Kamis, 10 Januari 2019

Alarm Krisis dari George Soros


Ekonomi dunia tidak henti-hentinya berada dalam ancaman krisis keuangan. Kini ketika otoritas moneter negara maju mulai menaikkan bunga acuan mereka, dan kondisi Eropa masih labil, spekulan kawakan George Soros mengatakan krisis keuangan besar bisa saja terjadi.


George Soros memang momok bagi para pelaku di industri keuangan. Tindak tanduk dan perkataannya terkait pasar keuangan seringkali menjadi acuan para investor, dan bahkan otoritas moneter.
Akhir Mei, George Soros berbicara di Paris, Prancis di hadapan anggota Dewan Uni Eropa bidang Hubungan Luar Negeri. Pidato, dari orang yang bisa menggerakkan pasar keuangan, yang mengguncang pasar keuangan dunia, tentu berpengaruh. Apalagi dalam pidatonya yang berjudul “How to Save Europe” Soros mengungkapkan hal yang kemudian dikutip media-media di seluruh dunia bahwa kita semua kemungkinan menuju krisis keuangan lainnya. 
Mengutip Bloomberg, pemutusan kesepakatan nuklir dengan Iran dan ‘kehancuran’ aliansi transatlantik antara Uni Eropa dan AS akan berdampak negatif pada ekonomi Eropa dan menyebabkan masalah lainnya, termasuk pelemahan mata uang di emerging market. “Kita kemungkinan tengah menuju krisis keuangan besar lainnya,” kata dia yang kemudian menjadi headline media-media di Eropa dan global.
                Peringatan keras dari Soros ini tidak serta merta muncul karena vested interest-nya pada pasar keuangan dan investasi global. Maklum dia dikenal sebagai investor global yang langkahnya bisa menggerakkan investor-investor kakap lainnya dan membuat goncang sebuah negara.
                Peringatan dari Soros itu muncul karena imbal hasil obligasi Italia telah melonjak ke posisi tertinggi beberapa tahun terakhir. Selain itu, negara-negara berkembang utama -termasuk Turki dan Argentina- sedang berjuang untuk menahan kejatuhan ekonomi akibat inflasi yang tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, Soros juga menawarkan tiga poin proposal untuk mempertahankan status Uni Eropa. Seperti dilaporkan CNBC, aliansi negara-negara Eropa telah berada di bawah tekanan karena negara yang lebih besar dan lebih kuat menuntut agar mereka mengencangkan ikat pinggang untuk mengurangi utang. Hal ini telah menyebabkan tingginya angka pengangguran di negara-negara seperti Yunani dan Italia. Kondisi ini diperparah dengan tingginya angka migrasi dari Timur Tengah dan Afrika ke sejumlah negara yang saat ini tengah berjuang mengatasi krisis keuangan.
Aliansi Eropa telah berada di bawah tekanan karena negara-negara yang lebih besar dan lebih kuat menuntut agar mereka yang bergumul mengekang pengeluaran mereka untuk mengurangi utang. Penegakan yang diberlakukan ini telah menyebabkan tingginya angka pengangguran di negara-negara seperti Yunani dan Italia. Ditambahkan ke campuran adalah lonjakan migrasi dari Timur Tengah dan Afrika ke banyak negara yang sudah berjuang di belakang krisis keuangan.
                Masalah yang tak kalah krusial yang bisa merusak ekonomi Eropa adalah disintegrasi wilayah. Dalam kesempatan yang sama di Paris, Soros menggambarkan keluarnya Inggris dari Uni Eropa sebagai hal yang "sangat merusak" dan "berbahaya bagi kedua belah pihak". Dia berpendapat, Brussels harus mengubah citra Uni Eropa sebagai sebuah asosiasi bahwa negara-negara ingin bergabung.
                Tak pelak pidato Soros itu menjadi sorotan negara-negara di Eropa dan dunia. Soros adalah investor kawakan yang disebut-sebut bertanggung jawab atas gejolak yang dialami Bank of England yang terkenal akan peristiwa "Hari Rabu Hitam" pada tahun 1992. Waktu itu, dia membeli poundsterling dalam jumlah besar dan kemudian menjualnya hingga membuat nilai mata uang Negeri Ratu Elizabeth itu ambruk dan ekonominya terguncang hebat.
                Soros juga disebut-sebut sebagai biang keladi krisis moneter di Asia 1997-1998 yang akhirnya meluluhlantakkan ekonomi Indonesia. Adalah Mahathir Mohamad, perdana menteri Malaysia saat itu –yang kini menjabat lagi, menuduh pria Hunggaria-Amerika itu sebagai penyebab krisis ekonomi Asia karena tindakan spekulasi di pasar uang. Indonesia adalah negara yang paling parah terdampak dari depresiasi nilai tukar itu hingga mengalami resesi beberapa tahun.

Normalisasi Kebijakan
                Indonesia, sebagai negara terbuka dan juga mengadopsi kebijakan devisa bebas tentu akan selalu terpengaruh dengan gejolak Eropa dan global. Bahkan tantangan otoritas moneter serta fiskal akan lebih berat lagi ketika berhadapan dengan perubahan kebijakan yang terjadi pada Bank Sentral AS dan juga Bank Sentral Eropa.
                The Federal Reserve dan Europe Central Bank tengah melakukan normalisasi kebijakan moneter setelah dalam beberapa tahun belakangan cenderung memompa likuiditas ke pasar untuk menggerakkan ekonomi yang tersandera pelemahan. The Fed diprediksi akan menaikkan bunga acuannya empat kali pada tahun ini, dan sampai Juni sudah dilakukan dua kali. Sementara proses normalisasi kebijakan moneter ECB dilakukan dengan mengurangi penjualan aset mulai September mendatang.
“Risiko di pasar keuangan juga masih tinggi. BI siap untuk melakukan langkah-langkah pre-emtive front loading, dan ahead of the curve dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang akan datang,” kata Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, Juni lalu.
"Bentuknya dapat berupa kenaikan suku bunga, dan juga dalam bentuk relaksasi kebijakan makro prudensial yaitu untuk mendorong sektor perumahan. Itu yang akan kami lakukan pada RDG mendatang.”
Nilai tukar rupiah yang berfluktuasi dalam tren pelemahan dan menembus rekor tertinggi dalam dua tahun terakhir di level Rp14.400-an awal Juli lalu, menjadi fokus utama BI dalam menangkal gejolak ekonomi. Akan tetapi langkah preemptive BI yang menaikkan suku bunga 7 Day Repo Rate tiga kali berturut-turut dalam dua bulan di mana salah satunya melalui rapat gubernur di luar jadwal, akan sulit membawa rupiah menguat kembali.
                Faktor global bisa jadi penghambat keinginan itu yang salah satunya disebabkan instabilitas politik dan ancaman krisis keuangan di Italia. Selain Italia ada Turki dan Argentina yang dikhawatirkan memicu krisis sistemik global, serta negosiasi AS dan China yang belum menemui titik terang dan berpotensi melanjutkan perang dagang kedua negara itu.
                Bahkan kebijakan-kebijakan dari otoritas moneter dunia bisa menjadi pemicu krisis lainnya. Seperti dilaporkan The Economist, berdasarkan sebuah riset dari Deutsche Bank, kecenderungan bank-bank sentral memangkas suku bunga sejak 2008 untuk membeli aset secara langsung, akan memicu krisis. “Langkah ini membawa krisis ke penghentian sementara tetapi setiap siklus tampaknya menghasilkan tingkat utang dan harga aset yang lebih tinggi,” kata tulisan yang dipublikasikan akhir 2017 itu.
                Langkah menurunkan suku bunga disebabkan kecenderungan dari peningkatan utang dari swasta dan negara. Utang digunakan untuk membiayai pembelian aset, dan ketersediaan kredit yang lebih besar mendorong harga aset lebih tinggi. Namun, dari waktu ke waktu, pemberi pinjaman kehilangan kepercayaan pada kemampuan peminjam untuk membayar dan menghentikan pemberian pinjaman; penjualan aset gila-gilaan kemudian menjadi akibatnya dan semakin melemahkan keyakinan dalam kelayakan kredit.
                Hal inilah yang dinilai Deutsch akan memicu krisis. Menurut studi itu, terkait pengembalian aset jangka panjang menunjukkan bahwa krisis di negara-negara maju telah menjadi lebih umum dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan siklusnya terjadi dalam waktu yang lebih singkat.
                Deutsche mendefinisikan krisis sebagai periode ketika suatu negara menderita salah satu dari hal berikut. Pertama, penurunan ekuitas tahunan sebesar 15 persen; kedua, jatuhnya mata uang atau obligasi pemerintahnya sebesar 10 persen; ketiga, gagal bayar atas utang nasionalnya; atau suatu periode di mana inflasi terjadi dua digit. “Sejak tahun 1980-an, dalam beberapa tahun lebih dari setengah negara-negara maju mengalami krisis keuangan,” kata tulisan itu.
                Kini bank-bank sentral negara-negara maju mulai menarik diri dari kebijakan moneter yang sangat longgar. Di AS, Fed telah meningkatkan suku bunga dan mulai melepaskan neraca keuangannya, di zona euro ECB mulai memperkecil kebijakan quantitative easing, dan di Inggris, Bank of England bisa berada di ambang kenaikan suku bunga pertama di lebih dari sepuluh tahun.
(DITERBITKAN JULI-AGS 2018)




Risiko Global Mulai Merebak


Beberapa ancaman yang berasal dari faktor global sudah mulai menghadang perekonomian nasional, sesuai perkiraan beberapa pihak. Kondisi ini membuat target pertumbuhan ekonomi kembali akan menghadapi jalan terjal.

Sejak akhir tahun lalu, para peramal ekonomi, baik yang berasal dari otoritas, lembaga keuangan, dan dari kampus-kampus ternama, sudah mewanti-wanti kondisi global yang lebih menantang yang harus dihadapi oleh perekonomian Indonesia pada 2018. Menjelang paro pertama tahun ini terlewati, prediksi-prediksi itu mulai muncul di hadapan para pengelola ekonomi.
                Di antara risiko itu adalah perang dagang global dan proteksi yang meningkatkan tekanan pada neraca pembayaran dan juga risiko dari peningkatan utang luar negeri Indonesia. Keduanya sudah membuat nilai tukar rupiah terpuruk yang memunculkan kekhawatiran akan adanya letupan krisis seperti 20 tahun lalu.
                Kondisi itu, dinilai sebagian pengamat, akan memaksa Bank Indonesia memilih untuk lebih fokus pada stabilitas keuangan ketimbang risiko inflasi. Radhika Rao, ekonom dari Bank DBS untuk wilayah Eurozone dan India, mengatakan kondisi itu juga akan memaksa BI mulai mengerek suku bunga paling cepat pada semester kedua. “BI cenderung lebih fokus pada stabilitas keuangan daripada risiko inflasi, meningkatkan risiko bahwa kenaikan suku bunga mungkin dibawa ke depan ke kuartal kedua 2018,” kata dia dalam rilis yang diterima Stabilitas.
                Pilihan untuk lebih memberikan perhatian kepada stabilitas keuangan bukannya tanpa alasan, terutama ketika melihat indikator-indikator yang mulai dan akan muncul di 2018 ini. Pertama, adalah indikator pada defisit transaksi berjalan. Menurut siaran pers yang sama, dikatakan bahwa setelah adanya perbaikan antara tahun 2013-2017, defisit transaksi berjalan tampaknya akan kembali di atas 2 persen dari PDB pada tahun ini.
Harga komoditas yang lebih tinggi telah mengangkat ekspor tetapi ini sebagian diimbangi oleh defisit perdagangan minyak dan gas yang melebar. Impor dan arus keluar yang lebih tinggi di bawah segmen pendapatan primer juga dinilai menambah stres perekonomian.
"Terlepas dari kestabilan ini, ekonomi menghadapi berbagai tantangan – harga minyak tinggi, mata uang dolar AS menguat, dan kenaikan tajam pada suku bunga AS. Ini membawa implikasi negatif bagi posisi neraca pembayaran ekonomi (BOP), fiskal, inflasi, persyaratan pembiayaan, dan arah kebijakan,” jelas Duncan Tan, Bank DBS FX & Rates Strategist – ASEAN.
                Yang kedua, indikator utang luar negeri. Saat ini angkanya jika dibandingkan dengan PDB telah mencapai kurang lebih 30 persen dalam beberapa tahun terakhir. “Dengan rincian, cakupan cadangan untuk pembayaran utang eksternal jangka panjang lebih rendah di 0,4 kali tetapi melebihi 2,0 kali jika dibandingkan dengan utang jangka pendek (asli dan sisa jatuh tempo),” kata Duncan.
Sektor swasta menyumbang lebih dari separuh jumlah total utang luar negeri, lebih dari 80 persen di antaranya dimiliki oleh entitas non-bank. Kombinasi dari suku bunga yang lebih tinggi dan dollar AS yang terus menguat menimbulkan risiko pendanaan potensial. Kondisi itu menitikberatkan perlunya pihak berwenang untuk terus membangun cadangan guna melindungi setiap risiko penurunan terhadap neraca pembayaran dan atau kenaikan lebih lanjut dalam stok utang luar negeri.
                Dengan kondisi itu, menurut para analis dari DBS, ruang untuk stimulus fiskal menjadi semakin terbatas dan membuat prospek pertumbuhan menjadi kian menantang. Selain itu, aturan ketat membatasi defisit anggaran hingga 3 persen dari PDB dan potensi penurunan pendapatan cenderung menahan kapasitas untuk kebijakan fiskal akomodatif. “Defisit anggaran diperkirakan akan melebar hingga di atas 2,5 persen dari PDB untuk empat tahun berturut-turut, lebih tinggi dari target defisit resmi pemerintah sebesar 2,2 persen,” kata siaran pers.
                Pemerintah bukannya tidak menyadari tantangan dan risiko yang dihadapi tersebut, di saat nilai tukar rupiah terus melemah. Dalam beberapa waktu terakhri, nilai tukar rupiah sudah melewati level psikologis Rp14.000 per dollar AS. Dalam rapat yang digelar di kantor Kepresidenan, pertengahan Juni lalu, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mewaspadai risiko ketidakpastian global dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia.
Beberapa risiko dimaksud Presiden antara lain volatilitas keuangan global yang dipicu normalisasi moneter Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve. Lalu ada pula faktor lain seperti meningkatnya harga minyak, perang dagang Amerika-Tiongkok, hingga kondisi geopolitik.
“(Volatilitas keuangan) banyak mengakibatkan depresiasi mata uang dunia, termasuk Indonesia,” kata Jokowi dalam rapat terbatas mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2019.
Menurut dia, momentum pertumbuhan ekonomi kuartal pertama sebesar 5,06 persen harus ditingkatkan. Caranya, dengan menjaga daya beli, meningkatkan investasi, serta daya saing ekspor nasional. Karenanya, hambatan ekspor harus diperbaiki antara lain terkait perizinan, akses perbankan dan pembiayaan, perpajakan, serta kepabeanan.
                Ari Kuncoro, ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mengungkapkan risiko global yang berasal dari perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat berpotensi menahan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu kebijakan Presiden Trump yang menuai kritik adalah rencana kenaikan bea impor baja sebesar 25 persen dan alumunium sebesar 10 persen.
Jika ekonomi dunia terganggu, Indonesia akan ikut terpengaruh. “Kalau pertumbuhan ekonomi dunia kurang, potensi China dan India untuk membeli barang (ekspor) Indonesia akan turun, jadi tambahannya sekarang yang harus kita lihat juga adalah kondisi luar negeri juga,” ujar Ari.

Rekomendasi IMF
Sebelumnya dalam sebuah pertemuan Musim Semi dengan World Bank, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde memberikan sinyal bahwa perjalanan tahun ini memang akan berat. Di antaranya karena adanya ancaman ancaman perang dagang China dan AS, kebijakan ekonomi yang ketat dari banyak negara, serta naiknya utang publik dan swasta. “Dalam jangka pendek, global ekonomi masih akan terang, hanya di sisi lain, kami juga melihat ada akumulasi hambatan di masa depan,” ujar Lagarde kepada jurnalis di Spring Meeting IMF-World Bank di Washington DC April lalu.
Menurut bos IMF itu, pemerintah di banyak negara harus memperhatikan kenaikan risiko utang. Cataan IMF, utang global saat ini naik 225 persen dari gross domestic product global yakni mencapai 164 triliun dollar AS. Ini adalah rekor utang tertinggi sejak tahun 2016. Bahkan di negara-negara maju kenaikan level utang tertinggi sejak perang dunia kedua, artinya mayoritas utang dilakukan oleh negara-negara maju. Di negara-negara dengan pendapatan rendah juga berhadapan dengan kenaikan utang.
Dengan tantangan berat yang harus dihadapi itu, IMF mengeluarkan beberapa rekomendasi. Pertama, meningkatkan reformasi struktural. Saat ekonomi membaik, segera perbaiki ekonomi, segera indentifikasi apa saja yang bisa mendorong ekonomi dalam jangka menengah, mencegah pemburukan ekonomi. “Untuk negara-negara maju bisa membantu negara-negara dengan pendapatan rendah menuju pembangunan berkelanjutan di 2030,” ujar Lagarde.
Kedua, persiapakan bantalan ekonomi. IMF menyarankan agar pemerintah di banyak negara menyiapkan ruang untuk bisa tetap mendorong ekonomi saat risiko keuangan naik. Rekomendasi IMF adalah dengan menurunkan defisit anggaran secara gradual, termasuk fleksibilitas nilai tukar.
Ketiga, menjauhi semua proteksi perdagangan. “Saya percaya semua negara bisa melakukan lebih untuk melindungi perdagangan di negaranya dari pengaruh global yang muncul sebagai akibat perubahan teknologi dan perdagangan. Hanya perlu diingat, tak ada manfaat dari perang dagang,” kata Lagarde.
Dalam sejarahnya, kata Lagarde, IMF tidak melihat bukti bahwa pembatasan perdagangan secara sepihak terbukti membantu. “Jadi, dalam pandangan IMF, lebih baik kita bekerja sama untuk menyelesaikan ketidaksepahaman perdagangan untuk mengatasi hambatan ekonomi di masa depan,” ujar Lagarde.
Pada akhir tahun lalu, Bank Indonesia sudah memprediksi bahwa ekonomi Indonesia akan menghadapi sederet tantangan global. Di antaranya adalah berlanjutnya tren pengetatan kebijakan moneter di beberapa negara maju yang berisiko memengaruhi arah pergerakan likuiditas dunia. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi global yang tidak sekuat perkiraan dan juga risiko memanasnya geopolitik yang disebabkan oleh krisis semenanjung Korea. Selain itu juga tantangan dari kembalinya gejala proteksionisme dari negara utama perdagangan global yang dapat memperlambat pertumbuhan perdagangan dunia.
(DITERBITKAN MEI-JUNI 2018) 


GCG: Akar Masalah yang Terlupakan


Kualitas praktik tata kelola perusahaan yang baik di industri keuangan di Indonesia terlihat mulai menurun, berdasarkan sebuah riset. Selain itu, dibutuhkan pula aturan baru terkait perkembangan baru di bisnis terkait perubahan teknologi.


Krisis ekonomi tahun 1998 memang menjadi tonggak pembenahan bagi banyak hal dalam pengelolaan perekonomian Indonesia. Banyak aturan  yang muncul setelah pengalaman paling pahit dalam sejarah ekonomi setelah era pembangunan yang tentunya tidak ingin terulang itu. Satu aturan yang paling monumental adalah soal tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebut good corporate governance (GCG).
                Ya, tata kelola perusahaan (yang buruk) memang menyeruak menjadi salah isu krusial karena dianggap menjadi salah satu penyebab runtuhnya ekonomi Indonesia 20 tahun lalu. Lebih banyak bank yang saat itu ambruk karena pengelolaan yang buruk, ketimbang karena serangan nilai tukar rupiah yang anjlok.
                Agar keadaan seperti itu tidak terulang, sejak 2006, otoritas perbankan yang waktu itu dipegang oleh Bank Indonesia, sudah menerbitkan aturan pelaksanaan GCG bagi bank umum. Dalam Peraturan  Bank Indonesia (PBI) No.8/4 tahun 2006 itu bank diwajibkan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Namun kini penerapan GCG tampaknya mulai mengendur. Berdasarkan riset dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), dalam 10 tahun sejak 2007, nilai komposit dari penerapan GCG yang dilakukan industri perbankan masih berada dalam kisaran baik. “Rata-rata nilai GCG industri perbankan adalah 2,02 yang didapat dari 90 bank yang mengirimkan laporan dalam jangka waktu 2007-2016,” kata Kepala Divisi Riset dan Pengembangan LPPI, Lando Simatupang.
Bank diwajibkan untuk mengisi penilaian GCG dengan metode self assessment pada 11 aspek yang sudah ditetapkan oleh otoritas. Isian tersebut nantinya akan menghasilkan nilai akhir 1 sampai 5, yang mana, makin tinggi angkanya berarti makin buruk penerapan GCG di bank tersebut.
Dengan nilai rata-rata di kisaran 2 maka secara tidak langsung industri perbankan di Indonesia mengungkapkan bahwa manajemen mereka telah melakukan penerapan GCG yang secara umum dinilai baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut dinilai oleh perbankan kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen.
Akan tetapi jika telusuri tahun demi tahun sejak kewajiban penerapan GCG tersebut diberlakukan, terlihat adanya penurunan kualitas governance. Dalam riset LPPI tersebut ketika pertama kali diterapkan pada 2006, nilai rata-rata GCG industri perbankan berada di kisaran 1, yang berarti sangat baik (lihat grafik).
Baru setahun sejak diterapkan, nilai GCG perbankan terlihat memburuk. Malah, setelah sepanjang 2008-2010 penerapan GCG perbankan terlihat ada perbaikan, peringkatnya kembali memburuk dan mencapai puncaknya pada 2015.
Jika ditengok ke belakang, sepanjang 2011 sampai 2015 industri perbankan memang menghadapi persoalan yang tidak ringan terkait maraknya praktik kecurangan (fraud) yang mengerogoti beberapa bank umum. Dimulai ketika industri perbankan dikagetkan dengan terkuaknya pembobolan bank (internal fraud) yang dilakukan Malinda Dee, Relationship Manager Citibank pada 2011. Aksi yang dilakukannya terlihat sederhana, memindahkan dana nasabah ke rekening lain dengan menggunakan blanko kosong. Lalu ada pula pembobolan dana yang dilakukan pegawai Bank Mega terhadap simpanan dari Elnusa, perusahaan sektor minyak dan gas milik negara, yang kasusnya berlarut-larut hingga 2013.
Pada 2014 ada kasus pembobolan dana dan juga skimming kartu debit dan kredit yang menimpa Bank Mandiri. Total dana yang dicuri berjumlah puluhan miliar rupiah.
Kemudian pada 2015, mencuat kasus besar yang menimpa Bank BTPN ketika dana Rp22 miliar milik Pemerintah Kota Semarang raib dari deposito yang dikelola bank itu. Pemkot menyimpan uang sebesar Rp 22 miliar yang didepositokan ke BPTPN sejak tahun 2007 lalu dalam bentuk rekening Koran. Setelah tujuh tahun berjalan, yakni tahun 2014 lalu Pemkot mendapat rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah untuk menarik deposito tersebut. Namun saat ditarik ternyata dana yang tersisa dalam deposito tinggal Rp 80 juta.

Akar Masalah
                Tata kelola perusahaan adalah subyek yang penting bagi jalannya institusi keuangan, bahkan bagi perekonomian. Mas Achmad Daniri, Ketua Komisi Nasional Kebijakan Governance (KNKG), mengatakan bahwa inti permasalahan dari bangsa yang tak kunjung tuntas. “Jika kita tidak mengobati akar persoalannya, jangan pernah berharap kita akan mengatasinya secara tuntas,”kata dia. Ia mengingatkan krisis multi dimensi pada 1998, 2008 dan saat ini, tak lepas dari persoalan governance.
Penyebab memburuknya penerapan tata kelola perusahaan di perbankan seperti yang terlihat di riset LPPI sepanjang 2011-2015, kata Daniri, biasanya disebabkan oleh intervensi terutama dari pemegang saham.
Sementara itu ketika industri perbankan menghadapi perubahan dahsyat terkait teknologi informasi, penerapan GCG dinilai akan menghadapi tantangan berat. Meski demikian, Daniri, optimistis terkait perkembangan tersebut. “Secara teori dengan dukungan IT, mestinya transparansi dan akuntabilitas lebih baik,” kata dia.
Perkembangan teknologi hanya salah satu dari perubahan dunia bisnis yang sering dikompilasi dalam istilah VUCA, yang merupakan singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity.
Terkait hal itu, pengamat GCG Wilson Arafat, mengatakan bahwa seharusnya aturan-aturan dalam penerapan tata kelola perusahaan juga harus dinamis mengikuti perkembangan tantangan bisnis. meski begitu, aturan-aturan itu tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip dan framework dengan GCG yang telah ada. “Pastinya tantangan terbesar adalah mewujudkan integrated GRC (governance, risk management, compliance),” kata dia.
Menurut dia, aturan yang bisa mengadopsi perkembangan terkini yang dihadapi perbankan medesak untuk segera dirumuskan karena sesungguhnya untuk melakukannya relatif sederhana karena prinsip GCG penerapannya juga sama. “Namun begitu, aturan itu harus memahami benar proses bisnis (baru) dalam penerapannya. Sehingga viable fit dengan bisnis, bukan jadi penghambat,” kata Wilson.
Penurunan kualitas penerapan GCG di Indonesia juga terlihat ketika dibandingkan dengan negara-negara di Kawasan ASEAN. Hal itu diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, hanya dua emiten dari Indonesia yang masuk dalam daftar 50 Emiten Terbaik dalam Praktik GCG di ASEAN dalam ajang penganugerahan ASEAN Corporate Governance Awards 2015 yang diselenggarakan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) di Manila, Filipina. Kedua emiten tersebut yaitu PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.
“Pencapaian (Indonesia) ini tentu masih tertinggal jauh dari Thailand yang mampu menempatkan 23 emiten, Filipina 11 emiten, Singapura delapan emiten dan Malaysia enam emiten. Besar harapan saya bahwa akan banyak lagi emiten-emiten Indonesia yang mampu menembus Top 50 ASEAN Companies pada ajang ASEAN Corporate Governance Awards berikutnya," tutur Wimboh.


Prinsip-prinsip GCG

1. Transparansi
Untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi
yang material dan relevan secara tepat waktu, dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh
pemangku kepentingan, tidak hanya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan
namun hal penting dalam pengambilan keputusan pemegang saham, dan pemangku kepentingan
lain.
2. Akuntabilitas
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk
itu perlu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan.
3. Responsibilitas
Peusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab
terhadap masyarakat dan lingkungan untuk menjada kesinambungan usaha dalam jangka panjang.
4. Independensi
Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan
kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan
Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.




Gugup Ekonomi

Tahun 2018 memang dimulai dengan kekhawatiran yang cukup tinggi  meskipun pemerintah berupaya keras menunjukkan optimismenya kepada publik. Bayang-bayang siklus krisis 10 tahunan yang diperingatkan banyak ekonom membuat pemerintah sangat berhati-hati dalam setiap tindakan. Upaya menunjukkan optimisme itu pun sedikit terbantu dengan melajunya indeks saham ke posisi tertingginya sepanjang masa pada Februari lalu.
                Namun begitu kekhawatiran itu tidak bisa ditutupi. Pasalnya indikator-indikator ekonomi utama belum menunjukkan angka yang menggembirakan, bahkan ketika lembar kalender tahun ini tersisa sehelai. Pertumbuhan ekonomi misalnya, hingga kini belum memberikan kebanggaan kepada pemerintah, ketika pencapaiannya setiap tahun selalu lebih rendah dari target yang tertera di anggaran negara. Neraca transaksi pembayaran yang menjadi saluran penting bagi pergerakan nilai tukar juga masih defisit.
                Kegugupan itu bertambah deras ketika nilai tukar rupiah merosot ke level terendahnya sejak krisis 1998 karena beredar di level 15.200-an per dollar AS pada Oktober. Banyak yang menilai saat itu alarm krisis telah berbunyi. Pemerintah dan otoritas terkait hal itu selalu mengatakan bahwa ekonomi tetap baik-baik saja, belum bisa mengubah arah pelemahan nilai tukar. Jurus yang dipakai adalah bahwa kondisi ini tak terelakkan karena faktor eksternal, ditambah dengan jurus bahwa masih ada negara lain yang mengalami hal serupa bahkan lebih parah.
                Kemudian pada November kurs rupiah berangsur-angsur mulai menguat dan meninggalkan level Rp15.000 per dollar AS. Beberapa kebijakan Bank Indonesia di pasar moneter disebut-sebut memiliki andil terhadap penguatan itu.
Ketika nilai tukar rupiah tengah menguat, pemerintah dengan cepat meresponsnya dengan menerbitkan paket kebijakan baru yang berisi tentang penghapusan pajak, kemudahan investasi asing, dan insentif untuk devisa ekspor. Hal itu itu meneruskan lagi barisan paket kebijakan yang terhenti lebih dari setahun lalu.
Namun demikian, waktu setahun rupanya tidak cukup untuk menghilangkan masalah koordinasi dan menghilangkan kesan terburu-buru pemerintah. Pasalnya tidak sampai sehari semalam setelah Paket Kebijakan nomor 16 yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution itu diumumkan, sudah ada revisi dan tarik menarik dari kebijakan tersebut. Kesan bahwa kebijakan tersebut belum siap untuk diluncurkan tidak bisa disembunyikan.
Pada 16 November lalu, paket tersebut diumumkan dan belum sampai 24 jam berlalu diberitakan bahwa pemerintah akan meng-update paket kebijakan itu. Adalah paket kebijakan penghapusan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang kemudian menuai kontra. Awalnya pemerintah mengumumkan akan menghapus 54 sektor usaha dari DNI dan membukanya untuk digarap oleh investor asing.
Kontra pun terbit karena pemerintah dinilai mempermudah asing dalam menggarap UMKM dan tidak melindungi sektor tersebut. Darmin kemudian mengumumkan bahwa pemerintah menunda pelaksanaan pelonggaran investasi asing. Penundaan dilakukan setelah mendengarkan masukan dari kalangan dunia usaha yang merasa keberatan dan butuh penjelasan mengenai pelonggaran tersebut. meskipun pada akhirnya ada pengumuman bahwa hal itu akan dipastikan Desember ini, tetap saja kegugupan dan ketergesaan dalam mengumumkan kebijakan itu sudah terlanjur terlihat publik.
Kini tahun 2018 tinggal menyisakan beberapa hari lagi. Mudah-mudahan tidak ada lagi kegugupan yang menjadikan ketidakpastian bisnis mengemuka. Tahun depan, adalah tahun politik. Kegugupan dan ketergesaan akan cepat dibaca publik sebagai kegagalan.
(diterbitkan Desember 2018)



Rabu, 18 Juli 2018

‘Senjata’ Mutakhir Melawan Rentenir


Perang melawan rentenir terus berlangsung di bawah pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang menginisiasi banyak program-program pembiayaan mikro. Hampir semuanya bertujuan agar masyarakat bisa lepas dari jeratan rentenir.


Ibu Narsem sedang sibuk membolak-balikan kue serabi yang dimasaknya di depan ruang pertemuan sebuah pondok pesantren di Purwokerto, Jawa Tengah. Saat itu akan diadakan pertemuan antara pengurus pesantren dengan perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan yang diliput oleh beberapa puluh wartawan.
Perempuan yang berusia 71 tahun itu sudah berjualan Serabi sejak 1981 di lapangan Bancarkembar, Purwokerto. Sebelumnya dia sering meminjam uang pada rentenir yang selalu menunggu korbannya di pasar-pasar sejak pagi. Imbal hasil yang tinggi membuat Munarsem kerap kali terjepit ketika harus membayar. “Ya, misal pinjam Rp100 ribu, kembaliinnya bisa Rp150 ribu. Itu dalam 24 hari,” kata Narsem.
Akan tetapi dalam beberapa bulan terakhir, sang nenek bisa bernapas lega, setelah di dekat rumahnya, tepatnya di sekitar Pondok Pesantren Al Hidayah, Karangsuci, Purwokerto, berdiri Bank Wakaf Mikro (BWM) Amanah Berkah Nusantara. Bank tersebut menawarkan pinjaman yang sangat menenangkan dirinya ketika harus terus berjualan serabi tanpa harus khawatir imbal hasil yang mencekik. “Sekarang lebih suka pinjam di sini (BWM Amanah Berkah Nusantara), bunganya kecil,” kata Narsem.
Setiap pekan, Narsem harus mencicil pinjamannya sebesar Rp25 ribu, ditambah kewajiban menabung Rp 10 ribu. Setiap hari, perempuan tua itu kini bisa mengantongi hasil penjualan serabi antara Rp50 ribu hingga Rp60 ribu. Dan pada akhir pekan dan hari libur penghasilannya bisa lebih besar lagi.
Ahmad Arif Noeris, Ketua BWM Amanah Berkah Nusantara sekaligus Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Hidayah mengatakan bahwa pendirian lembaga keuangan di sekitar pondok disambut antusias oleh masyarakat. Pasalnya, selama ini warga sekitar pesantren merupakan pelanggan rentenir untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya.
“Tantangan dari rentenir sudah mulai tampak, meski belum secara frontal. Pergerakan BWM saat ini sudah dipantau oleh rentenir, karena memang mayoritas nasabah BWM pernah meminjam uang dari rentenir dan mungkin juga ada yang merupakan marketing pihak rentenir,” jelas Noeris.
                Otoritas Jasa Keuangan yang sudah bekerja secara penuh sejak 2014, paham betul akan kondisi ini di hampir seluruh daerah di Tanah Air. Oleh karena itu otoritas sejak itu sudah menabuh genderang perang melawan rentenir. Rentenir adalah momok bagi ribuan pelaku ekonomi di desa-desa hingga di kota-kota di Indonesia, karena lazim menuntut imbalan sangat tinggi untuk pinjaman yang diberikan.
Terkini, OJK menginisiasi pembentukan lembaga keuangan mikro yang bisa membantu pelaku ekonomi desa memperoleh akses pendanaan sekaligus menjadi senjata tambahan melawan rentenir. Kali ini otoritas memfasilitasi pondok pesantren untuk mendirikan lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem syariah dan diberi nama Bank Wakaf Mikro (BWM).
Pertama kali diluncurkan November tahun lalu, otoritas terus bekerja keras agar lembaga yang memang dimaksudkan berdiri di sekitar pondok pesantren ini, bisa meningkat jumlahnya. Jumlah pesantren di Indonesia yang berjumlah sekitar 28 ribu, dianggap sebagai potensi besar untuk mendorong perekonomian rakyat, terutama di sekitar pondok pesantren.
“Bank Wakaf Mikro ini akan dimulai dari pesantren, kemudian melihat potensi dari masyarakat di sekitarnya. Harus ada komitmen dari pesantren untuk membantu masyarakat di sekitarnya dengan LKMS (lembaga keuangan mikro syariah),” kata Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro Tratmono.
                Meski menggunakan istilah bank, namun lembaga ini tidak diperkenankan untuk menarik dana simpanan dari masyarakat. Lalu dari mana modal dan pendanaan bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabah?
                Menurut Soekro, dana bank yang akan diputar sebagai pembiayaan berasal dari donatur-donatur yang bersedia mewakafkan dananya kepada lembaga itu. Sebagaimana istilah dan hukum wakaf, dana tersebut tidak akan dikembalikan kepada pemberinya dan hanya bisa diputar kembali agar menghasilkan.
                Para penyumbang kemudian mendonasikan dananya melalui Lembaga Amil Zakat dan lembaga ini kemudian akan memberikan pendampingan kepada pihak pesantren yang ingin mendirikan BWM. Setelah bank berdiri, lembaga itu juga memberikan pendampingan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah.
                “Donatur bisa berasal dari seluruh masyarakat yang memiliki dana dan ingin membantu ekonomi umat. Juga bisa berasal dari dana-dana CSR (corporate social responsibility) korporasi atau juga dana abadi umat,” jelas Soekro.
                Dalam mendirikan bank tersebut, tidak semua modal yang berhasil dikumpulkan dari donatur dihabiskan untuk biaya operasional atau untuk dilemparkan sebagai pembiayaan, melainkan sekitar 40-50 persen disimpan sebagai deposito di bank syariah.
                Badan hukum dari Bank ini adalah koperasi, namun izin usahanya adalah lembaga keuangan mikro syariah sehingga pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan begitu BWM memiliki ketentuan tersendiri, seperti tidak bisa menjalankan fungsi bank sebagai penerima simpanan, tapi bisa menyalurkan pembiayaan. Ketentuan lain adalah usaha yang dijalankannya berbasis kelompok, dan memberikan pinajaman imbal hasil rendah atau hanya 3 persen per tahun tanpa agunan.
                Bank wakaf bisa menjadi senjata ampuh untuk mengalahkan pemberi pinjaman dengan bunga mencekik yang berkeliaran di desa-desa karena menawarkan margin imbal hasil sangat rendah. Pinjaman maksimal ditetapkan Rp1 juta dan margin bagi hasil setara 3 persen setahun yang cicilannya dibayarkan setiap minggu. Artinya jika nasabah pinjam Rp1 juta maka dicicil oleh nasabah selama 52 minggu dengan jumlah cicilan per minggunya hanya Rp 20 ribu. Bandingkan dengan pinjaman di bank umum atau BPR yang bisa berkisar 15-20 persen per tahun, belum lagi jika dibandingkan dengan rentenir dengan penghitungan bunga yang mencekik.
                Hingga saat ini baru 20 pesantren yang sudah mendirikan BWM sesuai inisiasi otoritas dan ditargetkan tahun ini angkanya menjadi 50. OJK sangat berharap bahwa program yang satu ini bisa merangkul pesantren-pesantren yang banyak tersebar di seluruh Indonesia.
Tidak hanya itu, proyek ini juga bisa diaplikasikan tidak hanya di pesantren, namun juga di perkumpulan-perkumpulan agama lain. “ Mungkin ada beberapa tempat di luar sana yang ingin membuat kelompok serupa, seperti bank wakaf, tapi dari agama lain. Tentu saja boleh membuat hal serupa, yang penting di daerah tersebut ada masyarakat yang membutuhkan,” kata Soekro.

Program Sebelumnya
Pada 2015, OJK meluncurkan program yang sangat masif untuk meningkatkan akses masyarakat pada lembaga keuangan yang dinamakan Laku Pandai. Program ini bertujuan agar produk-produk keuangan dapat tersedia dengan sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan saat ini. Singkatnya agar masyarakat lebih mudah menggunakan jasa perbankan, tanpa harus ke kantor bank, sebaliknya bank tidak harus mendirikan kantor untuk melayani transaksi dari masyarakat.
Setelah itu berturut-turut OJK menghadirkan Program Jaring, asuransi pertanian dan ternak, asuransi nelayan, dan penjaminan kredit UMKM. Juga ada perluasan dala program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu juga menginisiasi pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Yang terakhir selain, menghadirkan Bank Wakaf Mikro, OJK juga berinisiatif mengembangkan program KUR Klaster yaitu penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang berasal dari perbankan kepada para pelaku usaha mikro, petani atau nelayan. Penyaluran itu dilakukan pendampingan serta pemasaran produk yang sudah disiapkan oleh mitra usaha dari perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) maupun swasta.
                Pemerintah melalui Kementerian Keuangan pun tidak mau ketinggalan dengan meluncurkan program pembiayaan atau kredit untuk pengusaha ultra mikro yang diberi nama kredit ultra mikro (UMi). Program ini juga menyasar kalangan pengusaha kecil yang tak terjangkau oleh perbankan karena tak memiliki aset untuk syarat agunan pinjaman, di hampir seluruh sektor seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan.


Emansipasi ‘Kartini’ di Industri Keuangan


Kehadiran perempuan di jagad perbankan memang sudah mengimbangi laki-laki dalam jumlah. Akan tetapi ketika mulai menapaki karier ke jenjang yang lebih tinggi banyak dari mereka yang terpental.


Whatever women do, they must do twice as well as men to be thought half as good. Luckily, this is not difficult”. Kata-kata dari Charlotte Whitton, politisi perempuan dari Kanada, itu bisa menggambarkan sulitnya perjuangan perempuan dalam usahanya menyejajarkan diri dengan laki-laki dalam prestasi kerja. Mereka harus bekerja empat kali lebih keras dari laki-laki untuk dianggap sejajar dengan kaum laki-laki. Meski begitu, Whitton sekaligus juga memberi pujian kepada perempuan dengan mengatakan bahwa mereka sanggup dengan mudah melakukannya.
                Berbicara mengenai sektor industri yang sulit untuk dijalani dalam pekerjaan, perbankan adalah salah satu yang tersulit. Dengan hampir semua sisi sudah memiliki regulasi yang ketat, perbankan menjadi industri yang highly regulated.
Dan bagi perempuan, kondisi ini menjadi kesulitan tersendiri. Hal itu bisa dilihat dari dominasi Kaum Adam di industri ini yang terlihat pada jajaran manajemen puncak bank-bank yang ada di dunia, juga di Indonesia. Dalam deretan 10 bank beraset terbesar di Indonesia, dewan direksi yang diisi oleh mereka yang berjenis kelamin perempuan hanya kurang dari 20 persen dari total direksi.
                Kehadiran perempuan memang belum dianggap memenuhi ekspektasi mayoritas pemegang saham perbankan di Indonesia, meski jumlah pegawai bank perempuan tidak bisa dibilang sedikit. Di beberapa bank besar baik nasional maupun asing, jumlah perempuan sudah mencapai angka yang hampir sama dengan laki-laki, bahkan ada yang melampaui jumlah laki-laki.
                Di Citibank misalnya, terdapat 1.700 karyawan perempuan atau mencapai 57 persen dari total karyawan, di mana 130 orang di antaranya telah menduduki posisi manajerial penting. Di antaranya vice president, senior vice president, director dan managing director. “Angka tersebut di atas rata-rata persentase nasional dan global. Di Citi tidak ada batasan bagi perempuan. Kami mendukung kesetaraaan gender, menerapkan meritrokasi, penilaian berdasarkan kemampuan,” kata CEO Citi Indonesia, Batara Sianturi.
                Di bank nasional seperti BNI, jumlah karyawan perempuan juga lebih banyak yaitu mencapai 52,5 persen dari total, berdasarkan laporan 2016. Sementara jumlah mereka yang masuk jajaran manajer dan atau jabatan lebih tinggi dari itu mencapai 1.300 karyawan dari total 28 ribu karyawan di BNI.       Sementara di Bank Mandiri, jumlah karyawan perempuan juga lebih banyak dibanding laki-laki dengan menguasai 51,6 persen, dari jumlah total 38 ribu, berdasarkan data 2016.
                Akan tetapi, ketika mulai menjalani tangga karier sebagai bankir, jumlah perempuan yang sampai di kursi teratas perbankan makin sedikit. Berdasarkan riset dari Majalah Stabilitas, jumlah eksekutif perempuan terutama yang menduduki jabatan di dewan direksi hanya 18 orang dan mencapai 18,75 persen. Hal itu berdasarkan riset dari 10 bank konvensional terbesar dalam hal aset.
Menilik besaran aset dan komposisi dewan direksi 10 bank dengan aset terbesar (data aset tahun 2016) menunjukkan adanya kecenderungan bank dengan aset besar, komposisi dewan direksi perempuannya cenderung lebih sedikit. Hal ini terlihat pada perbankan konvensional. Dalam jajaran empat besar bank dengan aset terbesar yaitu BRI, Mandiri, BCA dan BNI, ternyata komposisi BoD perempuannya di bawah 13 persen. Komposisi tersebut jauh di bawah komposisi total, yang angka direksi perempuannya mencapai 18,75 persen. Malah di Bank BTN tidak ada satu orang pun direksi dari kalangan perempuan Kaum Hawa.
Di jajaran menengah dalam daftar 10 bank terbesar angkanya bisa sedikit dibanggakan. Bank CIMB Niaga memiliki komposisi direksi perempuan 50 persen, Bank Maybank juga memiliki komposisi 50 persen, diikuti juga dengan Bank Danamon. Tiga bank lain dengan, Bank  Permata, Bank Panin dan Bank BTN masing-masing memiliki komposisi dewan direksi perempuan masing-masing sebesar 30 persen.

Menyusut Seiring Waktu
Berkurangnya jumlah perempuan ketika merambat ke posisi yang lebih tinggi bisa diartikan bahwa Kaum Hawa tidak mampu bertahan dalam seleksi alam di industri perbankan. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya mungkin ada pada sistem di internal bank, atau lebih luas lagi, pada sistem budaya di Indonesia.
                Menurut penelitian yang dilakukan Accenture, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang konsultasi manajemen, pada 2012, ada sejumlah hambatan terbesar yang dialami perempuan dalam meningkatkan kariernya. Di antaranya adalah minimnya kesempatan yang diberikan kepada perempuan, yang diakui oleh sekitar 42 persen responden dalam survei yang mendasari riset itu.
Dalam riset itu juga dikatakan bahwa faktor lain yang juga menghambat karier perempuan adalah ketidakjelasan jenjang karier di perusahaan tempat bekerja. Responden yang mengakui hal ini jumlahnya dua kali lipat lebih besar dibandingkan mereka yang melihat tanggung jawab keluarga seperti mengurus anak dan keluarga sebagai penghambat dalam berkarier.
Ada sekitar 20 persen eksekutif perempuan yang mengakui bahwa karier mereka terhambat ketika sudah berkeluarga dan punya anak. Hal ini disebabkan karena perempuan kesulitan mengatur keseimbangan waktu antara pekerjaan dan keluarga. Tak hanya itu, penelitian ini juga menyebutkan karier perempuan cenderung melambat, 40 persen disebabkan penurunan ekonomi pada 2008. Krisis ekonomi ini nyatanya berakibat pada penurunan karier dan ekonomi kaum perempuan, termasuk PHK.

Kondisi Global
Pentingnya kehadiran perempuan dalam sebuah perusahaan sudah disimpulkan oleh sebuah laporan tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Catalyst, lembaga global yang concern dengan pekerja perempuan di perusahaan-perusahaan. “Perempuan juga merupakan pengubah permainan di dalam organisasi,” kata laporan itu.
Menurut riset Catalyst, perusahaan-perusahaan dalam daftar Fortune 500 yang memiliki tiga atau lebih perempuan dalam jajaran manajemen senior, menempati peringkat yang lebih tinggi dalam hal keunggulan organisasi dibanding perusahaan pesaing mereka. Berdasarkan kinerja berjalan pada tahun tersebut, perusahaan-perusahaan itu memiliki daya saing lebih besar 40 persen atau lebih.
Meski demikian, jumlah perempuan dalam jajaran eksekutif bahkan dalam jajaran puncak di perusahaan-perusahaan elit dunia itu masih terbilang minim. Catalyst juga  membuat daftar nama para CEO yang menghuni perusahaan-perusahaan dalam daftar 500 perusahaan versi S&P. Jumlah CEO perempuan hanya berjumlah 26 orang yaitu hanya 2,6 persen dari jumlah keseluruhan CEO dalam daftar itu.
                Padahal, dalam daftar yang sama, jumlah karyawan perempuan keseluruhannya mencapai 44 persen dan hanya 11 persen yang mendapatkan bayaran paling tinggi (top earner). Sementara itu 21 persen perempuan dalam daftar S&P 500 itu telah menduduki jabatan dalam dewan dan 26 persen di antaranya menduduki posisi sebagai pejabat senior (senior level managers).
                Sementara itu, dalam sebuah artikel Harvard Business Review disebutkan bahwa secara historis perempuan telah masuk ke industri keuangan sejak beberapa dekade lalu. Mereka biasanya mengisi posisi sebagai teller, sekretaris, dan staf administrasi junior.
Namun, pada tahun 1980-an, para perintis perempuan mulai bergerak ke dalam peran manajemen dan memasuki area bisnis garis depan, seperti perbankan investasi. Saat ini 47 persen peran manajemen dan profesional di perusahaan keuangan Amerika diduduki oleh wanita, berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja AS.
                Lalu apa yang menjelaskan perempuan memiliki prospek karir yang meredup di industri keuangan?  Dalam artikel yang sama dihadapkan riset yang dilakukan oleh Oliver Wyman dengan menyurvei 850 profesional jasa keuangan dari seluruh dunia (baik pria maupun wanita), mewawancarai lebih dari 100 eksekutif wanita senior secara global.
                Dari riset itu muncul temuan yang cukup penting yang dikutip dari wawancara seorang wanita senior. “Perusahaan lebih bersedia mengambil risiko pada laki-laki. Kalau dengan perempuan, maka perempuan itu harus membuktikannya terlebih dahulu. Akibatnya, banyak perempuan kehilangan kepercayaan diri bahwa mereka dapat berhasil, dan menurunkan ambisi mereka atau berhenti.”
Singkatnya, perempuan di industri keuangan menghadapi trade-off karier yang lebih berat dengan biaya yang lebih tinggi dan manfaat yang tersedia lebih rendah. Ketika keputusan untuk berkomitmen mencapai posisi puncak akan berakibat lebih buruk bagi perempuan, maka perempuan yang mau mengambil komitmen itu lebih sedikit dibandingkan yang memutuskan untuk mundur.
Menurut survei itu, banyak wanita harus menghadapi kenyataan pahit. Biaya untuk mengembangkan karier mereka dalam industri keuangan melebihi manfaat potensial, dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan rintangan yang lebih besar yang bakal mereka hadapi.


(DIPUBLIKASIKAN APR-MEI 2018)

Risiko Siber, Ancaman Teratas pada 2018


Risiko yang datang dari praktik-praktik digital diproyeksikan akan menjadi ancaman terbesar dari perekonomian sepanjang tahun 2018. Di Indonesia kondisi yang sama juga berlaku dan hal itu sudah diperingatkan oleh otoritas moneter.


Memiliki kemampuan dalam teknologi, meski sedikit, sudah seperti keharusan di zaman ini –sebagai  akibat massifnya perkembangan teknologi terutama terkait digital dalam satu dasawarsa terakhir. Maka dari itu, tidak aneh jika risiko yang muncul banyak bersumber dari pemanfaatan teknologi digital atau dunia siber.
World Economic Forum, sebuah lembaga nonprofit dari Swiss, mengeluarkan laporan mengenai risiko-risiko yang paling mengancam di tahun 2018. Menurut yayasan yang kerap menyelenggarakan pertemuan tahunan di Davos, lembah Pegunungan Alpen, Swiss, itu, ancaman yang datang dari lingkungan dan juga dari dunia siber.
Menurut laporan yang berjudul, World Economic Forum’s 2018 Global Risks Report, kesimpulan itu diambil dari 1.000 orang pemimpin pebisnis, pemerintah dan masyarakat sipil. Para pihak yang disurvei itu menyimpulkan bahwa risiko-risiko global akan memburuk pada 2008 ini. Sebanyak 59 persen yang disurvei memperkirakan adanya peningkatan risiko dan hanya 7 persen yang memperkirakan adanya penurunan risiko.
"Manusia telah menjadi sangat mahir dalam memahami cara mengurangi risiko konvensional, karena mereka dapat relatif mudah diisolasi dan dikelola dengan pendekatan manajemen risiko standar," WEF menjelaskan. “Tapi kita jauh lebih tidak kompeten dalam menghadapi risiko kompleks dalam sistem yang saling terkait yang menopang dunia kita, seperti organisasi, ekonomi, masyarakat dan lingkungan.”
Untuk dua tahun berturut-turut, cuaca ekstrem menduduki puncak daftar sebagai ancaman dunia yang paling mungkin terjadi pada dekade berikutnya. Terlebih lagi, tiga dari lima risiko utama yang dianggap paling mungkin terjadi tahun ini adalah soal lingkungan, dengan bencana alam berada di peringkat kedua dan kegagalan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berada di peringkat kelima.
Namun demikian dalam survei tahun ini, dua ancaman teknologi menyeruak masuk dalam lima risiko paling berisiko untuk pertama kalinya. Risiko keamanan dunia maya meningkat menjadi risiko global ketiga yang paling mungkin terjadi, naik dari posisi keenam tahun lalu. WEF menyoroti meningkatnya kerugian finansial ancaman siber, termasuk serangan ransomware, yang menyumbang 64 persen dari semua surat elektronik bervirus.
“Gesekan geopolitik berkontribusi terhadap lonjakan dalam skala dan kecanggihan serangan cyber,” kata John Drzik, Presiden Risiko Global dan Digital di Marsh, mitra strategis WEF. "Pada saat yang sama, eksposur cyber berkembang karena perusahaan menjadi lebih bergantung pada teknologi.”
Kemudian, tambah Drzik, ketika manajemen cyberrisk membaik, bisnis dan pemerintah perlu berinvestasi jauh lebih banyak dalam upaya memperkuat daya-tahan (resilience) jika kita ingin mencegah kesenjangan 'perlindungan' yang sama antara kerugian ekonomi dan asuransi yang kita lihat untuk bencana alam.
Sementara itu, menurut Rob Clyde, Wakil Ketua Asosiasi Manajemen Cyberrisk dan Pemerintahan ISACA, "Tatkala serangan cyber tidak dihitung sebagai bencana alam, serangan berskala besar mampu menghancurkan infrastruktur penting dengan cara yang sama. Serangan cyber memiliki potensi untuk mengganggu banyak aspek penting kehidupan kita dari penggunaan listrik, gas dan air hingga cakupan perbankan dan ponsel.”
Clyde menyarankan agar perusahaan-perusahaan harus menganggap laporan tersebut sebagai dorongan untuk menilai kebijakan dan prosedur cyberrisk mereka. “Memiliki wawasan ini akan memungkinkan dewan direksi dan manajemen eksekutif membuat peta jalan yang paling masuk akal bagi organisasinya dan bahkan memberi tahu dewan direktur bahwa mereka berada di jalur yang benar," kata dia.
Data fraud telah meningkat menjadi kejadian yang paling sering terjadi. Dalam sebuah laporan Accenture pada 2017 dijelaskan bahwa biaya dari kejahatan siber telah meningkat secara eksponensial selama lima tahun terakhir. Laporan WEF juga menyoroti meningkatnya risiko dari penggunaan internet pada banyak hal pada praktik bisnis.
Sejak studi ini pertama kali dilakukan oleh WEF pada tahun 2008, risiko dengan nilai tertinggi telah beralih dari ekonomi dan geopolitik ke lingkungan dan teknologi. Pada tahun 2008, WEF menganggap ancaman yang paling mungkin terjadi dalam dekade mendatang adalah keruntuhan harga aset, ketidakstabilan Timur Tengah, kegagalan negara, lonjakan harga minyak dan gas, dan penyakit kronis di negara maju. Dalam hal kemungkinan, risiko lingkungan tidak memecahkan lima besar sampai 2011 dan serangan siber hanya masuk ke posisi lima besar di tahun 2012.

Peringatan Otoritas
                Di Indonesia, peringatan akan ancaman dari sisi teknologi ini sudah disampaikan otoritas moneter pada akhir tahun lalu. Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo, pada pertemuan tahunan dengan para pelaku industri jasa keuangan mengingatkan akan dampak dari praktik digital yang marak. “Tantangan struktural yang tidak kalah pentingnya datang dari pesatnya perkembangan ekonomi digital,” kata dia.
Perkembangan digital, lanjut Agus, memiliki dua dampak kepada perekonomian dan sektor keuangan. Di satu sisi perkembangan ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, seperti di media, ritel, maupun keuangan. Konsumen ditawarkan kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan yang belum ada sebelumnya.
Namun perkembangan ini memiliki risiko. Lantaran menganggu bisnis konvensial serta berpotensi mengurangi ketersedian lapangan kerja. “Di sisi lain teknologi digital akan mengubah dan berpotensi mengganggu model bisnis konvensional, meningkatkan otomasi, dan berisiko mengurangi ketersedian lapangan kerja,” ungkap Agus.
                Di sektor keuangan, BI melihat teknologi digital bisa memberikan kemudahan perluasan akses serta kecepatan transaksi dengan biaya murah. Namun, demikian, ada juga risiko yang timbul dari praktik tersebut.
“Di sektor keuangan menawarkan perluasan akses kecepatan transaksi dan biaya yang murah. Namun risiko yang timbul semakin kompleks seperti adanya seperti pencucian uang, kemungkinan pendanaan terorisme, kejahatan cyber, risiko aspek perlindungan konsumen, serta risiko sistemik yang menggangu stabilitas sistem keuangan," kata Agus.
                Sebelumnya, perusahaan penyedia solusi keamanan siber global, Fortinet juga sudah mewanti-wanti munculnya ancaman tingkat lanjut dari perkembangan digital yang merangsek ke hampir seluruh sendi kehidupan. Indikatornya adalah maraknya program-program atau aplikasi-aplikasi berisi virus yang biasa disebut malware. “Serangan WannaCry dan NotPetya yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan indikasi awal gangguan masif dan dampak ekonomi yang mungkin terjadi di waktu mendatang,” kata Fortinet.
Maka dari itu, kata penyedia solusi global itu, perlu pendekatan keamanan fabric-based yang memanfaatkan kekuatan otomasi, integrasi, dan segmentasi strategis untuk melawan serangan dengan tingkat intelegensi yang tinggi di masa mendatang.
Fortinet memprediksi selama beberapa tahun mendatang, permukaan serangan akan meluas sementara luasnya visibilitas dan kontrol terhadap infrastruktur saat ini berkurang. “Cybercriminal marketplace mahir dalam mengadopsi teknologi terbaru pada area-area seperti kecerdasan artifisial untuk menciptakan serangan yang lebih efektif,” kata Derek dalam riset tersebut.
Fortinet mengatakan tren ini akan berkembang pada 2018. Beberapa tren serangan tersebut di antaranya dimulai dengan bangkitnya Self-learning Hivenets dan Swarmbots, yakni pola serangan dari kumpulan botnet (program yang saling terhubung) canggih yang dibangun seperti Hajime and Devil’s Ivy or Reaper. Dalam hal ini para penjahat siber akan mengganti botnets dengan kelompok intelijen dari perangkat-perangkat membahayakan yang disebut sebagai hivenets untuk menciptakan vektor serangan yang lebih efektif.
(tulisan ini sebagian disarikan dari laporan rmmagazine.com dengan judul “Environment, Cyberrisk Top WEF Risk Predictions”)

(DIPUBLIKASIKAN MAR-APR 2018)