bertransaksi. Nasabah yang ingin menggunakan CRC harus melakukan tarik tunai ke ATM. 

Proses Perubahan

Akan tetapi, apa yang dilakukan bank-bank tersebut tentu tidak disiapkan dalam satu dua hari. Perlu proses yang panjang dan penelitain mendalam sebelum menemukan ide kreatif itu dan meluncurkannya. Semua harus bermula pada kesadaran individu di internal bank bahwa mereka harus terus berubah, karena tidak akan ada pemikiran out of the box jika tak ada dukungan terhadap perubahan.

Profesor John P Kotter, Guru Besar Leadership dari Harvard Business School, dalam bukunya, Leading Change (1996) dan The Heart of Change (2002), menganjurkan delapan tahap dalam melakukan sebelum bank bisa melakukan terobosan dan perubahan.

Pertama, Establishing A Sense Of Urgency (menetapkan keadaan darurat) ketika berbagai indikasi menunjukkan gejala menurun. Kedua, Creating the Guiding Coalition (membentuk koalisi atau tim yang akan memimpin perubahan).

Ketiga, Developing a Vision and Strategy (membangun visi dan strategi). Keempat, Communicating the Change Vision (mengomunikasikan perubahan visi). Kelima, Empowering Employees for Broad-Based Action (memperlengkapi karyawan dengan tindakan yang beruang lingkup luas).

Keenam, Generating Short-Term Wins (melahirkan kemenangan, keberhasilan jangka pendek). Ketujuh, Consolidating Gains and Producing More Change (mengonsolidasikan keberhasilan-keberhasilan dan melahirkan perubahan-perubahan berikutnya). Kedelapan, Anchoring New Approaches in the Culture (memasukkan pendekatan-pendekatan baru hasil perubahan ke dalam budaya perusahaan).

Jadi, bank manapun yang ingin selalu memenangkan persaingan tentu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tinggal bagaimana mereka menerapkannya.

(ditulis April 2012)

Old Bankers Never Dies

Selain memberi kesempatan kepada yang berusia muda, industri perbankan juga memberi tempat tersendiri kepada bankir-bankir tua. Meski jumlahnya sedikit namun perannya seringkali tak tergantikan.

Dalam industri perbankan modern seperti saat ini, usia memang bukan penghalang seseorang meraih jabatan tertinggi. Namun dalam bisnis yang penuh persaingan dan penuh aturan, kematangan diri dan pengalaman tentu akan menjadi pembeda antara satu bankir dengan yang lain. Kematangan diri dan pengalaman tentu tidak bisa dipisahkan durasi jam terbang dan karena itu juga dari faktor usia.

Beberapa tahun terakhir ini, jika kita perhatikan, memang telah banyak bermunculan bankir-bankir berusia muda (berusia sekitar 40 tahun) yang sudah menjabat sebagai direktur di bank-bank besar. Jumlahnya bahkan sudah mendominasi bank-bank besar. Fenomena itu berbeda sekali jika dibandingkan pada beberapa dasawarsa yang lalu saat industri perbankan memulai masa-masa perkembangannya.

Pada era 80an hingga 90an, direktur sebuah bank selalu didominasi oleh seseorang yang berusia di atas 50 tahun bahkan di atas 55 tahun. Kini dari sekitar 100 direktur di sepuluh bank-bank besar, hanya 18 orang yang berusia di atas 56 tahun.

Oleh karena itu, tidaklah mudah menemukan bankir-bankir dengan usia di atas 55 tahun dan masih aktif di bank saat ini. Bankir dengan usia tersebut kemungkinan lebih memilih pensiun atau bisa jadi diganti dengan bankir yang lebih muda. Di Indonesia, usia pensiun untuk pegawai negeri memang ditetapkan 55 tahun. Meskipun tidak menggunakan aturan itu, namun biasanya banyak juga yang mengikuti pakem tersebut.

Dalam sebuah riset yang dilakukan Alexandra Michel, asisten profesor manajemen di University of Southern California School of Business, tahun lalu muncul jawaban mengapa tak banyak bankir berusia tua.

Selama risetnya, Michel mengamati para bankir Wall Street di kantor mereka dengan cara duduk di samping mereka, mengikuti pertemuan, mencatat jam kerja mereka. Bahkan dia ikut lembur selama lebih dari 100 jam seminggu pada tahun pertama, sekitar 80 jam seminggu pada tahun kedua dan kemudian ditindaklanjuti dengan wawancara.

Selama dua tahun pertama, para bankir bekerja rata-rata 80-120 jam seminggu dengan bersemangat dan energik. Biasanya tiba pada pukul 6 pagi dan meninggalkan kantor sekitar tengah malam.

"Pada tahun keempat, banyak bankir yang berantakan. Ada yang kurang tidur dan menyalahkan tubuhnya karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Sementara lainnya mengalami alergi dan kecanduan narkoba. Sisanya didiagnosis dengan penyakit jangka panjang seperti, psoriasis arthritis, penyakit Crohn, radang sendi dan gangguan hormon," kata Michel dalam Wall Street Journal seperti dilansir yahoonews.

Pada tahun keenam, para peserta penelitian yang memasuki usia pertengahan 30 tahunan telah terpecah menjadi dua kubu. Sebanyak 60 persen peserta tetap bekerja keras dan memprioritaskan pekerjaan. Sedangkan 40 persen sisanya memutuskan untuk memprioritaskan kesehatan, memperhatikan tidur, olahraga dan pola makan. Sekitar seperlima dari para bankir kemudian meninggalkan profesinya.

"Bankir memiliki risiko tinggi mengalami kejenuhan dan gangguan kesehatan mental karena tekanan pekerjaannya," kata Alden Cass, psikolog klinis yang berpraktik di New York.

Krisis ekonomi baru-baru ini telah menyebabkan kenaikan tingkat stres pada karyawan bank-bank di Wall Street.

Sebagian besar karyawan yang memutuskan berkonsultasi ke psikolog, mencari bantuan karena hubungan pribadinya dipengaruhi oleh pekerjaan. Beberapa dari mereka kemudian kecanduan obat seperti Adderall atau Ritalin untuk mengatasi depresi. "Itulah alasan mengapa tidak banyak ditemukan bankir investasi yang berusia tua. Ini kehidupan yang sulit," kata Mr DeGarmo, mantan direktur Salomon Brothers, salah satu bank ternama yang berinvestasi di Wall Street.

Pentingnya Pengalaman

Meski tidak seratus persen sesuai dengan kondisi di Indonesia, setidaknya riset itu bisa memberi gambaran betapa perbankan adalah industri yang riskan untuk orang-orang berusia lanjut. Akan tetapi di sisi lain, karena perbankan adalah industri yang penuh risiko –karena itu highly regulated, bankir-bankir senior tetap memiliki peran sentral. “Mereka yang tua memberi semangat, bimbingan, payung, kalau bank kecepatan diberitahu. Itu pentingnya kehadiran orang tua,” kata Rostian Syamsudin, bankir berusia lebih dari 70 tahun.

Rostian adalah satu dari sedikit bankir yang masih menduduki jabatan penting di sebuah bank. Saat ini hanya kurang dari dua orang bankir dengan usia tergolong senior yang menduduki posisi direktur di sepuluh bank besar di Indonesia. Rostian yang menjadi Presiden Direktur di Panin Bank selama 18 tahun adalah salah satunya.

Kehadiran bankir-bankir dedengkot dinilai sangat dibutuhkan untuk menghindari bank terlalu agresif dan berkecenderungan menabrak rambu-rambu regulasi. Walaupun tidak selalu benar, namun anggapan umum menyatakan bahwa orang muda lebih agresif ketimbang mereka yang berusia lebih tua.

Namun yang pasti adalah makin tua seorang bankir kemungkinan besar lebih banyak pengalamannya ketimbang bankir yang lebih tua. “Bankir yang sudah berpengalaman selama 30 tahun tentu berbeda dengan bankir yang pengalamannya baru 10 atau 20 tahun,” kata Krisna Wijaya, Komisaris Bank Mandiri.

Keunggulan bankir yang berpengalaman adalah mereka sudah memiliki kepercayaan dari publik, sedangkan yang belum, harus membuktikan bahwa dia layak dipercaya dan mampu. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu, Krisna mengatakan, diperlukan bankir-bankir senior untuk ‘turun tangan’ lagi. “Karena banyak persoalan yang harus diselesaikan, situasi itu membutuhkan bankir yang bertangan dingin, membutuhkan bankir berpengalaman dan jam terbang yang tinggi.”

Kendati begitu, jam terbang dan pengalaman kadang juga memiliki mata pisau lain yang mematikan. Lihat saja apa yang dilakukan oleh Bernard Madoff, seorang investment banker yang telah berusia 71 tahun. Pria yang pernah mengepalai bursa Nasdaq ini menipu nasabah hingga Rp450 triliun. Madoff yang tertangkap akhir 2008, didakwa melakukan penipuan sekuritas, investasi, surat, dan hubungan telepon dan pencucian uang nasional dan internasional.***

================================================================= 

BANKIR SENIOR DI PERBANKAN INDONESIA

1.            Abdul Rachman, Direktur Perbankan Institusi Bank Mandiri

Abdul Rachman lahir pada tahun 1954. Lulus dengan gelar BSc di bidang Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada 1980 dan MBA di bidang Manajemen Keuangan dari Kansas State University, USA 1989.

Abdul Rachman mengawali karir di perbankan saat dia bergabung dengan Bapindo pada tahun 1981. Jabatan terakhirnya di Bapindo adalah sebagai Kepala Divisi Perbankan Internasional.

Di Bank Mandiri, dia menjadi Wakil Presiden Senior, Corporate Banking. Sempat menjabat sebagai Komisaris Bank Syariah Mandiri dan Komisaris Mandiri Sekuritas, pada 2005 dia diangkat sebagai Managing Direktur Perbankan Korporasi Bank Mandiri sampai Maret 2008.

2.            Sarwono Sudarto, Direktur Operasional BRI

Dia memperoleh gelar sarjana di bidang Administrasi Niaga dari Universitas Diponegoro 1975 dan MBA Finance-nya dari Tulane University, Amerika Serikat pada tahun 1987. Kemudian gelar Doktor dari Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta di 2011. Lelaki kelahiran 1952 ini mulai bergabung dengan BRI sejak tahun 1976. Tiga puluh tahun kemudian, dia masuk dalam jajaran direksi BRI dan dipercaya sebagai Direkur Operasional. Dia mengatakan dalam 4 tahun terakhir perseroan menambah sekitar 2.000 kantor jaringan baik di pedesaan dan perkotaan. Total kantor yang dimiliki BRI saat ini mencapai 7.738 kantor jaringan yang dihubungkan secara online.

3.            Asmawi Syam, Direktur Bisnis Kelembagaan BRI               

Menjabat sebagai Direktur Bisnis Kelembagaan BRI sejak September 2007.  Memulai karir perbankan di BRI sejak 1980 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial diantaranya adalah kepala Divisi Bisnis Umum, Kepala Divisi Consumer Banking, Pemimpin Wilayah bandung dan Pemimpin Wilayah Denpasar.

Pria kelahiran 1955 ini, bergelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1979 dan Magister Manajemen dari Universitas Padjajaran Bandung 2003. Telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan bidang perbankan sebelum menjadi direktur BRI

4.            Gatot Mudiantoro Suwondo, Direktur Utama BNI

Gatot lahir pada 1954. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Mindanao State University, Marawi City, Philippines (1979) dan Master of Business Administration dari International University, Manila, Philippines (1982).

Sebelum di BNI, Gatot menjadi Direktur Bank Danamon (2001-2005) dan beberapa tahun sebelumnya di Bank Duta. Dia adalah adik ipar Susilo Bambang Yudhoyono, setelah menikahi adik dari Ani Yudhoyono. Dari awal pengangkatan Gatot menjadi Dirut BNI  pada 2008, sempat menggegerkan, mengingat kinerja Gatot waktu dinilai para analis dan media yang di bawah rata-rata direktur bank. Namun masalah ini nampaknya bisa diatasinya. Penghargaan sebagai CEO terbaik di Indonesia menjadi buktinya.

5.            Sutanto, Direktur BNI

Sutanto lahir pada 1954. Menjabat Direktur BNI sejak 12 Mei 2010. Memperoleh gelar S2 General, University of Drake.  Jabatan sebelumnya adalah Pemimpin Divisi Kebijakan dan Manajemen Risiko (2009), Pemimpin Divisi Pendidikan dan Pelatihan Tbk (2008-2009), Wakil Pemimpin Divisi SDM (2005-2008).

6.            Yap Tjay soen, Direktur Keuangan BNI

Yap Tjay Soen lahir pada tahun 1955. Menjabat Direktur sejak 6 Februari 2008. Memperoleh gelar MBA Finance Mc Gill University, dan Bachelor of Engineering Mc Gill University. Kariernya lebih banyak dihabiskan sebagai komisaris independen seperti di Bank Mandiri, BNI dan PT Aneka Tambang.

Pada 1988, Yap sempat menjabat sebagai Vice President di Citibank dan CEO Divisi Auto 2000 Group PT Astra International.

7.            Jahja Setiaatmadja, Direktur Utama BCA

Jahja Setiaatmadja (57) yang awalnya bercita-cita sebagai dokter gigi. Anak dari kepala kasir yang bekerja selama 35 tahun di Bank Indonesia ini kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Setelah malang melintang di beberapa industri, tahun 1990 dia ditawari bekerja di BCA. Posisi awalnya di BCA sebagai Wakil Kepala Divisi di tahun 1990. Tahun 1999 Jahja diangkat oleh BPPN menjadi Direktur BCA hingga tahun 2005 ia diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur BCA.

8.            Ho Hon Cheong (Henry Ho), Direktur Utama Bank Danamon

Henry Ho merupakan warga negara Malaysia kelahiran tahun 1954. Ia lulus dari University of Malaya - Kuala Lumpur pada tahun 1978, dalam bidang Engineering – Mechanical. Mendapatkan gelar B.Eng (Honours), lalu pada tahun 1980 mendapatkan gelar Master in Business Administration di bidang Accounting & Finance dari McGilll University, Montreal, Quebec, Canada.

Ho meniti kariernya di Citibank hingga tahun 2002 dia memutuskan bekerja untuk Saudi American Bank Riyadh, Arab Saudi sebagai General Manager and Group Head. Pada 2004 dia bergabung dengan BII. Dia juga pernah bekerja untuk Temasek Holdings (Private) Ltd sebagai Managing Director sejak tahun 2009.

9.            Rostian Sjamsudin, Direktur Utama Bank Panin

Berusia genap 71 tahun, Rostian Sjamsudin merupakan bankir paling senior yang menjabat posisi Direktur Utama. Pria asal Sawah Lunto, Sumatra Barat ini bahkan sudah menduduki posisi penting di Panin Bank sejak 18 tahun silam.

Rostian mengeyam pendidikan sarjana di Universitas Padjadjaran, Bandung dan lulus pada tahun 1965. Mulai bergabung di Panin Bank pada tahun 1978 dengan jabatan sebagai Assistant Director, kemudian menjabat sebagai Executive Vice President (1981-1986), Senior Executive Vice President (1986-1994), dan diangkat sebagai Presiden Direktur sejak tahun 1994.

10.          Roosniati Salihin, Wakil Direktur Utama Panin Bank

Roosniati lahir tahun 1948. Perempuan ini sempat kuliah sastra Inggris di UCLA, Amerika pada 1965-1968) dan di Sophia University, Tokyo (1968-1970). Dia juga pernah mengikuti pendidikan di Tokyo Business School jurusan Manajemen (1970-1971).

Pada tahun 1971, dia bergabung dengan Panin Bank dan menjadi Direktur 20 tahun kemudian. Menjabat sebagai Komisaris di berbagai afiliasi Perseroan: Westpac Panin Bank (1991-1993)., ANZ Panin Bank (1993-2000), DKB Panin Finance Ltd. (1991-2000).

11.          Ahmad Hidayat, Direktur Keuangan Panin Bank

Ahmad Hidayat lahir pada tahun 1939. Pendidikan Akademi Akuntansi, Bandung pada tahun 1961 dan Universitas Padjadjaran jurusan Ekonomi tahun 1963. Dia memulai karir pada Bank of America sepanjang 1968-1988.

Bergabung dengan Panin Bank sebagai Kepala Pembukuan (1986-1988). Kemudian dia pindah ke Bank Danamon sebagai Head of Accounting Department (1988-1989). Kembali lagi ke Panin Bank pada tahun 1989 dan menjabat sebagai Staff Direksi (1989-1991).  Dia menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1994.

12.          Iswanto Tjitradi, Direktur Perbankan Korporasi

Iswanto Tjitradi merupakan kelahiran tahun 1948. Menjabat sebagai Direktur Perbankan Korporasi PaninBank sejak tahun 2009, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tahun 1996. Lulus dari San Fransisco State University tahun 1980.

Pernah berkarir di luar PaninBank sejak tahun 1980 hingga 1996, yakni menjadi Senior Vice President di LippoBank, Assistant Vice President di Citibank dan lainnya.

13.          Wee Ee Cheong, Deputy Chairman dan CEO UOB Indonesia

Dia merupakan warga Singapura kelahiran 1954. Meraih gelar MA dan BS dari The American University. Sudah bergabung dengan UOB grup sejak 1979. Saat ini ia merangkap sebagai  Deputy Chairman dan CEO. Selain sebagai bankir, ia juga adalah anggota dari asosiasi perbankan Singapura. Dia juga pernah bekerja sebagai sebagai wakil ketua Dewan Perumahan dan Pembangunan singapura dan pernah juga menjadi direktur Port of Singapore Authority.

(ditulis bulan April 2012)