Lembaga Rating Bikin Pusing

Lembaga pemeringkatan kredit memiliki dua wajah. Ia bisa membuat dana-dana asing masuk ke sebuah negara dengan kesimpulan yang baik dalam lembaran risetnya. Sebaliknya jika ia memberi pemeringkatan yang ‘buruk’ bagi sebuah negara, alamat negara itu akan menghadapi ujian berat.

  

“There are two superpowers in the world today in my opinion. There’s the United States and there’s the Moody’s Bond Rating Service. The United States can destroy you by dropping bombs and Moody’s can destroy you by downgrading your bonds. And believe me, it’s not clear sometimes who’s more powerful.” Kalimat tersebut keluar dari seorang jurnalis AS dan pemenang tiga kali hadiah Pulitzer,  Thomas Friedman pada 1996.

                Lebih dari 20 tahun, apa yang dikatakan jurnalis yang kini menjadi kolumnis tetap di The New York Times, media paling berpengaruh di Negeri Paman Sam itu, tampaknya masih terbukti. Lembaga pemeringkat masih menjadi pihak yang mampu mempengaruhi perekonomian suatu negara, atau minimal dikhawatirkan akan memberi dampak buruk.

                Apa yang terjadi pada Indonesia ketika memasuki masa-masa awal tahun baru lalu bisa menjadi bukti. Setelah mendapatkan penilaian ‘buruk’ dari sebuah lembaga keuangan global, pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak menggunakan jasa lembaga itu lagi. Lembaga itu adalah JP Morgan Chase Bank NA. Persoalannya tidak berhenti di situ karena lembaga itu sekaligus juga ditunjuk sebagai agen penjual obligasi negara RI sekaligus sebagai bank penampung dana-dana dari program pajak.

                JP Morgan mengeluarkan riset yang memangkas rekomendasi kepemilikan aset‎ Indonesia dari overweight menjadi underweight dengan alasan yang dinilai tidak kredibel.   Ada tiga peringkat a la JP Morgan ini yaitu Overweight, Neutral, dan Underweight. Peringkat Overweight artinya adalah selama 6 hingga 12 ke depan, pasar keuangan akan bergerak di atas rata-rata ekspektasi dari para analis. Neutral artinya dalam rentang yang sama, pergerakannya sesuai espektasi. Sedangkan underweight artinya di bawah espektasi atau diperkirakan lebih buruk.

Atas peringkat Indonesia yang turun drastis, maka JPMorgan menyarankan agar investor untuk berpikir membeli surat utang dari negara lain yang lebih baik. JP Morgan tak menjelaskan secara rinci terkait alasan melakukan penurunan peringkat atas Indonesia. Namun, JP Morgan menyatakan, pasca pemilu AS, imbal hasil obligasi 10 tahun bergerak dari 1,85 persen menjadi 2,15 persen.

Riset tersebut kemudian direspons oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lewat surat Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016. Dalam surat itu, Sri Mulyani menyatakan, riset berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Bahkan Kemenkeu menganggap lembaga keuangan yang mengumpulkan pembayaran hukuman dalam program amnesti pajak dan distributor terbesar dari obligasi pemerintah Indonesia di luar negeri telah mempermainkan Indonesia.

Pemerintah kemudian memutuskan semua hubungan kemitraan dengan JP Morgan dan membuat lembaga itu tidak boleh lagi menerima setoran penerimaan negara Indonesia dari siapapun. “Pemutusan kontrak kerja sama ini berlaku efektif per 1 Januari 2017,” kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam suratnya bertanggal 9 Desember 2016 kepada Direktur Utama JP Morgan di Jakarta, lewat siaran resminya.

Pemerintah juga menambahkan bahwa riset yang dirilis JP Morgan pada 13 November lalu merupakan bentuk ketidakprofesionalan manajemen bank tersebut. Riset itu membuat investor enggan membeli surat berharga negara (SBN) yang seharusnya dijual JP Morgan sebagai salah satu mitra penjualan surat berharga negara (SBN) pemerintah. Ketika SBN tersebut tidak laku diserap investor, bank itu kemudian memborongnya dengan harga murah untuk kemudian dilepas kembali. JP Morgan terakhir kali mengikuti lelang SUN pada 8 November 2016 untuk seri SPN03170209 dan SPN12171109 dengan target indikatif Rp10 triliun dan maksimal Rp15 triliun.

Sebagian publik memuji langkah Kementerian Keuangan yang berani memecat lembaga keuangan bertaraf internasional karena dianggap merugikan negara. Selain itu, JP Morgan juga dianggap tidak etis dan profesional, karena selain memiliki divisi riset yang menjual riset, ia juga memiliki divisi pemasaran yang bertugas menjual obligasi beberapa negara yang dengannya ia mendapatkan komisi.

Meski begitu ada juga yang menganggap keputusan itu berlebihan. Kondisi keuangan RI cukup menjadi alasan penurunan pemeringkat dari lembaga rating itu. Indonesia masih didera shortfall atau selisih antara target dan penerimaan pajak pada 2016 yang masih cukup tinggi, yaitu diprediksi di atas Rp 230 triliun, kendati sudah dibantu dengan pengampunan pajak. Jika penerimaan tidak tercapai, defisit dipastikan terus melebar di atas 2,7 persen terhadap PDB.

Selain itu, kondisi fiskal yang gawat ini berkaitan dengan kebergantungan pemerintah terhadap utang. Meskipun sering terdapat klaim rasio utang terhadap PDB masih aman, di bawah 30 persen, pengukuran tingkat risiko utang terlalu sederhana jika hanya dibandingkan dengan PDB. Lihat misalnya defisit keseimbangan primer atau kemampuan bayar utang dibanding sisi penerimaan, angkanya sangat mengejutkan, yakni Rp105,5 triliun, atau meningkat dibanding 2014 yang masih Rp93,3 triliun.

Karena itu, menurut peneliti Indef, Bhima Yudhistira, analisis JP Morgan sebenarnya hanya menguatkan analisis lembaga pemeringkat sebelumnya. “Tidak ada yang baru dari rekomendasi JP Morgan untuk menjual surat utang Indonesia karena adanya kenaikan risiko,” kata dia.

Sebelumnya, pada Agustus 2015, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, pemerintah sudah pernah melayangkan keberatan atas hasil laporan JP Morgan. Bahkan saat itu pemerintah menuding JP Morgan membuat panik dan mengancam stabilitas keuangan domestik.

Sejatinya, tidak hanya di Indonesia saja hubungan negara dengan lembaga rating sempat memanas. Di AS, pada 2013 pasca krisis subprime mortgage, pemerintah lewat Departemen Kehakiman menuntut Standard & Poor (S&P), karena lembaga pemeringkat itu melakukan penipuan. Selain itu juga karena lembaga itu menerbitkan pemeringkatan yang dinilai untuk terlalu menguntungkan pihaknya dan agar klien meningkatkan permintaan atas layanannya.

Pada Februari 2015 kasus diakhiri dengan pengenaan denda kepada S&P sebesar 1,37 miliar dollar AS, kurang dari sepertiga dari tuntutan awal Departemen Kehakiman sebesar 5 miliar dollar AS. Namun hal tersebut tidak mengurangi kesimpulan Departemen Kehakiman AS bahwa lembaga rating itu "menyesatkan publik dan menipu investor".

Apa Manfaat Rating?

Pertanyaan yang sering muncul di benak orang kebanyakan, apa sih pentingnya pemeringkatan ini? Dalam perekonomian yang sudah mengglobal saat ini, investor antar negara umumnya akan mencari informasi sebelum memutuskan menaruh dana di negara tertentu dan secara spesifik pada instrumen investasi tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi risiko yang harus ditanggung dan seberapa tinggi hasil investasi yang diharapkan sebagai kompensasi dari risiko yang harus mereka tanggung.

Nah, untuk mempermudah mendapatkan informasi itu, dan dalam praktik bertahun-tahun kemudian, muncullah alat ukur kelayakan kredit yang dijadikan pedoman oleh pemilik dana. Di situlah sebuah lembaga muncul mengisi celah tersebut yang melakukan pemeringkatan kredit (credit rating) dengan indikator dan analisis yang dimilikinya.

Dalam konteks indikator ekonomi, peringkat kredit suatu negara mencerminkan kelayakan kredit sebuah negara yang didasarkan kemampuan negara itu membayar kembali utang-utangnya sehingga tidak menimbulkan risiko gagal bayar. “Peringkat kredit dihitung dari sejarah keuangan dan aset dan kewajiban lancar," tulis riset PT Eastpring Investment Indonesia, perusahaan Manajer Investasi dan bagian dari Prudential Corporation Asia.

Sementara itu, peringkat dari credit rating agency itu, bagi sebuah negara ibarat etalase yang menunjukkan bagus atau tidaknya ekonomi mereka, sebagai bahan investor sebelum memutuskan membeli obligasi yang diterbitkannya atau tidak.

Akan tetapi, keberadaan lembaga rating ini tidak melulu diterima sepenuhnya. Pasalnya CRA kerap dituduh sebagai biang keladi setiap pergolakan pasar modal. Banyak riset yang membuktikan, sovereign credit rating suatu negara berkorelasi negatif dengan indeks tekanan pasar spekulatif (speculative market pressure index). Imbas-imbasnya menjadi semakin kuat dari sebelumnya pada kasus pasar modal pada negara berkembang.

“Pada negara-negara berkembang korelasi negatif ini diperkuat oleh ketidakpastian dan pasar negara berkembang dikenal sebagai negara dengan tingkat derajat yang lebih rendah pada stabilitas politik, transparansi serta indikasi tingginya assymetric information,” kata Siaga Ridha Hutama, staf salah satu Bank BUMN dalam blognya yang dipublikasikan di sebuah media daring.

Jadi, tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa, kalimat Thomas Friedman di atas, justru lebih jelas terlihat pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia. (dipublikasikan pada Februari-Maret 2017)