BI Lebih Pro Bank Kecil

Relaksasi terutama ditujukan untuk Bank Kecil. BI ingin lebih mendorong bank kelas menengah dan kecil dengan aturan-aturan pelonggaran kredit yang dikeluarkan pekan lalu.

JAKARTA – Aturan-aturan yang diumumkan Bank Indonesia dalam pertemuan tahunan dengan bankir-bankir dinilai lebih banyak ditujukan untuk mendorong bank-bank skala kecil dan menengah.

BI nampaknya memang ingin membuka peluang bank-bank kecil dan menengah untuk melakukan ekspansi kredit lebih besar tahun ini. Bank kecil dan menengah mengalami dampak lebih besar dari keketatan likuiditas yang mencuat tahun lalu.

Keengganan bank besar memberikan pinjaman dan pindahnya sejumlah dana ke bank-bank yang dinilai lebih mapan (flight to quality) membuat operasional perbankan kecil terganggu.

Melalui relaksasi kebijakan terkait kredit, BI nampaknya ingin membayar kesulitan-kesulitan yang dialami bank kecil dengan mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Kebijakan (BI) ini pengaruhnya cenderung lebih signifikan kepada bank-bank kecil, karena mayoritas (aturan itu) mengarah kepada sektor UMKM,” ujar Ekonom BII Juniman, di Jakarta, Senin (2/1).

BI menaikkan batas jumlah kredit yang hanya memperhitungkan ketepatan pembayaran menjadi satu miliar rupiah dari sebelumnya 500 juta rupiah. Sebelumnya perbankan harus memperhitungkan tiga pilar penilaian kualitas kredit: ketepatan membayar, prospek usaha dan kinerja keuangan.

Bahkan khusus untuk kredit UMKM, bank tetap boleh hanya memperhitungkan satu pilar ketepatan membayar saja dan mengubah aturan mengenai kriteria agunan properti yang terbengkalai.

Menurut Juniman, secara umum, jumlah kredit yang disalurkan bank-bank kecil dan menengah memang berada pada kisaran di bawah dan sekitar satu miliar. Sementara bank besar lebih banyak menyalurkan pinjaman kepada korporasi yang jumlahnya di atas angka tersebut.

“Kalau menurut BI batasan kerdit menengah kan hingga lima miliar rupiah, tetapi bagi beberapa bank mungkin lima miliar rupiah masih tergolong kredit usaha kecil,” imbuh Juniman.

Menurut ekonom Indef Aviliani, saat ini Indonesia tidak bisa mengandalkan investasi asing untuk menggerakkan perekonomian dan menggantungkan harapan pada sektor UMKM. “Sebesar 57 persen dari total GDP (Gross Domestic Product/ produksi nasional) kita diperoleh dari UMKM dan informal,” ujar Aviliani.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Siti Ch Fadjrijah pun mengakui mayoritas kebijakannya dimaksudkan untuk mendorong kredit sektor kecilsehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi.