Memperkuat Ekonomi lewat Permainan

Edukasi keuangan merupakan program penting dalam mendongkrak literasi keuangan. Dan permainan-permainan yang didesain untuk memberi pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan adalah ujung tombaknya.

Negara berkembang selalu menjadi contoh tentang bagaimana ketertinggalan dalam bidang ekonomi bisa dilihat dan disaksikan. Di sana bisa dilihat jurang yang cukup lebar, yang membedakannya dengan yang sudah berkembang. Namun demikian untuk soal literasi keuangan, keduanya tidak terlalu berbeda jauh. Negara-negara maju ternyata juga memiliki masalah dengan tingkat melek keuangan warganya, seperti halnya di negara-negara berkembang.

Ya, tingkat literasi keuangan memang menjadi masalah yang bisa disaksikan di semua negara. Sebut saja Amerika Serikat, sang adidaya perekonomian ini baru memulai program literasi keuangan yang resmi diinisiasi oleh negara yaitu ketika Presiden George Bush berkuasa pada 2008.

Pada Januari tahun itu, pemerintahan Bush menunjuk John Bryant, seorang pegiat pendidikan keuangan, untuk menjadi wakil ketua di Dewan Literasi Keuangan di AS. John, selama bertahun-tahun aktif memberikan edukasi soal keuangan di AS dan sejak 1992 mendirikan organisasi non profit yang dinamakan HOPE. Organisasi itu bertujuan memberi orang miskin yang merupakan bagian paling parah dari AS bimbingan bukan bantuan materi melalui pendidikan keuangan, dan pengetahuan mengenai dasar perbankan. Dewan itu sendiri dipimpin oleh Charles Schwab, mantan pimpinan sebuah perusahaan pialang.

Pendirian badan yang mengelola program literasi keuangan AS itu adalah bagian dari respons krisis keuangan saat itu yang disebabkan ambruknya sektor perumahan. Saat itu, banyak dari masyarakat yang meminjam uang yang tidak mengerti akan risiko dari tindakannya itu, seperti tidak menyadari bahwa pembayaran bulanan mereka akan naik jika suku bunga naik.

Bahkan berdasarkan studi dari Annamaria Lusardi dari The George Washington University

School of Business yang dikutip dari Finra, sebuah yayasan pendidikan buat investor, literasi keuangan di negara-negara maju juga masih rendah.

Data melek finansial yang dirangkum dari hasil penelitian Lusardi pada 2013 menyimpulkan bahwa di delapan negara yang sudah berkembang, terdapat kesamaan bahwa masyarakatnya masih banyak yang buta keuangan.

Di Amerika Serikat, hanya 30 persen dari populasi mampu menjawab dengan benar semua tiga pertanyaan yang diajukan dalam survei Lusardi. Salah satu pertanyaan dalam penelitian itu adalah: jika Anda memiliki 100 dollar AS dalam rekening tabungan dan tingkat bunga 2 persen per tahun. Setelah lima tahun, berapa banyak yang Anda akan memiliki dalam rekening jika Anda mendiamkan uang itu?

Hasil yang sama ditemukan di Jerman, Belanda, Swedia, Italia, Jepang dan Selandia Baru, negara-negara di mana pasar keuangan berkembang dengan baik. Juga di Rusia, negara di mana pasar keuangan berubah dengan cepat.

Merancang Permainan

                Indonesia juga punya masalah yang sama soal literasi keuangan, bahkan lebih pelik. Berdasarkan survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan 2013, tingkat literasi keuangan masyarakat masih sangat rendah, hanya sekitar 2 dari 10 orang yang disurvei mengetahui tentang lembaga dan produk keuangan.

Karena itu tidaklah berlebihan jika di tahun yang sama, lembaga pengawas industri keuangan, mendesak agar seluruh pihak terutama perusahaan jasa keuangan ikut mengedukasi masyarakat Indonesia. OJK sudah menerbitkan aturan yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan memiliki program edukasi keuangan untuk nasabah dan non-nasabahnya dalam rangka mendorong tingkat melek keuangan.

Kini hampir semua bank memiliki program edukasi keuangan, selain untuk mendongkrak tingkat literasi bank juga ingin ada keuntungan buat dirinya seperti bertambahnya nasabah atau meningkatnya penjualan produk. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah seberapa efektif program itu untuk untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat mengingat persoalan finansial adalah bidang yang rumit bahkan oleh mereka yang sudah bergelar sarjana sekalipun.

Hampir semua bank, oleh karena itu meluncurkan program edukasi berupaya permainan. Pengelola bank paham bahwa mengajarkan persoalan-persoalan rumit melalui cara menyenangkan semisal lewat permainan sangat efektif. Metode quantum learning, yang dikembangkan oleh ahli-ahli pendidikan lebih dari satu dasawarsa lalu yang salah satunya mendorong cara belajar dengan menciptakan pengalaman virtual, juga menyimpulkan betapa efektifnya permainan dalam menanamkan pelajaran.

                Atas dasar itulah orang-orang yang biasa bergelut dalam industri keuangan ini membuat sebuah pendekatan yang lebih ‘ramah’ untuk masyarakat yang memang belum mengenal lembaga keuangan, apalagi produk-produknya. Caranya adalah dengan membawa mereka seolah-olah sedang berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka tengah menggunakan produk-produk keuangan sesungguhnya.

Seperti yang dilakukan raksasa keuangan Citibank di Indonesia. Lembaga keuangan asal AS ini menggunakan media pertunjukan drama sebagai sarana mengedukasi anak-anak dan remaja perihal keuangan. Pertunjukan teater yang berjudul ‘Petualangan Agen Penny’ menampilkan tokoh dua agen khusus, yaitu Agen Penny dan Will Power, yang akan membantu siswa memahami cara mengelola keuangan, dari membuat anggaran sederhana, mengatur pengeluaran, serta kebiasaan menabung.

Atau juga oleh Visa Internasional. Penyedia layanan sistem pembayaran ini menggandeng Marvel Comics, penerbit cerita bergambar terkemuka AS untuk meluncurkan komik The Avengers: Saving.  The Day. Komik ini mengisahkan bagaimana para pahlawan super, termasuk Spider-Man, Iron Man, Thor, Hulk dan Black Widow, berjuang mencegah dan membekuk pelaku perampokan bank oleh musuh bebuyutan mereka sambil mempelajari hal-hal berharga tentang mengelola keuangan pribadi.

Visa juga berkolaborasi dengan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) membuat situs program edukasi pengelolaan keuangan, www.practicalmoneyskills.co.id. Bahkan lembaga itu juga menggunakan pendekatan permainan sepak bola, olah raga yang digemari di hampir seluruh negara di dunia.

Bank nasional juga tak mau kalah. Adalah Bank BNI yang sudah setahun belangan ini mempopulerkan apa yang dinamakan Financial Board Game, sebuah permainan mirip monopoli yang selama ini dikenal luas masyarakat sebagai permainan memupuk kekayaan. Menurut Alwas Kurniadi Yarman, Kepala Divisi Wealth Management BNI, papan permainan ini memang didesain agar bisa mengasah ketrampilan dan melatih kecerdasan nasabah dalam mengelola keuangan untuk secara menyenangkan.

“BNI Financial Board Game ini bukan sekedar permainan biasa, kita bisa belajar banyak hal tentang bagaimana mengelola keuangan-investasi-asuransi sampai sedekah, yang jika dilatih secara rutin akan mampu mempertajam financial IQ kita,” kata Alwas.

Menjamin Stabilitas

Keterlibatan bank-bank untuk melakukan edukasi nasabah soal keuangan memang sudah diharuskan oleh otoritas. Saking pentingnya literasi keuangan, aturan pertama yang diterbitkan OJK ketika lembaga itu resmi berdiri pada 2013 adalah kewajiban pelaku jasa keuangan untuk melaporkan edukasi keuangan yang dilakukan pada setiap tahun berjalan. Program edukasi keuangan juga harus disebutkan pada Rencana Bisnis Bank (RBB) yang dibuat tiap tahun dan direvisi dipertengahan tahunnya. Bank juga harus melaporkan perkembangan dari program tersebut kepada OJK mulai September ini. Dalam laporan itu ada rincian, apa programnya, siapa target audiennya, di mana, berapa kali dalam sebulan dan lain-lain.

Program edukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan, efektif berlaku Agustus lalu, meski aturannya sudah keluar tahun lalu. Otoritas memberi kesempatan lembaga keuangan untuk mempersiapkannya terlebih dahulu selama setahun.

Otoritas memiliki beberapa alasan mengapa harus menggandeng dan mewajibkan industri dalam mengedukasi masyarakat perihal lembaga dan produk keuangan. Pertama, sudah barang tentu OJK tidak bisa melakukan sendirian mengingat luasnya wilayah dan banyaknya jumlah orang di Indonesia. “Kami tidak bisa melakukan sendirian, kami ada keterbatasan, jadi kami harus bekerja sama dengan seluruh sektor melalui asosiasi,” kata Sri Rahayu Widodo, Deputi Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Kedua, agar tidak muncul kecurigaan jikalau OJK hanya akan mempromosikan produk dari beberapa bank. Pada saat edukasi seringkali nasabah langsung bertanya produk apa saja yang bisa dia beli atau miliki. Nah, di saat inilah keberadaan asosiasi atau lembaga keuangan menemukan perannya dan bukan otoritas. “Kami tak boleh menjadi bagian dari promosi produk-produk sebuah lembaga keuangan, itu tugasnya lembaga,” kata Sri Rahayu yang akrab dipanggil Wiwi.

Mengenai munculnya cara edukasi lewat beragam permainan yang diciptakan bank, OJK mengatakan hal itu merupakan strategi masing-masing lembaga. Meski begitu, Wiwi sependapat bahwa games, role play, dan strategi pendidikan keuangan yang bersifat ringan memang sejalan dengan tujuan agar lebih banyak masyarakat yang paham keuangan.

Di OJK sendiri memiliki beberapa permainan edukasi untuk anak-anak seperti yang bisa diunduh di http://sikapiuangmu.ojk.go.id/. Di antaranya     games ‘Puzzle Tabunganku’, yang mana anak-anak diajari mengenai manfaat menabung dan dapat belajar mengelola dan menghargai uang yang dimilikinya. Ada pula permainan ‘Ayo Menabung’, yang mengandalkan kecepatan memindahkan uang-uang koin ke dalam celengan. Makin banyak koin yang dikumpulkan makin besar jumlah uang yang akan dimiliki untuk bisa membeli barang di toko. Terakhir, yaitu permainan ‘Temukan Produknya’. Game ini berusaha mengenalkan produk-produk keuangan dengan mendorong anak-anak menemukan nama produk yang tersembunyi pada benda-benda yang terdapat di dalam gambar. Permainan-permainan ini memang didesain agar pengguna bisa lebih memahami produk dan layanan keuangan.

Otoritas yakin betul bahwa meningkatnya literasi keuangan Tanah Air akan menjadi jembatan emas untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih stabil dan berkesinambungan. Jika setiap keluarga di Indonesia memiliki tingkat melek keuangan yang mumpuni maka sistem keuangan dijamin akan lebih stabil. “Ada hubungan erat antara perencanaan keuangan keluarga dengan stabilisasi sistem keuangan. Keluarga akan menjadi tulang punggung perekonomian,” kata Wiwi.

Elizabeth A Duke, salah satu Gubernur The Federal  Reserve (The Fed) pernah menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara perencanaan keuangan keluarga dengan stabilitas sistem keuangan. Sebagai salah satu pilar perekonomian, kesehatan keuangan setiap keluarga akan memberikan pengaruh terhadap kesehatan keuangan negara secara keseluruhan. Elizabeth adalah anggota Dewan Gubernur The Fed sejak 2008, perempuan ketujuh dalam jajaran Gubernur bank sentral AS. Pada Juli 2013 dia mengumumkan pengunduran dirinya dari dewan.

                Sementara itu, menurut Agus Sugiarto, Direktur Program Strategis Literasi Keuangan OJK,

dari sisi makro manfaat literasi keuangan juga sangat penting, karena semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan menggunakan produk dan jasa keuangan. Konsekuensinya adalah semakin tinggi pula potensi transaksi keuangan yang terjadi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun menciptakan pemerataan pendapatan dan keadilan.

“Dengan semakin meningkatnya literasi keuangan masyarakat, diharapkan semakin banyak masyarakat yang menabung dan berinvestasi, yang pada akhirnya akhirnya menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan,” kata Agus.

                Dan jika program ini berhasil bukan tidak mungkin Indonesia akan berdiri sejajar negara maju dalam hal tingkat kecerdasan keuangan masyarakatnya.

Senjakala Inflation Targeting?

Efektifitas kebijakan pengendalian harga lewat penetapan target inflasi oleh otoritas moneter mulai pudar, ditandai oleh rencana perubahan kebijakan oleh bank sentral Selandia Baru. Bagaimana dengan Indonesia?

Dalam perekonomian, setiap jasa atau produk selalu memiliki waktu kedaluwarsa, mungkin begitu pula dengan kebijakan yang dimiliki oleh bank sentral. Sejak 1999 setelah keluarnya Undang-Undang Tentang Bank Sentral, negara mengamanatkan Bank Indonesia untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah sebagai tujuan tunggal.

Untuk mencapai mandat itu, BI kemudian menggunakan Inflation Targeting Framework (ITF) sebagai kerangka kebijakan moneter. Kerangka ITF ini dicirikan dengan penetapan target inflasi yang diumumkan kepada publik dan inflasi merupakan tujuan utama kebijakan moneter. Implementasi ITF di Indonesia menekankan pentingnya pengendalian ekspektasi inflasi agar terjangkar ke target

inflasi jangka panjang yang rendah dan stabil sekitar 3 persen agar kompetitif dengan negara lain.

Kebijakan penetapan target inflasi sejatinya dipelopori oleh Bank Sentral Selandia Baru, ketika negara itu menerapkannya sekitar 25 tahun lalu. Selepas itu, ITF banyak diikuti oleh otoritas di negara-negara lain di dunia, termasuk Indonesia sejak awal dekade 2000-an.

Akan tetapi, ibarat sebuah produk atau layanan keuangan, kebijakan itu pun tampaknya mulai memasuki masa kedaluwarsanya, ketika sang pionirnya diberitakan mulai akan menarik diri. Penyebabnya adalah perubahan politik yang tengah berhembus di negara ujung Benua Australia itu di saat Partai Buruh, sebagai oposisi utama menginginkan bank sentral untuk menargetkan defisit transaksi berjalan selain inflasi sebagai tujuan kebikajan moneter. Malahan, partai oposisi juga meminta bank sentral menggunakan iuran pensiun sebagai alat kebijakan baru.

Negeri Kiwi itu memang tengah mengalami kondisi tingkat suku bunga yang tinggi dan mata uangnya tengah terdepresiasi. “Mata uang kami dinilai terlalu tinggi dan kami punya tingkat suku bunga yang secara struktural lebih tinggi dari seluruh dunia,” kata juru bicara keuangan Partai Buruh David Parker dalam artikel seperti dikutip di Bloomberg. “Sudah waktunya untuk mengingatkan diri kita bahwa pengendalian inflasi bertujuan untuk mendukung ekonomi yang lebih kuat dan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan bukan berakhir di situ (pengendalian inflasi).”

The Reserve Bank of New Zealand adalah bank sentral pertama di antara negara-negara maju yang telah menaikkan suku bunga acuan tahun ini. Kebijakan itu kemudian membuat dollar Kiwi over value dan membuat sektor usaha di negara itu kalah dalam persaingan bisnis.

Oleh karena itu, dalam janji kampanyenya, Partai Buruh berjanji untuk menurunkan suku bunga dan melemahkan nilai tukar dengan cara memperluas tujuan kebijakan dari RBNZ yang sebelumnya sudah tertulis dalam Undang-Undang mengenai Bank Sentral pada 1989.

Selandia Baru juga telah mengalami defisit current account selama 40 tahun yang selalu ditutup dengan dengan pinjaman luar negeri karena tabungan domestik terlalu rendah.

Untuk membantu memperbaiki ketidakseimbangan tabungan (saving gap), Partai Buruh akan mewajibkan tabungan rencana pensiun dan secara bertahap meningkatkan tingkat kontribusinya menjadi 4,5 persen dari pendapatan dari sebelumnya yang hanya 3 persen.

Bahkan RBNZ kemungkinan menggunakan pendekatan baru dalam mengelola perekonomian dengan memperkenalkan alat baru yang disebut Tingkat Tabungan Variabel (Variable Savings Rate), yang dapat digunakan sebagai pengganti suku bunga untuk membatasi atau merangsang pengeluaran rumah tangga.

"Saya belum pernah mendengar atau membaca tentang hal seperti itu digunakan di tempat lain,” kata Profesor Allan Meltzer, penulis sejarah Federal Reserve AS. "Itu bagi saya, yang paling buruk dari fine tuning," kata dia seperti dikutip dari Bloomberg.

Apa yang dihadapi Selandia Baru sejatinya juga terjadi di Indonesia. Selama dua tahun terakhir, kebijakan suku bunga rendah telah ditinggalkan otoritas pasca pergantian pimpinan dari Darmin Nasution, mantan birokrat, ke Agus DW Martowardojo, mantan bankir.

Selama empat tahun masa jabatannya di Thamrin, Darmin berupaya mengarahkan BI Rate ke level terendah. Saat dia pensiun dari BI, bunga acuan dibawanya ke level terendahnya sepanjang masa di angka 5,75 persen, dari level saat dia masuk di angka 6,50 persen.

Sementara Agus, sesaat setelah dipilih jadi Gubernur BI dan memimpin rapat dewan gubernur pada Juni tahun lalu, mantan menkeu itu langsung menaikkan BI Rate dari level rendah yang sudah dipertahankan Darmin. Sepanjang kepemimpinannya, mantan Dirut Bank Mandiri sudah mendongkrak BI Rate hingga 150 basis poin. Hal itu dilakukan ketika perekonomian tengah diancam oleh inflasi yang dinilai makin sulit dikendalikan oleh kebijakan inflation targeting.

Selain itu, Indonesia juga mengalami defisit neraca transaksi berjalan mulai tahun lalu. Di akhir tahun 2013 angka defisit menyentuh 1,98 persen dari Produk Domestik Bruto, padahal beberapa bulan sebelumnya defisit masih sebesar 4,4 persen.

Sementara nilai tukar juga terus melemah mendekati level 12.000 per dollar AS, dan tak mau beranjak dari level itu sejak awal tahun ini, memukul industri manufaktur yang banyak mengimpor bahan baku.

Lalu apakah itu berarti kemangkusan kebijakan penetapan target inflasi yang diterapkan BI sudah mulai pudar? Menurut mantan Deputi Gubernur BI Bidang Moneter dan Ekonomi Global, Hartadi Agus Sarwono, kebijakan ITF yang dicetuskan dan dipraktikkan pertama kali oleh RBNZ memang tengah memasuki tahap penting dalam penerapannya di Selandia Baru setelah dianggap tidak berhasil mendorong perekonomian. Kebijakan suku bunga tidak direspons secara cepat dan memadai oleh pelaku ekonomi yang akhirnya membuat kemangkusannya dalam mengarahkan inflasi menjadi rendah. “RBNZ mulai mengindikasikan bahwa mereka mulai akan fleksibel dalam penerapan kebijakan ITF, hal itu sudah diungkapkan oleh pejabatnya,” kata Hartadi.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia disimpulkan bahwa keterlambatan respons suku bunga akan menyebabkan lintasan inflasi yang lebih tinggi dan bahkan bisa melebihi target inflasi. Konsekuensinya adalah untuk membawa inflasi ke depan agar kembali terjangkar ke target inflasi diperlukan kenaikan suku bunga yang lebih tinggi. Hal ini pada gilirannya akan berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini akan menimbulkan trade off inflasi dan output yang lebih tinggi sehingga akan membawa dampak terhadap target inflasi.

Dalam penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Moneter BI Januari 2011 itu, dikatakan bahwa respons yang lambat itu pada akhirnya akan menyebabkan pencapaian target inflasi yang lebih lama dengan lintasan suku bunga yang lebih tinggi serta biaya disinflasi yang lebih tinggi.

Menurut riset itu, dilihat dari sisi strategi pencapaian target inflasi yang rendah dan stabil di Indonesia, menunjukkan bahwa dalam kondisi kebijakan moneter yang belum sepenuhnya kredibel

(imperfect credibility) maka bank sentral cenderung melakukan proses disinflasi secara

gradual.

Jika kebijakan moneter belum sepenuhnya kredibel maka upaya bank sentral untuk segera mencapai inflasi yang rendah dalam waktu yang singkat akan berimplikasi pada peningkatan suku bunga yang sangat tinggi (too tight) sehingga akan menciptakan fluktuasi output dan nilai tukar yang sangat besar.

ITF yang Fleksibel

BI memang sudah menyadari bahwa kebijakan moneter melalui suku bunga memang menghadapi risiko respons yang tidak sesuai dengan rencana. Ditambah lagi dengan kondisi ketatnya likuiditas

global yang terus berlangsung pasca rencana bank sentral AS yang ingin mengurangi suntikan dana dalam program quantitative easing (QE) membuat semua otoritas negara-negara dunia selalu waspada. Beberapa negara, termasuk Selandia Baru dan Indonesia terkena dampaknya hingga kini.

“Masalah Likuiditas global telah menjadi isu yang penting sehingga negara-negara yang menggunakan kebijakan ITF tidak lagi bisa melihat bahwa inflasi menjadi satu-satunya main anchor,” ujar Hartadi, yang kini Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. “Ujungnya memang inflasi tapi bank sentral tidak bisa lagi melihat hanya inflasi saja.”

BI, ketika Hartadi masih menjadi deputi gubernur, sudah melihat bahwa memang kebijakan ITF tidak hanya berujung pada inflasi saja, tetapi harus juga berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, BI sudah ‘memodifikasi’ ITF menjadi lebih fleksibel.

Dalam menerapkan kebijakan inflation targeting, negara-negara penganutnya harus juga menerapkan kebijakan nilai tukar mengambang (free-floating exchange rate) dan juga kebijakan devisa bebas (free capital flow) yang kerap disebut impossible triangle. Jika salah satu diubah maka yang lain harus berubah pula.

Nah, karena tugas mengelola inflasi tidak bisa diutak-atik lagi karena sudah diatur dalam Undang-Undang Bank Sentral, maka BI memodifikasi kebijakan nilai tukar dan kebijakan lalu lintas modal.

Bank sentral kerap mengintervensi pasar jika fluktuasi mata uang dianggap terlalu tajam dan perlu diperhalus (smoothing). Istilah resminya, BI memperkuat strategi operasi moneter untuk mensterilkan likuiditas yang dihasilkan dari intervensi nilai tukar dan untuk mencegah dampak yang tidak semestinya dari modal masuk jangka pendek.

BI juga sudah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan investor untuk menahan dana yang ditempatkannya selama enam bulan yang kemudian diubah menjadi tiga bulan. Otoritas juga telah memperpanjang tenor instrumen moneter SBI dengan tujuan menahan dana-dana itu sehingga tidak cepat keluar dari Indonesia.

Di sisi lain BI juga mengumumkan bahwa yang menjadi concern-nya adalah inflasi inti (core inflasi) yang nantinya jika bergejolak akan direspons dengan kebijakan suku bunga. Sementara itu untuk mengelola inflasi yang berasal dari kenaikan harga yang ditentukan pemerintah atau yang berasal dari kekurangan suplai karena faktor alam, BI membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang berada di seluruh daerah kabupaten di Indonesia.

Dengan kalimat lain, BI kata Hartadi, sudah menyiapkan satu set kebijakan yang membuat inflation targeting di Indonesia lebih fleksibel yang disebut bauran kebijakan. Kebijakan itu meliputi mempertahankan nilai tukar yang fleksibel dengan intervensi pasar uang yang selektif, meningkatkan strategi operasi moneter, dan melakukan manajemen arus modal.

Pemimpin dan Solusi

Kita sering mengatakan bahwa seorang pemimpin, orang-orang yang hebat, atau mereka yang berhasil dalam kehidupannya sekarang, mampu mencapai posisinya itu, karena –jauh sebelumnya– sudah  melewati lembah terdalam dari kehidupan itu sendiri. Lalu mereka bangkit dengan kegigihan dan nasib baik. Mereka “adalah orang-orang yang bangkit dari nol,” kata Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers.

Mantan reporter di Koran Washington Post itu, namun demikian, sekaligus juga memberi sanggahan. Orang-orang tersebut mungkin terlihat terlihat melakukan semua itu sendirian hingga bisa berdiri di tempatnya saat ini. “Tetapi sebenarnya mereka tanpa terkecuali, adalah penerima berbagai keuntungan yang tersembunyi, kesempatan yang luar biasa…,” kata Malcolm. Dan saya mungkin bisa menambahkan satu lagi untuk saat ini: bantuan media.

Akan tetapi kita sudah terlanjur mencintai dan mempercayai bahwa memang ‘jagoan’ memang seharusnya muncul dari kesulitan tingkat tinggi dan dengan itu mengantarkannya pada kemampuan untuk ‘menyelamatkan dunia’.

Kita mungkin terlalu romantis dan melankolis dalam menyimpulkan itu, karena terbuai dengan cerita-cerita heroik klasik dalam novel-novel atau film-film yang menggambarkan seseorang yang mampu mencapai kesuksesan dengan kombinasi keberanian dan inisiatif. Bahkan setiap tahun kita juga sering disajikan sederet otobiografi dari para pengusaha, jutawan, selebritas, politisi sukses yang di dalamnya digambarkan bahwa mereka lahir dalam kehidupan sederhana (bahkan sengsara). Dan lalu dengan kegigihan serta bakatnya, mereka kemudian meraih kesuksesan.

Demikian kisah itu didramatisir sedemikian rupa sehingga menampakkan pahlawan kita ini menjadi sosok yang sangat baik dan hampir tak mungkin berbuat kekeliruan. Jika pahlawan kita ini kemudian melakukan sesuatu yang merugikan maka hal itu berarti bukan kesalahannya namun karena kesalahan orang lain yang ditimpakan kepadanya.

Dramatisasi itu kemudian dilakukan dengan menggunakan kekuatan media. Ya, di zaman modern ini, kesuksesan seseorang atau ‘dia’ yang dipuja dan dianggap pahlawan tak akan bisa berhasil tanpa campur tangan media terutama televisi. Bahkan saat ini, medialah yang menciptakan pahlawan itu, dan bisa menentukan siapa pahlawan dan siapa penjahatnya.

Media, dengan kekuatan yang masif pula bisa membuat sesuatu yang tadinya tidak berarti apa-apa menjadi sangat penting bagi masyarakat dengan cara mengulang-ulang hal yang sama. Dengan cara sebaliknya, media bisa menenggelamkan hal yang penting dengan meniadakan hal itu di muka halaman medianya.

Biar begitu, publik masih bisa melihat aura pemimpin yang sebenarnya. Pemimpin adalah dia yang memiliki kemampuan ‘menaiki pohon yang tinggi’ dan melihat kondisi yang terbentang di hadapannya. Dengan itu dia bisa memberikan arah yang benar kepada orang-orang yang dipimpinnya.

Pemimpin adalah jika ada masalah yang datang padanya, yang sebenarnya bukan masalahnya dan bukan pula disebabkan olehnya, dia tetap mampu memberikan solusi atas masalah itu. Dan Indonesia tengah membutuhkan pemimpin seperti itu ketika polemik mengenai subsidi bahan bakar minyak (BBM) kembali muncul dan diulang-ulang oleh media.

Pemimpin sekarang, alias Presiden terpilih perlu membuktikan diri bahwa dia mampu memberikan solusi atas polemik subsidi BBM. Subsidi adalah persoalan yang terus berulang dan akan terus berulang. Selain itu tidak ada yang salah dalam praktik negara memberikan subsidi kepada rakyatnya karena hal itu juga dilakukan oleh negara lain. Jadi bukanlah sesuatu yang ‘haram’ jika pemerintah memberikan subsidi kepada rakyat, sebagaimana ayah kepada anak-anak-anaknya.

Ketimbang melempar-lempar tanggung jawab siapa yang akan menaikkan harga BBM sebagai langkah mencabut subsidi, alangkah lebih baik jika potensi itu digunakan untuk mencari solusi mengurangi beban konsumsi BBM. Pertanyaannya kemudian, apakah solusinya? Saya kira hanya pemerintah melalui Presiden yang bisa menjawabnya.

Menghindari Faktor Kejutan

Pendekatan baru dalam mengelola risiko di indsutri keuangan telah muncul. Combined assurance dinilai sebagai metode paling komprehensif untuk memitigasi, mengevaluasi sekaligus menangkal risiko.

Kejutan, buat sebuah perusahaan bukanlah sesuatu yang diharapkan. Bagi institusi bisnis, semua peristiwa yang berlangsung dan akan terjadi harus berada dalam kendali dan sepengetahuan mereka, dan harus diawali oleh perencanaan. Maka dari itu, hampir semua perusahaan tidak mengharapkan sebuah kejutan.

Oleh karena itulah, perusahaan –terutama di industri keuangan dan lebih khususnya lagi perbankan, selalu memodernisasikan sistem dan metode untuk menangkal hal-hal yang merugikan yang bisa terjadi di masa mendatang.

Dan kini, di ranah industri keuangan muncul sebuah pendekatan baru dalam pengelolaan risiko yang disebut dengan istilah combined assurance. Istilah tersebut, singkatnya, mengacu pada praktik pengelolaan risiko di perusahaan yang terintegrasi dan sekaligus terkoordinasi. Praktik itu dimaksudkan agar semua orang dalam perusahaan memiliki kesadaran memitigasi risiko yang berpotensi muncul dari pekerjaannya masing-masing.

Selama ini praktik pengelolaan dan mitigasi risiko ditekankan pada divisi manajemen risiko, selain juga didukung oleh divisi internal audit atau kepatuhan. Implementasi manajemen risiko melalui sebuah bagian khusus di perbankan sejatinya baru dimulai pada awal 2000-an, tepatnya ketika Bank Indonesia menerbitkan aturan penerapan manajemen risiko bagi bank umum dalam PBI No.5/8/PBI/2003.

Dalam aturan itu BI menetapkan pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan bank dalam mengendalikan risiko di internalnya. Pedoman tersebut harus mencakup empat tahap, pertama, pencegahan. Bank wajib memuat perangkat untuk mengurangi potensi fraud yang mencakup anti fraud awareness, identifikasi kerawanan dan know your employee (KYE).

Kedua, deteksi dini. Bank harus dapat melengkapi sistemnya yang memuat perangkat identifikasi dan menemukan fraud yang mencakup mekanisme whistle blowing, surprise audit dan surveillance system. Ketiga, investigasi, pelaporan dan sanksi. Keempat, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Akan tetapi, sistem tersebut (manajemen risiko dan internal audit) seperti berjalan sendiri-sendiri yang akhirnya mengakibatkan risiko-risiko yang sudah terjadi dan sudah dimitigasi berulang kembali setelah beberapa tahun berlalu. Selain itu, ketiadaan koordinasi pada pihak-pihak yang berwenang menangani risiko sejak mitigasi hingga evaluasi, membuat beberapa risiko yang bersifat laten muncul dan mengejutkan perusahaan.

Hal inilah yang ingin diperbaiki oleh metode combined assurance yang memang baru muncul beberapa tahun belakangan. Assurance, dalam sebuah kamus, diartikan sebagai tindakan meyakinkan; pernyataan yang cenderung menginspirasi kepercayaan penuh; dan pernyataan atau tindakan yang dirancang untuk memberikan keyakinan. Sementara itu, menurut Standards Glossary assurance, didefinisikan sebagai, “Penelitian objektif terhadap bukti dengan tujuan memberikan penilaian independen terhadap tata kelola, manajemen risiko dan proses kontrol untuk organisasi”

Jadi bisa dikatakan combined assurance adalah sebuah pendekatan yang menyatukan fungsi-fungsi yang selama ini melakukan pengelolaan risiko di perusahaan. Saat ini, lazimnya ada tiga bagian dalam perusahaan yang bertugas mengendalikan risiko di perusahaan yaitu bagian manajemen risiko, bagian kepatuhan dan bagian audit internal. Karena itu, dengan diterapkannya combined assurance, semua fungsi itu akan diintegrasikan dan terkoordinasi lebih baik.

Di dalam CA terdapat tiga elemen krusial yang harus diimplemetasikan dan tidak bisa dipisahkan yaitu governance, risk management dan compliance. Pada dasarnya tiga bagian penting itu dibedakan atas dasar siapa pemangku kepentingan yang mereka layani, tingkat kemandirian dari kegiatan di mana mereka memberikan jaminan dan dari kekokohan jaminan.

Jika diperas, tiga bagian itu dibedakan menjadi, bagian yang melaporkan kepada manajemen dan  atau merupakan bagian dari manajemen, termasuk orang-orang yang melakukan penilaian kontrol diri (control self assessments), auditor mutu, auditor lingkungan dan personil dari manajemen lainnya yang ditunjuk. Kedua, pihak-pihak yang melaporkan kepada Dewan Direksi, dan ketiga bagian yang melaporkan kepada stakeholder eksternal, yang merupakan peran tradisional yang biasa dipenuhi oleh auditor independen.

Pendekatan ini akan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai semua kegiatan dalam perusahaan untuk memastikan bahwa tindakan yang mengandung risiko bisa terdeteksi lebih dini. Sekaligus juga ada kontrol yang memadai untuk mengurangi risiko ini.

“Yang terpenting di sini, adalah risk management dan quality assurance. Seberapa besar kita memitigasi risiko, mendefinisikan risiko, dan kalau kita sudah bisa, kita tahu akan melangkah bagaimana, dan risikonya apa,” kata Ilya Avianti, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Pendekatan governance, risk management dan compliance (GRC) terpadu, akan membuat lembaga keuangan makin prudent dalam bertindak dan menjalankan operasinya. Setiap orang juga makin menyadari setiap risiko dari tindakan yang dilakukannya dalam kaitannya dengan pekerjaannya. “Misalnya, jika kita sudah tahu kalau memegang api itu panas, berarti kita harus berhati-hati memegang api, dan kita tidak akan celaka,” kata Ilya yang juga Ketua Dewan Audit OJK Ilya Avianti.

Kemudian tak lupa juga soal kualitas, dan penilaian kualitas, yaitu seberapa besar semua orang menilai produk yang diterima dan orang itu mau menghargai produk tersebut, sehingga perusahaan punya kharisma baik internal maupun eksternal. “Jika semua hal itu berjalan, audit internal diterima, sehingga fungsi pengawasan, watch dog itu tidak perlu lagi,” kata Ilya.

OJK sadar betul bahwa metode GRC terpadu akan membuat risiko-risiko yang sering lolos dari mitigasi dan pencegahan dari manajemen bank makin berkurang. Selama ini lembaga keuangan terutama perbankan menghadapi risiko dengan beberapa tipe. Pertama tipe ever present yaitu kejadian yang sebelumnya sudah pernah berlangsung terulang kembali. Setiap hari bank selalu menghadapi potensi risiko dan sejatinya dengan mekanisme mitigasi yang baik yang dimiliki bank, potensi risiko tersebut seharusnya bisa ditekan.

Sebuah risiko yang kerap terjadi namun selalu diabaikan besar kemungkinan akan terulang kembali, bahkan dengan skala yang lebih besar. Bagi perusahaan yang memiliki dan melaksanakan manajemen risikonya dengan baik, maka catatan kejadian dan mitigasi yang dilakukan bank bisa menjadi solusi perbaikan dari prosedur yang ada. 

Kedua, tipe risiko lama yang cenderung dapat diperhitungkan. Ada dua sifat dari risiko, yang dapat diperkirakan dan yang tidak dapat diperkirakan. Risiko yang pernah terjadi dan dialami bank, jika dievaluasi faktor penyebabnya maka kemungkinan besar dapat dilakukan beragam mitigasi agar tidak terjadi lagi. 

Ketiga, tipe risiko baru yang cenderung sulit diperhitungkan. Untuk risiko semacam ini tidak ada yang bisa dilakukan kecuali melakukan pengamatan atau kajian terhadapnya. Keempat, tipe risiko yang sangat tergantung satu sama lain. Pada umumnya tidak ada satu kejadian yang sifatnya tunggal karena sebuah kejadian atau satu risiko muncul disebabkan kejadian sebelumnya. Hal ini harus diamati dan dibuat kajiannya agar tidak menimbulkan risiko yang kompleks.

Bermula dari Afrika Selatan

Pemikiran soal combined assurance adalah sebuah pencapaian baru dalam industri keuangan (dan juga industri lainnya), dan aplikasinya adalah sebuah batu loncatan dalam menghindari potensi kerugian dalam pengelolaan perusahaan. Meski begitu, Tidak banyak yang tahu bahwa ide dan pemikiran pelaksanaan combined assurance ini muncul di Afrika Selatan, negara yang dianggap tidak memiliki sejarah pengelolaan tata kelola perusahaan.

Pada bulan Juli 1993 sebuah lembaga yang berisi direktur-direktur perusahaan di Afrika Selatan meminta pensiunan ketua Mahkamah Agung Afrika Selatan Hakim Mervyn Eldred King untuk memimpin sebuah komite tata kelola perusahaan. Mervyn melihat ini sebagai kesempatan untuk mendidik masyarakat Afrika Selatan yang baru berdemokrasi terutama mengenai praktik perekonomian bebas. Dan langkah itu juga sekaligus menjadi yang milestone pertama penerapan combined assurance di dunia.

King Report soal Tata Kelola Perusahaan adalah batu pertama yang diletakkan oleh komite tersebut untuk perbaikan tata kelola perusahaan di Afrika Selatan. Sampai kini, sudah tiga laporan yang diterbitkan pada tahun 1994 (King I), 2002 (King II), dan 2009 (King III). Sontak laporan ini menjadi sebuah syarat formal bagi perusahaan-perusahaan untuk masuk di Bursa Efek Johannesburg, Afrika Selatan. Bahkan King Report dinilai sebagai "ringkasan paling efektif dari praktik-praktik internasional terbaik dalam tata kelola perusahaan" .

Maka dari itu King III yang juga termaktub di dalamnya soal combined assurance lantas menjadi acuan banyak negara untuk mengoptimalkan munculnya risiko-risiko dalam pengelolaan perusahaan.

Manfaat bagi Bank

                Seperti biasanya, perbankan tentu menjadi pihak yang akan menjadi pionir pengimplementasian dari metode combined assurance ini. Salah satunya diakui oleh Anika Faisal, Direktur BTPN. “Combined assurance sebetulnya lebih kepada mengintegrasikan fungsi-fungsi dari governance, risk management dan compliance secara lebih komprehensif,” kata bankir perempuan yang sudah malang melintang di ranah perbankan.

Sektor perbankan sejatinya sudah memiliki aturan good corporate governance (GCG) yang merupakan payung besar pengelolaan risiko perusahaan. Nah, sekarang tinggal mengintegrasikannya supaya tidak terjadi redundancy (pengulangan). “Supaya proses G, R dan C bisa saling melengkapi,” tambah Anika.

Bank Indonesia telah mengeluarkan aturan soal GCG dalam PBI No.8/4/2006 dan surat edaran BI No.15/15/2013 tentang Penerapan Good Corporate Governance.

Akan tetapi, penerapan itu menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kondisi saat ini dalam struktur organisasi perbankan masih memisahkan antara departemen risiko, kepatuhan dan legal yang mana ketiganya tidak mengkoordinasikan aktivitasnya dan terkadang tidak terkoneksi.

Selain itu tujuan dari mitigasi risiko keuangan tidak bisa dipisahkan dari risiko-risiko klasik seperti risiko pasar, kredit, likuiditas dan operasional. Kepatuhan dan legal memang mengikuti tujuan yang sama namun tidak terintegrasi dalam kerangka manajemen risiko yang menyeluruh.

Nantinya dengan adanya penerapan manajemen risiko yang terintegrasi lewat combined assurance maka akan tercipta sebuah agenda pengendalian risiko yang lebih terintegrasi. Juga terbentuk sebuah pandangan yang terintegrasi potensi kerugian pada keseluruhan bagian dari perusahaan.

Sebagai pendekatan baru tentu bank membutuhkan waktu untuk menyesuaikan, mempelajari dan yang terpenting mengetahui apakah metode ini memang dibutuhkan perseroan.

“Akan tetapi saya kira kalau inisiatifnya baik, metode ini akan bermanfaat buat industri. Mungkin beberapa bank sudah ada yang mengimplementasikannya secara terbatas, tetapi karena ini barang baru semua butuh penyesuaian,” kata Anika.

                

Pembanding Harapan

Selalu terbit harapan terhadap yang baru, seperti halnya ada penolakan dan kekhawatiran di sana. Begitupun ketika Joko Widodo diumumkan sebagai Presiden terpilih versi otoritas resmi. Lelaki kelahiran 21 Juni, 53 tahun lalu ini memang mewakili sebagian masyarakat Indonesia yang menginginkan pemimpin yang bekerja.

Awalnya kehadiran mantan Walikota Surakarta, Jawa Tengah ini, di panggung politik nasional memang mengejutkan. Dia berhasil mengalahkan incumbent dalam perlombaan menjadi orang nomor satu di Ibu Kota, di saat orang banyak mengira dia hanya akan menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Karier politiknya meroket lagi ketika maju sebagai calon presiden berdampingan dengan Jusuf Kalla –mantan Wakil Presiden sepuluh tahun lalu– dan berhasil memenangkannya.

Kini, Jokowi (dan JK) akan memikul harapan sebagian banyak orang yang memilihnya yang ingin Tanah Airnya menjadi rumah buat mereka. Rakyat tentu akan membandingkan dengan prestasi yang sudah diraih oleh pemerintah sebelumnya, sekaligus berharap kegagalan pemerintah sebelumnya diatasi.

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden yang sudah memimpin 10 tahun memang terbilang berhasil dalam memperkuat ekonomi terutama dari sisi makro. Pertumbuhan ekonomi nasional yang bisa dipertahankan positif di kisaran 5-6 persen dengan inflasi 4,5 persen, tak bisa dibilang prestasi remeh. Sementara di sisi lain, cadangan devisa juga sempat menyentuh level tertinggi dalam sejarah.

Akan tetapi jika dilihat dari mikroekonomi, jelas banyak yang tidak terselesaikan oleh SBY. Ketimpangan ekonomi, pemerataan pembangunan dan pembangunan infrastruktur akan menjadi catatan minor buat pemerintahan itu.

Menurut data 2008-2012 ketimpangan antara yang kaya dan miskin semakin memburuk bahkan menjadi lebih buruk dari India. Dalam rezim pemerintahan 10 tahun terakhir, koefisien gini –indikator yang menggambarkan ketimpangan, tembus angka 0,41. Padahal di era Orde Baru, kesenjangan orang kaya dan miskin tak pernah melewati angka 0,39. Koefisien gini yang makin mendekati angka satu berarti makin timpang ekonomi suatu negara.

Soal pemerataan pun seperti jalan di tempat. Selama 12 tahun terakhir, 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional disumbangkan Jawa, Sumatera, dan Bali saja. Demikian pula pembangunan yang terlalu bertumpu pada perkotaan. Hal itu bisa dilihat dari ongkos logistik Surabaya-Merauke yang lebih mahal dibandingkan mengekspor komoditas ke luar negeri.

Soal utang dan ketergantungan akan pihak asing juga tidak membaik. Komisi Anti Utang, sebuah organisasi non-pemerintah yang concern terhadap kebijakan utang luar negeri mencatat, bahwa

pengeluaran pemerintah sejak 2005-2012, untuk membayar beban cicilan pokok dan bunga utang sebesar Rp 1.584 triliun. Sejak SBY berkuasa pada 2004, peningkatan utang luar negeri pemerintah mencapai Rp 724,22 triliun. Angka itu bahkan lebih besar dari anggaran yang disiapkan untuk mengentaskan kemiskinan pada periode yang sama, yang besarnya Rp 115 triliun.

Selain itu, Jokowi juga berhadapan dengan kekuatan ‘oposisi’ yang tak bisa dianggap remeh. Hampir separo dari pemilih memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang sebagian besarnya merupakan orang-orang kelas menengah.

Jadi jika Jokowi tidak mampu memenuhi harapan-harapan rakyat atau gagal dalam melaksanakan janji-janjinya, tak pelak para pendukungnya akan membanding-bandingkannya dengan Prabowo, sang rival dalam perebutan kursi RI 1. Orang akan mulai melihat kembali janji yang pernah diucapkan Prabowo dalam kampanye, dan berharap kalau saja dia bisa merealisasikannya saat ini. Dalam sebuah posting-an di media sosial, saya mengutip sebuah tulisan menarik bahwa Prabowo-Hatta, walaupun mungkin tidak berhasil memenangkan pemilihan suara, akan terus-menerus menempati kedudukan yang amat penting di mata rakyat. Yakni sebagai ‘pembanding harapan’. Mereka akan hadir menjadi tolok ukur dari Presiden terpilih sekaligus menjadi alternatif terdekat jika sewaktu-waktu pemerintahan dianggap gagal.

Great Expectation?

Indonesia dipastikan akan memiliki Presiden baru setelah otoritas pemilihan umum resmi mengumumkan pemenang dari kontes politik tahun ini. Ekspektasi tinggi sudah barang tentu menyelimuti pasangan Jokowi-JK, tetapi tantangan mereka juga tak kalah besar.

Pemilihan Presiden kali ini tidak bisa tidak merupakan sebuah pemungutan suara yang magnitude paling besar sepanjang sejarah pemilihan umum langsung di Indonesia. Dua pasang kandidat yang berhadap-hadapan tak pelak menarik perhatian seluruh orang di Indonesia, bahkan dunia, setidaknya di kawasan Asia.

Setelah melalui proses kampanye yang menegangkan sampai pada waktu pengumuman resmi dari otoritas pemilu, kini, Presiden terpilih sudah ditetapkan: Joko Widodo. Banyak orang mengatakan inilah milestone penting bagi perjalanan kehidupan berdemokrasi di negeri ini.

Tidak hanya itu, terpilihnya Jokowi yang berpasangan dengan mantan wakil Presiden 10 tahun lalu Jusuf Kalla, memunculkan banyak harapan. Selain karena citra yang diembannya selama ini yaitu pemimpin yang bekerja, yang sederhana dan merakyat, pasangan itu juga dianggap bisa membawa banyak perubahan.

Perlombaan kali ini memang menyimpan harapan besar bagi Indonesia karena Presiden terpilih akan menggantikan pemerintahan yang sudah 10 tahun berkuasa dan dinilai tidak memenuhi ekspektasi ekonomi sebagian besar rakyat. Oleh karena itu, ekspektasi tinggi tentu akan disematkan kepada siapapun yang menang pada pemilu kali ini.

Kendati begitu, ekspektasi tinggi tersebut akan dibarengi dengan munculnya tantangan besar dari pemerintahan baru yang akan dipimpin pasangan yang beken disebut Jokowi-JK. Salah satunya adalah tantangan dari parlemen.

Seperti diketahui, pasangan Jokowi-JK didukung oleh koalisi beberapa partai yang jika dihitung berdasarkan persentase dukungan pada pemilu legislataif mencapai sekitar 40 persen. Sebaliknya pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sang rival, memiliki persentase dukungan partai lebih banyak, sebesar lebih dari 60 persen. Kondisi itu tentu berimbas pada dukungan Jokowi-JK di Senayan yang akan menghadapi anggota parlemen yang notabene merupakan partai lawan.

Hal inilah yang menjadi perhatian banyak pihak terkait kebijakab-kebijakan yang akan ditelorkan oleh pemerintah mendatang.

Jadi, sebetulnya, pasar dalam jangka menengah lebih suka jika yang menang adalah pasangan Prabowo-Hatta mengingat kebijakan-kebijakannya akan mendapat dukungan lebih banyak di DPR. Diungkapkan oleh ekonom Standard Chartered Bank, Eric Alexander Sugandi, jika Prabowo yang terpilih maka kebijakan ekonomi akan lebih smooth karena dukungan parlemen lebih besar. “Prabowo akan punya support lebih besar di DPR. Dan itu yang dibutuhkan pasar. Kritik mungkin akan banyak ditujukan ke pemerintahan dia tapi pasar pada dasarnya menginginkan Presiden yang didukung oleh parlemen yang kuat,” kata Eric.

Meski demikian karena citra yang dipublikasikan oleh media terhadap pasangan Jokowi-JK maka pasangan itu kemudian lebih populer. “Dalam jangka menengah pasar akan sadar bahwa efektivitas pemerintah akan lebih baik jika didukung DPR tetapi karena ada ekspektasi bahwa Jokowi lebih populer karena dicitrakan seperti itu, maka pasar juga mendukung,”kata Eric.

Dan kini, jika tidak ada perubahan manuver politik, pemerintahan akan berhadapan dengan parlemen yang lebih dominan. Akan tetapi beberapa waktu belakangan berhembus kabar bahwa koalisi permanen yang dibangun oleh partai-partai pendukung pasangan calon Presiden Prabowo-Hatta mulai keropos karena ada partai yang membelot.

Eric mengatakan bahwa hal itu tentu akan menguntungkan pemerintahan Jokowi dalam memuluskan program-program dan kebijakan-kebijakan pembangunan ekonominya.

“Itu (partai pembelot) akan menguntungkan dia (Jokowi). Apalagi dengan dukungan media-media besar yang selama ini di belakang dia serta pendukung yang selama ini ada. Jadi tantangan global akan relatif bisa ditangani meskipun kebijakannya juga menurut saya tidak akan jauh beda dengan yang diterapkan oleh Prabowo jika dia menang,” jelas Eric.

Selain di parlemen, pemerintahan baru juga akan menghadapi tantangan ekonomi di antaranya defisit fiskal, sektor infrastruktur dan yang paling fenomenal adalah soal subsidi. Selain itu juga yang paling dekat akan dihadapi oleh pasangan Presiden ke-7 itu adalah soal anggaran.

Menurut mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil, tantangan yang paling dekat dihadapi oleh pemerintahan baru adalah masalah anggaran, terutama defisit anggaran karena beban subsidi besar yang selama ini dipikul anggaran. “Apalagi sangat dikhawatirkan jika minyak dunia naik, maka anggaran subsidi kita jauh akan naik,”kata dia.

Pemerintah baru akan ditantang dengan persoalan yang sangat sensitif sekaligus pelik dalam memutuskan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Selama bertahun-tahun pemerintah yang berkuasa selalu menghadapi masalah itu dan kadang membuat mereka terpeleset. Masalah yang mengemuka adalah bagaimana mengalokasikan dana subsidi BBM tepat sasaran dan subsidi BBM harus diberikan pada orang yang membutuhkan.

Sebelum proses pemilihan Presiden digelar, dan ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI, Jokowi pernah berujar bahwa bensin sudah tidak lagi layak disubsidi dan melontarkan gagasan untuk menghapusnya secara bertahap selama 4 tahun dengan menaikkan harga setiap tahun. “Saya kira empat tahun lah, subsidi BBM tadi empat tahun tapi berjenjang. Kurang kurang lalu hilang," kata Jokowi saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional, April lalu.

Caranya dengan menghitung besaran angka kenaikan harga BBM subsidi per tahun, dihitung dari selisih harga BBM yang disubsidi dengan harga keekonomian dibagi selama 4 tahun. Sehingga pada tahun kelima, pemerintah tidak perlu sediakan anggaran untuk BBM bersubsidi.

Pada tahun ini anggaran subsidi mencapai Rp210,7 triliun.

Pajak dan Lain-Lain

Selain soal subsidi, tantangan pelik lain yang juga akan menjadi ujian bagi pemerintah baru adalah soal pajak. Sampai saat ini, urusan penerimaan negara memang masih menjadi polemik karena dianggap masih relatif rendah jika dibandingkan potensi yang ada, terutama untuk pajak pribadi. Di sisi lain kebocoran yang terjadi juga masih besar.

“Banyak potensi pajak yang harus kita gali. Jadi butuh pemerintah yang efektif. Pemerintahan efektif itu dilihat dari bagaimana kemampuan Presiden dan menteri mengeksekusi. Kabinet akan datang harus diisi oleh kabinet yang memiliki kapasitas,” kata Sofyan Djalil yang kini tetap aktif di Komite Nasional Good Corporate Governance.

Bukan hanya defisit dan pajak, pemerintahan pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dihadapkan pada masalah biaya logistik yang masih dianggap mahal. Rencana pemerintahan SBY membangun tol tidak berjalan mulus. "Masak biaya logistik ke Amsterdam lebih murah daripada ke Papua," kata Sofyan.

Saat ini, pembangunan yang berjalan tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang karena kendala infrastruktur dan kreativitas. “Salah satu masalah yang mengganggu adalah masalah subsidi. Selain itu, pendidikan,” ujar dia.

Dia beranggapan banyak pihak yang mempersoalkan pendidikan karena peran Presiden dalam pendidikan tidak terlalu impresif. “Di sini dibutuhkan Presiden yang mampu membentuk tim yang kompeten," ujarnya.

Presiden baru juga akan menghadapi persaingan secara regional dan global terutama ketika gong diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN resmi dipukul tahun depan. Oleh karena, banyak pengamat yang mewanti-wanti soal situasi ekonomi tahun 2015 yang akan semakin pelik. Untuk itulah, siapapun yang akan menjadi Presiden dan wakil Presiden akan dihadapkan pada hambatan yang cukup rumit, terutama dari sisi defisit anggaran.

Menurut pengamat ekonomi Imam Sugema, salah satu isu sentral dalam bidang ekonomi yang akan langsung dihadapi Presiden 2014 antara lain defisit primer. Sejak tahun 2012-2013, nilai defisit primer semakin membesar dari Rp 52 triliun-Rp 89 triliun (2013) dan akan diubah dalam APBNP tahun 2014 sekitar Rp115 triliun. “Indonesia tidak pernah mengalami defisit primer, baru setelah tahun 2012 Indonesia mengalami defisit primer dan ini berimpilikasi di mana Indonesia sedang menghadapi risiko likuiditas,” kata dia.

Untuk itu, lanjut Iman, Presiden mendatang haruslah sosok atau figur yang market friendly. Persoalan kedua ialah penerimaan pajak yang masih relatif rendah saat tahun 2008 lalu sebesar 13,3 persen dan dalam APBNP tahun 2014 sebesar 12,24  persen. Lebih lanjut, Imam mengatakan penerimaan pajak Indonesia sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan negara Vietnam sebesar 22,3 persen (2012) dan hanya dalam tiga tahun menanjak dari 16 persen menjadi 21 persen.

“Tax ratio Indonesia lebih rendah dibanding Filipina, Tiongkok, dan Vietnam. Artinya, pemerintah saat ini sangat malas untuk menggali potensi pajak. Padahal, pemerintah sudah gembar-gembor (melakukan) reformasi pajak,” kata Iman.

Sementara itu, soal khusus soal anggaran, pemerintahan baru belum akan bisa berbuat banyak mengimplementasikan program-program yang digembar-gemborkan saat kampanya. Pasalnya anggaran yang ada masih merupakan hasil program pemerintahan lama yang belum tentu sejalan dengan yang baru.

Oleh karena itu, banyak pihak meminta agar Presiden terpilih berhati-hati dalam menjalankan programnya terutama pada 100 hari pertama.

“Presiden harus hati-hati, mungkin tidak bisa langsung jalankan program-programnya, karena masalah anggaran. Jadi, untuk 100 hari kerja, haru lihat dulu anggarannya ada atau tidak sebab APBN yang menyusun adalah pemerintahan sekarang,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah.

Selain melihat anggaran program 100 hari itu, Presiden juga harus memperhatikan anggaran berjalan yang sudah dipatok hingga akhir tahun. “Jadi, Presiden selama 6 bulan berjalan, harus memakai APBN yang sudah dipatok Presiden dan DPR sekarang ini, itu pula yang harus dicocokkan dengan Presiden baru,” katanya.

Di bidang ekonomi, Presiden baru memang harus kerja cepat menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan dihadapi bangsa Indonesia. Pada 2015, Indonesia juga harus menghadapai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), di situ Presiden dituntut untuk memberikan kebijakan yang ditempuh untuk pasar bebas ASEAN tersebut. “Yang ditunggu publik adalah kebijakan apa yang ditempuh Presiden, aturan baru, juga kebijakan tentang usaha kecil dan menengah (UKM), dan stimulus fiskal apa yang diberikan,” ujar Firmanzah.

Dikatakan pula, awal November Indonesia harus ikut pertemuan G20 (Kelompok Negara 20) yang akan mengadakan pertemuan di Australia. Presiden baru kita di sana harus duduk bersama sejajar dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, PM Inggris David Cameron, dan pemimpim negara maju lainnya, untuk didengar bagaimana pandangan Indonesia, yang selama ini sangat didengar.

“Jadi, Presiden terpilih sudah tidak ada waktu lagi fase belajar , karena harus menghadapi pertemuan G-20 itu. Sepuluh hari efektif, Presiden harus mempersiapkan untuk pertemuan itu, karena memang sangat ditunggu oleh negara-negara maju,” katanya.

Menuju Polarisasi Permanen

Banyak orang yang menyayangkan situasi politik yang berkembang sekarang, di mana dua pasang calon presiden dan wakilnya yang bertarung sekarang membuat kondisi kian memanas. Meski begitu, banyak hikmah yang bisa diambil dari pelajaran demokrasi ini. Indonesia memang tengah belajar berdemokrasi, karena cara pengambilan keputusan itu bukanlah sesuatu yang asli dari Tanah Air. Tradisi demokrasi lahir di negara-negara barat ketika Yunani pertama kali mempraktikkannya.

Terbukti dari kata “demokrasi” yang berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan.

Selama ini, Indonesia memang masih mendapatkan pelajaran-pelajaran yang buruk mengenai demokrasi, kendati begitu bukannya tidak ada pelajaran baik yang bisa dan telah diambil. Contohnya adalah kontestasi dalam pemilihan presiden kali ini. Sejatinya kita sudah belajar pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang pada saat itu juga hanya menghadirkan dua pasang calon. Setelah Gubernur terpilih berkuasa, seharusnya pihak yang dikalahkan dan pendukungnya menjadi pengawas bagi pelaksana janji-janjinya.

Kita–rakyat, kalau boleh saya generalisasi demikian–sesungguhnya  diuntungkan oleh kondisi persaingan yang hanya menghadirkan dua kandidat ini. Semua calon telah menjanjikan hal-hal yang baik buat Indonesia, bahkan hampir semua hal baik telah dirangkum. Dan rakyat tinggal menunggu saja hasilnya dan juga menunggu realisasi janji-janji. Untuk yang calonnya tidak terpilih, bisa memilih peran mengawasi pelaksanaan janji-janji itu. As easy as that.

Selain itu, polarisasi partai pendukung dari dua pasang calon presiden dan wakil presiden, serta massa pendukungnya sebetulnya bisa keuntungan kehidupan politik di Indonesia. Boleh jadi setelah pemilihan umum dilaksanakan dan diumumkan pemenangnya maka pasangan yang kalah langsung memproklamirkan diri menjadi pihak oposisi yang siap mengkritisi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Juga mengawasi pelaksanaan janji-janji waktu kampanye.

Pengkutuban dua pihak yang lebih permanen pasca pemilihan presiden sesungguhnya juga menguntungkan rakyat. Karena itu berarti ada pihak formal dan kuat yang mengatasnamakan rakyat juga dan mengambil posisi sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

Istilah oposisi memang kurang beken dalam percaturan politik di Indonesia, tapi bukan berarti hal itu tidak dipraktikkan. Pada awalnya, politik di Amerika Serikat juga tidak mengenal adanya oposisi. Pasca deklarasi kemerdekaan 4 Juli 1776, koloni-koloni Amerika memutuskan untuk bergabung dengan berbagai kekuatan Eropa untuk memerintah wilayah AS secara efektif dalam sebuah pemerintahan federal. Singkat cerita, muncul Partai Federalis yang dibawa oleh Alexander Hamilton yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Partai Republik dan Partai Anti-federalis Democratic Republican yang dibawa oleh Thomas Jefferson yang selanjutnya menjadi dasar terbentuknya partai demokrat saat ini. Sejak presiden kedua, politik AS sudah terbagi menjadi dua kubu Demokrat dan Republik.

Nah, jika kita memang mau mengikuti politik a la Demokrasi, maka tidak salah jika kita juga mencoba membagi dua kubu saja partai politik yang ada, partai berkuasa dan partai oposisi, seperti di Negara Paman Sam sana.

Akan tetapi, kita sudah menjadi terbiasa untuk mengikuti sesuatu dengan setengah-setengah. Kadangkala kita malah mengikuti hanya di permukaannya saja hanya agar dicitrakan bahwa kita adalah yang kita ikuti. Begitu juga dengan demokrasi.

Karena sejak mengadopsi pola pemilihan langsung untuk presiden dan wakil presiden, tampaknya kita belum menerima hal betul-betul hikmah yang baik dari demokrasi, misalnya pemimpin yang terbaik. Atau memang benar pameo yang sering dikatakan orang bahwa demokrasi memang tidak menyediakan seorang pemimpin terbaik. Ia hanya menyiapkan pemimpin yang dipilih oleh lebih banyak orang. Bahkan kalau seekor kambing yang dipilih maka kambinglah yang akan memimpin.