‘Senjata’ Mutakhir Melawan Rentenir

Perang melawan rentenir terus berlangsung di bawah pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang menginisiasi banyak program-program pembiayaan mikro. Hampir semuanya bertujuan agar masyarakat bisa lepas dari jeratan rentenir.

Ibu Narsem sedang sibuk membolak-balikan kue serabi yang dimasaknya di depan ruang pertemuan sebuah pondok pesantren di Purwokerto, Jawa Tengah. Saat itu akan diadakan pertemuan antara pengurus pesantren dengan perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan yang diliput oleh beberapa puluh wartawan.

Perempuan yang berusia 71 tahun itu sudah berjualan Serabi sejak 1981 di lapangan Bancarkembar, Purwokerto. Sebelumnya dia sering meminjam uang pada rentenir yang selalu menunggu korbannya di pasar-pasar sejak pagi. Imbal hasil yang tinggi membuat Munarsem kerap kali terjepit ketika harus membayar. “Ya, misal pinjam Rp100 ribu, kembaliinnya bisa Rp150 ribu. Itu dalam 24 hari,” kata Narsem.

Akan tetapi dalam beberapa bulan terakhir, sang nenek bisa bernapas lega, setelah di dekat rumahnya, tepatnya di sekitar Pondok Pesantren Al Hidayah, Karangsuci, Purwokerto, berdiri Bank Wakaf Mikro (BWM) Amanah Berkah Nusantara. Bank tersebut menawarkan pinjaman yang sangat menenangkan dirinya ketika harus terus berjualan serabi tanpa harus khawatir imbal hasil yang mencekik. “Sekarang lebih suka pinjam di sini (BWM Amanah Berkah Nusantara), bunganya kecil,” kata Narsem.

Setiap pekan, Narsem harus mencicil pinjamannya sebesar Rp25 ribu, ditambah kewajiban menabung Rp 10 ribu. Setiap hari, perempuan tua itu kini bisa mengantongi hasil penjualan serabi antara Rp50 ribu hingga Rp60 ribu. Dan pada akhir pekan dan hari libur penghasilannya bisa lebih besar lagi.

Ahmad Arif Noeris, Ketua BWM Amanah Berkah Nusantara sekaligus Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Hidayah mengatakan bahwa pendirian lembaga keuangan di sekitar pondok disambut antusias oleh masyarakat. Pasalnya, selama ini warga sekitar pesantren merupakan pelanggan rentenir untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya.

“Tantangan dari rentenir sudah mulai tampak, meski belum secara frontal. Pergerakan BWM saat ini sudah dipantau oleh rentenir, karena memang mayoritas nasabah BWM pernah meminjam uang dari rentenir dan mungkin juga ada yang merupakan marketing pihak rentenir,” jelas Noeris.

                Otoritas Jasa Keuangan yang sudah bekerja secara penuh sejak 2014, paham betul akan kondisi ini di hampir seluruh daerah di Tanah Air. Oleh karena itu otoritas sejak itu sudah menabuh genderang perang melawan rentenir. Rentenir adalah momok bagi ribuan pelaku ekonomi di desa-desa hingga di kota-kota di Indonesia, karena lazim menuntut imbalan sangat tinggi untuk pinjaman yang diberikan.

Terkini, OJK menginisiasi pembentukan lembaga keuangan mikro yang bisa membantu pelaku ekonomi desa memperoleh akses pendanaan sekaligus menjadi senjata tambahan melawan rentenir. Kali ini otoritas memfasilitasi pondok pesantren untuk mendirikan lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem syariah dan diberi nama Bank Wakaf Mikro (BWM).

Pertama kali diluncurkan November tahun lalu, otoritas terus bekerja keras agar lembaga yang memang dimaksudkan berdiri di sekitar pondok pesantren ini, bisa meningkat jumlahnya. Jumlah pesantren di Indonesia yang berjumlah sekitar 28 ribu, dianggap sebagai potensi besar untuk mendorong perekonomian rakyat, terutama di sekitar pondok pesantren.

“Bank Wakaf Mikro ini akan dimulai dari pesantren, kemudian melihat potensi dari masyarakat di sekitarnya. Harus ada komitmen dari pesantren untuk membantu masyarakat di sekitarnya dengan LKMS (lembaga keuangan mikro syariah),” kata Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro Tratmono.

                Meski menggunakan istilah bank, namun lembaga ini tidak diperkenankan untuk menarik dana simpanan dari masyarakat. Lalu dari mana modal dan pendanaan bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabah?

                Menurut Soekro, dana bank yang akan diputar sebagai pembiayaan berasal dari donatur-donatur yang bersedia mewakafkan dananya kepada lembaga itu. Sebagaimana istilah dan hukum wakaf, dana tersebut tidak akan dikembalikan kepada pemberinya dan hanya bisa diputar kembali agar menghasilkan.

                Para penyumbang kemudian mendonasikan dananya melalui Lembaga Amil Zakat dan lembaga ini kemudian akan memberikan pendampingan kepada pihak pesantren yang ingin mendirikan BWM. Setelah bank berdiri, lembaga itu juga memberikan pendampingan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah.

                “Donatur bisa berasal dari seluruh masyarakat yang memiliki dana dan ingin membantu ekonomi umat. Juga bisa berasal dari dana-dana CSR (corporate social responsibility) korporasi atau juga dana abadi umat,” jelas Soekro.

                Dalam mendirikan bank tersebut, tidak semua modal yang berhasil dikumpulkan dari donatur dihabiskan untuk biaya operasional atau untuk dilemparkan sebagai pembiayaan, melainkan sekitar 40-50 persen disimpan sebagai deposito di bank syariah.

                Badan hukum dari Bank ini adalah koperasi, namun izin usahanya adalah lembaga keuangan mikro syariah sehingga pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan begitu BWM memiliki ketentuan tersendiri, seperti tidak bisa menjalankan fungsi bank sebagai penerima simpanan, tapi bisa menyalurkan pembiayaan. Ketentuan lain adalah usaha yang dijalankannya berbasis kelompok, dan memberikan pinajaman imbal hasil rendah atau hanya 3 persen per tahun tanpa agunan.

                Bank wakaf bisa menjadi senjata ampuh untuk mengalahkan pemberi pinjaman dengan bunga mencekik yang berkeliaran di desa-desa karena menawarkan margin imbal hasil sangat rendah. Pinjaman maksimal ditetapkan Rp1 juta dan margin bagi hasil setara 3 persen setahun yang cicilannya dibayarkan setiap minggu. Artinya jika nasabah pinjam Rp1 juta maka dicicil oleh nasabah selama 52 minggu dengan jumlah cicilan per minggunya hanya Rp 20 ribu. Bandingkan dengan pinjaman di bank umum atau BPR yang bisa berkisar 15-20 persen per tahun, belum lagi jika dibandingkan dengan rentenir dengan penghitungan bunga yang mencekik.

                Hingga saat ini baru 20 pesantren yang sudah mendirikan BWM sesuai inisiasi otoritas dan ditargetkan tahun ini angkanya menjadi 50. OJK sangat berharap bahwa program yang satu ini bisa merangkul pesantren-pesantren yang banyak tersebar di seluruh Indonesia.

Tidak hanya itu, proyek ini juga bisa diaplikasikan tidak hanya di pesantren, namun juga di perkumpulan-perkumpulan agama lain. “ Mungkin ada beberapa tempat di luar sana yang ingin membuat kelompok serupa, seperti bank wakaf, tapi dari agama lain. Tentu saja boleh membuat hal serupa, yang penting di daerah tersebut ada masyarakat yang membutuhkan,” kata Soekro.

Program Sebelumnya

Pada 2015, OJK meluncurkan program yang sangat masif untuk meningkatkan akses masyarakat pada lembaga keuangan yang dinamakan Laku Pandai. Program ini bertujuan agar produk-produk keuangan dapat tersedia dengan sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan saat ini. Singkatnya agar masyarakat lebih mudah menggunakan jasa perbankan, tanpa harus ke kantor bank, sebaliknya bank tidak harus mendirikan kantor untuk melayani transaksi dari masyarakat.

Setelah itu berturut-turut OJK menghadirkan Program Jaring, asuransi pertanian dan ternak, asuransi nelayan, dan penjaminan kredit UMKM. Juga ada perluasan dala program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu juga menginisiasi pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Yang terakhir selain, menghadirkan Bank Wakaf Mikro, OJK juga berinisiatif mengembangkan program KUR Klaster yaitu penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang berasal dari perbankan kepada para pelaku usaha mikro, petani atau nelayan. Penyaluran itu dilakukan pendampingan serta pemasaran produk yang sudah disiapkan oleh mitra usaha dari perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) maupun swasta.

                Pemerintah melalui Kementerian Keuangan pun tidak mau ketinggalan dengan meluncurkan program pembiayaan atau kredit untuk pengusaha ultra mikro yang diberi nama kredit ultra mikro (UMi). Program ini juga menyasar kalangan pengusaha kecil yang tak terjangkau oleh perbankan karena tak memiliki aset untuk syarat agunan pinjaman, di hampir seluruh sektor seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan.