Pelemahan Dibalas Pelonggaran

Pelemahan ekonomi yang bisa mengancam target pertumbuhan tahun ini segera direspons oleh Bank Indonesia dengan menyiapkan pelonggaran pada kredit sektor konsumtif. Jurus ini sudah sering dipakai oleh otoritas dan sejauh ini memetik hasil yang tidak mengecewakan.

‘Awan kelabu’ ternyata masih menggelayuti perekonomian Indonesia ketika cuaca mendung disertai hujan belum juga mau pergi meski seharusnya sudah berganti musim. Tahun ini seharusnya kinerja ekonomi Indonesia sudah bisa meninggalkan jejak pelemahan yang sudah diukirnya tahun lalu –pertumbuhan sepanjang 2015 hanya menyentuh 4,7 persen. Namun apa daya, selama kuartal pertama tahun ini ekonomi hanya tumbuh 4,93 persen, padahal kuartal terakhir tahun lalu sempat menembus 5 persen.

Jika mencari-cari alasan tentu mudah menerangkan kenapa pertumbuhan belum juga membaik meski Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa ekonomi tahun ini harus tumbuh lebih tinggi dari tahun lalu. Salah satu yang kerap menjadi kambing hitam tentu penyerapan belanja dari kementerian dan lembaga yang masih melempem.

Sejak beberapa periode ke belakang, penyerapan anggaran di awal-awal tahun memang menjadi momok menakutkan dan selalu disalahkan sebagai biang keladi tak optimalnya pertumbuhan ekonomi. Tahun ini kondisi itu kembali berulang, serapan anggaran pemerintah pusat hingga 31 Maret 2016 tercatat Rp 193,5 triliun atau baru 14,6 persen.

Keadaan itu diperparah lagi dengan belum lancarnya fungsi intermediasi perbankan setelah terhantam pelemahan ekonomi tahun lalu. Pertumbuhan kredit pada kuartal pertama yang ditargetkan sebesar 12-14 persen tidak tercapai. Padahal, Bank Indonesia sudah memberi berbagai kebijakan pelonggaran likuiditas seperti penurunan giro wajib minimum sebesar 150 basis poin dan bunga acuan hingga 75 basis poin.

Di sisi lain, pada periode yang sama konsumsi rumah tangga melambat karena permintaan dan daya beli masyarakat yang sedang turun. Masyarakat menengah ke atas cenderung menahan konsumsi, sedangkan kelas bawah mengalami penurunan daya beli. BPS mencatat pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,94 persen dari biasanya yang selalu di atas lima persen.

Bukti pelemahan konsumsi juga terlihat pada terjadi deflasi pada April yang besarnya mencapai 0,45 persen yang merupakan deflasi tertinggi dalam lima tahun terakhir. Deflasi tertinggi sebelumnya terjadi pada Februari 2015 yang angkanya mencapai 0,36 persen.

Meski penyebab dari sisi eksternal cukup dominan, Kondisi global dinilai juga memberi sumbangan pada pelemahan ekonomi hingga kuartal pertama. Dua pemain global terbesar yaitu, Amerika Serikat dan China hingga kini masih dalam proses pemulihan ekonomi.

Bahkan Senior Economist Standard Chartered Aldian Taloputra menilai, kondisi pelemahan ekonomi global pada tahun ini diprediksi masih terus berlanjut sehingga berdampak terhadap kinerja ekspor Indonesia. “Sebagian negara maju masih mengalami perlambatan, misalnya saja Eropa cenderung masih flat dan Jepang kemungkinan sedikit membaik," ujar Aldian.

                Ekonomi China hingga kuartal pertama masih belum stabil dengan hanya tumbuh 6,7 persen yang merupakan rekor terendah sejak 2009. Ekspor dan impor China sepanjang Februari 2016 mencatatkan penurunan yang sangat signifikan. Ekspor China tercatat mengalami penurunan hingga 25,4 persen sepanjang Februari 2016, sementara impor juga mengalami penurunan hingga 13,8 persen. Padahal, pada Januari lalu penurunan ekspor hanya sebesar 11,2 persen dan impor sebesar 18,8 persen. Penurunan ini juga merupakan yang terburuk sejak Mei 2009. Penyaluran kredit perbankan April juga turun menjadi sebesar 555,6 miliar yuan (85,1 miliar dollar AS) dan bulan Maret tercatat sebanyak 1,37 triliun yuan.

                Sementara itu ekonomi AS juga belum cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi AS selama kuartal pertama 2016 hanya mencapai 0,5 persen. Inflasi di AS juga diprediksi akan naik mendekati dua persen yang menjadi salah satu alasan The Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga acuannya pada pertemuan bulan Juni. Saat ini, Fed Fun Rate (FFR) ada di level 0,25 - 0,5 persen. Keputusan itu diambil pada FOMC Desember 2015 setelah sebelumnya menahan suku bunga acuannya di level 0 – 0,25 persen selama tujuh tahun.

Aldian menjelaskan, dengan situasi ekonomi global yang masih melambat maka permintaan terhadap produk ekspor juga menurun. Apalagi, ekspor industri manufaktur Indonesia juga masih kecil. Menurut Aldian, agar perekonomian Indonesia terus bergerak pemerintah harus mendorong permintaan domestik dan melakukan stimulus melalui pembangunan infrastruktur.

                Dengan itu pula, Aldian memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 sebesar 5,2 persen dan inflasi 4,2 persen. Selain itu, menurutnya suku bunga Bank Indonesia tidak akan turun lagi dan nilai rupiah pada 2016 ini diperkirakan mencapai Rp 14 ribu.

                Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2016 berada di level 5,3 persen dan inflas sebesar 4-4,7 persen.

Jurus Lama

Melihat gelagat yang tidak mengenakkan itu, otoritas moneter kemudian bergerak mengambil kebijakan untuk menyelamatkan target pertumbuhan. Salah satu yang akan dilakukan adalah mendorong kredit yang paling potensial yaitu kredit pemilikan rumah.

Bank Indonesia saat ini masih mengaji untuk melonggarkan aturan kredit di sektor properti. “Bisa saja pelonggaran tersebut adalah mencakup pelonggaran pembiayaan rumah kedua, atau bisa saja terkait aturan uang muka (aturan LTV atau loan to value ratio),” kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara.

LTV adalah rasio nilai kredit yang dapat diberikan bank terhadap nilai agunan di saat awal pemberian kredit. LTV ini mempengaruhi porsi pemberian kredit dari permintaan, sehingga menentukan besaran uang muka yang harus disediakan nasabah sebelum mendapatkan pinjaman.

Pada Juni 2015 lalu, BI sudah melonggarkan aturan uang muka atas kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kepemilikan apartemen. Uang muka KPR konvensional saat itu diturunkan menjadi hanya 20 persen dari sebelumnya 30 persen, untuk syariah menjadi hanya 15 persen dari 20 persen. Aturan tersebut mulai diberlakukan 18 Juni 2015 seiring keluarnya PBI No.17/10/2015 mengenai Rasio Loan To Value atau Rasio Financing To Value untuk Kredit atau Pembiayaan Properti.

BI tengah mengkaji kembali kelonggaran aturan ini. Selain itu, BI juga mengkaji untuk melonggarkan pembiayaan kredit perbankan untuk kepemilikan rumah kedua.

Mengutak-atik kebijakan di kredit properti adalah strategi yang rutin dilakukan oleh BI ketika menghadapi situasi perekonomian yang mengancam dan ketika instrumen suku bunga acuan sudah mulai terbatas dampaknya.

Jauh sebelum sekarang, tepatnya pada pertengahan Juni 2012, BI merilis aturan LTV pertamanya saat melihat krisis subprime mortgage di AS makin tak terbendung dampaknya ke ekonomi global. Ketika itu, BI mewajibkan nasabah untuk menyiapkan dana tunai untuk pembelian rumah bertipe di atas 70 lewat bank dan juga pembelian kredit kendaraan bermotor. Untuk kendaraan pribadi roda empat dengan down payment minimal sebesar 30 persen, kendaraan pribadi roda dua minimal 25 persen, dan kendaraan niaga minimal uang muka sebesar 20 persen.

Dalam tersebut, kredit maksimal yang diberikan bank untuk pembiayaan rumah pertama adalah 80 persen untuk tipe rumah maksimal 70 m2, dan 70 persen untuk tipe rumah di atas tipe 70 m2. Artinya, DP atau uang muka yang harus disetorkan konsumen 20-30 persen dari nilai barang yang dibeli.

Untuk rumah kedua, ditetapkan batas maksimal pemberian kredit bank 70 persen untuk KPR tipe 21-70, serta 60 persen untuk KPR tipe di atas 70 m2. Sementara untuk rumah ketiga dan seterusnya, batas maksimal pemberian kredit bank 60 persen untuk KPR tipe 21-70, serta 50 persen untuk KPR tipe di atas 70 m2.

Untuk di perbankan syariah, kredit rumah pertama tipe 70 meter per segi ke atas dikenakan FTV maksimal 80 persen, rumah kedua 70 persen, rumah berikutnya 60 persen. Ini berlaku juga untuk KPRS tipe 70 meter persegi ke atas. Sedangkan untuk KPR tipe 22-70 meter persegi tak dikenakan FTV untuk kepemilikan pertama, maksimal FTV 80 persen untuk kepemilikan kedua dan maksimal FTV 70 persen untuk kepemilikan ketiga dan seterusnya.

Kebijakan tersebut sejauh ini berhasil meredam situasi yang dikhawatirkan otoritas akan terjadi jika aturan itu tidak dikeluarkan. Lalu apakah kebijakan kali ini berhasil mendorong pertumbuhan seperti yang diinginkan BI?

(dipublikasikan Juni 2016)