Menyibak Sisi Gelap

Layanan bank tanpa kantor menjadi solusi untuk membuat program keuangan inklusif berhasil. Meski demikian ada sederet potensi masalah yang bisa timbul dari layanan ini yang seharusnya diantisipasi otoritas keuangan.

Di zaman serba tanpa batas dan terbuka, akses adalah hal terpenting. Di dunia keuangan pun demikian. Hampir semua negara di dunia menginginkan semua rakyatnya memiliki akses ke lembaga keuangan. Kemudian muncullah layanan yang dikenal dengan nama branchless banking (BB). Istilah yang mengacu pada layanan bank tanpa harus melalui kantornya sejatinya sudah muncul lebih dari lima tahun lalu. Bahkan di Inggris praktik yang lekat dengan penggunaan teknologi informasi itu sudah mulai muncul sejak awal 90-an.

Bagi Indonesia, booming telepon selular dan kemudian terbentuknya otoritas pengawas lembaga keuangan menjadi momentum munculnya layanan BB yang diawali oleh program inklusi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdiri pada awal 2013, sudah memastikan bahwa harus makin banyak masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan.

Tantangan program inklusi keuangan sangatlah berat karena menurut survei OJK, dari 100 orang hanya tak lebih dari 22 orang yang mengetahui tentang produk, jasa dan lembaga keuangan. Selain itu, luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau menjadi kesulitan terbesar buat bank mendirikan kantor layanannya di setiap pelosok negeri.

BB tak pelak merupakan strategi ampuh untuk mengatasi tantangan-tantangan keuangan di atas, apalagi melihat bukti bahwa kepemilikan telepon selular sudah melebih jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa.

Dengan menggandeng pihak ketiga yang disebut agen, OJK ingin masyarakat yang belum menggunakan jasa keuangan formal dan sudah memiliki ponsel bisa menikmati produk dan jasa keuangan seperti tabungan, pinjaman dan asuransi.

BB sejatinya merupakan program lanjutan dari kebijakan inklusi keuangan yang sudah digulirkan sewaktu otoritas masih di tangan Bank Indonesia. Pada 2010, BI meluncurkan program Ayo ke Bank dan pada pertengahan 2012 meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Ketika OJK terbentuk pada 2013, dilaksanakan pilot project BB yang melibatkan lima bank dan dua perusahaan telekomunikasi. “Produk yang dimunculkan adalah e-money dan produk basic saving account (BSA), kredit mikro dan asuransi mikro,” kata Sri Rahayu Widodo, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK.

Tahun ini program yang lebih formal disebut Laku Pandai (kependekan dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) sampai pada tahap yang krusial. OJK hampir secara maraton, bulan lalu roadshow ke ujung-ujung wilayah Indonesia untuk menancapkan program Laku Pandai.   

Pada tahap awal, program tersebut digerakkan oleh empat bank yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, dan Bank Central Asia. Dan sepanjang tahun ini, ditargetkan akan ada lebih dari 128 ribu agen yang bisa melayani jasa perbankan sederhana seperti BSA, kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya; seperti asuransi mikro. “Jika 13 bank lain mulai ikut menjalankan program Laku Pandai tahun ini, diperkirakan jumlah agen Laku Pandai mencapai 350 ribu, dengan cakupan 75 persen wilayah di seluruh Indonesia," katanya.

Laku Pandai dinilai bisa menjadi obat mujarab agar industri keuangan yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa akan lebih tersebar. “Selama ini industri jasa keuangan lebih terkonsentrasi di Jawa. Sementara itu, akses masyarakat terhadap jasa keuangan di wilayah lain seperti kawasan Indonesia Timur terbatas. "Makanya kami meluncurkan branchless banking pertama di Papua,” kata Muliaman D Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK.

Sisi Gelap

Meskipun demikian, OJK dan perbankan harus mewaspadai sisi gelap dari program BB dan belajar dari pengalaman negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu menerapkannya. Salah satunya adalah risiko dari keberadaan agen. Agen yang akan menjadi perwakilan lembaga keuangan tentu memiliki akses kepada data-data nasabah meski hanya sebagian kecil, atas perannya sebagai perantara bank dan nasabah dalam pemberian layanan keuangan.

“Risiko terbesar adalah operasional karena dalam branchless banking karena ini melibatkan sangat banyak agen yang bisa bermasalah,” ujar Ekonom Indef, Aviliani.

Risiko selanjutnya adalah risiko hukum dan kepatuhan para agen, dalam memberikan layanan kepada nasabah. Aviliani menyontohkan, seperti dalam layanan kredit apabila data nasabah dihilangkan agen, bagaimana debitor mengembalikan pinjamannya. “Jadi, agen yang salah, tetapi yang kena adalah bank. Jadi ada risiko reputasi,” kata dia.

Sementara itu Profesor Gerhard Coetze dari Universitas Pretoria di Afrika Selatan, berdasarkan praktik di kawasan Afrika, ada beberapa risiko yang terkait dengan praktik BB. Salah satunya adalah soal turn over yang tinggi dari layanan melalui koresponden ini. “Turn over branchless banking di Kenya, mencapai 30 persen dari PDB-nya dan itu akan menghapus Kenya dari peta ekonomi global,” kata dia. Turn over itu terutama berasal dari keluar masuknya rekening tabungan baru.

Selain itu menurut Direktur Pusat Inklusi Keuangan di Afrika Selatan itu, akan ada over indebted (utang yang terlalu besar), ekploitasi atas orang-orang oleh agen, dan persoalan provisi dari pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh kepanjangan tangan bank akibat praktik branchless banking. “Dengan layanan itu, Anda (bank) bisa menyediakan pinjaman kepada orang-orang yang bahkan Anda belum pernah melihatnya,” sambung dia.

Bahkan yang paling mengancam adalah risiko sistemik dari layanan tersebut. “Kita bahkan belum bisa mengira-ngira apa risiko sistemik dari branchless banking,” kata dia yang dikutip dari laman resmi Gordon Institute of Business Science.

Javaid S, Direktur dan Kepala Sistem Informasi (Banking & Branchless Banking) Tameer Microfinance Bank, di Pakistan mengatakan bahwa risiko layanan BB sejatinya sama dengan risiko yang muncul di tangan teller di kantor bank konvensional seperti risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, risiko likuiditas dan risiko reputasi.

Untuk menanggulanginya risiko-risiko itu semua lembaga keuangan harus memiliki penilaian yang tepat dari agen dan juga kelayakan kredit dari mereka. Di samping itu struktur limit kredit yang tepat juga harus didefinisikan untuk agen dan nasabah. “Untuk mengurangi risiko, lembaga keuangan harus memiliki mekanisme keluhan ganti rugi yang tepat dan harus memastikan komunikasi yang tepat dari keluhan ganti rugi yang disusun kepada pelanggan itu,” kata dia seperti dikutip dari sebuah laman profesi.

Praktik Global

Di Kenya, program BB sangat didominasi oleh industri telekomunikasi. Sebuah operator terbesar di negara Afrika itu mempelopori program yang bisa mengirimkan uang dari satu bagian negeri ke bagian lain hanya dalam hitungan detik dalam layanan yang dinamakan M-PESA.

Layanan dasar perbankan bisa diberikan oleh seorang agen penjual pulsa yang mendaftar menjadi agen branchles banking yang bisa menerima dan membayar uang tunai. Ada sekitar 100.000 pedagang pulsa di Kenya yang sudah menjadi agen, melebihi jumlah cabang bank yang ada di negara itu yang mencapai 840 dan menghasilkan 12 juta nasabah baru.

Di Meksiko, salah satu banknya yaitu Wal-Mart Bank menggunakan 1.000 toko Wal-Mart (total 18.000 tempat penjualan) sebagai agen untuk menawarkan kepada nasabah beberapa jasa keuangan, termasuk deposito dan pembayaran. Selain itu, Banamex sebuah bank yang dimiliki Citigroup di Meksiko juga memiliki lebih dari 4.800 agen perbankan memberikan layanan atas nama lembaga tersebut.

Di Pakistan, praktik BB sudah dimulai sejak 2007 dan setahun berikutnya bank sentralnya menerbitkan aturan awal untuk layanan tersebut. Di negara tersebut hampir semua program pemerintah selalu disesuaikan atau dikaitkan dengan layanan perbankan tanpa mengharuskan kehadiran bank langsung di depan masyarakat.

                            

Musim Efisiensi Bank

Penutupan kantor cabang dan pemangkasan karyawan nampaknya akan makin banyak terjadi tahun ini. Bank tengah melanjutkan langkah efisiensi demi menyeimbangkan kinerja keuangannya.

  

Perubahan siklus bisnis tengah menghampiri industri perbankan nasional. Setelah merasakan masa-masa keemasan, kini perbankan tengah menghadapi tahun-tahun yang berat. Dalam beberapa tahun belakangan kinerja keuangan industri tidak lagi sanggup berlari kencang seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kini bank tidak lagi mudah mencetak laba dalam berbisnis di Indonesia, terutama dirasakan oleh bank-bank swasta dan campuran. Sepanjang dua tahun ini, laba bank-bank itu tidak bisa lagi tumbuh melampaui pencapaian sebelumnya.

BCA, bank swasta terbesar tak luput dari penurunan laba yang sepanjang 2014 hanya tumbuh 11,57 persen, padahal dalam periode sebelumnya mencapai 21,6 persen. Pelemahan keuntungan usaha juga dialami Bank CIMB Niaga, bank yang mayoritas sahamnya dikuasai CIMB Grup Malaysia, yang mencatat penurunan laba hingga 45 persen, dibandingkan tahun sebelumnya. Sesama bank yang dikuasai investor Malaysia, PT Bank International Indonesia Tbk (BII Maybank) juga mengalami kemerosotan lebih dari separo dalam hal laba bersih.

Bank swasta lainnya yang juga mengalami penurunan laba antara lain Bank Permata sebesar 8,7 persen dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) yang labanya turun 15,03 persen. Begitu pula Bank Danamon yang mencatat laba bersih setelah pajak melorot hingga 36 persen.

Tak pelak hal itu membuat perbankan menggelar langkah efisiensi demi menyeimbangkan kinerja keuangannya. Beberapa bank bahkan telah melakukan pemangkasan biaya sejak tahun lalu. Salah satunya Bank Danamon.

Setelah dua tahun belakangan labanya turun terus, Bank Danamon berbenah dan memulai gerakan efisiensi internal. Meningkatnya biaya membuat manajemen melakukan program efisiensi yang sudah dimulai dengan menutup beberapa kantor cabangnya sejak tahun lalu. Bahkan tahun ini, Bank Danamon dikabarkan akan menutup divisi-divisi yang dinilai tidak menguntungkan dan biasanya hanya menambah pos biaya. Konsekuensinya tentu, ada pemangkasan karyawan.

“Kalau yang level administratif bisa ditempelkan di divisi yang menghasilkan uang, kalau yang level manajerial ya tinggal menunggu untuk pensiun dini, atau mencari peluang di tempat lain,” kata sumber yang mengetahui persoalan itu.

Karyawan yang bertugas pada divisi pendukung untuk bagian pendanaan atau liabilities itu mengatakan bahwa divisinya tengah dalam proses penutupan. Selama ini dia dan pegawai lain dalam divisi itu bertugas menyiapkan dukungan baik berupa anggaran ataupun support komunikasi pemasaran bagi tiga divisi dalam pendanaan yaitu usaha kecil dan menengah, komersial dan korporat.

Menurut dia, yang sudah lebih dari sepuluh tahun bekerja di Danamon, pemangkasan karyawan juga terjadi di divisi-divisi lain yang dianggap tidak menghasilkan.

Berdasarkan laporan keuangan bank tersebut, hampir semua indikator pada beban operasional pada 2014 meningkat, yang menjadikan secara total biaya meningkat menjadi Rp14,379 triliun dibanding periode tahun lalu yang sebesar Rp13,568 triliun. Selain itu, dalam laporan yang sama kenaikan beban operasional yang paling besar adalah untuk bunga yang mencapai lebih dari 40 persen.

Meski begitu dalam siaran pers, manajemen Danamon mengaku sudah bisa menurunkan biaya operasional, meskipun tidak menampik adanya efisiensi dari penutupan kantor cabang.

“Penurunan biaya operasional sebesar 7 persen dibandingkan tahun lalu menunjukkan disiplin pada pengelolaan pengeluaran operasional serta inisiatif Danamon untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, termasuk relokasi cabang dan penyesuaian sumber daya manusia yang menghasilkan perbaikan dalam rasio biaya terhadap pendapatan (Cost Income Ratio/CIR) sebesar 1,9 persen dari 55,2 persen menjadi 53,3 persen dalam kuartal pertama tahun ini,” kata Vera Eve Lim, Direktur Keuangan Danamon. 

Efisiensi terlihat jelas pada penutupan ratusan kantor layanan sepanjang 2014 demi menekan biaya operasional. Sepanjang 2014, bank yang dimiliki investor Singapura telah menutup 24 kantor cabang utama konvensional, seratusan kantor cabang pembantu konvensional dan kantor Danamon Simpan Pinjam, serta seratusan kantor syariah.

Penutupan kantor cabang atau pengalihan dan penggabungan kantor layanan juga berlaku buat beberapa bank swasta lainnya. Meningkatnya biaya operasional menjadi penyebab yang memaksa pengelola bank melakukan efisiensi. Selain iklim bisnis yang berat dan kondisi ekonomi global yang makin ketat, aturan otoritas juga mendesak bank untuk melakukan berbagai penghematan.

Bank CIMB Niaga berdasarkan laporan keuangan akhir tahun lalu meraih perolehan pendapatan operasional selain bunga hingga akhir 2014 mencapai Rp3,1 triliun, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,6 triliun. Sementara beban operasional non bunga meningkat dari sebelumnya Rp8,1 triliun meningkat menjadi Rp10,5 triliun.

Sementara BCA, mencatatkan beban operasional selain bunga sebesar Rp23,242 triliun. Pengeluaran itu naik di atas 18 persen secara tahunan. Sedangkan, BII Maybank, dari kinerja sepanjang tahun lalu, pendapatan bunga bersih hanya tumbuh 7,5 persen menjadi Rp5,93 triliun ketimbang tahun sebelumnya Rp5,51 triliun. Namun demikian hal itu diikuti dengan melonjaknya beban bunga dari Rp5,39 triliun menjadi Rp7,46 triliun pada 2014.

Selain itu, jumlah pendapatan operasional lainnya turun tipis dari Rp1,94 triliun menjadi Rp1,92 triliun pada akhir tahun lalu. Celakanya, jumlah beban operasional lainnya BII Maybank justru meningkat menjadi Rp6,89 triliun dari sebelumnya Rp5,17 triliun.

Melambatnya kinerja keuangan bank dua tahun belakangan ini tidak bisa dipisahkan dari ‘krisis kecil’ yang terjadi pada Agustus 2013. Anjloknya nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai dampak dari penarikan arus modal asing saat itu membuat bank mengalami guncangan. Pemerintah merespons dengan berbagai langkah pengetatan agar perekonomian tidak terjerembab dalam resesi, mulai dari peluncuran empat kebijakan stimulus ekonomi sampai dengan kenaikan suku bunga (BI Rate).

Benchmark Efisiensi

Sejak dua tahun lalu sewaktu masih memegang fungsi pengawasan perbankan, Bank Indonesia juga sudah mengarahkan agar perbankan lebih efisien dalam menjalankan bisnis. Regulator telah membuat acuan (benchmark) biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berdasarkan kelompok bank. Dan jika tidak patuh, maka bank dilarang ekspansi cabang.

Benchmark BOPO bagi bank umum kelompok usaha (BUKU) I maksimal 85 persen. BUKU II kisaran 78 – 80 persen, BUKU III sebesar 70-75 persen dan BUKU IV sebesar 65 – 60 persen. Dalam Surat Edaran No. 15/7/DPNP tentang pembukaan jaringan kantor bank umum berdasarkan modal inti yang diterbitkan 8 Maret 2013, ada tiga indikator yang dijadikan pertimbangan BI dalam meluluskan rencana pembukaan cabang. Yakni, ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor bank (theoretical capital), porsi kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) atau usaha mikro kecil (UKM) dan efisiensi melalui BOPO dan NIM.

Aturan itu tak pelak memaksa bank untuk berpikir dua kali sebelum berekspansi membuka kantor cabang. Jadi alih-alih membuka cabang baru, demi efisiensi bank malah banyak yang menutup kantor layanannya. Kenaikan biaya operasional bank yang mencapai 21 persen sepanjang 2014 berpengaruh signifikan pada strategi ekspansi bank, karena kenaikan pendapatan operasional di waktu yang sama hanya 14 persen.

Sementara itu, pengamat perbankan, Ryan Kiryanto mengatakan harus ada perubahan cara pandang atau paradigm terkait dengan aktivitas operasional bank. Orientasi kepada upaya penciptaan nilai yang tercermin dari laba bersih harus melekat di setiap pegawai. Sejalan dengan itu, upaya-upaya untuk menanggulagi penyebab inefisensi harus dituntaskan segera.

Untuk itu bank harus segera membuat struktur organisasi bank yang lebih ramping dan efisien. Jika strukturnya sudah terlanjur gemuk karena terjadi pembesaran, jangan segan-segan untuk dipangkas agar menciut dan ramping. “Karena ramping, urusan birokrasi menjadi lebih cepat dan efisien. Pengambilan keputusan bisnis juga menjadi lebih cepat. Duplikasi pekerjaan karena tugas dan fungsi harus disatukan segera,” kata dia.

Bank, menurut Ryan, juga jangan mudah tergoda untuk membuat unit kerja baru, lebih-lebih unit kerja pendukung atau unit non bisnis. Bahkan jika perlu, bank melakukan konsolidasi organisasi melalui regrouping unit-unit kerja yang menyedot banyak biaya karena terlalu banyak orang dan jenis pekerjaannya pun bersifat bukan pekerjaan inti (non core activities).

Anomali

Inilah zaman anomali. Ketika sebuah kesalahan di sebuah zaman berbuah kritikan pedas dan cacian,  kesalahan yang sama saat ini mendapat dukungan hangat. Ketika keterpurukan ekonomi di sebuah zaman berbuah pemakzulan, keterpurukan yang sama kini mendapatkan pembelaan dan pujian.

Kita bisa membayangkan, di zaman sebelumnya, ketika nilai tukar rupiah terperosok sampai melewati Rp13.000 per dollar AS, maka akan ada gelombang protes di jalanan, di parlemen di ruang-ruang opini media bahkan di warung-warung kopi.

Kini, pejabat dengan enteng bilang bahwa pelemahan rupiah akan membuat banyak investor asing tertarik ke Indonesia. Teman-teman kuliah saya, dari statusnya di media sosial, bertanya: pejabat tersebut kuliahnya di mana? Memang itu merupakan pertanyaan retoris, yang tidak perlu dijawab, namun menyederhanakan masalah pelemahan nilai tukar bukanlah hal sepele.

Pelemahan nilai tukar suatu negara, di satu sisi memang membuat barang-barang yang diproduksi suatu negeri akan lebih kompetitif dibanding negara counterpar-nya. Namun di sisi lain, pelemahan rupiah justru mengirimkan inflasi negara itu ke Indonesia.

Selain itu, modal asing akan cenderung mengalir ke negara-negara yang memiliki pemerintahan yang kuat, ekonomi yang dinamis dan mata uang yang stabil. Jadi, suatu negara harus memiliki mata uang yang relatif stabil untuk menarik modal investasi dari investor asing. Itu yang lazim terjadi.

Kelaziman lain, soal daya saing. Jika sebuah mata uang melemah maka seharusnya ekspor negara pemiliknya meningkat karena lebih murah dibanding barang-barang negara pesaingnya.

Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret, ekspor Indonesia jatuh ke tingkat terendah dalam dua setengah tahun terakhir akibat penurunan ekspor minyak dan gas, namun kejatuhan dalam impor menahan angka itu pasca surplus perdagangan untuk bulan ketiga berturut-turut. Ekspor-ekspor pada Februari merosot 16,02 persen dari setahun sebelumnya, kejatuhan terbesar sejak Agustus 2012. Pada waktu yang sama impor juga menurun 16,24 persen.

Kini beban ada di pundak rakyat, utamanya masyarakat berpendapatan rendah. Pendapatan rakyat terus tergelincir, akibat melemahnya nilai tukar yang menyebabkan inflasi. Beban ditambah ketika harga barang-barang naik sebagai dampak kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM).

Akan tetapi, saya yakin rakyat kebanyakan akan tetap berkata bahwa mereka “masih beruntung”, ungkapan khas bangsa Indonesia meskipun dirundung musibah. Karena menganggap terhindar dari musibah yang lebih besar lagi.

Namun, menurut saya tidak hanya rakyat yang beruntung ada beberapa pihak yang juga beruntung dari keadaan ini. Misalnya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beruntung karena banyak orang yang mulai menilai bahwa pemerintahan sekarang ini tidak lebih baik dari padanya. Prabowo juga beruntung tidak jadi presiden karena kalau mantan pesaing Joko Widodo dalam pemilihan presiden lalu itu jadi presiden, bisa jadi kritikan terhadapnya akan lebih dahsyat.

Pemerintahan sekarang di bawah Presiden Jokowi juga beruntung karena pendukungnya ‘tetap konsisten’ mendukungnya terutama lewat saluran-saluran media yang masif, baik media massa ataupun media sosial.

Meredam Bahaya Laten

Pembobolan dana bank bisa terjadi kapan saja, lewat mana saja, dan dilakukan oleh siapa saja. Otoritas dan para pengelola terus berupaya menghalaunya, dengan menerapkan aturan anti fraud yang sudah dirilis Bank Indonesia dan kini diadopsi oleh OJK.

Di industri perbankan, fraud adalah bahaya laten yang terus diwaspadai. Ia adalah ancaman tak terlihat bagi semua pemangku kepentingan. Fraud bisa muncul kapan saja, dan tak pandang bank, bahkan tak peduli secanggih apapun sistem pengawasan dan seketat apapun sistem pengendalian internal.

Selama ini, pembobolan dana bank yang terjadi di Indonesia dan menjadi perhatian publik, memang kerap terjadi dengan modus yang terbilang ‘konvensional’. Para penjahat mengajukan kredit fiktif, atau bekerja sama dengan orang dalam mengelabui sistem yang ada. Atau yang kebih parah, orang dalam bank sendiri yang menelikung aturan dan sistem yang ada demi mencuri uang nasabah.

Dalam tahun ini saja, yang baru berjalan selama tiga bulan sudah ada tiga kasus pembobolan bank yang menjadi perhatian khalayak umum. Dimulai dengan munculnya kasus pembobolan dana milik Bank Syariah Mandiri yang mencapai Rp50 miliar dengan modus menggunakan bilyet deposito palsu. Bilyet itu menjadi jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank dengan jumlah yang sama. Kasus itu sejatinya terjadi pada akhir tahun lalu, tetapi kemudian baru terungkap awal tahun.

Juga ada kasus raibnya dana nasabah yang disimpan di Bank Permata sebesar Rp245 juta. Kejadiannya juga pada tahun lalu, namun baru 25 Februari 2015, nasabah baru melaporkan hal itu ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Yang tak kalah menyita perhatian adalah lenyapnya dana milik Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah yang disimpan di BTPN. Pada bulan lalu, Pemkot Semarang melaporkan BTPN ke Kepolisian karena simpanan berjangka sebesar Rp22,7 miliar miliknya menyusut tinggal Rp80 juta.

Kecurigaan raibnya uang deposito milik Pemkot Semarang itu berawal dari sikap BTPN yang menolak meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kota Semarang. Setiap awal tahun, pemerintah bertemu dengan tujuh bank tempat dana Pemerintah Kota disimpan. Dari tujuh bank, hanya BTPN yang tak datang.

Sementara itu, BTPN mengaku bahwa Pemkot Semarang tak menyimpan deposito di bank tersebut. “Padahal sertifikat deposito atas nama Pemerintah Kota Semarang yang dikeluarkan oleh BTPN masih tersimpan di kotak besi,” ujar salah satu pejabat Pemkot Semarang.

Melihat kejadian-kejadian itu, boleh dibilang pembobolan dana dengan cara-cara old style memang masih mewarnai risiko operasional perbankan, namun tetap mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, dalam beberapa tahun belakangan fraud telah membuat perbankan kehilangan duit Rp845 miliar. Jumlah itu hanya 0,20 persen dari seluruh pendapatan dan hanya 0,89 dari laba bank selama ini. Bahkan jumah itu masih semenjana jika dibandingkan dengan kerugian total akibat fraud di seluruh dunia.

“(angkanya) kecil tapi bukan berarti membuat kita tidak waspada,” kata Mulya E Siregar, Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK.

Meski didominasi oleh kecurangan lewat modus konvensional, bukan berarti pembobolan dengan teknik yang lebih canggih menjadi sepi. Dalam tiga tahun belakangan, seiring meningkatnya transaksi melalui saluran elektronik, pembobolan melalui layanan teknologi informasi terus meningkat. Bahkan ancaman itu bertambah besar ketika tersiar kabar bahwa beberapa bank besar di Eropa dan Asia dibobol oleh sekelompok peretas (hacker) dengan cara menyalin data-data rahasia bank lewat peranti lunak yang digunakan bank.

Perangkat lunak tersebut sudah tertanam berbulan-bulan dalam komputer karyawan perbankan dan merekam setiap gerakan karyawan baik pembukuan maupun kata kunci yang digunakan dalam pencatatan sehari-hari. Perangkat lunak ini ternyata sebuah malware yang kemudian mengirimkan aktivitas karyawan tersebut berupa rekaman, gambar ataupun data ke para hacker. Kemudian kelompok hacker tadi menyamar sebagai petugas bank yang tidak hanya mampu menyalakan mesin ATM uang, tetapi juga mentransfer jutaan dollar dari bank Rusia, Jepang, Swiss, Amerika Serikat dan Belanda ke rekening-rekening palsu mereka di berbagai negara.

Dalam laporan yang kemudian dipublikasikan oleh The New York Times, Kapersky Lab mengatakan bahwa serangan ini telah merebak di lebih dari 100 bank dan lembaga keuangan di 30 negara serta menghilangkan dana total 1 miliar dollar AS (Rp12 triliun). Tak pelak ini menjadi salah satu pencurian bank yang terbesar yang pernah ada tanpa adanya tanda-tanda perampokan.

Mengingat jaringan perbankan yang sudah mengglobal, bukan tidak mungkin perbankan Indonesia juga terancam akan modus yang sama. Apalagi banyak peranti lunak bajakan yang beredar luas di Indonesia.

Sebuah riset yang dinamakan Malware Study yang dilakukan 2013 menyimpulkan bahwa program-program yang berisi virus komputer yang masuk melalui software palsu dan lalu di-install ke dalam komputer, banyak tersebar di Indonesia.

Studi itu meneliti secara acak sebanyak 216 hard disk drive (HDD) dan pemutar DVD yang terpasang dalam komputer dan laptop di beberapa negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam; dengan cara membeli komputer secara acak di toko-toko. Hampir separo dari komputer dan lapto itu dibeli di Indonesia.

Penelitian itu menyimpulkan bahwa sebanyak 59,09 persen sampel HDD yang didapatkan di Indonesia terinfeksi oleh malware. Sementara yang lebih ironis, 100 persen dari sampel DVD yang diambil di Indonesia terinfeksi oleh malware. Sementara negara yang terjangkit perangkat perusak terendah dari yang disurvei adalah Filipina yaitu dua dari lima komputer dan pemutar DVD yang terinfeksi.

Studi yang dilakukan oleh tim dari Microsoft Security Forensics lebih jauh juga mengungkap bahwa banyak komputer yang menggunakan sistem operasi Windows bajakan. Akan tetapi banyak konsumen yang tidak tahu bahwa di dalam sistem operasi itu tertanam malware. Bahkan program-program jahat itu tidak pilih-pilih karena hampir semua merek ternama bisa dijangkiti. 

Tidak berlebihan kiranya, jika perbankan Indonesia sangat terpapar risiko operasional yang diakibatkan maraknya penggunaan program-program komputer bajakan atau palsu.

Anti fraud

Otoritas sejatinya sudah mengeluarkan aturan agar fraud, dari manapun asalnya, bisa dihalau dan yang potensial akan muncul dari dalam bisa diredam. Adalah peraturan anti fraud yang sudah dirilis Bank Indonesia dan kini diadopsi oleh OJK yang mewajibkan bank memiliki manajemen strategi anti fraud. Strategi itu memilik empat komponen penting yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, dan evaluasi.

Pilar pencegahan memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya fraud, yang paling kurang mencakup kesadaran terhadap bahaya fraud (anti fraud awareness), identifikasi kerawanan, dan penerapan prinsip mengenal karyawan (know your employee).

Pilar deteksi memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan fraud dalam kegiatan bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme whistleblowing, pelaksanaan audit secara mendadak (surprise audit), dan sistem pengamatan (surveillance system).

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas fraud dalam kegiatan usaha bank.

Pilar evaluasi paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi fraud.

Meski memiliki aturan manajemen anti fraud, bukan berarti pembobolan dan kecurangan bisa hilang sama sekali. Mulya E Siregar dari OJK mengatakan bahwa praktik fraud biasanya baru tercium setelah pembobolan dana terjadi. “Ada time lag untuk mengetahui terjadinya fraud di bank. Bank membutuhkan waktu lebih panjang untuk mengetahui atau menemukan fraud,” kata dia. “Oleh karena itu keberadaan whistle blower sangat penting bagi kita.”

Selama ini, berdasarkan catatan OJK, 43 persen kasus fraud di perbankan diketahui karena informasi dari whistle blower atau orang yang melaporkannya, sementara hanya 14 persen kasus pembobolan dana baru diketahui dari hasil audit.

Sementara itu, bahaya laten itu juga tetap mengintai jika berkaca pada hasil temuan OJK yang mengatakan bahwa banyak perusahaan yang tidak memperketat kebijakan anti fraud walaupun sebelumnya perusahaan itu mengalami fraud. “Pengendalian internal harus dilakukan secara continous,” kata Mulya.

Rupiah yang Bingung

Nilai tukar rupiah cenderung terus melemah ketika rencana normalisasi kebijakan monter AS masih simpang siur. Ironisnya pelemahan rupiah tidak mendorong ekspor karena struktur industri nasional masih lemah.

Pada 2014, perekonomian Indonesia dinilai mulai terlepas dari turbulensi pasar keuangan global. Di tengah isu pengurangan stimulus moneter AS, pada akhir Februari tahun lalu, nilai tukar rupiah menguat lebih dari tiga persen, penguatan tertinggi dibanding  kurs negara-negara emerging market. Padahal setahun sebelum itu, badai keuangan yang memukul pasar negara berkembang, memasukkan Indonesia ke dalam kelompok Fragile Five bersama Brazil, India, Turki, dan Afrika Selatan. Nilai tukar rupiah melemah dari Rp9.600-an pada awal 2013, tersungkur di level Rp12.200 per dollar AS pada Desember.

Kondisinya seperti berulang di saat rupiah terjerembap atas dollar AS dan tidak kunjung menguat sejak awal tahun 2015. Bahkan kurs rupiah mencapai titik terendahnya dalam kurun waktu 17 tahun terakhir ketika menyentuh level Rp13.220 per dollar AS pada pertengahan bulan lalu. Sementara itu, jika dibandingkan dengan posisinya pada awal Januari tahun, pada 19 Maret, nilai tukar rupih telah terdepresiasi lebih dari 4 persen. Pelemahan rupiah terus terjadi meski banyak dana-dana asing mengalir masuk ke pasar keuangan. Lihat saja Indeks Harga Saham Gabungan yang terus mencatatkan rekor tertinggi didorong oleh aksi beli investor asing. Pada Januari, indeks masih berada di level 5.200-an dan pada pertengahan bulan lalu angkanya meningkat menjadi 5.453. Triliunan dana asing dinilai menjadi faktor pendorong naiknya indeks, namun tidak pada nilai tukar rupiah.

Hal itu tentu menimbulkan keheranan, karena biasanya dana asing yang masuk akan memperkuat rupiah. Tak kurang dari Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara yang heran dengan kondisi tersebut. Menurut dia depresiasi nilai tukar saat ini sudah berlebihan dan membawa rupiah di bawah level fundamentalnya (under value) karena ditekan sentimen eksternal dan internal. “Kalau ditanya apakah pelemahannya sudah under value, memang iya. Mata uang kita melemahnya sebenarnya sudah berlebihan," ujar dia.

Mirza menjelaskan, faktor eksternal yang membuat rupiah terdepresiasi adalah rencana kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat tahun ini. Stimulus moneter sebesar 20 persen dari PDB Amerika akan ditarik perlahan oleh bank sentral AS itu dengan menaikkan suku bunga.

"Saat ini suku bunganya 0,25 persen. Dalam tiga tahun ke depan akan naik 2,5-3 persen, sementara itu suku bunga Eropa negatif, Jepang hanya nol koma sekian, China juga turun. AS ekonominya meningkat sendiri," kata Mirza.

Sebelumnya, pada saat pengumuman suku bunga acuan, Bank Indonesia mengatakan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terutama didorong oleh terus berlanjutnya penguatan dolar AS terhadap semua mata uang dunia. Melemahnya mata uang euro seiring dengan quantitative easing yang ditempuh Bank Sentral Eropa semakin meningkatkan tekanan pelemahan mata uang emerging markets, termasuk Indonesia.

 “Bank Indonesia terus meningkatkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah, termasuk intervensi di pasar valas maupun pembelian SBN di pasar sekunder. Ke depan, Bank Indonesia akan tetap konsisten untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamentalnya,” kata siaran pers tersebut.

Kondisi ini jelas menjadi dilema buat Bank Indonesia. Jika dollar AS dibiarkan menguat terus maka dampaknya bagi kenaikan harga tidak bisa dielakkan lagi dan ini berarti lonceng tanda bahaya bagi target inflasi yang ditetapkan BI.

Produsen dan pengusaha di bidang makanan dan minuman nasional mengancam akan segera menaikkan harga. Bulan lalu, Ketua GAPMMI Adhi Lukman mengatakan akan bahwa para pelaku industri segera menaikkan harga mengingat ongkos produksi mereka sudah melonjak akibat naiknya kurs dollar AS. “Meski hal itu (menaikkan harga) cukup dilematis dan bukan tidak mungkin akan menjadi bumerang mengingat daya beli masyarakat juga tengah tertekan,” kata dia.

Ekspor Tak Terangsang?

Akan tetapi, pelemahan nilai tukar tidak kunjung mendorong ekspor. Hal itu tentu patut menjadi keheranan selanjutnya. Melemahnya nilai tukar otomatis membuat mata uang sebuah negara menjadi lebih murah dibanding mata uang pasangannya sehingga bisa mendongkrak ekspor. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia kebalikannya.

Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret, ekspor Indonesia jatuh ke tingkat terendah dalam dua setengah tahun terakhir akibat penurunan ekspor minyak dan gas, namun kejatuhan dalam impor menahan angka itu pasca surplus perdagangan untuk bulan ketiga berturut-turut. Ekspor-ekspor pada Februari merosot 16,02 persen dari setahun sebelumnya, kejatuhan terbesar sejak Agustus 2012. Angka impor pada waktu yang sama juga menurun 16,24 persen.

“Ekonomi Indonesia telah terpukul penurunan harga minyak global dan komoditas yang lemah.

sementara kejatuhan rupiah belum mendorong ekspor namun telah mengurangi konsumsi domestik,” kata Ahmad Erani Yustika, pengamat ekonomi Indef.

Menurut Guru Besar Universitas Brawijaya itu, rupiah yang jatuh ke tingkat terendah dalam 17 tahun terakhir, belum mendorong ekspor karena telah membuat impor bahan baku dan barang modal lebih mahal. “Secara teori, mata uang yang lemah seharusnya membantu daya saing ekspor, namun karena kita memproduksi barang dengan bahan baku impor, kelemahan rupiah malah meningkatkan biaya dan mempengaruhi ekspor.”

Mantan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution mengatakan bahwa ketidakmampuan ekspor memanfaatkan depresiasi dikarenakan industri dalam negeri khususnya manufaktur belum pulih.

Akibatnya kinerja ekspor nasional terus menurun. Bahkan sejak 2012, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit karena ekspor Indonesia yang selama ini mengandalkan produk komoditas tidak memberikan hasil maksimal karena harga di pasar internasional yang cenderung turun.

“Setelah krisis hingga kini, industri dalam negeri belum betul-betul pulih sehingga belum mampu memproduksi bahan baku dan barang modal lebih banyak. Selama ini pertumbuhan sektor industri selalu di bawah pertumbuhan GDP,” kata Darmin.

Persoalan defisit transaksi berjalan, kata pria yang kini menjadi Komisaris Utama Bank Mandiri itu, menjadi penyebab lainnya. Tahun ini angka defisit yang ditargetkan maksimal 2,5 persen mendapatkan cobaan berat ketika defisit neraca perdagangan di sektor barang modal dan bahan baku.

Hal itu, sambung Darmin, yang membuat persoalan defisit transaksi berjalan lebih dalam dari yang terlihat. “Industrialisasi harus segera dijalankan secepatnya.” 

Menunda Normalisasi

Pelemahan rupiah merupakan imbas dari rencana otoritas AS yang ingin menaikkan suku bunga karena menilai ekonomi Negeri Paman Sam itu sudah normal. Hal itu diharapkan dapat memanggil pulang dollar AS yang selama ini menyebar ke segala penjuru dunia ketika The Federal Reserve menerapkan kebijakan pembelian aset-aset beracun dengan mencetak uang mulai 2009.

Rencana yang mulai berhembus sejak akhir 2013 lalu itu tak pelak membuat konfigurasi dana-dana asing yang dikelola hedge fund berubah. Banyak dollar AS yang masih berada di emerging market serta merta angkat kaki, dan hal itu menggoyang perekonomian global secara keseluruhan.

Akan tetapi, tampaknya harapan The Fed belum menjadi kenyataan, karena hingga dua bulan di sepanjang 2015, jumlah dollar AS yang kembali ke pelukan ‘Dewi Liberty’ tidak sesuai harapan. Hal itu membuat rencana kenaikan suku bunga kembali ditunda.

Dalam pertemuan Dewan Gubernur Bank Sentral AS (FOMC), pertengahan Maret, Janet Yellen, Ketua The Fed mengatakan bahwa pihaknya memastikan target suku bunga 0,25 persen. “Hanya karena kami menghapus kata sabar dalam pernyataan, bukan berarti kami tidak sabar. Kami menilai kondisi ekonomi belum pasti akan membaik saat pertemuan April mendatang. Kenaikan suku bunga bisa terjadi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, tergantung situasi ekonomi,” kata dia dalam konferensi pers setelah pertemuan.

Pernyataan itu kembali menambah panjang kesimpangsiuran tengat waktu pelaksanaan normalisasi kebijakan. Sebelumnya banyak analis yang memperkirakan bahwa pertengahan tahun ini The Fed akan merealisasikan rencana menaikkan suku bunga dan dalam tiga tahun ke depan angkanya terus naik hingga 2,5 persen. 

Jadi, pelemahan rupiah akan menjadi sebuah keniscayaan lagi?

Akhir Cerita Merger

Rencana merger tampaknya akan kembali kandas. Meski demikian, ada harapan bahwa pemerintah akan menempuh jalan lain sebelum mengonsolidasikan bank-bank pelat merah ke dalam sebuah induk usaha.

  

Perubahan memang bisa terjadi dalam semalam. Dua bulan sebelumnya, pemerintah tampak bersemangat ingin menggabungkan dua bank besar untuk menjadi sebuah bank raksasa. Hal itu kembali memicu polemik publik dan diwarnai penolakan dari pengelolanya. Meski begitu, terlihat pemerintah tetap keukeuh menyatukan dua bank itu.

Kini, setelah ada pergantian dalam jajaran direksi dan komisaris bank-bank negara, isu merger dua bank besar, BNI dan Bank Mandiri, tampaknya tidak layak untuk diperbincangkan lagi.

Ketika dikonfirmasi kepada Darmin Nasution yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama Bank Mandiri, mantan Gubernur Bank Indonesia itu hanya tersenyum. Seolah mengelak, dia mengatakan bahwa merger itu memang ada benefitnya, tetapi saat ini harus diperhitungkan mengenai prioritas pemerintah soal ekonomi.

“Membentuk bank besar dan kuat harus memperhitungkan kekuatan yang ada di negara kita. sekarang ini bukan saatnya kita harus menghasilkan semuanya sendiri, harus mencari apa kekuatan kita. (Lagi pula) merger tidak bisa selesai hanya dalam waktu setahun,” kata Darmin ditunjuk menjadi Komisaris Utama bank beraset paling gemuk pada bulan lalu,  bersama beberapa nama yang biasa muncul di industri keuangan seperti Aviliani, pengamat ekonomi; Goei Siauw Hong, pengamat pasar modal; Suwhono, mantan Dirut Pegadaian.

Bank Mandiri sejak awal tahun santer diberitakan akan digabung dengan BNI guna menghadapi pasar bebas ASEAN 2020. Rencana itu muncul lagi setelah beberapa kali timbul tenggelam dalam beberapa pemerintahan.

Pada medio Agustus tahun lalu, Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional, Ikatan Bankir Indonesia dan Kementerian Keuangan, kembali memunculkan isu itu. Bahkan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Darmansyah Hadad telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, guna meminta restu menjalankan roadmap konsolidasi perbankan.

Dikatakan Muliaman saat itu, Presiden Jokowi mendukung rencana OJK terkait penambahan kapasitas likuiditas perbankan dalam menghadapi persaingan di dunia internasional.

Di akhir Januari 2015, Muliaman kembali mengungkapkan bahwa OJK akan menerbitkan Master Plan Jasa Keuangan Indonesia (MPJKI) pada pertengahan tahun ini. Di dalam roadmap tersebut, OJK akan mengenalkan konsep baru konsolidasi perbankan, asuransi, multifinance, dan sektor keuangan lain. Di dalamnya, OJK juga akan mendorong konsolidasi bank BUMN agar  bisa meningkatkan efisiensi.

Akan tetapi, kelihatannya, rencana besar OJK itu akan menabrak tembok tebal nan tinggi. Susunan komisaris di bank BUMN yang ditetapkan bulan lalu setidaknya menguatkan indikasi itu. Di BNI, Komisaris Utama dipegang oleh Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Perekonomian, yang didampingi oleh nama-nama macam Pradjoto, pengamat hukum bisnis keuangan; Revrisond Baswir, pengamat ekonomi; dan Josh Luhukay, bankir yang kuat di bidang teknologi informasi.

Tahun lalu, Rizal bersama dengan seribuan pegawai Bank Tabungan Negara (BTN), menolak rencana Kementerian BUMN saat itu yang tengah mendorong akuisisi BTN oleh Bank Mandiri.

Penunjukkan komisaris itu seolah memperkuat keengganan pemerintah melanjutkan rencana merger yang berpotensi menciptakan sebuah bank raksasa milik Indonesia. Akhir Februari lalu, Presiden Joko Widodo mengutarakan secara gamblang bahwa rencana merger ataupun pembentukan induk usaha bukan prioritas pemerintahannya.

“Sampai hari ini belum ada planning (merger perbankan BUMN),” kata Jokowi usai makan siang di Rumah Makan Medan Baru, Jakarta, akhir Februari lalu.

Keinginan menggabungkan bank-bank negara sudah muncul sejak sembilan tahun lalu.

Wacana penggabungan bank-bank pemerintah mencuat dengan Bank Tabungan Negara, penguasa sektor properti, sebagai obyek sasarannya. BTN saat itu diincar oleh Bank BNI, bank yang handal di sektor korporasi dan BRI, pemimpin di sektor pembiayaan mikro. Dalam tahun itu pula, wacana itu meredup.

Dua tahun setelahnya, drama itu muncul lagi dengan pemeran utama yang sama, namun dalam tahun itu pula kembali hilang disapu angin. Meski, baik BNI maupun BRI sama-sama menunjukkan keseriusannya ingin mengakuisisi BTN.

Wajah Baru, Konsolidasi

Sementara itu, perombakan besar-besaran juga terjadi dalam jajaran direksi bank-bank pelat merah dan beberapa di antaranya hanya pindah kapal. BNI mendapatkan dua direksi dari BRI yakni Ahmad Baiquni sebagai Dirut dan Suprajarto sebagai direksi. Bankir BRI lain, Sulaiman Arif Arianto berpindah tugas menjadi Wakil Direktur Utama Bank Mandiri. Sebaliknya, satu direktur Bank Mandiri yakni Sunarso menjadi wakil direktur Utama BRI.

Dari para direksi bank BUMN itu tercium rencana bahwa konsolidasi akan dilakukan bukan dengan cara menggabungkan, namun penyatuan dalam sistem operasional dan bisnis bank seperti dalam layanan ATM.

Asmawi Syam, Direktur Utama BRI terpilih mengatakan, pihaknya sedang mendiskusikan operasional konsolidasi ATM dengan bank BUMN lain. Ada beberapa opsi yang tengah dijajaki. Opsi pertama adalah membentuk jaringan switching baru yang dimiliki bank BUMN. Bila ini menjadi pilihan, kelak empat bank BUMN akan menyetor modal ke perusahaan switching ini.

Kedua, menggunakan jaringan yang sudah ada yakni melalui jaringan LINK. "Kami akan memilih cara yang paling efisien," kata Asmawi. Opsi lain yang juga muncul adalah memindahkan mesin ATM bank BUMN yang ada di satu lokasi. Contoh, di satu lokasi ada tiga mesin ATM milik bank BUMN, dua mesin ATM lain akan dipindah ke lokasi lain. Sinergi ini akan menghemat pengeluaran operasional bank.

"Kalau seperti ini biaya operasional bank akan berkurang karena tidak perlu tambah ATM," imbuh Asmawi. Menurutnya, rencana konsolidasi ATM ini masih dalam kajian termasuk biaya (fee) yang hendak dikenakan ke nasabah. “Dalam dua bulan hingga tiga bulan ke depan kami akan menyampaikan konsep modalnya," kata Asmawi.

Achmad Baiquni, Direktur Utama BNI menambahkan, konsolidasi ATM adalah salah satu tujuan utama sinergi bank BUMN. Selanjutnya, bank BUMN akan melakukan konsolidasi dari bisnis yang lain. Misal, pembiayaan kredit untuk swasta atau BUMN. Konsolidasi juga akan berlanjut yakni dalam pengelolaan bisnis hedging valas.

Dengan demikian, agaknya konsolidasi bank-bank BUMN yang berjalan lancar barulah akan berada dalam tataran kerjasama operasional. Konsolidasi bank-bank BUMN dalam hal penggabungan menjadi satu entitas bisnis masih akan membutuhkan waktu yang panjang. Bahkan bisa jadi konsolidasi bank-bank BUMN menjadi satu akan tinggal kenangan saja. Atau sebaliknya, konsolidasi perbankan dalam hal operasional akan menjadi pijakan baru untuk membuka tahapan konsolidasi perbankan ke tahap berikutnya.

 *********************************************

Cerita Merger Sebelumnya

                                                   

Jelang akhir kekuasaannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlihat serius menyelesaikan rencana konsolidasi bank BUMN. Manakala roadmap konsolidasi bank BUMN di akhir Agustus 2014 sudah masuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan alias UKP4. Kementerian BUMN memang harus cepat menyelesaikan roadmap konsolidasi bank BUMN lantaran program ini jadi prioritas kerja Presiden SBY yang harus diselesaikan 100 hari terakhir, atau sebelum 10 Oktober 2014.

Ada beberapa opsi yang menjadi kajian pemerintah dalam konsolidasi ini. Pertama, pemerintah akan membentuk perusahaan induk atau holding company. Satu bank BUMN menjadi induk bagi bank-bank lain. Bank terbesar secara modal dan aset akan menauingi bank-bank lainnya. Cara ini mirip seperti yang sudah dilakukan di sektor semen, perkebunan dan kehutanan.

Opsi kedua, pemerintah tak hanya membuat satu induk, tapi bisa dua hingga induk bank BUMN dengan segmen bisnis berbeda. Misal, bank yang kuat di UKM akan menggarap sektor UKM dengan jadi induk bank BUMN lain. Makanya, detail anak usaha bank jadi pertimbangan. Upaya ini dilakukan agar tak hanya satu bank BUMN siap bersaing dengan bank-bank negara lain saat Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor keuangan berlaku di 2020, tapi ada dua sampai tiga bank.

Opsi lain yang mirip muncul pada April 2014 lalu. Saat itu, Bank Mandiri diskenariokan mengakuisisi BTN kemudian BNI. Sementara, BRI jadi induk bank yang fokus menggarap sektor mikro dengan akuisisi Bahana Pembinaan Usaha (BPUI), Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM).

Kini, tampaknya semua skenario itu tak berjalan, meski ada harapan pemerintah dinilai tengah merencanakan membuat holding sesuai fokus bisnis bank. Yang pasti, merajuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal, fungsi holding hanya dapat dilakukan pemegang saham pengendali berupa bank berbadan hukum Indonesia atau instansi Pemerintah RI.

Menyerang Bank dari Dalam

Perbankan harus segera menyiagakan diri terhadap risiko operasional yang kemungkinan akan datang lewat peranti lunak asing atau palsu yang digunakan. Perbankan di Eropa sudah merasakan dampaknya.

Risiko operasional perbankan makin bertambah. Selain potensi serangan dari internal bank melalui praktik curang dan pihak eksternal yang lazimnya terjadi yaitu serangan para pembobol kartu, kini perbankan juga tengah diancam oleh para peretas dari dunia maya.

Di tengah berkembangnya transaksi pembayaran lewat saluran elektronik dan Internet, ancaman ini tentu akan membuat bisnis bank makin berisiko. Adalah Kaspersky Lab, produsen anti virus dari Rusia,  yang bulan lalu, melaporkan adanya serangan peretas dunia maya (hacker) terhadap perbankan dunia yang sampai saat ini masih aktif. Kelompok penjahat dunia maya itu diperkirakan sudah menyerang lebih dari 100 bank.

Laporan itu berawal pada kejadian pada akhir 2013 lalu,ketika sebuah mesin ATM di Kiev, Ukraina mengeluarkan uang secara otomatis dalam waktu yang acak. Tidak ada proses masuknya kartu atau menyentuh tombol, uang tersebut keluar secara tiba-tiba dan diambil oleh orang yang kebetulan melintas di sana.

Perusahaan Kaspersky Lab yang berbasis di Rusia lalu menemukan bahwa mesin ATM tersebut bermasalah. Komputer internal yang di gunakan oleh karyawan untuk memproses transfer harian dan melakukan pembukuan telah ditembus oleh malware yang memungkinkan para peretas untuk merekam setiap gerakan karyawan. Perangkat lunak yang tertanam berbulan-bulan di dalam komputer karyawan tadi mengirimkan kembali rekaman video dan gambar ke para hacker tentang bagaimana aktivitas bank dalam keseharian. Kemudian kelompok hacker tadi menyamar sebagai petugas bank yang tidak hanya mampu menyalakan mesin ATM uang, tetapi juga mentransfer jutaan dollar dari bank Rusia, Jepang, Swiss, Amerika Serikat dan Belanda ke rekening-rekening palsu mereka di berbagai negara.

Dalam laporan yang diterbitkan pada Senin, tengah bulan lalu dan dirillis oleh The New York Times, Kapersky Lab mengatakan bahwa serangan ini telah merebak di lebih dari 100 bank dan lembaga keuangan di 30 negara. Tak pelak ini menjadi salah satu pencurian bank yang terbesar yang pernah ada tanpa adanya tanda-tanda perampokan.

Perusahaan keamanan siber yang berbasis di Moskow mengatakan bahwa karena perjanjian soal menjaga rahasia dengan bank-bank yang terkena dampak kejahatan itu, mereka tidak menyebutkan nama-nama bank tersebut. Tapi pemerintah Amerika Serikat dan FBI telah memiliki nama-nama tersebut untuk di invetarisir kerugian-kerugian yang terjadi.

Kapersky Lab sendiri telah melihat bukti bahwa lembaga-lembaga keuangan telah merugi 300 juta dollar AS dan ini bisa saja bertambah tiga kali lipat. Bahkan menurut hitung-hitungan pembuat anti virus itu, total dana yang sudah dicuri mencapai total 1 miliar dollar AS (Rp12 triliun). Sebagian besar target berada di Rusia, tapi juga ada di Jepang, Amerika Serikat dan Eropa.

Meski demikian, sampai saat ini belum ada bank yang mengaku telah mengalami pencurian. Seorang penyidik Interpol menyatakan bahwa tim spesial penyidik kejahatan digital yang berbasis di Singapura telah mengkoordinasikan penyelidikan dengan menggunakan hukum di negara-negara yang terkena dampak. Petinggi Kasparsky Amerika Utara di Bostoh, Chris Dogget, mengatakan bahwa nama malware itu adalah "Carbanak Cybergang". Malware canggih ini sementara masih menyerang perusahaan jasa keuangan. "Ini mungkin serangan paling canggih di dunia sampai saat ini dalam hal taktik, metode yang digunakan dalam operasi yang tetap terjaga rahasianya,”ungkap Dogget.

Sebuah kelompok cybersecurity menyatakan sudah menyebarkan data mengenai serangan ini kepada para anggotanya. Pusat Informasi dan Analisis Jasa Keuangan pun mengaku sudah mendapatkan imbauan dari penegak hukum untuk lebih waspada.

Sasaran Empuk

Bukan tidak mungkin perangkat lunak yang mampu merekam kegiatan pegawai bank juga sudah tersebar ke Indonesia. Sebuah riset yang dinamakan Malware Study 2013 menemukan bahwa program-program yang berisi virus komputer itu masuk melalui pintu peranti lunak palsu yang di-install ke dalam komputer. Studi itu meneliti secara acak sebanyak 216 hard disk drive (HDD) dan pemutar DVD yang terpasang dalam komputer dan laptop di beberapa negara. Penelitian dilakukan di beberapa negara Asia Tenggar yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam dengan cara membeli komputer secara acak di toko-toko. Menariknya , hampir separo dari komputer dan laptop itu dibeli di Indonesia.

Penelitian itu menyimpulkan bahwa sebanyak 59,09 persen sampel HDD yang didapatkan di Indonesia terinfeksi oleh malware. Ironisnya lagi, 100 persen dari sampel DVD yang diambil terinfeksi oleh malware.

Studi yang dilakukan oleh tim dari Microsoft Security Forensics lebih jauh juga mengungkap bahwa banyak komputer di Indonesia yang menggunakan sistem operasi Windows bajakan. Akan tetapi banyak konsumen yang tidak tahu bahwa di dalam sistem operasi itu tertanam malware.

Fenomena itu tentu membuat Indonesia menjadi sasaran empuk pembobolan dana seperti yang dilakukan oleh para peretas dunia maya di Rusia dan beberapa negara lainnya seperti yang dilaporkan oleh Kapersky.

Sebelumnya, bank-bank di Indonesia juga sempat dibobol oleh peretas meskipun caranya lebih sederhana. Seperti yang menimpa BCA pada tahun 2001, ketika layanan Internet banking-nya dibobol dengan modus membuat situs asli tapi palsu.

Hal itu berawal dari ide untuk membuat situs yang mirip dengan BCA dengan menjebak orang-orang yang salah mengetikkan nama situs tersebut. Kemudian si penipu membeli domain-domain internet dengan harga sekitar 20 dollar AS yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs Internet banking BCA.

Mitigasi Risiko

Otoritas sejatinya sudah mewanti-wanti sejak awal agar bank terus meningkatkan kehati-hatiannya dalam mengelola risiko operasional. Risiko itu muncul disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Dalam banyak kasus, risiko operasonal menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Besarnya potensi kerugian dari risiko operasional tersebut mendorong regulator menginisiasi aturan yang memaksa bank untuk mengukur dan men-disclose risiko yang dihadapinya. Basel II yang telah diadopsi di Indonesia mewajibkan bank untuk memasukkan risiko operasional sebagai salah satu komponen didalam perhitungan kecukupan modal suatu bank.

Sejalan dengan itu, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang menjadi dasar penerapan manajemen risiko operasional, mensyaratkan penerapan manajemen risiko yang mencakup pilar-pilar pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal. Pengelolaan eksposur risiko operasional mencakup pengelolaan eksposur risiko hukum, reputasi, kepatuhan, dan stratejik yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional.

Perbankan juga diwajibkan untuk memiliki strategi antifraud sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. Ada empat elemen antipembobolan yang harus dipenuhi oleh perbankan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP pada 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Aturan itu sendiri mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Landasan penerbitan aturan itu karena terungkapnya berbagai kasus fraud di sektor perbankan yang merugikan nasabah dan bank, sehingga perlu diatur ketentuan mengenai penerapan strategi anti-fraud.“Ini mengarahkan bank dalam melakukan pengendalian fraud melalui upaya yang tak hanya untuk pencegahan, tetapi juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan fraud,” kata keterangan otoritas.